Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko, Selasa (16/5/2023), mengatakan, kontribusi asuransi dan dana pensiun terhadap produk domestik bruto nasional masih relatif rendah. Selama enam tahun terakhir, kedua industri ini hanya  berkontribusi sekitar 1 persen. ”Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi masih rendah,” ujarnya. (Yoga)

Manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI kembali memastikan data dan dana nasabah  dalam kondisi aman sehingga nasabah dapat bertransaksi secara normal dan aman. ”Kami berharap nasabah tetap tenang karena kami memastikan data dan dana nasabah aman serta aman dalam bertransaksi. Kami juga akan bekerja sama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data,” kata Sekretaris Perusahaan BSI Gunawan A Hartoyo, Selasa (16/5) terkait isu adanya kebocoran data yang diakibatkan serangan siber.

Gunawan mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin sadar akan potensi serangan siber yang dapat menimpa siapa saja. BSI pun terus meningkatkan upaya pengamanan untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan sistem perbankan dengan prioritas utama menjaga data dan dana nasabah. Ia menambahkan, serangan siber merupakan ancaman di era digital seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada proses bisnis. Serangan siber dapat terjadi di mana-mana dan bisa menyasar ke berbagai pihak. ”Ini merupakan keniscayaan dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi pada bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat umum untuk mencegah kejahatan siber semakin berkembang,” ujarnya. (Yoga)

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi (local currency transaction/LCT) perdagangan bilateral untuk menggantikan dollar AS terus meningkat. Namun, upaya ”dedolarisasi” tersebut masih menuai  sejumlah tantangan dan hambatan. Sejak 2018 hingga Mei 2023, BI menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara. Kelima negara tersebut adalah China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korsel. Di ASEAN, Indonesia memotori konektivitas pembayaran regional (RPC) dan LCT. Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sepanjang 2018 hingga Maret 2023, total transaksi dan pelaku usaha yang memanfaatkan LCT terus bertambah. Pengguna LCT juga bertambah dari 141 pelaku usaha pada 2018 menjadi 1.249 pengusaha pada 2022. Hingga triwulan I-2023, sebanyak 2.405 pelaku usaha sudah menggunakan LCT. Nilai transaksi LCT bertambah dari 348 juta USD pada 2018 menjadi 4,1 miliar USD pada 2022. Pada Januari-Maret 2023, total transaksinya 1,6 miliar USD. Nilai transaksi tersebut masih jauh dari nilai ekspor Indonesia.

Total nilai ekspor Indonesia pada 2022 sebesar 291,98 miliar USD, sedangkan pada Januari-Maret 2023 nilainya 67,2 miliar USD. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Selasa (16/5) mengatakan, sudah banyak eksportir dan importir yang memanfaatkan LCT. Pasalnya, salah satu keuntungan LCT adalah pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya atau fee bagi broker di pasar keuangan New York, AS. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan pemanfaatan LCT. Pertama, selama ini, eksportir dan importir masih terbiasa bertransaksi perdagangan menggunakan dollar AS. Kebiasaan ini membuat transisi dollar AS ke mata uang lokal berjalan lambat. Kedua, belum tentu mitra dagang dari negara yang telah memiliki kerja sama LCT dengan Indonesia bersedia bertransaksi menggunakan mekanisme tersebut. Lantaran LCT sifatnya sukarela, mau tidak mau pelaku usaha di Indonesia mengikuti permintaan mitra dagang. Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam dan luar negeri yang masih menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dollar AS dari negara yang belum menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia. (Yoga)

Pegiat kopi di Sumsel mulai mengincar kerja sama dengan beberapa negara sebagai tujuan ekspor. Upaya ini menuntut kualitas dan kuantitas produk tetap terjaga sesuai standar internasional agar kopi  Sumsel bisa dikenal di pasar global. Hal ini mengemuka dalam pelatihan proses klasifikasi (grading) biji kopi yang digelar oleh Komunitas UMKM Naik Kelas di Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, Selasa (16/5). Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, Salama Sri Susanti, menuturkan, sebagai daerah  penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 270.000 hektar, Sumsel belum memiliki citra kuat dibanding daerah lain,seperti kopi Toraja (Sulawesi Selatan), Kintamani (Bali), atau Gayo (Aceh). ”Padahal potensi itu ada,” ujar Salama.

Permasalahannya terletak pada belum standarnya pengolahan biji kopi di Sumsel, mulai dari penanaman  hingga pengolahan pascapanen. Terkait pemetikan, misalnya, masih banyak petani memetik buah kopi yang belum merah karena tuntutan ekonomi dan pabrik tetap menyerapnya. Saat ini, peluang memperbaiki nama kopi Sumsel kembali terbuka setelah ada order dari Uni Emirat Arab (UEA) dan AS. Untuk UEA, sudah ada pemesanan sekitar 500 ton biji kopi dalam beberapa kali pengiriman. Saat ini, ujar Salama, pihaknya sedang melatih petani dan pemroses kopi agar bisa menghasilkan biji kopi kelas satu ukuran 5,5 milimeter dengan tingkat kecacatan 5 % sampai 8 %, dan kadar air berkisar 12-14 %. Di Sumsel, rata-rata kadar air biji kopi masih berkisar 16 % - 18 %. Untuk menembus pasar ekspor, pegiat kopi harus bisa mempertahankan lima faktor penting, yakni kualitas, kuantitas, keberlanjutan, kredibilitas, dan konsistensi. (Yoga)

Laju ekonomi Indonesia pada tahun pemilu 2024 diramal tidak akan signifikan. Meski konsumsi bisa menanjak, momentum pemilu justru berpotensi menahan investasi. Ditambah lagi, kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian bakal mempengaruhi ekonomi domestik. Sejumlah ekonom sepakat, ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan tumbuh positif. Bahkan, masih bisa menyentuh level 5%. Namun laju pertumbuhan pada tahun depan terancam melambat dibandingkan kenaikan di 2022 yang sebesar 5,31%. Padahal, pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berkisar 5,3% hingga 5,7%. "Untuk pemilihan umum mendatang, kami mengharapkan PDB (produk domestik bruto) tumbuh sekitar 5%. Jadi angka pertumbuhannya masih bagus. Sehingga kita berharap pemilu 2024 masih menjadi tahun positif," ujar Head of Research DBS Group Maynard Arif, Selasa (16/5). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat pemilu 2014, ekonomi tumbuh 5,01% dengan konsumsi rumah tangga saat itu tumbuh 5,14%. Sementara pada pemilu 2019, ekonomi tumbuh 5,02% dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,04%. Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao menambahkan, tahun pemilu akan menahan investasi. Menurut dia, investor akan cenderung wait and see sampai ada kejelasan tentang kepemimpinan berikut. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menghitung, pemilu menambah 0,1% hingga 0,2% terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Beberapa sektor akan tumbuh moncer, seperti sektor ritel, terutama makanan dan minuman. Lalu. transportasi hingga media.

Indonesia harus mulai mewaspadai kondisi perekonomian China. Setelah keluar dari kebijakan nol Covid-19 dan membuka kembali perekonomian, Tiongkok tampaknya belum bisa menunjukkan taringnya. Perekonomian China justru menunjukkan perlambatan. Tanda-tandanya, inflasi yang lemah dan kinerja industri manufaktur mereka yang berada di zona kontraksi atau nilai indeks di bawah 50. Biro Statistik Nasional China mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) China pada April 2023 sebesar 0,1% secara tahunan atau terendah sejak Februari 2021. Tingkat inflasi ini pun melandai dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang sebesar 0,7% yoy. Sementara PMI Manufaktur China pada April 2023 jatuh ke level 49,2 pada April 2023, atau menurun dari 51,6 pada Maret 2023. Misalnya saja di periode Januari sampai Maret 2023 kemarin, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca dagang dengan Tiongkok sebesar US$ 1,24 miliar. Itu setelah ekspor Indonesia ke China menembus US$ 16,58 miiar. Sedangkan impor Indonesia dari negeri Tiongkok sebesar US$ 15,34 miliar. Meski ada hasil positif di awal tahun hingga April kemarin, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, perlambatan ekonomi China akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sependapat bahwa perlambatan ekonomi China juga akan memberikan dampak buruk bagi laju perekonomian Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bhima, apabila perekonomian China turun 1% maka membuka peluang perekonomian Indonesia tergerus sekitar 0,3% hingga 0,4%.

Peminat lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa (16/5) masih tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) total penawaran yang masuk mencapai Rp 65,45 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding lelang sebelumnya yang sebesar Rp 44,99 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan, minat investor lebih tinggi dalam lelang SUN kali ini berkat kondisi pasar global yang cenderung stabil. Hal ini dipengaruhi rilis inflasi Amerika Serikat (AS) bulan April 2023 yang cenderung menurun. "Data inflasi tersebut meningkatkan ekspektasi investor bank sentral AS The Fed akan mulai dovish pada akhir triwulan III tahun 2023," kata Deni ke KONTAN, kemarin. Selain itu, kondisi perekonomian domestik cukup positif. Salah satunya neraca perdagangan Indonesia bulan April 2023 yang mencatat surplus US$ 3,94 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dari surplus bulan Maret 2023 sebesar US$ 2,83 miliar dan ekspektasi pasar US$ 3,38 miliar. Mayoritas permintaan investor dalam lelang kali ini tertuju pada seri SUN dengan tenor yang lebih panjang, yakni 10 tahun dan 15 tahun. Penawaran untuk dua tenor tersebut mencapai Rp 38,93 triliun atau 59,48% dari total. Sementara itu, berdasarkan nominal yang dimenangkan, nilainya sebesar Rp 7,45 triliun atau 49,67% dari total nominal dimenangkan. Total penawaran investor asing pada lelang SUN kali ini juga naik menjadi sebesar Rp 14,1 triliun, dari Rp 9,66 triliun pada lelang sebelumnya. Penawaran investor asing paling banyak masuk untuk seri SUN tenor 15 tahun. Secara keseluruhan lelang kemarin, mayoritas permintaan investor tertuju pada seri SUN dengan tenor 10 tahun, yakni seri FR0096. Jumlah penawarannya mencapai Rp 23,52 triliun atau 35,9% dari total penawaran yang masuk. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menganalisis, SUN tenor 10 tahun paling banyak diburu karena menawarkan yield menarik. Berbeda dengan obligasi tenor pendek yang mencatatkan penurunan yield signifikan, meski tingkat likuiditasnya tinggi.

Dugaan serangan siber ke sistem PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) masih berlanjut. Kemarin, kelompok LockBit 3.0, yang mengklaim melakukan serangan siber ke BSI, membocorkan data yang diduga dicuri. Kendati begitu, BSI menegaskan data dan dana nasabah dalam kondisi aman. "Kami juga akan bekerjasama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data," kata Gunawan A. Hartoyo, Sekretaris Perusahaan BSI dalam keterangan resmi, kemarin. Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Selasa (16/5), juga melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Pertemuan di kantor pusat BSI di The Tower, Jakarta itu, juga dihadiri Juru Bicara BSSN Ariandi Putra. BSI dan BSSN tidak mengungkap detail isi pertemuan. "BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BSI terkait upaya pemulihan sistem berkenaan dengan gangguan yang dialami. Kami siap untuk terus berkolaborasi," kata Ariandi. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan mengatakan, perbankan sangat membutuhkan talenta digital untuk mendukung operasional bisnis yang sudah didigitalisasikan. "Bank dapat mengembangkan talenta dengan membentuk management trainee di bidang TI dan digital," kata dia. Sejumlah bank memang meningkatkan investasi di bidang tenaga kerja digital ini. Joni Raini, Direktur Human Resources PT Bank CIMB Niaga Tbk, mengatakan, pengembangan talenta di bidang TI atau digital jadi salah satu prioritas mereka di saat ini.

Optimisme pemerintah perihal prospek pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Keyakinan itu tak mengendur meski ekonomi masih dibayangi inflasi yang berkorelasi pada tingginya suku bunga acuan. Hal tersebut setidaknya terbaca dalam rumusan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%—5,7%. Sikap itu dinilai wajar lantaran tahun depan menjadi periode penting pembuktian kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Apalagi, tahun depan juga merupakan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Adapun soal produk domestik bruto (PDB), angka yang tertera dalam RKP 2024 itu memang lebih rendah dibandingkan dengan RPJMN yang ditetapkan di kisaran 6,2%—6,5%. Akan tetapi, apabila becermin pada data historis, target itu terbilang ambisius. Musababnya, pertumbuhan ekonomi acap kali terjun ketika digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara itu, batas bawah target ekonomi pada 2024 sama dengan angka sasaran yang tertuang dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yakni sebesar 5,3%. Tak hanya data historis, sejumlah proyeksi yang dipublikasikan lembaga internasional pun menunjukkan angka yang pesimistis pada tahun depan, yakni di rentang 4%—5%. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menjamin keamanan selama Pemilu 2024 sehingga menciptakan kondusivitas. Wapres juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan RKP 2024. Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemda untuk segera menuntaskan RKPD 2024. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan, mengatakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah amat penting dalam pencapaian target 2024. Adapun, kalangan ekonom pesimistis dengan target pemerintah mengingat masih banyaknya aral pengadang. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan aktivitas investasi bakal terhambat oleh aksi wait and see investor hingga terbentuknya pemerintahan baru, sementara ekspor terimbas ketidakpastian global.

Jika diukur dari realisasi neraca dagang, maka sejauh ini Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan catatan surplus neraca dagang terus-menerus selama 36 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Malah, realisasi pada April tersebut menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Kendati demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang pada April tersebut juga menyisakan rasa waswas. Musababnya, baik ekspor maupun impor pada periode itu menunjukkan kontraksi. Realisasi ekspor pada April 2023 hanya US$19,29 miliar, atau turun 17,62% dari bulan sebelumnya dan lebih rendah 29,4% dari periode yang sama 2022. Catatan penurunan itu merupakan yang terburuk sejak Februari 2009. Bahkan ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit pada April 2023 tak luput dari kontraksi akibat seretnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Situasi tak jauh berbeda juga tampak pada realisasi impor. Pada April 2023 impor melorot 25,45% secara bulanan menjadi US$15,35 miliar. Jika situasi tersebut berkepanjangan, maka kinerja industri khususnya sektor manufaktur amat mungkin terganggu karena produktivitas yang menurun. Dus, pemerintah dan semua pihak terkait pun harus aktif mencari solusi untuk menjaga kinerja dagang tetap dapat berkembang atau minimal tak melorot lebih dalam. Hambatan regulasi harus segera dibereskan. Demikian pula hambatan teknis yang mestinya dapat lebih cepat ditangani. Terlebih belakangan sejumlah pelaku usaha justru menilai impor tersendat lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah. Baiknya segera dicari pangkal persoalan untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya.