Ekonomi
( 40512 )Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global
Presiden Jokowi kembali menegaskan agar perang segera dihentikan. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi dunia tidak membaik. Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka sesi ketiga pada hari kedua KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11). Ia mengulang seruan agar perang dihentikan hingga dua kali. Ia menuturkan, setiap pemimpin negara bertanggung jawab memastikan situasi global dapat kondusif bagi masa depan dunia. Indonesia sebagai presiden G20 pun mendorong adanya transformasi digital. Sejumlah pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pun sudah mulai dijalankan dalam Presidensi G20 Indonesia. Menurut Jokowi, ekonomi digital merupakan masa depan ekonomi dunia yang dapat menjadi pilar ketahanan pada masa pandemi. Ekonomi digital telah menyumbang setidaknya 15,5 % dari PDB global. Untuk itu, transformasi digital terus didorong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan global.
Presiden menyampaikan, ada tiga fokus utama transformasi digital yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Pertama, kesetaraan akses digital. Saat ini, terdapat 2,9 miliar penduduk dunia yang belum terhubung dengan internet, termasuk 73 % penduduk di negara kurang berkembang. Setidaknya 390 juta orang yang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. ”Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki,” kata Jokowi. Fokus kedua adalah literasi digital. Ia mengatakan, melek digital merupakan keharusan. Literasi digital harus terjangkau bagi semua masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam ekonomi di masa depan. Fokus ketiga mengenai lingkungan digital yang aman. Hoaks dan perundungan siber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data yang terjadi akibat kejahatan siber bisa berpotensi merugikan ekonomi dunia hingga 5 triliun dollar AS pada 2024. (Yoga)
Meredam Perlambatan Ekspor
Meski ekspor Indonesia terus tumbuh dan neraca dagang surplus 30 bulan berturut-turut, dampak perlambatan ekonomi dunia harus lebih serius diantisipasi. Dampak memburuknya perekonomian global pada Indonesia tak hanya terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor serta turunnya impor bahan baku dan barang modal sebagai komponen produksi industri, tetapi juga terjadinya PHK di di industri garmen dan alas kaki akibat menurunnya permintaan global serta perlambatan ekonomi negara maju. PHK juga terjadi di sejumlah perusahaan rintisan sebagai bagian fenomena global. Dengan pertumbuhan ekonomi salah satu tertinggi di dunia saat ini, IMF menyebut Indonesia titik terang di tengah suramnya prospek ekonomi global. BPS mencatat, ekonomi Indonesia triwulan III-2022 tumbuh 5,72 % (yoy), menyusul pertumbuhan 5,01 dan 5,44 % pada triwulan I dan II. Peningkatan pertumbuhan ini menunjukkan Indonesia sebenarnya jauh dari resesi. Namun, cepat atau lambat, kita tak bisa menghindari dampak resesi global pada 2023. Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan masih surplus 5,67 miliar USD pada Oktober 2022 dan 45,52 miliar USD pada Januari-Oktober 2022.
Terhadap G20 yang menyumbang 80 % perdagangan global, Indonesia juga masih surplus, dengan surplus membesar dari 16,4 miliar USD (2021) menjadi 27,6 miliar USD (Januari-Oktober 2022), meski demikian, pertumbuhannya, terutama ekspor nonmigas, terus melambat dua bulan terakhir, sejalan dengan turunnya permintaan dan turunnya harga komoditas. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memprediksi akan anjlok tajamnya pertumbuhan perdagangan global pada 2023. Menyusul pertumbuhan yang diprediksi sebesar 3,5 % di 2022, perdagangan global di 2023 diprediksi hanya tumbuh 1 %. Jauh di bawah proyeksi semula 3,4 %. Kita mengapresiasi berbagai langkah yang ditempuh pemerintah untuk menekan dampak ekonomi global pada industry dalam negeri. Termasuk, dengan menggenjot permintaan domestik dan mengampanyekan pemakaian produk lokal. Di sini relevansi KTT G20 di Bali. Melalui kerja sama dan koordinasi kebijakanyang lebih baik secara global, resesi diharapkan tidak berlangsung lama, dan ekonomi global bisa pulih lebih cepat dan lebih kuat di 2023. (Yoga)
Pasokan Pupuk Dijamin Aman
Kementerian BUMN menjamin stok pupuk di dalam negeri aman dan tidak akan terjadi kelangkaan. Di tengah keterbatasan stok dan tingginya harga bahan baku pupuk global, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga 2023. Pupuk Indonesia mencatat, per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi jenis urea mencapai 437.770 ton dan NPK282.782 ton. Pupuk Indonesia menyatakan siap mendistribusikannya kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (16/11) mengatakan, Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia akan turut menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk. ”Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dalam penyediaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan,” ujarnya melalui keterangan pers.
Pernyataan itu terkait dengan permintaan Presiden Jokowi saat membuka KTT G20 di Bali, Selasa (15/11). Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk tidak boleh disepelekan. Kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian sehingga dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia. Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga meningkatkan ketersediaan pupuk nonsubsidi. Salah satunya dengan memperluas kios pupuk. Dirut PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menuturkan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk, khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif. PIHC telah memiliki kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. (Yoga)
Energi, Pemerintah Antisipasi Potensi Krisis
Berkaca dari krisis energi yang melanda sejumlah negara serta kian besarnya beban APBN menanggung subsidi energi membuat Pemerintah Indonesia menyiapkan antisipasi. Regulasi yang mengatur ketentuan penetapan situasi di dalam negeri dan penanggulangannya pun diterbitkan. Hal itu diatur dalam Permen ESDM No 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Empat jenis energi yang diatur adalah BBM, elpiji, tenaga listrik, dan gas bumi. Dalam Permen itu disebutkan krisis BBM ditetapkan jika pemenuhan cadangan operasional minimum BBM diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari 30 hari ke depan. Begitu juga dalam krisis elpiji.
Cadangan operasional minimum BBM ialah tujuh hari ketahanan stok pada wilayah distribusi, sedangkan elpiji tiga hari ketahanan stok. Krisis tenaga listrik ditetapkan jika terjadi pemadaman tiga hari beruntun dan tidak terpenuhinya cadangan operasional minimum (1 unit pembangkit terbesar tersambung ke sistem setempat) selama satu tahun ke depan. Sementara krisis gas bumi ditetapkan jika pemenuhan kebutuhan minimum (70 % kebutuhan normal) diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari enam bulan ke depan. ”Tindakan penanggulangan krisis/darurat energi harus dilakukan segera. Itu dengan memberi kemudahan seperti terkait perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pembebasan lahan. Misalnya, impor tak perlu lagi dengan rekomendasi atau izin menteri terkait,” kata Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/11). (Yoga)
Apindo Minta Pemerintah Konsisten Implementasikan Aturan Pengupahan
JAKARTA, ID -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tetap konsisten dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika terjadi perubahan, hal itu menunjukkan kegamangan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia secara mendasar. Terlebih saat ini sedang terjadi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki, akibat resesi ekonomi global. “Pemerintah mesti mempertimbangkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang semakin berat dalam tujuh tahun terakhir. PP 36/2021 sudah menjadi win-win solution antara pengusaha dan para pekerja. Kami Apindo menolak apabila pemerintah benar-benar melakukan revisi pada PP 36/2021 tersebut,” ucap dia dalam konferensi pers secara hibrid di Jakarta, Rabu (16/11/2022). Berdasarkan data BKPM, setiap investasi Rp 1 triliun saat ini hanya mampu menyerap sepertiga dari jumlah tenaga kerja yang tercipta dibandingkan tujuh tahun lalu. (Yetede)
B20 Summit Berhasil Hadirkan Communique untuk Pemulihan Ekonomi yang Inklusif
BALI - Menjelang KTT G20 yang digelar 15-16 November 2022, para pemimpin bisnis dari negara-negara G20 yang tergabung dalam B20 Indonesia telah menyepakati menyerahkan policy reccomendation final atau communique kepada Presiden Jokowi selaku Pengarah Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia. Aspirasi dan masukan dari komunitas bisnis global melalui B20 selaku business engagement G20 dalam bentuk policy recommendation ini terefleksikan dalam B20 Communique sebagai bentuk pernyataan bersama B20 yang akan disampaikan pada publik dan merangkum isu prioritas yang menjadi konsensus bersama B20. Sebagai salah satu engagement group terkemuka dari G20, B20 memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global pasca pandemi, khususnya di negara-negara G20 melalui KTT G20. Communique ini berisi ringkasan inti atas pandangan, arahan dan solusi dari seluruh task force (TF) dan action council B20 yang telah bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sepanjang tahun 2022. (Yetede)
Dihadapan Presiden Xi, Jokowi Optimis KA Cepat Rampung pada Juni 2023
JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan optimistis Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dapat beroperasi pada Juni 2023. “Saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi di bulan Juni 2023,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping usai menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara virtual dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11/2022). Saat uji dinamis melalui layar telekonferensi, Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi duduk berdampingan sambil menyaksikan kereta inspeksi yang dioperasikan oleh masinis, dari Stasiun Tegalluar, Bandung. "Lapor, Presiden Joko Widodo, CIT untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah siap dan inspeksi on track segera dilaksanakan, mohon instruksi,” kata Supriadi. Sembari melempar senyum, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping memberi komentar singkat. Jokowi mengatakan, “Laksanakan.” Sedangkan Xi Jinping memberi jawaban, “Xie-xie (terimakasih).” Setelah itu, kedua masinis pun memasuki lokomotif kereta inspeksi (CIT) yang berwarna oranye-silver. (Yetede)
Deklarasi Setelah Awet Diskusi
JAKARTA-Tepuk tangan membahana di ruang pertemuan pemimpin G20 setelah Presiden Jokowi mengumumkan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali resmi menyepakati leader's declaration (deklarasi pemimpin) atau komunike. "Ini adalah deklarasi pertama G20 yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi dalam pertemuan sesi terakhir KTT G20 Bali, kemarin. Sebagai Presiden G20, Jokowi menyatakan Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik dalam satu tahun kepemimpinannya. Salah satu poin yang ternaktub dalam dokumen itu menyatakan bahwa sebagian besar anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina. Namun akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, khususnya pada poin mengecam perang di Ukraina. Jokowi menyatakan deklarasi Bali dapat dicapai melalui konsensus. "Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi. Ini menyebakan resiko terhadap krisis pangan, energi dan finansial. G20 membahas dampak perang pada ekonomi global," tutur Jokowi. (Yetede)
Rapat Dadakan G7 di Konferensi G20
JAKARTA-para pemimpin negara G7 bergegas menggelar rapat dadakan alias emergency meeting di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali pada Rabu, 16 November 2022. Kelompok G7, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, beringsut ke salah satu lokasi di Bali ketika mendengar terjadinya serangan rudal yang dilancarkan Rusia ke infrastruktur sipil di Ukraina. Namun serangan tersebut mnegenai wilayah Polandia. Wilayah Polandia dilaporkan dihantam peluru nyasar yang mulanya disinyalir dilancarkan Rusia ke Ukraina Selasa lalu. Serangan ini dikabarkan menewaskan dua orang. Belakangan Sekretaris Jendral NATO, Jens Stiltenberg, memastikan peluru nyasar tersebut ditembakkan oleh pertahanan udara Ukraina. Meski begitu, NATO menyatakan Rusia yang harus dipersalahkan dalam insiden ini, "Ini bukan kesalahan Ukraina, Rusia memikul tanggung jawab uta,ma karena melanjutkan perang ilegal melawan Ukraina," kata Jens, kemarin. (Yetede)
Yang Terlewat Soal Utang dari Deklarasi G20
JAKARTA-Sejumlah ekonom menganggap solusi penanggulangan utang bagi negara-negara miskin dan berkembang yang termaktub dalam Deklarasi Pemimpin G20 kurang konprehensif. Padahal perkara hutang merupakan salah satu tantangan bagi banyak negara, khususnya negara miskin dan berkembang, untuk pulih dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta konflik geopolitik. "Misalnya DSSI (Debt Service Suspesion Initiative) atau restrukturisasi pinjaman yang hanya untuk negara berpendapatan rendah. Ini kemarin kurang kencang diperjuangakan untuk diperluas ke negara berpendapatan menengah," ujar Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tempo, Rabu, 16 November 2022. Menyitir data terbaru Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan III 2022 sebesar US$ 182,3 miliar. Secara tahunan utang luar negeri pemerintah megalami kontraksi 11,3%. Hal ini disebabkan oleh perpindahan investasi dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lainnya. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









