Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

Kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari bisa tercapai pada 2030. Keberadaan potensi baru dengan jumlah yang menggiurkan diharapkan bisa menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut kebutuhan migas di dalam negeri terus meningkat, meski pemerintah gencar melakukan kebijakan transisi energi. Hal itu seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap energi fosil untuk kehidupan sehari-hari.Guna menopang kebutuhan itu, dibutuhkan peningkatan produksi migas yang didahului dengan kegiatan eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas berupaya terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mendapatkan cadangan baru yang bisa dikelola di masa mendatang.Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya mendorong peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi hulu migas mencapai US$3 miliar pada tahun ini. “Sebagai industri yang memiliki risiko tinggi dan butuh waktu yang lama sejak eksplorasi hingga bisa diproduksi, maka iklim investasi hulu migas harus dijaga betul. Tidak cukup hanya menarik, tetapi juga memberikan kepastian secara hukum,” katanya, Rabu (17/5).Tidak hanya sampai di situ, Benny juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan perbaikan term and conditionsuntuk mengimbangi kompetisi investasi yang makin ketat pada sisi eksplorasi lapangan baru hulu migas di tengah sentimen transisi energi saat ini. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan bahwa hingga kini sekitar 80% dari total cekungan yang ada di Indonesia belum tersentuh. Dia pun menyebut kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka menjadi peluang yang menarik.

Pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah tak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di daerah pun memainkan peran penting. Kolaborasi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimasi potensi perekonomian Sumatra Selatan untuk melompat lebih tinggi. Laju produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diproyeksi bakal bertengger di kisaran 4,6% hingga 5,6% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut terbilang moderat menyusul capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 5,23%.Sementara, pada kuartal I/2023, PDRB wilayah ini mampu mencatatkan torehan positif di posisi 5,11%. Meskipun jika ditengok secara kuartalan, capaian ini terus menurun sejak kuartal III/2022.Kendati demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (KPw BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja menilai capaian PDRB pada kuartal I/2023 sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional.“Pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,03% YoY. Jadi catatan sebesar 5,11% untuk Sumsel sudah cukup bagus,” kata Erwin, Rabu (18/5).Dia mengungkapkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian guna menjaga deru mesin ekonomi wilayah tetap terjaga di level tinggi agar mencapai target sasaran.

“Digitalisasi itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pada perekonomian,” katanya. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christianty memandang selain melalui kebijakan moneter, iklim perekonomian yang baik juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara dari sisi belanja, imbuhnya, wilayah ini mampu menyerap hingga Rp42,59 triliun yang berimpak pada sektor riil.Dari jumlah itu, alokasi untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp31,1 triliun, konsumsi privat sebesar Rp577 miliar, dan investasi pemerintah sebanyak Rp10,8 triliun.Sebagai wilayah strategis yang didukung dengan berbagai komoditas unggulan yang berperan dalam perekonomian regional, Provinsi Sumsel menerima kucuran APBN pada tahun 2023 sebesar Rp43,18 triliun. Imbasnya, manfaat dari belanja yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan momentum perekonomian dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak optimal. Selain itu, Lydia menilai bahwa kualitas belanja juga menjadi tidak ideal.

Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih bergerak lamban, kendati program subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sudah bergulir hampir 2 bulan. Ibarat siput, program subsidi pembelian sepeda motor listrik bergerak lambat. Program pemerintah dalam bentuk subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sebesar Rp7 juta per unit baru terealisasi 106 unit dari target 200.000 unit pada tahun ini. Padahal, program pemerintah tersebut sudah bergulir sejak 20 Maret 2023. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa realisasi subsidi sepeda motor listrik itu sangat rendah. Dia menilai respons masyarakat atas program itu belum baik. Padahal menurutnya, pemerintah berharap program bantuan itu bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi mengenai lambatnya penjualan sepeda motor listrik, meskipun ada program subsidi pembelian. Rapat itu juga melibatkan Kementerian Keuangan dan instansi lain guna mencari solusi lambatnya penyaluran subsidi. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan bahwa sepeda motor listrik Selis telah mengemas order sebanyak 400 unit dari calon pembeli yang memanfaatkan subsidi. Jumlah tersebut seluruhnya sudah lolos verifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan semua pesanan masih dikantongi oleh sepeda motor listrik Selis dengan model E-Max. “Total pengajuan berdasarkan NIK yang sudah lolos verifikasi adalah hampir 400 ,” kata Wilson kepada Bisnis. Selain Selis, entitas Grup MCAS, PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) yang merupakan produsen sepeda motor listrik dengan merek Volta juga telah mengemas ribun unit pesanan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Vice President & Group Head of Investor Relations Grup MCAS Zefanya Angeline Halim mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan sertifikasi subsidi sepeda motor listrik dari pemerintah. “Sudah ada 6.000 applicants, so far yang sudah mendaftar program subsidi ini,” kata Zefanya kepada Bisnis.

JAKARTA – Pemerintah mengklaim jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara terus bertambah. Terakhir, Otorita IKN mencatat jumlah letter of intent (LOI) atau surat pernyataan ketertarikan untuk berinvestasi pada pembangunan kota baru itu mencapai 209 dokumen. Masalahnya, tumpukan dokumen komitmen itu masih belum kunjung dikonversi menjadi realisasi investasi. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan belum semua surat komitmen yang masuk tersebut ditangani dengan tepat. "Banyak (LOI) yang tidak jelas tindak lanjutnya. Investor yang hendak masuk menjadi gamang," kata dia, Senin, 15 Mei lalu. Kegamangan calon pemodal tersebut juga bertambah karena hingga kini aturan mengenai skema pertanahan di Nusantara masih belum dirilis.

Perkara tanah itu sempat disinggung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono pada akhir April 2023. Ia mengatakan banyaknya LOI yang belum bergerak ke tahap selanjutnya, salah satunya, karena Otorita IKN belum menyiapkan skema pembelian tanah. Padahal saat ini Rancangan Detail Tata Ruang IKN sudah ada. Sebagai informasi, Basoeki sempat menyampaikan nantinya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri di lahan seluas 6.600 hektare. Sebesar 63 persen dari lahan tersebut akan berupa area hutan. (Yetede)

TIGA gawai yang biasa dipakai Selly untuk bekerja menampilkan laman resmi penjualan tiket presale konser Coldplay secara serentak, kemarin pagi, 17 Mei 2023. Karyawan swasta berusia 28 tahun itu mengerahkan laptop, ponsel, dan sebuah tablet untuk berburu tiket konser grup musik pujaannya yang akan tampil di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November mendatang. Bahkan, demi berfokus berebut tiket konser Coldplay, ia bersama beberapa rekannya membentuk grup percakapan khusus. Ia juga memesan cuti sejak beberapa hari lalu. "Yang diincar empat tiket, tapi sudah bersyukur bisa dapat dua," katanya kepada Tempo, kemarin.

Hanya berselang enam menit sejak loket daring dibuka pada jam 10 pagi, tiket termahal seharga Rp 11 juta sudah ludes terjual. Tiket berlabel ultimate experience itu hanya satu dari 11 kategori tiket yang ditawarkan promotor konser Coldplay di Indonesia, PK Entertainment dan TEM Presents. Para promotor membagi penjualan 50 ribu tiket dalam dua hari, kemarin dan besok. Selly termasuk pembeli yang beruntung karena hampir seluruh tiket habis terjual, kemarin sore.

Persis ketika sesi penjualan dibuka, laman penjualan tiket yang diakses Selly sempat memunculkan informasi bahwa antrean telah mencapai 10 ribu calon pembeli. Muncul juga estimasi waktu tunggu 34 menit hingga halaman pemesanan bisa dibuka. "Ternyata tak sampai 15 menit, saya bisa masuk ke pilihan kategori dan sudah membayar pada pukul 10.23 WIB," tuturnya sembari menunjukkan slip transaksi dua tiket kategori festival. Masing-masing tiket menonton berdiri itu sebenarnya dibanderol Rp 3,5 juta. Setelah ditambah dengan pajak dan biaya administrasi, Selly membayar total Rp 8,4 juta untuk kedua tiket. (Yetede)

Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)

Pembajakan buku di Indonesia telah menjadi industri yang produknya marak dijual di lokapasar. Praktik ilegal ini berpotensi membunuh kreativitas dan merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, percetakan, penerbit, hingga toko buku. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengatakan, penerbit buku di Tanah Air telah berupaya menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Lebih dari setengah anggota Ikapi (dari jumlah anggota sekitar 2.000 penerbit) telah memproduksi buku digital.

Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memperbesar peluang penjualan buku bajakan. Berdasarkan survei Ikapi yang melibatkan 130 lebih penerbit pada 2021, sekitar 75 % penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak dan dijual di lokapasar. Kerugian akibat pembajakan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. ”Pembajakan buku akan membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan. Kita harus ikut mendukung buku-buku orisinal yang bisa membuat para penulis untuk menghasilkan karya lebih baik lagi,” ujar Arys, Selasa (16/5), di Jakarta. (Yoga)

Dalam kerangka Making Indonesia 4.0, pemerintah memilih industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai industri prioritas. Besarnya kontribusi pada ekonomi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Tahun 2010 sumbangan dari industri TPT mencapai 1,4 % terhadap total PDB. Hampir dua kali lipat dari kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial secara nasional. Industri padat karya itu juga mampu menyerap 22 % total pekerja manufaktur. Produk tekstil Indonesia pun cukup terpandang di mata dunia. Merujuk laporan World Trade Statistical Review 2022 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengekspor pakaian jadi dunia setelah Bangladesh (3), Vietnam (4), dan Malaysia (7).

Bukan hanya TPT, industry alas kaki pun turut diperhitungkan. Andilnya pada ekonomi nasional cukup besar. Serapan tenaga kerjanya pun tergolong tinggi. Gabungan keduanya mampu memberi sumber penghidupan bagi 1,25 juta orang, lebih dari seperempat total pekerja manufaktur nasional. Sayangnya, kedua industri unggulan itu tengah mengalami kemunduran. Secara nominal, nilai PDB industri TPT dan alas kaki memang meningkat. Namun, kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Tahun 2000, industri TPT dan alas kaki menyumbang 3,27 % PDB nasional. Namun, merosot hingga hanya tersisa 1,45 % pada 2022. Dihitung terhadap total PDB manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78 % menjadi 7,10 % pada periode yang sama.

Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi. Rowthorn dan Coutts (2004) menyebutkan, salah satu gejala deindustrialisasi adalah turunnya kontribusi suatu industri terhadap ekonomi nasional. Ketidakpastian global membuat permintaan terhadap produk TPT dan alas kaki  Indonesia berkurang karena pelemahan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu AS dengan inflasi 9,1 %, padahal, 53 % ekspor pakaian jadi dan sepertiga ekspor sepatu olahraga Indonesia dikirim ke AS. Keterpurukan industri ini akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia. Bukan tidak mungkin, kelesuan industri ini berbuntut pengangguran dan kemiskinan. (Yoga)

Industri padat karya tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menghadapi beragam tantangan, mulai dari menurunnya permintaan ekspor, serbuan impor, hingga biaya tenaga kerja. Tidak sedikit yang kesulitan bertahan. Namun, selalu ada pula yang tetap bisa berinovasi dan berekspansi. Upaya ekspansi, misalnya, dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk. Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Sutanto dalam wawancara beberapa waktu lalu mengatakan, ekspansi tahun ini difokuskan, untuk mengembangkan otomasi. ”Pada saat pandemi Covid-19, kami menerapkan dua sif pekerja. Kalaupun ada ekspansi, kami ingin ada lebih dari dua sif dan apalagi memanfaatkan otomasi (bisa sif tiga dan ada kemungkinan tambah pekerja). Ketika market naik (rata-rata penjualan naik), kami bisa memberikan nilai tambah itu,” ujarnya.

Anne menjelaskan, Pan Brothers bertahan karena memiliki keunikan dengan fokus produksi pada outwear musiman. Jenis produksi ini punya kompleksitas skala menengah dan tinggi. Di Indonesia, tak banyak produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menggarap spesifikasi produk ini. ”Kami juga bawa (mengerjakan) banyak brand secara grup. Lebih dari 10 brand,” ujarnya. Pan Brothers berekspansi ke Jateng sejak 2007. Jawa Tengah dinilai sebagai lokasi investasi padat karya yang strategis. Ekspansi itu dilakukan sebagai strategi mencapai visi menjadi perusahaan pemasok pakaian yang terpadu, berkelanjutan, dan mendunia. Pelaku usaha dari skala mikro kecil hingga besar terlibat dalam rantai produksi industri TPT dan alas kaki. Perlu perhatian dan komitmen bersama agar daya saing sector padat karya ini dapat didongkrak. (Yoga)