JAKARTA, ID – Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sudah saatnya memilih peran menjadi king maker dengan mengatur strategi untuk melahirkan sosok capres lainnya di Pilpres 2024. Jika hal tersebut dilakukan maka Prabowo akan dikenang sebagai negarawan sejati. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (22/05/2023). “Kalau sekarang beliau masih politisi, bukan negarawan. Jika jadi kingmaker, beliau akan naik kelas menjadi negarawan sejati,” kata Pangi. Keuntungan lainnya, kata Pangi, dengan menjadi king maker Prabowo Subianto tentu akan diingat masyarakat sebagai tokoh yang melahirkan pemimpin hebat. Ia mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh. “Seperti Surya Paloh dan Bu Mega, itu kan king maker yang sudah teruji. Mereka tidak lagi mengajukan dirinya. Itu king maker sejati karena sudah bicara tentang bagaimana melahirkan kader, melahirkan orang hebat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Sebagai arsiteknya yang mengatur,” imbuhnya Pangi mengungkapkan, melihat kiprah Prabowo Subianto di kancah politik tanah air, dengan ikut serta sebanyak tiga kali dalam Pilpres, rasanya sudah saatnya Prabowo istirahat menjadi player. (Yetede)

JAKARTA, ID–Indonesia berupaya melakukan negosiasi penambahan kuota penangkapan ikan tuna sirip biru dengan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Hal itu diperlukan untuk menekan potensi penangkapan ilegal komoditas tuna. Indonesia mendapatkan kuota penangkapan 1.023 ton ikan tuna sirip biru per tahun pada periode 2018-2020 dan menjadi 1.123 ton per tahun pada 2021-2023. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, negosiasi diperlukan agar terjadi keadilan dengan negara lain, contohnya Australia yang mendapatkan kuota per tahun 6.000 ton. Perbedaan yang mencolok terkait kuota penangkapan ikan tuna sirip biru itu berpotensi menimbulkan perdagangan gelap ikan tuna sirip biru hingga penangkapan ilegal dan tidak dilaporkan. “Harus seimbang, kalau tidak seimbang nanti kemungkinan bisa terjadi distorsi. Karena itu, kami (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) akan berjuang karena yang memutuskan itu internasional. Kami negosiasi dan melobi berbagai pihak,” kata Menteri Trenggono di sela The 1st Indonesia Tuna Conference & The 7th International Coastal Tuna Business Forum di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/05/2023). (Yetede)

JAKARTA — Serangan siber yang melumpuhkan layanan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 8 Mei lalu membuat publik mendesak dikembalikannya operasional bank konvensional ke Aceh. Sebagaimana diketahui, sejak penerbitan Qanun atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seluruh perbankan konvensional kala itu berhenti beroperasi, menyisakan hanya perbankan dan unit usaha syariah yang dapat melayani transaksi keuangan masyarakat hingga saat ini.

Lumpuhnya sistem dan layanan BSI yang selama ini menjadi andalan masyarakat Aceh dinilai cukup membuat kewalahan dan mengganggu aktivitas perekonomian. Terlebih, gangguan itu terjadi selama lima hari dan pemulihannya dilakukan bertahap. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin, menuturkan BSI sebagai bank syariah pelat merah juga banyak dipercaya oleh masyarakat umum ataupun pelaku usaha di Aceh. Maka, ketika terjadi gangguan, dampaknya cukup besar. Di sisi lain, pilihan masyarakat terbatas.

Akses dan layanan keuangan yang luas tak bisa dinikmati di Aceh sehingga pengaruhnya cukup besar pada perekonomian,” ujar Nahrawi, kemarin. Setidaknya saat ini ada dua bank syariah besar  yang beroperasi dan banyak digunakan masyarakat ataupun pelaku usaha di Aceh. Selain BSI, ada Bank Aceh Syariah. Adapun pilihan lainnya adalah BCA Syariah serta unit usaha syariah milik Bank BTN, yaitu BTN Syariah, tapi dengan lokasi kantor cabang yang terbatas. (Yetede)

DI INDONESIA, terdapat dua sistem operasional perbankan yang dikenal masyarakat, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya menjadi lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Namun terdapat perbedaan signifikan di antara dua jenis bank tersebut dari beberapa aspek. Lantas, apa itu bank syariah dan bank konvensional?

Secara definisi, bank konvensional merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional atau konvensional. Bank konvensional umumnya diatur oleh otoritas keuangan nasional dan berlandaskan hukum formal negara.

Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam. Dasar hukum bank syariah adalah ajaran agama Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis, serta aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. (Yetede)

Turis asing yang tidak memiliki uang terpaksa harus bekerja apa saja atau berbisnis supaya bisa bertahan hidup di Bali. Mereka kemudian seakan menjadi parasit karena mengambil lahan pekerjaan masyarakat lokal. Fenomena ini disebabkan pemerintah lebih mementingkan kuantitas turis dibandingkan dengan kualitasnya. Natalie (48), turis asal AS, mengaku sudah sembilan tahun tinggal di Bali. Ia pernah bekerja sebagai pengasuh hewan peliharaan hingga agen perjalanan wisata. ”Saya pernah menjadi pengasuh hewan peliharaan supaya bisa mendapat tempat tinggal gratis dan upah. Selain itu, saya juga pernah bekerja sebagai agen perjalanan wisata bersama pacar saya,warga lokal di sini,” ucapnya ketika ditemui di Kecamatan Ubud, Bali, Sabtu (8/4). Natalie kerap berpindah-pindah ke negara lain, seperti Singapura dan Thailand, jika masa berlaku visa Indonesia-nya sudah hampir habis. Ia memiliki visa turis dan visa social budaya untuk berkunjung ke Bali. ”Saya menetap di Thailand dua tahun ketika pandemi Covid-19. Saya baru kembali lagi ke Bali dan sudah sekitar tiga minggu tinggal di sini untuk memulai usaha (agen perjalanan wisata) yang pernah saya rintis,” katanya. Saat ini, Natalie tinggal di sebuah penginapan (homestay) bertarif murah di Bali. Bahkan, ia mengaku tak malu harus menawar tarif sewa penginapannya yang tadinya Rp 200.000 per malam menjadi Rp 150.000 per malam.

Anya (35), warga asal Rusia yang berminat untuk mencari penghasilan di Bali, berencana membuka usaha pakaian di Bali. Menurut dia, wilayah Bali sangat potensial untuk menjalankan bisnis. ”Nanti bahan baku untuk pakaiannya akan saya beli dari Bandung (Jabar). Untuk bisa menjalankan bisnis ini, saya sedang mengurus kitas, semoga bisa segera selesai,” katanya saat ditemui di daerah Canggu. Anya juga  mulai belajar bahasa Indonesia supaya ia bisa semakin mudah bergaul dengan warga lokal. Ia pun berencana untuk menggandeng beberapa warga lokal guna menjalankan bisnisnya. ”Cukup sulit untuk belajar bahasa Indonesia, tidak semudah belajar bahasa Inggris” ucapnya. Pada September 2022, ada kejadian viral, yaitu seorang turis asing asal Lebanon bernama Mohamad Ali El Hage membentak penjaga kios di daerah Kerobokan, Bali. Ia tidak sanggup membayar uang kos ketika ditagih penjaga kos. Mendapat pengaduan mengenai situasi tersebut, pelaku usaha dan pegiat sosial Bali, Ni Luh Djelantik, datang untuk memediasi kedua belah pihak. Setelah mediasi tersebut, Ali minta maaf dan berjanji akan membayar uang kos. Antropolog Universitas Warmadewa Denpasar, I Ngurah Suryawan, mengatakan, fenomena turis asing ini disebabkan terbukanya keran pariwisata yang membuat Bali seakan menjadi tempat singgah. Hal ini bisa menjadi bom waktu jika terus-menerus dibiarkan. Pemerintah, menurut Ngurah, lebih mementingkan kuantitas turis asing yang datang. (Yoga)

Sempat membengkak akibat pandemi Covid-19, posisi utang Indonesia per April 2023 turun. Kendati rasio utang masih di batas aman, pemerintah diminta tetap mewaspadai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi akhir- akhir ini. Dokumen APBN Kita edisi Mei 2023 yang dirilis Kemenkeu awal pekan ini menyebutkan, sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 % terhadap PDB. Secara nominal ataupun rasio, posisi utang Indonesia turun dibandingkan dengan 31 Maret 2023, ketika rasio utang tercatat 39,17 % atau Rp 7.879 triliun. Rasio utang juga turun dibandingkan April 2022 yang  mencapai 39,09 % PDB, meski nominal utang bertambah dari posisi Rp 7.040,32 triliun tahun lalu.

Dengan kondisi itu, posisi utang pemerintah masih di bawah batas aman. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman (threshold) utang pemerintah maksimal 60 % dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 % dari PDB. Per akhir 2022, defisit fiskal bisa ditekan ke 2,38 % terhadap PDB. Dalam laporan APBN Kita, Kemenkeu menyatakan, posisi utang turun akibat pembayaran cicilan pokok utang pada April lebih besar ketimbang penerbitan utang baru. Rupiah yang menguat juga berkontribusi pada penurunan utang. Menurut Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Rabu (24/5) kendati masih di batas aman, pemerintah perlu mewaspadai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang. Batas aman defisit APBN dan rasio utang yang diatur UU Keuangan Negara sudah tidak terlalu relevan untuk mengukur aman tidaknya posisi utang saat ini. ”Kalau hanya mengacu pada dua indikator itu memang utang kita akan selalu dikatakan aman, tetapi  kenyataannya lonjakan utang kita cukup besar lima tahun terakhir, meski itu karena pandemi,” katanya. (Yoga)

Penyerapan anggaran belanja negara belum maksimal. Lihat saja, realisasi belanja di awal tahun ini yang masih lamban. Padahal, belanja negara diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara selama periode Januari hingga April tahun ini mencapai Rp 765,8 triliun, setara 25% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pertumbuhannya juga tipis, hanya 2% year-on-year (yoy). Beberapa pos belanja mencatatkan pertumbuhan positif. Antara lain realisasi belanja pendidikan tumbuh 17,6% yoy, belanja kesehatan naik 13,1% yoy, ketahanan pangan meningkat 16,3% yoy, serta subsidi tumbuh 9.6% yoy. Namun dua pos belanja mencatatkan kontraksi. Pertama, realisasi anggaran perlindungan sosial yang turun 5,1% yoy. Padahal alokasi anggaran itu mencapai Rp 476 triliun dalam APBN 2023, atau naik 3,1% yoy. Kontraksi anggaran perlindungan sosial lantaran tingginya basis pada April tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pada April 2022 terdapat percepatan pembayaran kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT desa. Kedua, realisasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 59,7 triliun hingga April 2023, turun 2,4% yoy. "Realisasi belanja infrastruktur hingga 30 April 2022 yang lebih tinggi karena ada pencairan pembiayaan LMAN Rp 10 triliun," kata Menkeu, Senin (22/5). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat pemerintah lebih menahan belanja pascapandemi Covid-19. "Ada kekhawatiran masih tingginya tekanan eksternal," tutur dia, kemarin.

Kinerja emiten minuman beralkohol kembali bergairah di awal tahun ini. Dari empat emiten alkohol yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas mencetak pertumbuhan kinerja di kuartal I-2023. Ambil contoh kinerja PT Hatten Bali Tbk (WINE). Di sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, WINE berhasil membalikkan posisi rugi bersih di kuartal I-2022 sebesar Rp 118 juta menjadi laba bersih Rp 11,48 miliar. Pertumbuhan laba bersih emiten yang baru melantai di BEI pada Januari 2023 ini, ditopang lonjakan penjualan 136,36% secara tahunan menjadi Rp 58,50 miliar pada kuartal I-2023. Kenaikan laba bersih MLBI juga didorong melonjaknya penjualan di kuartal I-2023 sebesar 9,8% secara tahunan jadi Rp 740,01 miliar. Nasib kurang beruntung dialami PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pada kuartal pertama tahun ini, DLTA membukukan laba bersih sebesar Rp 58,85 miliar pada kuartal I 2023. Jumlah ini menyusut 4,6% ketimbang laba di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 61,69 miliar. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro melihat, ada beberapa faktor yang jadi kunci sukses pertumbuhan kinerja emiten alkohol di kuartal I-2023. Nico melihat, ke depan, emiten minol masih akan diselimuti sentimen positif. Seperti daya beli konsumen pulih, maraknya event pariwisata dan musim liburan di akhir tahun mendatang. Senada, Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima memproyeksi, banyaknya momentum hari libur di kuartal II-2023 akan menjadi sentimen positif pertumbuhan kinerja emiten alkohol. Raphon melihat saham emiten alkohol masih menarik. Dia merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 11.000. Nico merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 9.400.

Pasar saham menjadi penggerak utama reksadana global berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Situasi ekonomi global yang membaik berpengaruh positif bagi pendapatan emiten. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro menjelaskan, dari 59 produk reksadana dollar yang terdapat di Infovesta, sebanyak 51 reksadana dollar mencatat kinerja positif di sepanjang tahun ini. Reksadana dollar terdiri dari empat jenis yaitu reksadana dollar saham, reksadana dollar pendapatan tetap, reksadana dollar pasar uang dan reksadana dollar campuran. Produk Batavia Technology Sharia Equity USD merupakan reksadana dollar yang mencatatkan penguatan tertinggi dari seluruh jenis reksadana dollar yakni 21,84% secara year to date (ytd). Kemudian menyusul Bahana USD Global Sharia Equities dengan penguatan 18% ytd dan STAR Global Sharia Equity USD. Ketiga produk teratas tersebut merupakan reksadana dollar berbasis saham. Nico menyebut, reksadana PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) yaitu Batavia Technology Sharia Equity USD mencetak kinerja tertinggi karena menempatkan dana di saham sebesar 90,17% dan 9,83% diisi pasar uang. Ke depan, reksadana offshore memang dinilai masih menarik. Apalagi jika kondisi ekonomi global terkonfirmasi bergerak dan tidak terjadi resesi. Tapi, Nico menyarankan tetap berhati-hati karena jika masih ada sikap hawkish The Fed, risiko gagal bayar AS dan ekonomi China yang stagnan.

Bisnis hijau semakin beken di dalam negeri. Perbankan pun mulai rajin mencari pendanaan dengan menerbitkan surat utang hijau alias green bond. Kemarin, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengumumkan akan menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau Green Bond Tahap I Tahun 2023. Target pengumpulan dana sebesar Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total nilai Rp 10 triliun. Bank Mandiri menawarkan tiga seri obligasi hijau dengan kisaran kupon mulai dari 5,50% hingga 6,95%. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi hijau ini sebagai penerapan keuangan berkelanjutan serta peningkatan portofolio green financing. Di kuartal I-2023 bank Mandiri telah menyalurkan kredit hijau Rp 109 triliun, atau sekitar 11,8% dari total kredit, secara bank only. Nilai tersebut tumbuh 3,80% dari Rp 105 triliun setahun sebelumnya. Rinciannya, sebesar Rp 90,6 triliun disalurkan ke sektor agrikultur berkelanjutan, lalu ke sektor energi terbarukan Rp 8,5 triliun, transportasi bersih Rp 3,1 triliun dan produk ramah lingkungan Rp 3,9 triliun. Ini belum termasuk portofolio sosial dengan nilai Rp 123 triliun. Tahun lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB obligasi lingkungan berkelanjutan dengan target dana Rp 15 triliun, yang dilakukan bertahap selama tiga tahun. Sebesar 80% dana hasil penerbitan green bond ini telah digunakan untuk pembiayaan green project. "Potensi pendanaan melalui green bond masih besar, tercermin dari penerbitan tahun lalu yang mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) 4,4 kali," kata Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI.