Kota Mataram tidak hanya menjadi pusat pemerintahan NTB. Kota berpenduduk 486.700 jiwa itu juga mulai bergerak menjadi kota ekonomi kreatif, yaitu pelaku UMKM tumbuh dan berinovasi. Hafizah (55) memukul pahat dengan palu besi, mengukir motif rumit pada kursi kayu di depannya dengan sangat rapi. Hafizah ditemui pada Jumat (19/5) saat memahat kerajinan cukli di rumahnya di Lendang Re, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Lingkungan itu adalah sentra cukli NTB. Cukli adalah kerajinan kayu yang dipadukan dengan kerang. Kayu dipahat atau dicungkil pada motif yang telah dibuat. Pada cungkilan itu lalu dimasukkan atau ditempelkan potongan-potongan kerang sehingga terbentuk motif baru yang indah.

”Kami memulai kerajinan ini sejak 1990-an. Alhamdulillah, masih bertahan sampai saat ini dengan berbagai pasang surutnya,” kata Zaenudin (55), suami Hafizah, pemilik Anugerah Craft. Menurut Zaenudin, kerajinan cukli saat ini lesu. Berbeda jauh dengan tahun 1990-an hingga 2000-an di mana cukli begitu populer. Saat itu, kerajinan cukli juga diekspor. Paling banyak ke Jepang dalam bentuk asbak, piring, kotak-kotak kecil, serta kursi dan meja. Pesanannya hingga ribuan unit. ”Sekarang sudah jauh berkurang. Kondisi ini mulai terasa pasca peristiwa Bom Bali satu dan dua. Kemudian gempa Lombok 2018, hingga terakhir kemarin, pandemi,” katanya. Zaenudin optimistis usaha cukli membaik karena pandemi yang kian terkendali. Zaenudin terus berinovasi sesuai kebutuhan pasar. ”Di Mandalika, misalnya, ada balap MotoGP. Tahun lalu, kami sudah coba membuat produk cukli dengan tema MotoGP. Tahun ini, jumlahnya akan kami tingkatkan karena peminatnya pasti tinggi,” ujarnya.

Pemilik Maza Handcrafted Pearls and Jewerly di Jalan Gajah Mada, Luberty Budi Utama (43), yang akrab disapa Maza, mengatakan, sebelum pandemi, omzetnya Rp 100 juta per bulan. Namun, saat pandemi, turun 80 %. Ia mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk menggunakan Tiktok untuk pemasaran. ”Produk kami juga bersertifikat dan bergaransi. Apalagi merek kami sudah memiliki paten sejak 2020 sehingga dipercaya pelanggan,” kata Maza. UMKM di bidang kuliner, Sate Rembiga Goyang Lidah, berinovasi membuat sate kemasan sejak 2021. Pratiwi Wulandari, penanggung jawab produksi Sate Rembiga Goyang Lidah kemasan, mengatakan, sate rembiga dulu hanya tahan seminggu. Kini, sate rembiga tahan sampai enam bulan. Kabid UMKM Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Mataram Mamluatul Chair mengatakan, ada 5.000 UMKM di Kota Mataram. Dukungan kepada UMKM dimulai dari bantuan modal, peningkatan kapasitas SDM dan produk, pelibatan dalam pameran, hingga fasilitasi legalitas usaha sehingga Mataram ke depan bisa menjadi kota ekonomi kreatif seperti kota-kota besar di daerah lain di Indonesia. (Yoga)

Peraturan terkait kenaikan harga patokan rumah bersubsidi diperkirakan terbit Juni 2023. Pemerintah memastikan kenaikan harga rumah bersubsidi tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan, peraturan menkeu (PMK) terkait penyesuaian harga rumah bersubsidi dalam tahap final dan diharapkan bisa ditetapkan pada Juni 2023. Sejalan dengan itu, Kementrian PUPR tengah menyiapkan Kepmen untuk batasan harga jual rumah bersubsidi yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

”Dari diskusi dengan Kementerian Keuangan, (PMK) diharapkan bisa diundangkan pada Juni 2023,” kata Haryo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Kamis (25/5). Haryo mengakui, PMK terkait kenaikan harga rumah bersubsidi telah lama dinantikan pengembang rumah bersubsidi. Pengembang mengeluhkan tidak ada kenaikan harga patokan rumah bersubsidi selama lebih dari tiga tahun, sedangkan harga material bangunan terus meningkat. ”Tidak mungkin menaikkan harga (patokan rumah bersubsidi) tanpa melihat kemampuan masyarakat. Kami akan menyiapkan skema agar tetap terjangkau,” ujar Haryo. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 5,75 %. BI menilai tingkat suku bunga acuan saat ini masih memadai untuk menjaga inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (25/5) di Jakarta, menjelaskan, tingkat suku bunga acuan ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation). Inflasi barang impor berpotensi meningkat seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa. Selain itu, juga untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian itu tetap tinggi dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju dan juga ketidakpastian penyelesaian permasalahan plafon utang Pemerintah AS.

BI berpandangan, suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, sudah mencapai puncaknya. Kecil kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah terhadap dollarAS pada perdagangan Kamis (25/5) ditutup pada level Rp 14.952. Sejak awal tahun hingga 24 Mei 2023, nilai tukar rupiah menguat 4,48 %. Penguatan ini lebih baik dibandingkan apresiasi Thailand sebesar 0,20 %. Menurut Perry, kebijakan moneter ini juga untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 2-4 % di sisa tahun 2023. Adapun inflasi berbasis Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 2-4 % pada triwulan III-2023. (Yoga)

Rapat Umum Pemegang Saham PT Surya Pertiwi Tbk, Kamis (25/5/2023), memutuskan pembagian dividen sebesar Rp 135 miliar atau 60 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2022. Adapun sisanya dibukukan sebagai laba ditahan. Presiden Direktur Surya Pertiwi Willianto Alim mengatakan, pendapatan neto perseroan tahun 2022 mencapai Rp 2,5 triliun, tumbuh 11,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. (Yoga)

Tren perlambatan penerimaan pajak awal tahun ini berlanjut seiring dengan berakhirnya momentum ”durian runtuh” kenaikan harga komoditas. Di tengah pendapatan negara yang moderat itu, pemerintah meyakini kebijakan pembiayaan utang tetap terkendali dan rasio utang dapat diturunkan sesuai target. Tanda-tanda melambatnya penerimaan pajak sudah terlihat sejak awal tahun ini. Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak pada Januari 2023 tumbuh 48,6 %; kemudian turun menjadi 40,35 % pada Februari 2023; lalu 33,78 % pada Maret 2023; dan menyentuh 21,29 % pada April 2023. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2023, Senin (22/5) lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mulai mewaspadai normalisasi basis penerimaan akibat kondisi ekonomi global yang volatile.

Ditengah penerimaan negara yang semakin moderat itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan menurunkan rasio utang dan defisit fiskal yang sebelumnya sempat membengkak akibat pandemi Covid-19. Sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 % terhadap PDB. Kendati rasio dan nominal utang itu menurun secara bulanan dibandingkan Maret 2023, posisi utang telah meningkat selama lima tahun terakhir akibat pandemi. Sejak 2020 sampai 2023, nominal utang pemerintah bertambah Rp 3.070,5 triliun dengan rasio utang di atas 30 % mendekati 40 %. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Sumito, Kamis (25/5)  mengatakan, penerimaan pajak memang melambat, tetapi kinerja APBN dalam dua tahun terakhir yang baik akibat penerimaan negara yang meningkat signifikan di tengah momentum windfall komoditas membuat posisi utang masih terkendali. (Yoga)

Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC mengingatkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini, yaitu biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, permintaan ekspor melemah, dan fiskal negara makin ketat. Direktur Unit Kebijakan (PUC) APEC Carlos Kuriyama mengatakan, saat ini, biaya hidup lebih tinggi dari  sebelum pandemi Covid-19. Bersamaan dengan itu, tingkat pendapatan masyarakat di banyak negara anggota APEC belum pulih ke level prapandemi. Kondisi itu membuat ketimpangan pendapatan kian meluas. Populasi yang paling rentan menjadi yang paling terpukul. Biaya hidup yang tinggi itu akan memperlambat pemulihan ekonomi pada tahun ini.

”Salah satu tujuan APEC didirikan pada 1989 adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Namun, saat ini, dunia dihadapkan pada kenyataan bahwa standar hidup masyarakat telah turun karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan,” ujarnya dalam pertemuan APEC di Detroit, AS, yang berlangsung pada 24-25 Mei 2023, melalui siaran pers. APEC juga melihat, banyak negara anggota APEC yang ruang fiskalnya menyempit dan utangnya melonjak, lantaran negara-negara tersebut banyak mengeluarkan biaya untuk memberikan stimulus besar-besaran untuk mempertahankan ekonomi, serta kehidupan dan mata pencarian masyarakat selama Covid-19. Di sisi lain, APEC menilai momentum pemulihan kinerja perdagangan telah hilang akibat gangguan penawaran dan permintaan karena efek gabungan konflik geopolitik. Akumulasi tindakan pembatasan perdagangan, terutama terkait pembatasan dan larangan ekspor, juga meningkat. (Yoga)

Nurhayati (52) menawarkan dagangan kepada setiap orang yang melintas di depan lapaknya. Mulai pukul 06.00 Wita, Minggu (21/5) Nurhayati membuka lapak di kawasan Jalan Udayana, Kota Mataram. Setiap Minggu, di salah satu jalur utama ibu kota provinsi NTB itu berlangsung kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD). Sejak setahun terakhir, Nurhayati datang ke acara CFD membawa berbagai keripik, seperti keripik bebela atau pegagan, keripik pare, dan keripik bayam. ”Semua keripik ini saya produksi sendiri. Selain berjualan di rumah, saya juga datang ke Udayana setiap minggu,” kata Nurhayati yang berdomisili di lingkungan Jempong, kawasan eks Bandara Selaparang. Acara CFD di Jalan Udayana yang merupakan ruang terbuka hijau di Kota Mataram selalu ramai. Sejak dibuka dari pukul 06.00 hingga 09.00 Wita, pengunjungnya bisa ratusan hingga ribuan orang. Tidak hanya untuk berolahraga seperti jalan kaki, lari, dan bersepeda, warga yang dating juga untuk berburu kuliner, kerajinan, dan produk lainnya.

CFD menjadi tempat yang strategis bagi pelaku UMKM memasarkan produk mereka, seperti Nurhayati. Apalagi untuk usaha, seperti bagi yang tidak memiliki gerai atau toko sendiri untuk usaha kuliner lainnya. Juga bagi mereka yang produknya belum masuk ke toko oleh-oleh. Karena itu, Nurhayati tidak mau melewatkan acara CFD di Udayana. Ibu lima anak itu sejak Kamis hingga Jumat memproduksi keripik yang bahan bakunya ditanam sendiri di pekarangan rumahnya. Lalu pada hari Sabtu, ia dibantu anaknya mengemas keripik itu. ”Hitungan harinya sudah pas, biar keripiknya tetap renyah. Tetapi, sebenarnya, sampai satu bulan pun (keripik itu) bisa tetap renyah,” kata Nurhayati yang sudah lebih dari tujuh tahun berjualan keripik. Setiap hari Minggu, ia membawa 50 bungkus keripik ke Udayana. Satu bungkus keripik dijual Rp 10.000. Kadang, keripiknya ludes terjual. Kadang masih tersisa, lalu ia jual kembali saat berada di rumah. Dengan begitu, setiap minggu, ia bisa mendapat omzet sekitar Rp 500.000.

Deny Hartawan (38), warga Kebon Talo Jaya, Ampenan Utara, Kota Mataram, sering ke acara CFD bersama keluarga untuk berburu berbagai produk jualan UMKM. ”Paling sering kuliner, seperti jajanan tradisional. Anakanak saya suka. Kadang beli produk lain, seperti hari ini (saya) beli sepatu juga,” ujar Deny. Menjelang sore hingga malam, kawasan Udayana kembali ramai. Lapak-lapak sate bulayak mulai dibuka. Sate bulayak adalah sate daging hingga jeroan sapi yang disantap bersama lontong berbungkus daun enau muda. Selain di Udayana, pelaku usaha juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain di Taman Sangkareang, Taman Loang Baloq, serta di ruang terbuka hijau Pagutan dan Selagas untuk berjualan. Pelaku usaha di Kota Mataram juga memanfaatkan pesisir pantai yang tak pernah sepi pengunjung untuk mendulang cuan. Salah satunya adalah kawasan Pantai Ampenan, 5 km arah barat kawasan Udayana. Di Pantai itu ada pasangan suami istri Muhyidin (64) dan Sahram (54) yang setiap hari berjualan kudapan tradisional, seperti lupis dan serabi. Di Pantai Ampenan, kedua kudapan tersebut dinikmati sambal melihat debur ombak pagi. Setiap hari, mereka mengolah 2 kg tepung beras untuk serabi. Sementara untuk lupis, dari 1,5 kg beras ketan. Jualan mereka selalu ludes oleh pengunjung kawasan Pantai Ampenan. Omzetnya setiap hari sekitar Rp 300.000. (Yoga)

Pangan mencakup cara orang bertahan hidup, keanekaragaman hayati, tradisi dan budaya, serta perubahan iklim. Konsep pangan seperti itulah yang diusung Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) sejak 2002. Pada 2005, konsep tersebut melahirkan program Sistem Warisan Pertanian Penting Global (GIAHS). Program itu mengidentifikasi warisan dan jejak peradaban pertanian di dunia yang masih lestari hingga kini. Agar bisa menjadi bagian GIAHS FAO, sistem pertanian sebuah negara harus memiliki lima kriteria, yakni menopang mata pencarian dan ketahanan pangan; memiliki keaneka ragaman hayati; berbasis budaya, pengetahuan lokal, atau tradisi; memiliki sistem nilai dan organisasi sosial; serta berada dalam sebuah kawasan bentang alam. Mencakup pula praktik pertanian berkelanjutan dan menjaga sumber-sumber air. GIAHS merupakan upaya dunia menyelamatkan warisan sistem pertanian yang telah dilakukan petani sejak dulu hingga masa kini untuk menunjukkan daya tahan keberlanjutan pangan dan mata pencarian.

Di Mesir dan Algeria, ada warisan sistem pertanian dunia berbasis oasis gurun pasir. Oasis Siwa di Mesir, misalnya, jadi gambaran kecerdikan petani menyesuaikan pertanian dengan iklim yang sangat keras yang bergantung sumber air yang langka. Beberapa komoditas pangan yang dihasilkan berupa gandum, jelai, kacang, kurma, dan zaitun. Bangladesh memiliki sistem pertanian terapung di sejumlah daerah rawan rob dan banjir. Petani di daerah itu, terutama di Distrik Pirojpur, tak lagi menanam sayur dan buah di daratan, tetapi di rakit-rakit terapung yang terbuat dari anyaman eceng gondok. Lahan terapung itu telah melahirkan bahan pangan seperti mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Meski sebenarnya memiliki banyak warisan pertanian dan pangan, Indonesia belum tercatat dalam daftar GIAHS FAO.

Padahal, sama seperti China, Jepang, dan Filipina, Indonesia punya sawah terasering di sejumlah daerah, termasuk di Tabanan dan Ubud, Bali. Sama dengan Thailand, Indonesia punya kawasan penggembalaan kerbau rawa di sejumlah kawasan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan. Seperti Jepang dan China, Indonesia juga punya daerah penghasil teh dan pertanian mina padi. Indonesia juga memiliki sistem pertanian unik di Pulau Kolepon, Merauke, Papua Selatan. Suku Marind di pulau itu membuat areal perkebunan dengan cara membuat gundukan-gundukan menggunakan lumpur hitam di perairan dangkal. Mereka juga membangun parit-parit kecil penampung air untuk menjaga kelembaban tanah. Di lahan yang rendah, mereka menanam keladi dan kava, sedangkan di lahan yang lebih tinggi menanam ubi jalar yang menjadi makanan pokok Suku Marind. Pada 2012, FAO pernah menyambangi Indonesia untuk menginisiasi GIAHS. Pada 2013, Indonesia mulai menjajaki lima daerah yang berpotensi, yakni Karangasem di Bali, Kulon Progo di DI Yogyakarta, Samarinda di Kaltim, Lampung, dan Makassar. Namun, hingga satu dekade, kabar GIAHS Indonesia belum terdengar. (Yoga)

PT BFI Finance Indonesia Tbk mengaku mengalami serangan siber pada Minggu (21/5) Dalam keterbukaan informasi di bursa efek, Rabu (24/5), Direktur BFI Finance Sudjono menjelaskan, perseroan melakukan temporary switch off pada beberapa sistem utama yang menyebabkan layanan kepada konsumen dan sebagian kegiatan operasional terganggu. Ia menambahkan, sampai saat ini belum ada indikasi terjadinya kebocoran data konsumen. Pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan sesuai dengan protokol. (Yoga)

Perry Warjiyo resmi menjabat kembali sebagai Gubernur BI periode 2023-2028, melanjutkan kepemimpinannya pada 2018-2023. Ia dituntut tak hanya optimal menakhodai BI menjalankan tugas tradisionalnya mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga mengantisipasi tantangan digitalisasi pada sector moneter. Sumpah jabatan Perry sebagai Gubernur BI dilakukan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (24/5). Sumpah jabatan disampaikan Perry di hadapan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. ”Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur BI sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara, konstitusi, dan haluan negara,” ujar Perry saat mengucapkan sumpah jabatan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kinerja Perry pada periode pertama cukup bagus. Perry dikenal kerap menelurkan ide dan inovasi instrument moneter untuk menjawab kebutuhan perekonomian dalam negeri. Menurut dia, kapabilitas Perry dalam urusan moneter dan kebanksentralan sangat mumpuni dan sulit dicari tandingannya di Tanah Air. Ke depan, lanjut Faisal, Perry dihadapkan pada pengembangan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency / CBDC) yang akan diinisiasi dalam bentuk rupiah digital untuk mengantisipasi berkembangnya dunia digital dan pasar aset kripto. Selain itu, BI perlu terus memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) dengan metode QRIS untuk mempermudah warga negara Indonesia bertransaksi di luar negeri dengan metode pembayaran lintas batas negara. (Yoga)