PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menggandeng perusahaan konstruksi China, China Communications Construction Dredging Co Ltd, untuk bersama-sama mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Minggu (21/5/2023), menjelaskan, dengan kerja sama ini, percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia diharapkan terwujud. ”Kesepakatan kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya. (Yoga)

Musim pembagian dividen belum berakhir. Di pekan ini, masih ada sekitar 20 emiten yang akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dari beberapa emiten yang akan menebar dividen pekan ini, ada yang menawarkan imbal hasil atau yield cukup besar. Salah satunya adalah PT Petrosea Tbk (PTRO). Emiten yang bergerak di bisnis jasa pertambangan serta minyak dan gas (migas) itu akan membagikan dividen total US$ 76 juta dari laba bersih di tahun 2022. Jadi, payout ratio -nya mencapai 50%. Setiap pemegang satu saham PTRO akan mendapatkan dividen US$ 0,07664 per saham. Jika dirupiahkan dengan Jisdor BI per 19 Mei 2023 Rp 14.936 per dollar AS, dividen per saham PTRO setara Rp 1.144,7 per saham. Namun, yield bukan menjadi satu-satunya patokan dalam berburu dividen. Pengamat Pasar Modal, Teguh Hidayat menekankan, investor juga harus mencermati prospek kinerja emiten yang membagikan dividen. Ini akan menentukan pergerakan saham setelah periode cum dividen. Pembagian dividen emiten perbankan big caps sempat membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memantul ke level 6.900-an pada periode April 2023 lalu. Nah, di pekan ini, mayoritas emiten pembagi dividen berasal dari sektor industri dasar, ritel, dan pertambangan. CEO Edvisor Provina Visindo, Praska Putrantyo mengingatkan, investor perlu cermat jika ingin masuk ke saham-saham pembagi dividen di akhir Mei ini. Alasannya, pelaku pasar sudah merespons sentimen pembagian dividen sejak musim rilis laporan keuangan. Saham yang harganya sudah terpapar sentimen pembagian dividen dan kinerja kuartal I-2023 seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT Indosat Tbk (ISAT). Atas saham-saham ini, Praska menyarankan wait and see.

Utang perusahaan konstruksi pelat merah di bank Badan Usaha Milik Usaha Negara (BUMN) tengah mendapat sorotan. Menyusul PT Waskita Karya Tbk mengajukan standstill alias penghentian sementara kewajiban finansial, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyusul. Wika juga tengah mengajukan standstill atas pokok dan bunga ke perbankan untuk memperbaiki struktur keuangan jangka panjang akibat ada pinjaman yang belum memberikan imbal hasil. Utang BUMN konstruksi pelat merah seperti WSKT dan WIKA tersebar di berbagai bank, baik bank pelat merah maupun bank swasta. Bahkan, utang perusahaan konstruksi pemerintah ini juga terlacak ada di banyak bank pembangunan daerah hingga bank perkreditan rakyat (BPR). Nilai utang berbagai BUMN konstruksi cukup besar. Ambil contoh di Bank Mandiri, utang BUMN konstruksi mencapai Rp 19,60 triliun, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Menilik laporan keuangan WIKA kuartal I-2023, perusahaan memiliki utang hampir jatuh tempo di beberapa bank Himbara yang perlu dibayarkan Mei-Juni ini. Antara lain di Bank Tabungan Negara (BTN) yang jatuh tempo 23 Mei ini. Lalu di Bank Mandiri dengan jatuh tempo 10 Juni, dan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) yang jatuh tempo pada 24 Juni. Besarnya utang perusahaan konstruksi pelat merah ini menimbulkan kekhawatiran kualitas kredit bank bisa merosot. Direktur Risk Management and Transformation BTN Setiyo Wibowo menyebut, saat ini ada beberapa kredit BUMN Karya di bank yang memiliki risiko tinggi. Bahkan, sudah ada permintaan restrukturisasi di beberapa portofolio. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyebut, Bank Mandiri ini telah menerapkan mitigasi dan diversifikasi risiko untuk menjaga kualitas aset. Bank Mandiri juga telah menetapkan batasan eksposur sektoral melalui industry limit, yang dimonitor secara berkala sebagai mitigasi risiko sektoral.

Laju saham-saham yang terkait dengan bisnis kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai melambat. Saat ini, investor lebih menantikan kontribusi bisnis EV in terhadap kinerja emiten terkait. Kebijakan pemerintah mendukung ekosistem EV seperti pemberian subsidi untuk konversi dan pembelian EV hanya mampu mengangkat saham emiten sektor ini sesaat. Setelah itu, harga saham-saham ini kembali turun. CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo mengatakan, rata-rata, pergerakan saham emiten motor listrik sepekan dan sebulan terakhir terkoreksi lebih dari 5%. Menurut Praska, euforia terkait terobosan di bidang EV sudah direspons pelaku pasar pada semester kedua tahun lalu. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Leonardo Lijuwardi punya pandangan serupa. Dia melihat pelaku pasar sudah priced in terhadap katalis positif berupa subsidi konversi dan pembelian EV yang diberikan pemerintah. Sehingga, sentimen terhadap pergerakan harga saham lebih dominan berasal dari masing-masing bisnis inti. Seperti INDY dan TOBA yang secara sektoral dipengaruhi oleh melandainya harga batubara. Serta WIKA yang terseret oleh sentimen negatif pada BUMN karya. Meskipun permintaan EV di dalam negeri masih kecil, Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani optimistis, prospek industri kendaraan listrik akan positif, sejalan dengan perkembangan pasar dan teknologi.

Setumpuk proyek penugasan yang dibebankan kepada BUMN karya berujung cekaknya kondisi keuangan di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Sayangnya, tangung jawab besar yang diemban BUMN karya menggarap proyek-proyek negara, seringkali diwarnai praktik rasuah yang menambah beban korporasi makin berat. Meski patut diakui, penugasan kepada BUMN karya menjadikan proyek pembangunan dapat rampung sesuai tenggat waktu, perlu terobosan untuk menyelamatkan situasi berat yang dialami BUMN karya.

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency) Indonesia atau Digital Rupiah pada 30/11/2022 dan menamakannya Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Terdapat tagline yang mengesankan dalam White Paper ini, yaitu “Untuk NKRI yang berdaulat”. Digital Rupiah yang dirancang oleh BI berprinsip end to end dalam bentuk Wholesale-CBDC (w-Digital Rupiah) dan Retail-CBDC (r-Digital Rupiah). BI menyatakan bahwa Digital Rupiah dapat diakses melalui dua metode yaitu, melalui akun dan/atau token. w-Digital Rupiah diakses melalui verifikasi berbasis token, sementara r-Digital Rupiah melalui verifikasi berbasis akun dan/atau token. Adapun konfigurasi desain Digital Rupiah terdiri dari lima komponen utama, antara lain penerbitan, distribusi dan pencatatan transaksi, akses, ruang lingkup & keterhubungan, dan infrastruktur & teknologi. Khusus untuk pilihan platform teknologi Digital Rupiah, BI membuat opsi model hybrid, yaitu penggabungan platform terdistribusi dan tersentralisasi. Platform distribusi mengaplikasikan DLT (Distributed Ledger Technology) dengan keunggulan di sisi teknik kriptografi, data berbagi, teknik desentralisasi dan kemampuan program. Sedangkan teknik sentralisasi memiliki keunggulan kontrol atas skalabilitas, risiko, dan mitigasi keamanan (BI 2022, Buterin 2014). Apakah rancangan Digital Rupiah dapat dijalankan dalam Proyek Garuda? Tentunya berbagai prasyarat perlu dipertimbangkan, antara lain perlunya penetapan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan, RUU Pasar Modal, RUU BI, RUU Perbankan, dan RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Identitas negara yang berdaulat dapat dilihat dari mata uangnya, bila kita perhatikan dari perspektif kesetaraan digit mata uang antarnegara, misalnya terhadap US$, maka kesetaraannya jomplang, yaitu 1 berbanding 10.000. Ketidaksetaraan ini dapat disetarakan dengan mengimplementasikan Redenominasi rupiah. Redenominasi rupiah adalah sebagai sarana penyederhanaan atau simplifikasi digit mata uang ke dalam digit yang lebih kecil, tanpa mengurangi nilai beli uang dimaksud. Simplifikasi digit mata uang akan membawa konsekuensi langsung, seperti berkurangnya digit/angka perhitungan akuntansi yang memudahkan perbankan dalam penghitungan satuan mata uang. Dari berbagai redenominasi yang pernah dilakukan oleh berbagai negara, maka umumnya nilai tengah penyederhanaan mata uang dibagi dengan seribu atau menghilangkan tiga digit angka nol dari mata uangnya. Kunci keberhasilan redenominasi yang terpenting adalah tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, jaminan harga stabilitas dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Dalam implementasi redenominasi, umumnya terdapat motif yang melatar-belakanginya, yaitu motif karena terjadinya hiperinflasi atau motif dari keinginan pemerintah (Mosley 2005).

 Indonesia memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi G7 untuk mendapatkan kepastian pendanaan transisi energi, termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Di Hiroshima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju, termasuk Jepang dan Kanada yang sebelumnya berkomitmen untuk ikut serta mempercepat transisi energi di Tanah Air dengan berbagai pendanaan, salah satunya Just Energy Transition Partnership (JETP). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Jepang mempercepat realisasi komitmen pendanaan transisi energi senilai US$500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia saat menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. “Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia, saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Presiden Jokowi, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut dari kesepakatan bisnis PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina dengan mitra Jepang untuk percepatan investasi program nol gas buang atau net zero emission di Tanah Air.

Pendanaan JETP untuk transisi energi di Tanah Air mendapat perhatian pemerintah karena sebagian pembiayaan untuk transisi energi bakal berasal dari pinjaman komersial. Hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan pemerintah yang mencari skema pendanaan lebih murah dari pinjaman komersial. Rinciannya, skema pendanaan JETP terdiri atas senilai US$10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik, dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Persoalan JETP sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan geram, karena belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan pakta iklim AS dan Jepang bersama rekanan lainnya sebesar US$20 miliar pada saat KTT G20. Adapun, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, hingga kini pemerintah dan JETP masih membahas lebih lanjut ihwal besaran bunga pinjaman komersial yang nantinya dikenakan kepada Indonesia.

Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek fiktif di salah satu perusahaan pelat merah. Dua orang direksi BUMN karya periode 2018—2020, jadi aktor utama kasus dugaan korupsi itu. Dua nama direksi yang diumumkan oleh Johanis Tanak sebagai tersangka yakni berinisial CP mengarah kepada sosok Catur Prabowo dan inisial TS mengacu ke nama Trisna Sutisna. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan di PT Amarta Karya (Persero). Amarta Karya merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang layanan pembangunan gedung, properti, dan engineering, procurement, construction (EPC). Kedua direksi itu menjadi ‘otak’ dari permainan proyek fiktif di perusahaan tersebut. Dari konstruksi kasus yang disampaikan oleh Johanis, tersangka Catur Prabowo memerintahkan tersangka Trisna Sutisna menyiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi. Perkara yang melibatkan korporasi pelat merah, bukan kali itu saja terjadi. Bahkan, dalam waktu berdekatan Kejaksaan Agung juga menetapkan salah satu bos BUMN karya sebagai tersangka kasus korupsi. Perkara yang melibatkan petinggi di BUMN karya banyak bermunculan saat korporasi pelat merah itu tengah banjir proyek lewat berbagai skema penugasan. Sementara itu, di satu sisi, BUMN karya kinerjanya ‘berdarah-darah’ karena menanggung kerugian. Dalam catatan Bisnis, setidaknya terdapat 11 proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh korporasi BUMN akan rampung pada 2023. Bahkan, beberapa di antaranya berupa proyek skala besar seperti pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Proyek yang melibatkan korporasi pelat merah, terutama BUMN karya dapat dikatakan ‘menguras’ anggaran. Bahkan, perusahaan BUMN karya yang saat ini melantai di bursa, arus kasnya negatif karena berbagai persoalan. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mehendra Vijaya mengatakan bahwa beban keuangan perusahaan terpengaruh oleh berbagai proyek jangka panjang. Emiten dengan kode saham WIKA itu mengerjakan 25 PSN, dengan 19 di antaranya proyek milik pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2023, WIKA mencatatkan liabilitas Rp55,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp34,07 triliun, dan liabilitas jangka panj ang Rp21,69 triliun. WIKA berupaya memperkuat kondisi keuangannya dengan sejumlah strategi. Dari sisi portofolio proyek, perseroan mengambil langkah refocusing bisnis dengan memperbanyak proyek-proyek yang mayoritas pemiliknya adalah pemerintah, karena pola pembayarannya secara bulananan dan dengan uang muka. Bisnis juga mencatat emiten BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menanggung total utang senilai Rp223,7 triliun per kuartal I/2023. Nilai utang itu naik 3,8% jika dibandingkan utang per akhir Desember 2022 sebesar Rp215,5 triliun. Sementara itu, dalam pandangan Anggota Komisi VI DPR Amin AK, pemerintah perlu mengistirahatkan sejenak BUMN karya dari penugasan proyek selama beberapa waktu ke depan guna menghentikan ‘pendarahan’ keuangan yang dialami. Langkah itu perlu dilakukan demi memberikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya ruang melakukan pemulihan.

Pemerintah percaya diri industri pariwisata nasional bisa pulih lebih cepat sejalan dengan sejumlah kegiatan berskala nasional hingga internasional yang digelar di Indonesia. Geliat kuat bisnis pariwisata di Tanah Air bisa tergambar dalam ajang pameran bertajuk DiIndonesiaAja Travel Fair (DIATF) 2023. Pameran pariwisata yang digelar di salah satu mal terbesar di bilangan Kasablanka Jakarta Selatan itu tampak meriah. Kondisi itu membuktikan industri pariwisata mulai bergerak lincah setelah terdampak pandemi Covid-19 nyaris 3 tahun lamanya. Apalagi, Indonesia sudah tidak lagi mengenakan kebijakan pembatasan mobilitas setelah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak akhir tahun lalu. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengatakan geliat bisnis pariwisata sudah menemukan bentuknya pada awal tahun ini. Menurutnya, tren kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia juga sudah memperlihatkan perbaikan dibandingkan tahun lalu. Selama kuartal I/2023, dia mencatat total kunjungan wisman ke Indonesia sudah mencapai sekitar 2,24 juta. Khusus pada Maret 2023, kunjungan wisman bahkan lebih dari 800.000 kunjungan. 

Dengan bukti tersebut, Angela optimistis total kunjungan wisman sepanjang tahun ini bisa melebihi target yang dicanangkan oleh pemerintah sekitar 8,5 juta kunjungan. “Kalau kita pukul rata per bulannya sekitar 700.000 , target 8,5 juta pasti tercapai. Dengan dukungan bapak ibu sekalian kita bisa hampir 10 juta kunjungan sampai akhir tahun,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Opening Ceremony DIATF 2023, Jumat (19/5). Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyatakan kegiatan pameran DIATF 2023 merupakan langkah konkret asosiasi menggerakkan masyarakat untuk bepergian di dalam negeri. “Kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi para pengusaha lokal, terutama travel agent konvensional yang sempat terdampak selama pandemi,” kata Pauline.   Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen membangun, meningkatkan peran, serta menghubungkan berbagai destinasi pariwisata di dalam negeri. Dia berharap kebijakan itu menjadi sumber pendapatan tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.

Suasana hati Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir boleh jadi sedang cerah. Saat menggelar agenda halalbihalal bersama awak media, Erick menjawab berbagai isu di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Erick terlihat santai menjawab isu mengenai penetapan tersangka direktur utama salah satu BUMN karya terkait kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dia menyebut bakal mendalami mengenai peran yang dilakukan oleh sang Dirut. Dia kemudian bercerita mengenai rencananya melakukan transformasi di BUMN karya, termasuk rencana konsolidasi di BUMN karya. “Konsolidasi karya dipastikan akan terjadi, di mana kerangka kerjanya seperti yang ada di PPA dan Danareksa, akan dimerger yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar, kepemilikan antara Hutama Karya dengan Waskita Karya, PP dengan Wijaya Karya, tetapi ini masih pembahasan,” katanya pada Senin (8/5). Mengutip laporan keuangan PT Hutama Karya (Persero) hingga Desember 2022, perseroan itu mengelola aset senilai Rp156,32 triliun. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memiliki aset sebesar Rp98,22 triliun. Adapun, PT PP (Persero) Tbk. sampai dengan Maret 2023 memiliki aset senilai Rp58,69 triliun. Sedangkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki aset Rp72,74 triliun hingga kuartal I/2023. Erick memproyeksikan bakal ada perubahan jumlah BUMN karya, dari sembilan entitas menjadi empat entitas. 

Namun, sekali lagi, Erick masih mendalami rencana tersebut. BUMN karya akan digabung sesuai dengan spesialisasi serta kondisi keuangannya saat ini. Menurut Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto, Kementerian BUMN perlu memproritaskan perbaikan struktur keuangan BUMN karya. “Tingkat debt equity ratio sudah cukup bahaya di BUMN karya terbuka, terutama di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jadi, perlu keseimbangan di mana struktur ekuitas juga harus lebih kuat sehingga tidak terlalu tergantung pada utang untuk pembiayaan belanja modal,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/5). Komisi VI DPR mendukung wacana pembentukan holding BUMN karya di tengah utang dan beban keuangan di ujung tanduk. Diharapkan pembentukan induk usaha dapat terlaksana dalam 1 tahun ke depan. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menegaskan perkara keuangan BUMN karya yang mendesak perlu jalan keluar secepat mungkin, seperti melalui restrukturisasi utang, hingga penundaan pembayaran. Dengan begitu, merger BUMN karya dapat segera dilakukan.