Penaikan Batas Utang Jadi Tantangan Utama Biden
Kenaikan batas maksimal utang akan menjadi ujian pokok Pemerintah AS kala DPR dikuasai Partai Republik. Penolakan menaikkan batas utang akan melemahkan berbagai program pemerintahan Presiden AS Joe Biden. Berbagai agenda lain di pemerintahan Biden juga bisa terdampak dengan komposisi baru di DPR. Pada Kamis (17/11) Republikan dipastikan menguasai 218 dari 435 kursi DPR AS hasil pemilu paruh waktu (midterm) 2022. Perolehan itu membuat Republikan menjadi mayoritas tipis di DPR. Masih ada tujuh kursi yang belum ditentukan. Ada peluang kursi Republikan di DPR bertambah karena penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan belum selesai. Biden, yang berasal dari Partai Demokrat, langsung memberikan ucapan selamat kepada Partai Republik.
”Rakyat AS ingin kami menyelesaikan sesuatu untuk memberi hasil bagi mereka,” kata Biden. Sejak beberapa hari lalu, pejabat di Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS meminta batas utang segera dinaikkan. Kini, total utang Pemerintah AS bernilai 31,28 triliun USD. Padahal, pemerintah dan Kongres sepakat jumlah total utang pemerintah paling banyak 31,4 triliun USD. Dengan laju belanja paling moderat sekalipun, batas utang diperkirakan tercapai paling lambat pada Juni 2023. Menkeu AS Janet Yellen meminta batas utang dinaikkan tahun ini. Sebab, Kongres masih dikendalikan Demokrat sampai Januari 2025. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi pemerintah mencapai kompromi dengan parlemen. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023