Rencana pemerintah menerapkan ketentuan anyar devisa hasil ekspor (DHE) pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menuai keberatan dari para pelaku usaha, salah satunya eksportir hasil perikanan dan kelautan. Musababnya, aturan baru yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam itu dinilai dapat membuat arus permodalan mereka seret. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo, mengatakan, dengan margin keuntungan sektor perikanan yang hanya sekitar 5 persen, DHE yang diterima pasti akan diputar kembali untuk membeli ikan buat diekspor. Karena itu, kebijakan yang mewajibkan eksportir menempatkan duit hasil ekspor di rekening khusus paling sedikit 30 persen dan setidaknya selama tiga bulan itu akan membuat eksportir ikan kesulitan permodalan.

"Bayangkan, kalau modal kerja kami membeli ikan US$ 1 juta, kemudian dari ekspor kami hanya dapat margin sedikit dan disuruh menahan 30 persen, berarti modal kami tinggal US$ 700 ribu," ujar Budhi kepada Tempo, kemarin. Kondisi tersebut hanya kondisi pada bulan pertama. Memasuki bulan kedua, ketika hasil ekspor kembali ditahan 30 persen, modal eksportir untuk membeli ikan semakin tipis, bahkan kurang dari separuh modal awal. Begitu pula pada bulan ketiga. "Kami tidak mungkin bekerja seperti itu."  Di sisi lain, menambah permodalan pun, menurut Budhi, bukan opsi yang mudah. Alasannya, para pengusaha harus menyiapkan agunan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Karena itu, ia khawatir para pelaku usaha pada akhirnya akan mengambil opsi mengurangi produksi, bahkan tidak beroperasi sama sekali. Karena itu, ia merasa seharusnya pemerintah tidak perlu mengenakan kebijakan DHE kepada sektor perikanan. (Yetede)

INDONESIA memiliki sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut data Kemendag, elama periode Januari-April 2023, produk bahan bakar mineral masih menjadi komoditas unggulan di sektor nonmigas dengan nilai ekspor US$ 16,79 miliar. Selain bahan bakar mineral, ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang saat ini menjadi penopang devisa. Karena itu, pemerintah aktif mendorong peningkatan ekspor berbagai produk tersebut ke luar negeri guna meningkatkan devisa negara.

Daftar 10 Komoditas Ekspor Indonesia
1) Udang, nilai ekspor udang pada periode Januari-April 2023 mencapai US$ 567 juta. Ekspor udang menyumbang 32,5 % total ekspor produk perikanan Indonesia, dengan pasar Jepang, Hong Kong, AS, Cina, Korsel, Inggris, Kanada, dan Belanda. 2) Kopi, komoditas perkebunan yang sangat diminati di dunia. Indonesia merupakan produsen kopi dengan varietas robusta yang sangat populer. Pada 2022, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai US$ 1,15 miliar, dengan produksi 794,8 ribu ton. Tujuan utama ekspor kopi Indonesia : Mesir, Spanyol, Brasil, Italia, Turki, dan Iran. 3) Minyak Sawit. Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia dengan 59 %i total produksi global atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Pada 2022, Indonesia mengekspor sekitar 25,01 juta ton CPO dan produk turunannya ke Uni Eropa, India, Pakistan, dan Afrika .

4) Kakao, tanaman penghasil bahan baku cokelat yang tumbuh di daerah tropis, komoditas ekspor utama dari sektor perkebunan. Pada 2022, ekspor kakao Indonesia 385.981 ton dengan nilai Rp 19,8 triliun. Tujuan ekspor kakao : Malaysia, Thailand, Taiwan, Jerman, Rusia, Belgia, dan Cina. 5) Karet dan Produk Karet. Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia dengan luas area perkebunan karet 3,6 juta hektare. Pada 2021, total produksi karet di Indonesia 3,03 juta ton. Tujuan ekspornya : Jepang, Malaysia, Filipina, Australia, Thailand, Arab Saudi, dan Mesir. Industri pengolahan karet, dari hulu maupun hilir, memberi kontribusi devisa Indonesia US$ 7,1 miliar atau Rp 109 triliun pada 2021. 6) Tekstil dan Produk Tekstil. Indonesia dikenal sebagai produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan berbagai jenis produk, termasuk pakaian jadi, kain, benang, dan aksesori tekstil. Produk TPT Indonesia memiliki reputasi kualitas yang baik dan kompetitif di pasar internasional. Tujuan ekspor TPT : AS, Jepang, Uni Eropa, dan negara-negara di Asia Tenggara. 7) Alas Kaki. Produk alas kaki yang diekspor mencakup sepatu, sandal, sepatu olahraga, dan sepatu kulit. Adidas Indonesia merupakan kontributor terbesar ekspor industri TPT dan alas kaki dengan ekspor US$ 2,54 miliar pada 2022. Tujuan ekspor alas kaki Indonesia : AS, Belgia, Inggris, Italia, Meksiko, dan Panama.

8) Elektronik, Kualitas yang kompetitif dan biaya produksi yang lebih rendah membuat produk elektronik Indonesia diminati berbagai negara. AS, Taiwan, Korsel, Jepang, Singapura, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Tenggara menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2022, ekspor elektronik Indonesia US$ 9,43 miliar, naik 18,9 % dibanding tahun sebelumnya. 9) Komponen Kendaraan Bermotor. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan pertumbuhan ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built-up/CBU) dari Indonesia. Total ekspor CBU 166.176 unit. Ekspor komponen mobil juga meningkat signifikan pada awal 2023, hingga April lalu, mencapai 55,57 juta buah. Tujuan utamanya : AS, Inggris, Jerman, Cina, dan Pakistan. 10) Furnitur, sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Data per Desember 2022 mencatat utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16 %. Sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat. Pada 2022, nilai ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka US$ 2,9 miliar. Tujuan ekspornya : Denmark, Kanada, Swedia, Australia, Afsel, dan Italia. (Yetede)

Mimpi pemerintah menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih cepat terganjal masalah pembiayaan. Sejumlah pihak masih optimistis banyak opsi untuk mendanai pensiun dini PLTU batu bara. Dalam beragam kesempatan, pemerintah mengklaim program pensiun dini PLTU butuh dana besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut angka US$ 25-30 miliar untuk menutup 5,5 gigawatt PLTU sampai 2030. Menurut hitungan PT Sarana Multi Infrastruktur, setiap penghentian PLTU berkapasitas 1 GW bakal memakan biaya sebesar US$ 400-450 juta.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, menyatakan pemerintah mengandalkan program Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai sumber pembiayaan utama untuk pensiun dini PLTU. Program pembiayaan tersebut terdiri atas US$ 10 miliar pinjaman komersial dari lembaga keuangan, serta US$ 10 miliar pinjaman lunak dan hibah dari beberapa negara yang tergabung dalam International Partners Group. (Yetede)

Hollywood, pusat perfilman di AS dan salah satu sentral industri kreatif terpenting sejagat, sedang didera ”huru-hara”. Sebanyak 160.000 pemain film dan penulis naskah mogok, dipicu kegagalan perundingan asosiasi actor dan aktris serta penulis naskah dengan para produser. Tak main-main, pemogokan diperkirakan berlangsung hingga akhir 2023. Produksi film-film besar, seperti sekuel Gladiator dan Avatar, dapat terdampak serius (BBC, 15 Juli 2023). Aktor, aktris, dan seniman lainnya yang tergabung dalam Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) itu menginginkan bayaran lebih adil. Selama ini, mereka merasa telah bekerja keras dengan jam  kerja panjang, tetapi tidak diganjar upah setara. Isu upah dan pembagian keuntungan ini memang terus menguat di tengah pergeseran bisnis hiburan film ke arah model streaming. Peralihan tersebut cenderung membuat upah pekerja di sektor film tertekan.

Pemogokan oleh SAG-AFTRA terjadi setelah asosiasi penulis naskah, Writers Guild of America (WGA), menggelar aksi mogok pada 2 Mei 2023. Pokok masalahnya sama: 11.500 penulis yang tergabung dalam WGA menuntut bayaran lebih baik. Ada isu lain yang juga memicu pemogokan, yakni penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam penulisan naskah oleh perusahaan film. Mesin berbasis kecerdasan buatan itu sekarang memang mampu menghasilkan naskah yang dapat dipakai dalam film. Dengan kata lain, manusia penulis naskah mulai terdesak oleh mesin AI. Celakanya, mesin-mesin itu bisa mengerjakan tugas pembuatan naskah secara baik karena mendapat pasokan material untuk dipelajari secara gratis dari internet yang merupakan hasil karya para manusia penulis naskah. (Yoga)

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melepas 36 mahasiswa Indonesia pada pelaksanaan program Magang Bersertifikat di Jepang, pekan lalu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nizam, Minggu (16/7/2023), mengatakan, peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendapat pekerjaan lebih cepat dan gaji pertama lebih tinggi. (Yoga)

Pelaku industri perikanan mengeluhkan kewajiban eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kewajiban itu dinilai membebani permodalan pelaku usaha dan dapat berimbas menurunkan ekspor komoditas perikanan. Pemerintah mewajibkan eksportir yang memiliki DHE SDA, yakni dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal 250.000 USD atau ekuivalen, memasukkan 30 % di antaranya dalam sistem keuangan Indonesia. Aturan itu tertuang dalam PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. PP yang diteken Presiden Jokowi pada 12 Juli 2023 itu mulai berlaku 1 Agustus 2023.

Regulasi yang menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 itu berlaku bagi DHE SDA yang berasal dari hasil ekspor di sector pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Ketua Umum Asosiasi Produsen, Pengolahan,  dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menilai, pemerintah perlu memahami bahwa sektor perikanan beda dengan pertambangan. Eksportir perikanan memerlukan DHE untuk membeli ikan dan bahan baku guna diolah dan diekspor kembali. Kewajiban mengendapkan devisa hasil ekspor 30 % menyebabkan modal hanya tersisa 70 %. Modal pelaku industri tergerus sehingga pembelian bahan baku ikan akan turun. Imbasnya, pemasaran tangkapan nelayan berkurang dan ekspor akan turun. Devisa negara dari sektor perikanan ikut terlibas. (Yoga)

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan tulang punggung produksi minyak dan gas (migas) nasional. Mengemban peran penting ini, PHE tak pernah surut menggelontorkan investasi dan berinovasi untuk terus mendongkrak produksi. Sepanjang tahun ini, PHE menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp 86,07 triliun. Berbekal dana itu, manajemen PHE optimistis mampu mencapai target produksi minyak sebanyak 595 ribu barel per hari (bph) dan gas 2.763 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) di tahun 2023 ini. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, pihaknya memiliki dua strategi untuk mendongkrak kinerja sektor hulu migas ini. Strategi yang pertama adalah meningkatkan kegiatan pengeboran non-konvensional. Melengkapi strategi yang pertama, Pertamina menyiapkan akuisisi blok migas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro menjelaskan, guna mendongkrak produksi migas sepanjang tahun ini, PHE akan mengebor 32 sumur eksplorasi. Sebanyak 28 sumur berada di dalam negeri dan empat di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses modal lewat mekanisme penawaran efek melalui layanan urun dana di pasar modal (securities crowdfunding/SCF). ”SCF bisa jadi solusi alternatif bagi UMKM yang membutuhkan permodalan, terutama mereka yang belum memenuhi persyaratan kredit bank. Metode ini bisa diakses dengan mudah melalui platform tekfin,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi di Bali, Jumat (14/7/2023). (Yoga)

Neraca perdagangan Juni 2023 berpotensi mencetak surplus di tengah kontraksi ekspor dan impor. Bahkan, nilai surplus di Juni berpeluang lebih besar, setelah menyusut Mei lalu. Sejumlah ekonom yang KONTAN hubungi memperkirakan, surplus neraca perdagangan Juni berkisar US$ 0,96 miliar hingga US$ 1,99 miliar. Namun, kemungkinan surplus menyusut juga ada, yakni hanya US$ 200 juta saja. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan Mei lalu sebesar US$ 440 juta, dengan nilai ekspor sebesar US$ 21,72 miliar dan nilai impor US$ 21,28 miliar. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, surplus neraca perdagangan Juni 2023 sebesar US$ 971 juta, meningkat dibandingkan dengan angka surplus pada bulan sebelumnya. Dari hitungan David, nilai ekspor pada Juni 2023 bakal tergerus 9,97% month to month (mtm) dan kontraksi 25,23% year on year (yoy). Tapi, kinerja ekspor yang anjlok juga dipengaruhi penurunan harga batubara dan minyak kelapa sawit mentah. Sementara nilai impor pada Juni 2023, dia meramalkan, turun 12,69% mtm. Secara tahunan, kinerja impor juga bakal anjlok 11,54% yoy. Sementara Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan, nilai ekspor Juni hanya US$ 20,73 miliar, merosot 20,52% yoy dan turun 4,55% mtm. Penyebab kontraksi ini adalah penurunan harga minyak sawit mentah hingga 12,5% mtm dan harga batubara 13,1% mtm. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, penurunan kinerja perdagangan tersebut juga tak lepas dari efek basis tinggi (high base effect) pada Mei 2023.

Ekosistem pesisir yang meliputi hutan mangrove dan rumput laut berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam perdagangan karbon. Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, saat dihubungi, Minggu (16/7/2023), berpendapat, sebagai negara maritim, ekosistem pesisir Indonesia potensial untuk berkontribusi dalam mencapai emisi nol bersih, antara lain, melalui perdagangan karbon. ”Hutan mangrove, misalnya, sangat memadai dari segi penelitian dan pemanfaatan untuk diintegrasikan dalam sistem perdagangan karbon,” ujarnya. (Yoga)