Financial technology (fintech) lending di tengah ancaman resesi masih ada yang ekspansi. Setelah banyak fintech mengakuisisi bank, kini mereka berlanjut dengan melirik industri multifinance. Tentu, ekspansi pasar menjadi salah satu tujuan. Terbaru, ada Grup Modalku yang mengakuisisi PT Buana Sejahtera Multidana atau kini berubah nama menjadi PT Modalku Finansial Indonesia (Modalku Finance). Sayang, Modalku tak mengungkap uang yang digelontorkan untuk akuisisi tersebut tak diumumkan. Kami lihat multifinance saat ini lebih banyak berfokus pada kendaraan bermotor ataupun alat berat. Kita agnostik tidak terafiliasi dengan siapapun, UMKM yang membutuhkan permodalan kita layani, ujar Presiden Direktur Modalku Finance, Steven Gunawan, Selasa (22/11). Aksi ekspansi ini bukanlah yang pertama kali bagi Modalku. Sebelumnya, melalui anak usahanya Funding Asia Group, Pte. Ltd, Modalku memiliki saham 10% di PT Bank Index Selindo.

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia kena semprit Organisasi Dagang Dunia. Tak surut dengan keputusan itu, pemerintah pun bakal mengajukan banding. Sejalan dengan upaya itu, sejumlah kalangan menilai hal tersebut menjadi momentum untuk mengakselerasi penghiliran yang telah terbukti berdampak nyata bagi ekonomi nasional. Apalagi, setelah nikel, pemerintah sudah punya rencana melarang ekspor balok timah atau tin ingot dan washed bauxite (WBx) dalam waktu dekat. Sama seperti nikel, kebijakan itu pun rawan digugat ke WTO. Pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak akan mencabut kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebelum keputusan sengketa itu diadopsi Dispute Settlement Body (SDB) World Trade Organization (WTO). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan kebijakan penghiliran mineral, khususnya nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Hal tersebut pun sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan pemerintah tidak takut dengan gugatan sengketa terkait dengan larangan ekspor bijih nikel yang diajukan Uni Eropa ke WTO. Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan tekad pemerintah untuk melaksanakan penghiliran sebagai salah satu agenda yang bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Tahun depan akan menjadi pertaruhan bagi semua negara di dunia untuk bisa menghindari krisis atau sebaliknya, malah jatuh ke dalam lubang resesi sehingga proses pemulihan per­ekonomian menjadi terhambat. Adalah Bank Indonesia yang memperkenalkan istilah kekinian yaitu resflasi sebagai ancaman baru yang membayangi perekonomian global. Ancaman itu dinamakan resflasi sebagai kependekan dari risiko resesi dan tingginya inflasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (21/11), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan istilah stagflasi yang selama ini banyak dikenal, telah mengalami perluasan dengan adanya risiko resesi. Tingginya tingkat inflasi akibat gangguan rantai pasokan dan pengetatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa di tengah pelemahan permintaan global, mendorong risiko perlambatan ekonomi global. Situasi tersebut dapat menekan pertumbuhan global dari yang semula diprediksi berada di 3% pada 2022, turun menjadi 2,6% pada 2023. Inilah mengapa semua negara dihadapkan pada risiko resesi akibat dari perlambatan ekonomi yang dibarengi dengan inflasi tinggi. Kenaikan suku bunga acuan di banyak negara maju tersebut membuat tingkat inflasi akan sulit diturunkan secara cepat karena gangguan yang terjadi berasal dari sisi pasokan. Inflasi yang terjadi itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga energi dan gangguan rantai pangan sehingga laju inflasi dan suku bunga seolah-olah saling mengejar. Fed Fund Rate misalnya diperkirakan masih akan naik meskipun tidak sebesar November 2022 mengingat data inflasi di AS telah menunjukkan penurunan. Kenaikan Fed Fund Rate pada sidang Federal Open Market Committee (FOMC) Desember mendatang diperkirakan maksimal mencapai besaran 50 basis poin atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan terakhirnya di November 2022.

Sejarah membuktikan, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian yang tahan banting. Saat terjadi krisis moneter tahun 1998-1999, pada saat korporasi besar bertumbangan, UMKM tetap menggeliat. Tak keliru menyematkan predikat ”kecil-kecil cabai rawit” kepada UMKM. Pamor UMKM sebagai ”kecil-kecil cabai rawit” luntur dihantam pandemi Covid-19. Mengutip laporan ”Industri Mikro Kecil di Masa Pandemi Covid-19” yang dirilis BPS Agustus 2021, sekitar 78,35 % UMKM terdampak pandemi, di mana 62,21 % di antaranya mengalami kendala keuangan. Sejalan dengan hasil survei tersebut, survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) tahun 2020 menunjukkan,19,85 % IMK tutup, baik yang tutup sementara maupun yang permanen. Dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) APBN 2020 dan 2021, realisasi belanja sebesar Rp 289,37 triliun dikhususkan untuk membantu UMKM dari pemerintah.

OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sejak Maret 2020. Jumlah debitor restrukturisasi UMKM pernah mencapai puncak, yakni 4,57 juta unit dengan nilai Rp 335,05 triliun. Dengan kebijakan ini, UMKM yang memiliki utang di bank ataupun lembaga pembiayaan mendapat keringanan. Perhatian besar pemerintah terhadap UMKM tak lepas dari besarnya kontribusinya terhadap perekonomian. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional. UMKM juga berkontribusi 96,9 % total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % total ekspor. Upaya pemerintah membantu UMKM dengan membawa mereka masuk ke dalam ekosistem digital, supaya UMKM bisa memperluas akses pembiayaan dan pemasaran. Sampai Juni 2022, sebanyak 19,5 juta UMKM dari total 30 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ke dalam ekosistem digital.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Dukungan pembiayaan kepada UMKM dari lembaga jasa keuangan perlu terus didorong. Data BI menyebutkan, penyaluran kredit UMKM belum dominan di sektor perbankan. Sampai Agustus 2022, total penyaluran kredit UMKM mencapai Rp 1.299 triliun atau 21 % total kredit bank yang Rp 6.160 triliun. OJK juga terus memperluas akses layanan jasa keuangan untuk UMKM melalui Tim  percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang tersebar di 424 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sampai triwulan II-2022, skema itu sudah diberikan kepada 300.000 UMKM dengan nilai kredit Rp 4,4 triliun. Kebangkitan UMKM juga berarti kebangkitan ekonomi rakyat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk menciptakan kesejahteraan. (Yoga)

Seiring tuntutan global akan ekonomi hijau dan berkelanjutan, investasi semakin gencar menyasar perusahaan-perusahaan yang mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance/ESG, termasuk dari perusahaan modal ventura. Ke depan, prinsip keberlanjutan diharapkan menjaga stabilitas perusahaan di tengah dinamika ekonomi global. Senior Investment Associate at East Venture Gavin Adrian, dalam Kompas CEO On Stage bertajuk ”Investing with Purpose” di kampus Fakultas Teknik, UI, Depok, Jabar, Senin (21/11) mengatakan, pihaknya terus menggenjot investasi di sektor itu, misalnya pada bidang climate tech atau  perusahaan teknologi terkait pengurangan emisi.

 ”Bagaimana agar portofolio atau framework-nya diarahkan ke arah sana, terutama untuk growth stage company atau yang sudah lebih lanjut. East Ventures, imbuh Gavin, telah menjadi platform yang melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan digital atau rintisan. Tidak hanya pada early stage, tetapi juga pada tahap tumbuh dan maju. Saat ini, investasi sudah diberikan kepada lebih dari 250 perusahaan di Asia Tenggara, mayoritas berada di Indonesia. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dar-tanto menuturkan, investasi perlu perencanaan dan tujuan matang serta jelas, bukan sekadar ikut-ikutan atau Fear Of Missing Out (FOMO). (Yoga)

Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait  kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Namun, pemerintah melalui Kementerian ESDM melihat ada peluang banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dalam paparannya, Menteri ESDM ArifinTasrif pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11) disebutkan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Yang dilanggar ada Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam laporan final panel yang dikeluarkan 17 Oktober 2022 disebutkan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Laporan itu akan didistribusikan ke anggota WTO lain pada 30 November 2022 dan dimasukkan dalam agenda Dispute Settlement Body (DSB) pada 20 Desember 2022.

”Pemerintah menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga ada peluang banding dan tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan. Kita perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita,” ujar Arifin. Menurut dia, UU mengamanatkan hilirisasi nikel ialah  kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri turunan nikel baru pada tahap awal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Bambang DH menuturkan, ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan mengakibatkan kegagalan membela gugatan Uni Eropa di WTO terkait nikel. Ke depan, Indonesia mesti cermat agar tak hanya jadi pasar. ”Kami mendesak agar nilai tambah bisa banyak kita raih. Saat ini, ibarat kita banyak sumber daya alam, tetapi disuruh bersihkan, murnikan saja, lalu ekspor,” ujarnya. (Yoga)

Presiden Jokowi, saat mengecek Pasar Malang Jiwan Colomadu, Karanganyar, Jateng, Senin (21/11), menyatakan bakal mencari solusi atas kenaikan harga komoditas pangan. Saat mengecek, Presiden mendapati harga minyak goreng dan tempe naik. ”Memang kedelainya sekarang di harga Rp 15.000 (per kg),” ujarnya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menyatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas impor, seperti kedelai dan gandum, perlu diwaspadai. (Yoga)

JAKARTA, ID — Kenaikan upah minimum tahun 2023 hingga 10% sama sekali tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi dunia yang tengah didera krisis dan kini di ambang resesi. Perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki mulai mem-PHK karyawan akibat permintaan ekspor yang anjlok hingga lebih dari 50%. Kenaikan upah minimum yang baru saja diumumkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Para pelaku usaha mendukung kenaikan upah minimum demi meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Tapi, kenaikan upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tidak sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mengacu pada PP No 36/2021, kenaikan upah minimum hanya sekitar 2%-3%. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sejumlah saham perbankan diprediksi bakal menorehkan kenaikan harga yang atraktif hingga akhir tahun sejalan dengan performa perusahaan. Para analis memfavoritkan beberapa saham papan atas yang berpotensi mendulang gain, seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk, (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana secara teknikal merekomendasikan saham BBCA dengan kisaran buy pada level Rp 8.675- 8.775 dengan target harga pada Rp 9.000-9.175. Dia juga menyarankan BBRI dengan kisaran buy di Rp 4.370-4.500 dengan target harga Rp 4.700-4.850. Selain itu, Herditya memilih saham BBTN dengan kisaran buy Rp 1.475-1.510 dan target harga Rp 1.600-1.650. “Untuk BBNI, kami rekomendasikan range buy di Rp 8.800-9.050 dan target harga Rp 9.700-10.000,” ujarnya kepada Investor Daily, Senin (21/11/2022). 

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia mengajukan upaya banding atas keputusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai sengketa kebijakan larangan ekspor nikel. Keputusan panel diterbitkan pada 17 Oktober 2022 menyusul gugatan Uni Eropa yang tercatat dalam sengketa DS 592. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sengketa DS 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. “Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh dispute settlement body,” kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (21/11). (Yetede)