Pelonggaran aturan kepemilikan hunian bagi warga negara asing dan diaspora di Tanah Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhasil meningkatkan nilai tambah pasar properti dalam negeri untuk bersaing dengan negara tetangga, seperti Singapura. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN mencatat, kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) pada periode 2017—2023 mencapai 131 unit. Dari data tersebut, terlihat kepemilikan sebelum UU Cipta Kerja, yakni 2017—2019 hanya sebanyak 52 unit. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, yakni pada periode 2020—2023, kepemilikan properti oleh WNA bertambah cukup signifikan sebanyak 79 unit. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memudahkan WNA memiliki properti di Tanah Air, karena tidak lagi mensyaratkan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Saat ini, WNA cukup melampirkan visa, paspor, dan izin tinggal untuk bisa membeli properti di dalam negeri. Pelonggaran tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara second home visa bagi WNA dan keluarganya yang ingin tinggal di Tanah Air.

Adapun, ketentuan terkait dengan batasan harga rumah tapak mulanya Rp10 miliar untuk DKI Jakarta, saat ini turun menjadi Rp5 miliar. Sementara itu, batasan harga rumah tapak di Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali tidak mengalami perubahan, yakni dengan batasan Rp5 miliar. Perubahan lainnya adalah adanya kebijakan khusus yang memudahkan WNA memiliki properti bagi diaspora. Kemudahan yang ditawarkan pemerintah berupa batasan harga propertinya sebesar 75% dari batasan harga minimal rumah tunggal/rusun untuk WNA,” ujarnya. Sejumlah pengembang sendiri optimistis kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk memiliki properti bakal meningkatkan minat WNA dan diaspora untuk memiliki hunian di dalam negeri, meski masih ada persoalan dalam persyaratan kartu izin tinggal sementara/kartu izin tinggal tetap. Direktur PT Jababeka Tbk. (KIJA) Suteja Sidarta Darmono mengatakan hunian untuk WNA dan diaspora menjadi peluang yang bisa ditangkap oleh pelaku properti nasional, khususnya melalui produk untuk ekspatriat yang bekerja di Indonesia.

JAKARTA, ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 akan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 atau untuk menjadi negara maju. Sedangkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang menjadi kunci kesinambungan pembangunan, sekaligus menjadi bekal bagi pemerintahan selanjutnya. “Saya menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional, terutama Ibu Kota Nusantara, agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri,”ucap Wapres Ma’ruf dalam Musren bangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Jakarta, Selasa (16/05/2023). Untuk itu, kata Wapres, langkah pemerintah dalam merumuskan target, tujuan, dan strategi pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan. Apalagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 akan segera berakhir. Wapres berharap, RKP Tahun 2024 dapat menjadi alat pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID - Nilai impor produk besi baja mengalami penurunan 31,32% pada Januari-April 2023 menjadi US$ 3,73 miliar atau setara Rp 55,23 triliun dibanding periode sama tahun lalu US$ 4,86 miliar. Penurunan impor produk dengan nomor Harmonize System (HS) 72 tersebut disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari sektor konstruksi di dalam negeri dan turunnya harga di pasar global. “Penurunan ini lebih karena faktor permintaan. Kalau dilihat, di sektor konstruksi pertumbuhannya rendah, yang menyebabkan permintaan besi baja menurun. Padahal, harga sekarang sedang turun, tapi karena permintaan turun, impornya juga ikut turun,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Investor Daily, Selasa Malam (16/05/2023). Tauhid menambahkan, penurunan permintaan di sektor konstruksi tersebut dilihat dari pengeluaran PDB untuk bangunan yang hanya sekitar 3%, jauh dari kondisi normal yang 5%. “Biasanya kalau investasi untuk bangunan di atas 5%, itu permintaan besi baja akan tinggi,” ujar dia. Tauhid melihat, penurunan impor besi baja hingga April lebih karena berkurangnya permintaan komoditas tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa terjadi pergeseran pasar perumahan ke segmen menengah di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar sepanjang triwulan I-2023. “Saya melihat saat ini pasar bergeser kesegmen menengah Rp 500 juta hingga Rp 2miliar. Tapi, banyak pengembang yang masih membuat produk segmen atas. Pasarnya bukan tidak ada, hanya saja terbatas karena pembeli di segmen ini relatif hampir sama,” ujar Ali Tranghanda, direktur eksekutif IPW kepada Investor Daily, Selasa (16/5/2023). Temuan IPW di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) serta Tangerang dan Serang (Banten) pada triwulan I-2023 memperlihatkan bahwa 38,84% rumah yang terjual ada di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Lalu, terbesar kedua adalah di bawah Rp 300 juta (26,10%), rentang harga Rp 300-500 juta (20,36%), dan Rp 1-2 miliar (13,93%). Kondisi pasar saat ini menggambarkan pasar terus bergeser ke segmen lebih rendah sejak tiga triwulan terakhir. Riset IPW menyebutkan, pada triwulan I-2023, secara umum ke cenderungan pasar di Jabodebek Banten terus bergeser ke segmen Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar. “Di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi segmen > Rp 1 miliar cenderung mengalami penurunan, kecuali yang terjadi di wilayah Banten yang mengalami kenaikan, meskipun secara rata-rata masih memperlihatkan penurunan tipis,” beber riset tersebut. (Yetede)

JAKARTA — Grup peretas asal Rusia, LockBit, akhirnya mengunggah seluruh data yang diklaim sebagai data pribadi nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di situs gelap atau dark web. Data itu diunggah kemarin, 16 Mei 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, berisikan 24 link item unggahan, yang diduga diretas dari akun internal milik pegawai bank pada Senin, 8 Mei 2023, yang kemudian menjadi pangkal lumpuhnya sistem dan layanan BSI pada pekan lalu. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memastikan kebocoran data terjadi setelah LockBit menguasai data yang diklaim berisi informasi pribadi milik lebih dari 15 juta nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA), hingga password untuk mengakses Internet dan layanan yang digunakan. Adapun data nasabah yang bocor itu antara lain nama, nomor ponsel, alamat, profesi, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan sejumlah data lainnya.Tak lama setelah diunggah, situs LockBit di dark web pun banjir kunjungan. Akibatnya, situs itu sempat mengalami kendala dan sulit diakses. “Bandwith-nya menjadi lambat, banyak yang sedang mengunduh data dari situs LockBit ini,” ujar Alfons kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

JAKARTA – Rentetan pengembangan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) belum berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Riset Danareksa Research Institute (DRI), yang dirilis pada bulan lalu, menunjukkan kontribusi ekonomi KEK terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih kalah oleh negara tetangga.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko, mengakui soal rumitnya menarik calon investor dan penyewa atau tenant baru, meski sudah ada segudang stimulus yang dikucurkan pemerintah. “Program KEK kita belum mature (matang) seperti negara lain. Masih ada tantangan yang dihadapi,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Dalam kajian DRI, proyek KEK disebutkan kerap menjadi salah satu umpan penarik minat investor asing masuk ke negara berkembang. Skema kawasan ekonomi yang diberi perlakuan khusus ini pun tercatat mendongkrak 30-40 persen arus investasi ke Asia Tenggara dalam periode yang tidak disebutkan. Pemerintah negara berkembang yang mengembangkan KEK di wilayahnya pun bertambah dari waktu ke waktu. Pada 1975, hanya ada 79 KEK yang tersebar di 29 negara. Jumlahnya menjadi 5.400 lokasi di 147 negara pada 2018. (Yetede)

JAKARTA — Ancaman kebocoran data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di situs gelap alias dark web kian nyata setelah bank itu diduga kuat terkena serangan ransomware pada Senin hingga Jumat pekan lalu. Hal itu merujuk pada data yang dirilis grup peretas asal Rusia, LockBit, yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware terhadap bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.

Dalam situs webnya, LockBit menyebutkan telah menguasai data yang berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement, serta kata kunci untuk mengakses Internet dan layanan perbankan yang digunakan. Adapun data nasabah yang bocor itu, antara lain, adalah nama, nomor telepon seluler, alamat, profesi, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, serta informasi pekerjaan.

Dalam rilisnya, LockBit turut mengunggah 27 gambar tangkapan layar atau screen capture yang menampilkan jendela atau tab berisikan sejumlah sampel data yang diklaim sebagai data nasabah BSI. Tangkapan layar tersebut lengkap beserta direktori nama komputer hingga file lokasi data itu berada. (Yetede)

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk berusaha menjaga kecukupan dana untuk menggarap kontrak proyek yang sudah dikejar selama kuartal pertama tahun ini. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, memastikan manajemennya kian selektif terhadap peluang pekerjaan yang muncul ke depannya. Terlebih, perseroan sedang menghadapi tekanan finansial dalam masa restrukturisasi. “Waskita telah berkomitmen mengurangi jenis proyek turnkey,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Alih-alih menggarap skema pekerjaan yang bayarannya baru diterima kontraktor setelah rampung dikerjakan, Ermy menyebutkan perseroan berfokus pada proyek dengan pendanaan di muka. Skema transaksi bulanan ataupun transaksi berbasis kemajuan konstruksi (progress) lebih aman diambil untuk menjaga kas operasional.

Emiten bidang konstruksi berkode saham WSKT ini sebelumnya mencatatkan perolehan nilai kontrak baru Rp 4,7 triliun selama kuartal I 2023. Porsi terbesar dari nilai tersebut datang dari proyek pemerintah, yang mencapai 63,5 persen. Perusahaan pun menargetkan pengejaran kontrak baru senilai Rp 25 triliun hingga pengujung tahun ini. Target itu lebih tinggi dibanding capaian pada 2022 yang berkisar Rp 20,23 triliun. (Yetede)

Penjualan mobil listrik bakal tancap gas di tahun depan. Tak cuma memberi subsidi ke masyarakat, pemerintah menganggarkan dana hingga triliunan rupiah untuk pengadaan mobil listrik bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bagi masyarakat, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp 4,9 triliun di 2024 untuk insentif mobil listrik. Anggaran itu naik dari alokasi di 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik di kementerian/lembaga (K/L). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon I ditetapkan Rp 966,80 juta per unit dan untuk pejabat eselon II senilai Rp 746,11 juta per unit. Mengacu ke data Bank Dunia tahun 2018, jumlah pejabat eselon I dan II di Indonesia masing-masing sebanyak 286 dan 9.398. Jika berpatokan pada PMK Nomor 49/2023, maka tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran setidaknya Rp 276,51 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai bagi pejabat eselon I dan Rp 7,01 triliun bagi pejabat eselon II. Jadi total dananya mencapai Rp 7,28 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang subsidi kendaraan listrik bagi mayarakat Rp 4,9 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) enggan membeberkan alokasi anggaran secara detail. Menurut Amnu Fuady, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Standar Biaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu, anggaran pengadaan kendaraan operasional ASN ditanggung masing-masing K/L. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, standar biaya biaya kendaraan dinas berbasis listrik masih terlalu tinggi. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian antara mendorong penjualan kendaraan listrik dan menjaga agar defisit APBN tidak melebar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal juga menilai, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat ASN belum mendesak. Sebab, ruang fiskal pemerintah tahun depan masih terbatas lantaran defisit anggaran harus kembali ke bawah 3% PDB sesuai aturan.

Ekonomi domestik ke depan diperkirakan masih melambat, di tengah tren pelemahan harga komoditas. Kondisi tersebut bisa menyebabkan kinerja ekspor dan impor kian menurun, meski potensi surplus neraca perdagangan tetap ada. Tanda-tandanya mulai tampak pada kinerja ekspor impor April 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan tersebut hanya sebesar US$ 19,29 miliar. Ini merupakan nilai ekspor terendah sejak Januari 2022 yang saat itu tercatat sebesar US$ 19,17 miliar. Sementara itu, nilai impor pada periode April 2023 hanya sebesar US$ 15,35 miliar. Nilai impor ini juga merupakan yang terendah sejak Juli 2021 yang saat itu tercatat sebesar US$ 15,26 miliar. Meski nilai ekspor impor terendah, neraca perdagangan Indonesia masih mencetak surplus US$ 3,94 miliar. Ini adalah surplus yang diraih selama 36 bulan berturut-turut. Selain hari kerja yang lebih singkat sejalan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri, kinerja perdagangan, khususnya ekspor, dipengaruhi harga komoditas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Machdi menyebutkan, harga batubara naik 3,77% month to month (mtm), namun menyusut 37,50% year on year (yoy). Harga minyak sawit mentah (CPO) juga naik 3,41% mtm, namun merosot 40,26% yoy. Selain harga komoditas, lanjut Imam, ekspor maupun impor juga terpengaruh penguatan nilai tukar rupiah. Dari catatan BPS, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.661 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir April. Sementara rerata kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di sepanjang bulan lalu di level Rp 14.684 per dolar AS. "Nilai tukar rupiah cenderung menguat selama bulan April 2023," kata dia, Senin (15/5).