JAKARTA, ID - Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) surplus US$ 6,5 miliar pada kuartal I-2023, meningkat dari kuartal IV-2022 yang sebesar US$ 4,7 miliar. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh berlanjutnya surplus transaksi berjalan serta diiringi oleh kenaikan signifikan surplus transaksi modal dan finansial. “Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2023 meningkat dari sebelumnya US$ 137,2 miliar pada akhir Desember 2022 menjadi US$ 145,2 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi, Selasa (23/5/2023). Data BI menunjukkan, transaksi berjalan kembali mencatat surplus didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi. Pada kuartal I-2023, transaksi berjalan membukukan surplus sebesar US$ 3 miliar (0,9% dari PDB), melanjutkan capaian surplus pada kuartal IV-2022 sebesar US$ 4,2 miliar (1,3% dari PDB). Erwin menjelaskan, surplus neraca perdagangan barang tetap tinggi didukung oleh permintaan dari mitra dagang utama yang tetap baik terhadap komoditas ekspor nonmigas, dan penurunan defisit migas seiring penurunan harga minyak dunia. Defisit neraca jasa mengalami penurunan, ditopang oleh kinerja jasa perjalanan (travel) yang terus menguat seiring dengan mobilitas yang meningkat dan dampak positif dari pembukaan ekonomi Tiongkok, sehingga mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. (Yetede)

JAKARTA, ID - Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), kembali menguat 7,03 poin (0,1%) ke level 6.736, Selasa (23/5/2023), melanjutkan tren dua hari sebelumnya. IHSG diyakini dapat kembali menembus level 7.000, jika suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Federal Funds Rate (FFR) berhenti naik, Juni mendatang. Kemarin, Investor asing membukukan pembelian bersih (net buy) saham senilai Rp 788 miliar. Net buy terbanyak oleh investor asing melanda lima saham berikut, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 284,56 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 231,86 miliar, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Rp 193,37 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 176,80 miliar, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Rp 119,44 miliar. Penguatan IHSG kemarin didukung oleh kenaikan mayoritas sektor saham, yaitu sektor konsumer primer 1,37%, sektor transportasi 1,43%, sektor keuangan 0,19%, dan sektor kesehatan 0,19%. Sebaliknya, pelemahan melanda saham sektor teknologi 0,96%, sektor infrastruktur 0,5%, dan sektor energi 0,82%. Menurut Head of Fixed Income BNP Paribas Asset Management Djumala Sutedja, IHSG reli, karena merespons optimisme investor terhadap penyelesaian penentuan plafon utang (debt ceiling) AS. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah merevisi naik target devisa dari sektor pariwisata menjadi sekitar US$ 10 miliar atau Rp 148,73 triliun tahun ini, dari semula US$ 5,95 miliar. Target tersebut meningkat 42,25% dibanding perolehan devisa tahun 2022 senilai US$ 7,03 miliar. Devisa tersebut akan diperoleh dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang ditargetkan mencapai 8,5 juta tahun ini. “Revisi target itu berdasarkan capaian kinerja sektor pariwisata yang menggembirakan di kuartal I-2023. Pada periode tersebut, sebanyak 2,24 juta kunjungan wisman ke Indonesia, melonjak 508,87% dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 369,18 ribu kunjungan,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai membuka Rakornas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Jakarta, Selasa (23/05/2023). Dia mengungkapkan, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah berkolaborasi dengan GIPI, yang membawahkan 37 asosiasi pariwisata dan perusahaan mitra serta DPD di 17 provinsi. GIPI diharapkan menjadi garda terdepan industri pariwisata, salah satunya mengamankan penyediaan fasilitas pemesanan tiket penerbangan yang lebih murah. (Yetede)

Kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat ke arah digital memaksa semua bisnis untuk menggunakan teknologi digital. Demikian pula dengan dunia keuangan, khususnya perbankan. Digitalisasi perbankan merupakan keniscayaan. Nasabah zaman sekarang menganggap kanal digital sebagai suatu keharusan. Bank-bank yang tidak dapat melakukan pembukaan rekening secara online dianggap ketinggalan zaman. Bank-bank yang mobile banking-nya lelet, sulit digunakan, dan tidak andal akan ditinggalkan. Semakin jarang orang datang ke cabang. Setahun belum tentu sekali. ATM pun semakin jarang digunakan. Semua layanan nontunai dapat dengan mudah dilakukan melalui mobile banking. Transaksi tarik tunai makin berkurang sejalan dengan makin banyaknya tempat yang menerima kartu dan QRIS sebagai metode pembayaran.

Di sisi lain, perbankan sebagai institusi penyimpan dana merupakan sasaran yang menarik bagi penjahat. Mereka merampok bank tidak lagi menggunakan senjata api, tetapi teknologi informasi (TI). Untuk itu, mereka berani melakukan investasi dengan merekrut dan mendidik orang-orang yang jago TI. Tidak jarang mereka membayar orang dalam dan bahkan tidak mustahil mereka menempatkan beberapa insider di dalam bank yang diincar. Intinya, sebagai penjahat, mereka berusaha untuk satu-dua langkah di depan calon korbannya. Guna mengantisipasi risiko serangan digital dengan efektif, perbankan harus melakukan beberapa langkah pencegahan yang penting. Pertama, mereka harus melakukan edukasi terhadap risiko keamanan TI (IT security awareness) kepada karyawan. Mitigasi serangan TI tidak hanya menjadi tanggung jawab unit TI, tetapi tanggung jawab semua karyawan.

Beberapa informasi, seperti PIN atau password, adalah ”informasi sangat rahasia” yang tidak boleh diketahui orang lain.  Kedua, bank harus menerapkan ”kontrol proses” yang kuat. Setiap proses manual harus dilakukan minimal dengan control ganda, yaitu ada orang yang melakukan transaksi dan ada orang yang mengotorisasinya. Semua proses yang penting harus memiliki log atau catatannya sehingga jika terjadi permasalahan, bank bisa melakukan audit forensik dengan mudah. Bank juga harus mau berinvestasi yang memadai untuk sistem keamanan TI. Sebagai best practices, bank juga harus melakukan  penetration testing, yakni bank membayar white hacker untuk mencari kelemahan sistem. Bank juga perlu   memiliki SOC (security operation center) yang bertugas memonitor, memitimasi, serta  menanggulangi setiap serangan TI. Regulator seperti OJK dan BI pun sangat berperan dalam hal  keamanan TI perbankan. Peraturan yang dikeluarkan harus mengarah pada standardisasi keamanan TI perbankan yang semakin baik. Ibaratnya, menunggang macan bisa membuat kita menjadi hebat, tetapi jika kita tak merawatnya dengan baik, macan bisa berbalik menerkam kita. (Yoga)

Pemerintah China dan Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan dalam kerja sama investasi di Indonesia. Hubungan ketenagakerjaan yang baik berperan penting untuk memastikan investasi dapat berkelanjutan serta berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi fokus dalam program benchmarking yang diselenggarakan Pemerintah China dan Kemenaker RI di lima kota di China pada 20-30 Mei 2022. Program ini diikuti perwakilan birokrasi Kemenaker, disnaker di daerah, dan serikat buruh. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi yang memimpin delegasi Indonesia dalam program ini menjelaskan, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. ”Kita mendorong adanya pemahaman bersama di antara kedua pihak soal isu ketenagakerjaan ini,” ujar Anwar, Senin (22/5) di Beijing, China.

Konselor Ekonomi dan Perdagangan Kedubes Republik Rakyat China di Indonesia Wu Zhiwei menjelaskan, Pemerintah China melibatkan sejumlah perusahaan milik negara dan swasta yang berinvestasi di Indonesia dan banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam program benchmarking ini. ”Kami menegaskan lagi bahwa mereka harus mematuhi aturan ketenagakerjaan di China dan di Indonesia. Perusahaan juga perlu membina komunikasi yang baik, bukan hanya dalam lingkungan internal perusahaan, melainkan juga dengan komunitas sekitar dan menjalankan tanggung jawab sosial,” ujar Wu. Sejumlah perusahaan, seperti Huawei, China State Construction Engineering  Corporation, dan Commercial Aircraft Corporation of China, ikut berpartisipasi dalam program ini. China merupakan mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia. Penguatan pemahaman soal hubungan kerja dipandang penting untuk mencegah konflik seperti yang terjadi pada Januari lalu di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), smelter nikel dengan investasi China di Morowali, Sulteng. (Yoga)

Pengembang berharap segera ada solusi kebijakan di tengah kesulitan membangun rumah bersubsidi. Pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terkendala kenaikan biaya produksi, sementara patokan harga jual rumah tidak mengalami penyesuaian selama 3,5 tahun terakhir. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengemukakan, tidak adanya kepastian kenaikan harga patokan rumah bersubsidi menjadi dilema pengembang dalam memasok rumah bersubsidi. Selama pandemi Covid-19, pengembang terus memasok rumah bersubsidi di tengah peningkatan harga material dan lahan meskipun harga jual rumah tidak naik.

”Setelah situasi Covid-19 berlalu dan mulai perbaikan (ekonomi), keprihatinan pengembang rumah bersubsidi sudah sulit ditahan karena kondisi harga material naik terus dan harga tanah yang tidak bisa dikendalikan,” ujar Junaidi, Senin (22/5/2023). Pemerintah tahun ini menargetkan penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 229.000 unit, senilai Rp 25,18 triliun. Target itu lebih tinggi dibanding tahun lalu sejumlah 220.000 unit. Menurut Junaidi, selama ini pengembang menjadi pemasok utama rumah bersubsidi dalam program sejuta rumah. Namun, dalam setahun terakhir, orientasi pengembang bergeser akibat janji pemerintah untuk menerbitkan permenkeu (PMK) terkait kenaikan harga patokan rumah bersubsidi tidak kunjung terealisasi. (Yoga)

Sepanjang tahun 2023, total acara pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan diselenggarakan di Indonesia mencapai 3.000 acara. Potensi nilai ekonomi yang diperoleh dari kegiatan itu diperkirakan bisa mencapai Rp 162 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (22/5/2023), mengatakan, kebijakan pengurusan izin acara satu pintu berbasis aplikasi digital akan digunakan untuk mengakomodasi hal tersebut. (Yoga)

Meskipun sejauh ini berkinerja cukup baik, pendapatan negara ke depan akan lebih menantang akibat penurunan harga berbagai komoditas. Oleh karena itu, kinerja sektor-sektor industri yang berpotensi berkontribusi pada pendapatan negara mesti dijaga. Realisasi APBN per April 2023 menunjukkan, pendapatan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun atau tumbuh 17,3 % secara tahunan. Capaian pendapatan tersebut setara 40,6 % dari target APBN 2023. Penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 % targetAPBN 2023. Sebanyak Rp 410,92 triliun bersumber dari PPh Nonmigas yang tumbuh 20,11 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu Sri Mulyani menggaris bawahi pertumbuhan tahunan penerimaan perpajakan hingga April 2023 yang sebesar 21,3 %. Angka itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2022 yang mencapai 51,4 % ataupun pada Maret 2023 di 33,8 %. Menurut dia, perlambatan itu disebabkan penurunan harga mayoritas komoditas ekspor utama. ”Kami akan terus waspada terhadap lingkungan  ekonomi  yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” katanya saat konferensi pers yang diadakan secara daring, Senin (22/5). (Yoga)

JAKARTA, ID- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) digelar di Jakarta, Senin (22/5/2023). Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada managemen untuk mengakselerasi  rencana ekspansi  bisnis perusahaan kedepananya, melalui transformasi digital dan culture. "Sejalan dengan dukungan pemegang saham dan momentum pertumbuhan ekonomi, kami meyakini kinerja BSI akan terus membaik. Kedepan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dab seluruh stakjeholder perseroan," kata Hery. RUSPT BSI menghasilkan keputusan  sejumlah agenda lainnya, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan keuangan perseroan tahun buku akhir Desember 2022, persetujuan penggunaaan laba bersih tahun 2022, penunjukkan kantor akuntan publik, remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD)I), persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan, serta persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia siap menggugat Uni Eropa (UE) soal sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu (deadlock). Langkah itu ditempuh setelah 27 negara anggota UE melarang masuknya setiap komoditas yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit terancam larangan itu mengingat UE selama ini gencar menuduh minyak sawit Indonesia diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Selain sawit, komoditas andalan Indonesia lainnya yang terancam larangan UE adalah kayu, kopi, kakao, dan karet. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, Indonesia telah melakukan aksi protes sebelum Dewan UE menyetujui Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). UU ini melarang masuknya produk-produk yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit, komoditas strategis Indonesia, merupakan produk yang paling rawan terdampak oleh UU tersebut. “Pemerintah Indonesia melihat UU ini tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di WTO. Untuk langkah selanjutnya, kami akan terus memonitor, mengantisipasi, dan membuka semua opsi yang ada sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyikapi UU itu. Kalau bicara kemungkinan (menggugat UE ke WTO), ya mungkin saja,” kata Djatmiko di Jakarta, Senin (22/5/2023). (Yetede)