PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulteng, berbenah pasca konflik dengan pekerja, Januari lalu. Pembenahan yang sudah dan sedang diimplementasikan dinilai signifikan. Proses pembenahan di PT GNI dipimpin langsung jajaran direksi perusahaan investor di China serta dikawal pengawas ketenagakerjaan tingkat daerah dan pusat. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan, problem sekaligus upaya penyelesaian masalah yang dilakukan GNI dapat menjadi pelajaran untuk diterapkan secara umum pada berbagai kerja sama investasi asing di Indonesia.

”Intinya, kewajiban memahami bahasa tidak bisa dipandang gampang. Itu juga menjadi jalan mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan. Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga harus dipenuhi,” ujar Anwar di Shanghai, China, Selasa (24/5). Ia berada di Shanghai dalam rangkaian kegiatan benchmarking ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah Republik Rakyat China. Anwar menyebutkan, sebagai bagian dari pemenuhan norma ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, termasuk untuk mendapat fasilitas sanitasi dan ibadah yang nyaman, juga perlu menjadi perhatian. Terkait hal itu, unsur kultural juga perlu dipahami oleh manajemen perusahaan. (Yoga)

Pemerintah akhirnya membuat keputusan: melonggarkan ekspor mineral mentah untuk lima perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedianya, ekspor mineral mentah harusnya distop Juni 2023 nanti. Perpanjangan izin ekspor mineral mentah diberikan ke lima perusahaan hingga 24 Mei 2024. Sebagai kompensasi atas pelonggaran ekspor tersebut, kelima perusahaan harus membayar denda akibat keterlambatan pembangunan smelter, yang harusnya selesai Juni 2023. Perusahaan yang mendapat relaksasi ekspor adalah PT Freeport Indonesia untuk ekspor konsentrat tembaga, PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores untuk komoditas besi, PT Kapuas Prima Citra untuk komoditas timbal, dan PT Kobar Lamandau Mineral untuk komoditas seng. Izin ekspor terbit setelah pemerintah berkunjung langsung ke lapangan guna melihat perkembangan pembangunan smelter milik lima perusahan tambang tersebut. "Dari hasil kunjungan, kami mengambil kesimpulan lima perusahaan ini betul-betul melakukan pelaksanaan proyek pembangunan smelter yang disyaratkan," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5). Namun, kata Arifin, proses pembangunan smelter molor dari waktu yang ditetapkan. Fasilitas pemurnian mineral itu harusnya kelar di tahun ini, sesuai UU Nomor 3 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). "Sesuai Pasal 170 A UU Minerba, batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal tiga tahun setelah UU Minerba terbit (2020)," ujar Arifin.Larangan ekspor mineral mental bahkan dipertegas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid itu secara tegas menyebut, penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu dilakukan paling lama sampai 10 Juni 2023. 

Roda perekonomian di sejumlah daerah di Indonesia terus berputar. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan pajak daerah hingga akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aktivitas perekonomian di daerah terus menguat. Hal ini tecermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir April tahun ini yang tercatat mencapai Rp 69,76 triliun. Realisasi ini meningkat 9,65% dibandingkan pencapaian di periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 63,62 triliun. "Cukup menggembirakan, pajak daerah tumbuh 9,65% menjadi Rp 69,76 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5). Sri Mulyani memaparkan, pajak daerah meningkat terutama pada jenis pajak konsumtif, seperti pajak hotel yang mencapai Rp 2,69 triliun per April 2023, naik 79,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Terkait pajak daerah non-konsumtif, Sri Mulyani melaporkan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi yakni Rp 15,6 triliun atau naik 4%. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp 10,2 triliun atau tumbuh 36,2%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan, seiring pulihnya aktivitas perekonomian di daerah, maka penerimaan pajak daerah berpotensi meningkat, utamanya berasal dari pajak restoran dan hiburan. Meski begitu, Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai, pajak hiburan terkadang masih menjadi masalah di suatu daerah sehingga perlu diberikan batasan yang jelas.

Sejumlah emiten masih akan membagikan dividen. Namun, investor mesti hati-hati dengan jebakan dividen alias dividend trap. Harga saham sejumlah emiten dalam indeks IDX High Dividend terpantau melemah setelah melakukan pembagian dividen. Salah satunya adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang membagikan dividen pada 12 Mei 2023. Total nilai pembagian dividen UNTR sebesar Rp 6.185 per saham. Nilai ini setara dengan Rp 22,5 triliun dari laba tahun buku 2022. Kemarin, Rabu (24/5), harga saham UNTR ditutup di Rp 24.600. Penurunan harga saham juga dialami PT Indo Tambangraya Megah (ITMG yang telah membagikan dividen pada 18 April 2023 lalu. Bahkan pada Jumat (19/5), saham ITMG mencapai level terendah sepanjang tahun ini, yaitu Rp 24.700 per saham. Penurunan saham ITMG sejak cum date berakhir sebanyak 25,96% dari posisi Rp 34.459 pada 10 April. Meski begitu, nilai pembagian dividen ITMG juga cukup besar, yakni mencapai US$ 474,63 juta atau Rp 7,06 triliun. Artinya, dividen tunai kepada pemegang saham ITMG pada tahun buku 2022 sebesar Rp 6.416 per saham. Research Analyst Reliance Sekuritas Lukman Hakim mengatakan, pembagian dividen dengan porsi besar merupakan apresiasi yang diberikan kepada pemegang saham. "Hal itu menggambarkan emiten memiliki kinerja yang baik dengan kondisi keuangan atau fundamental yang sehat,” ujar Lukman. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani juga meyakini, sentimen harga batubara yang anjlok sejak awal tahun 2023 justru menjadi penyebab utama. Karena itu, saham emiten batubara sebaiknya tidak dipilih untuk jangka panjang meski dalam jangka pendek berpotensi technical rebound.  

Setelah berhasil mengarungi ‘badai’ akibat pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi, Bank Indonesia (BI) mulai mengubah haluan. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada penanganan inflasi, kini bank sentral mulai menggeser prioritas ke pertumbuhan ekonomi. Sinyal itu pun disampakan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, se­usai dilantik menjadi orang nomor satu di lingkup otoritas moneter periode 2023—2028, pada Rabu (24/5). Salah satu parameter dari dukungan penuh BI terhadap mesin ekonomi adalah ekspektasi tertahannya suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Perry pun dalam berbagai kesempatan menegaskan pengetatan moneter yang dilakukan BI dengan mengatrol suku bunga total mencapai 225 basis poin, mampu menjangkar inflasi mengarah ke target yakni di kisaran 3%. Seusai pelantikan kemarin, Perry kembali menegaskan fokus bank sentral saat ini adalah memperkuat bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memajukan pertumbuhan ekonomi. "Semua untuk menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya. Belum tuntas burden sharing, tahun lalu BI juga menjalankan fungsi penting untuk menjangkar gerak inflasi dan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejalan dengan terus melandainya inflasi, otoritas moneter pun makin leluasa untuk mengamankan suku bunga acuan di level 5,75% meski Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed mengirim sinyal untuk melanjutkan pengetatan pada pertemuan bulan depan.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, memperkirakan BI tidak akan menaikkan suku bunga acuan demi memberikan kesempatan ekonomi tumbuh lebih tinggi, dengan memanfaatkan momentum pascapandemi Covid-19. “Peluang itu terbuka karena ada kemungkinan The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga acuannya,” ujar Piter kepada Bisnis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, berpendapat suku bunga acuan di level 5,75% masih efektif menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali dalam target sasaran BI. Di samping pertimbangan ekspektasi inflasi, kebijakan suku bunga acuan juga masih konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah sentimen pasar keuangan global yang berkembang saat ini. Sementara itu, Ekonom Bank DBS Radhika Rao, menilai BI berpotensi menjadi bank sentral di Asia Tenggara yang paling awal kembali ke siklus pelonggaran suku bunga acuan menyusul terkendalinya inflasi dan rupiah.

Pertumbuhan jumlah investor pasar modal di Indonesia tumbuh secara progresif dalam 5 tahun terakhir. Pada 2018, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, pasar modal di dalam negeri hanya diramaikan oleh 1,62 juta investor. Jumlah itu kemudian melesat 572% menjadi 10,88 juta pemodal per April 2023. Peningkatan jumlah investor itu menandai agresivitas semua pihak untuk mendorong percepatan perluasan akses atau inklusi di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan bahkan mencatat, tingkat inklusi pasar modal di Indonesia menanjak dari 1,55% pada 2019 menjadi 5,19% sampai dengan akhir tahun lalu. Hanya saja, ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan di pasar modal yang kian meningkat belum diimbangi dengan literasi yang mumpuni. Bukan saja peningkatan pengetahuan atas produk dan instrumen pasar modal, tetapi juga pemahaman atas sentimen dan risiko yang melingkupinya. Literasi pasar modal menjadi sangat penting untuk menjamin keterampilan dan kepercayaan diri yang memengaruhi sikap dan perilaku para investor dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan aset keuangan. Nilai investasi pemodal muda itu memang tidak sebesar kelompok usia di atasnya. Akan tetapi, dengan aktivitas media sosial yang kian semarak, pengaruh mereka terhadap diseminasi dan pendalaman pasar modal tidak bisa diremehkan. Perluasan akses melalui media sosial sangat berpotensi menciptakan peluang pertumbuhan yang jauh lebih eksponensial. 

Di sisi lain, media sosial semestinya juga bisa menjadi saluran efektif untuk meningkatkan literasi para investor muda ini. Pelaku pasar perlu memacu inisiatif yang lebih agresif untuk melakukan edukasi yang dikemas dengan konsep yang relevan dengan pemodal-pemodal pemula. Di samping itu, krisis perbankan akibat kenaikan tingkat suku bunga acuan seperti yang mendera Silicon Valley Bank dan PacWest Bancorp dikhawatirkan menular ke banyak bank lainnya di Amerika Serikat. Beberapa pengamat bahkan menyiratkan gelagat resesi di tengah pengetatan tingkat suku bunga acuan oleh The Fed. Krisis perbankan di Amerika Serikat bahkan menular hingga ke Eropa.  Katalis dari kondisi ekonomi di dalam negeri faktanya tak cukup banyak membantu menggerakkan pasar ekuitas. Pasalnya, sejumlah tantangan ekonomi juga mesti diantisipasi seperti mengendalikan tingkat inflasi serta memastikan kinerja di sektor manufaktur terus membaik dan mencapai level seperti sebelum pandemi Covid-19. Saat pasar saham masih tertekan, kondisi berbeda justru terjadi di instrumen pendapatan tetap. Berdasarkan data Indonesia Composite Bond Index, kinerja pasar surat utang justru tumbuh sebesar 4,71%. Kinerja tersebut ditunjang oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang cenderung stabil.

Relaksasi ekspor konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda bakal disertai dengan sanksi denda administratif, karena pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terlambat menyelesaikan smelter sesuai ketentuan peraturan perundangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa penambahan waktu ekspor akan tetap dijalankan sesuai aturan dan mengenakan denda terhadap badan usaha. Denda tersebut berupa penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan pada periode 16 Oktober 2019—11 Januari 2022 dalam bentuk rekening bersama. “Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/5). Pemerintah memang bakal memberikan relaksasi terhadap konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda setelah larangan ekspor mineral mentah berlaku pada 10 Juni 2023. Alasannya, larangan ekspor mineral mentah terhadap badan usaha yang serius menyelesaikan smelternya bisa berdampak kepada arus kas perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator independen, terdapat lima badan usaha yang telah memiliki kemajuan fasilitas pemurnian konsentrat di atas 51%. Lima badan usaha tersebut adalah PT Freeport Indonesia (tembaga), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (tembaga), PT Sebuku Iron Lateritic Ores (besi), dan dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra (timbal) dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng). Bila diperinci, kemajuan fisik konstruksi proyek smelter Freeport senilai US$3 miliar pada Januari 2023 telah mencapai 54,52% dengan realisasi investasi mencapai US$1,68 miliar dan smelter Amman Mineral senilai US$983 juta telah mencapai 51,63% dengan realisasi investasi US$507,53 juta.

Masyarakat mesti legawa dengan maraknya kehadiran perusahaan asing yang mengembangkan potensi nikel di dalam negeri. Keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan nikel sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi tantangan yang baru bisa dijawab oleh investor asing. Minimnya peran perbankan di dalam negeri terkait dengan pembiayaan proyek penghiliran, termasuk untuk nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, membuat pelaku usaha nasional tidak bisa berbuat banyak. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun mengakui kondisi banyaknya investor asing yang mengelola potensi nikel nasional tidak bisa dihindarkan. “Kita enggak bisa menyalahkan investor , siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter secara masif. Masalahnya di situ,” katanya, Rabu (24/5). Investor asing sendiri, katanya, lebih banyak bermain di industri pengolahan nikel yang sedang naik daun seiring dengan tenarnya pamor kendaraan listrik. Keengganan perbankan untuk membiayai proyek penghiliran mineral, termasuk nikel sebenarnya dapat dipahami, karena industri tersebut tergolong baru dan penuh risiko. Terlebih, perbankan umumnya terikat dengan komitmen pembiayaan berkelanjutan yang mengesampingkan proyek berbasis energi fosil maupun pertambangan. Persoalan pendanaan memang kerap ‘menyandera’ pelaku industri yang ingin melakukan penghiliran. Tingginya investasi yang dibarengi dengan besarnya risiko pembangunan smelter membuat banyak lembaga pembiayaan menghindari proyek tersebut. Pelaku usaha yang ingin melaksanakan penghiliran sumber daya mineral di Tanah Air harus siap-siap ‘memutar otak’ agar bisa mendapatkan pendanaan, sehingga proyek yang direncanakan berjalan lancar. 

Tekanan lebih berat dialami oleh perusahaan yang ingin mengembangkan smelter nikel yang menerapkan teknologi high pressure acid leach (HPAL).   Roy Arman Arfandy, President Director PT Trimegah Bangun Persada Tbk., dalam kesempatan terpisah sempat menyampaikan bahwa kebutuhan investasi untuk membangun smelter HPAL mencapai US$1,2 miliar. “Waktu awal membangun, terpaksa kami menggunakan dana sendiri. Setelah pabriknya setengah jadi, baru perbankan berani untuk masuk. Memang pasti akan susah , tetapi ketika sudah berjalan akan ada yang masuk,” katanya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, mengatakan peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk smelter selalu terbuka. Dia mencontohkan pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang juga dihindari oleh mayoritas lembaga pendanaan, tetapi tetap bisa dibangun.

Perusahaan asal Jepang, PT Nippon Shokubai Indonesia memastikan menambah investasinya di Indonesia menjadi US$693 juta untuk pembangunan tahap ketiga proyek acrylic acid di Cilegon, Banten. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan investasi tersebut bakal menambah kapasitas produksi acrylic acid milik perusahaan sebanyak 100.000 ton per tahun. “Sehingga total kapasitas acrylic acid NSI menjadi 240.000 ton per tahun. Ini menjaga pasokan dalam negeri mengantisipasi meningkatnya permintaan acrylic acid domestik, sekaligus menambah potensi pasar ekspor,” katanya, Rabu (24/5). NSI menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia dan Asia Tenggara yang memproduksi acrylic acid dan acrylic esters, sekaligus sebagai produsen superabsorbent polymer (SAP) pertama dan satu-satunya di Indonesia. Industri kimia sendiri berperan cukup penting bagi perekonomian negara jika mengacu kepada kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2022, industri kimia menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap sektor industri pengolahan nonmigas.

JAKARTA, ID – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa dalam lima tahun kedepan pihaknya akan menjalankan tujuh kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan Perry usai dilantik Mahkamah Agung sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode kedua 2023-2028 pada Rabu (24/05/2023). Perry resmi menjalankan jabatan Gubernur BI selama dua periode setelah sebelumnya menjabat pada periode 2018-2023. Perry Warjiyo menguraikan, kebijakan pertama yang akan dijalankan adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kebijakan kedua adalah penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. Sedangkan kebijakan ketiga menyangkut akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan penerbitan digital rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan keempat adalah pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance). “Area fokus akan dilaksanakan melalui 12 program strategis yang selama ini sudah ada. (Yetede)