Sektor Padat Karya Membutuhkan Solusi

;

Sektor Padat Karya Membutuhkan Solusi

Ekonomi Yoga 17 May 2023 Kompas (H)

Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)