Ekonomi
( 40512 )Efek Domino Hibah Minim JETP
Antusiasme terhadap program Just Energy Transition Partnership (JETP) perlahan berubah jadi kekhawatiran. Porsi pendanaan lewat skema hibah yang minim menimbulkan tanda tanya ihwal nasib transisi energi di dalam negeri. Lewat program JETP, Indonesia mendapat bantuan sebesar US$ 20 miliar untuk mengakselerasi transisi energ, pendanaan multilateral terbesar di dunia sejauh ini. Komitmen pendanaan ini awalnya digemborkan pemerintah sebagai salah satu keberhasilan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November tahun lalu. Namun, belakangan baru diketahui bahwa separuh dari komitmen itu, atau sebanyak US$ 10 miliar, berupa pinjaman komersial dari lembaga keuangan seperti perbankan. Dana sisanya, yang bakal disuplai oleh anggota G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sebagai inisiator program pun bakal berbentuk pinjaman, meskipun dengan bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang, serta ditambah sedikit hibah.
Porsi hibah yang minim diungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDMl Dadan Kusdiana. "Hibah di angka US$ 160 juta," ujarnya, pada 27 Juni lalu. Mayoritasnya ditujukan untuk studi kelayakan. Pada 5 Juli, Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri menyatakan bahwa angka komitmen tersebut masih berubah-ubah. Timnya sedang menyusun rencana investasi untuk program JETP atau comprehensive investment and policy plan yang bakal diluncurkan pada 16 Agustus mendatang. "Sebelum 16 Agustus, saya tidak bisa memastikan angkanya sebenarnya berapa," kata dia. Seperti ditulis Koran Tempo pada 1 Juli lalu, salah satu negara donor, Denmark, juga menyatakan belum bisa memastikan komitmen mereka. Team Leader Indonesia Denmark Programme, Anders Kruse, menyatakan bahwa mereka masih menanti kepastian program yang akan diusulkan Indonesia. Barulah dari sana, pemerintah Denmark akan menentukan komitmen dana JETP, baik dari dana pemerintah maupun swasta. "Dana itu harus disalurkan ke proyek-proyek secara spesifik." (Yetede)
Teka-teki Pembelian Pesawat Bekas Polri
Pembelian pesawat bekas dari Irlandia oleh Markas Besar Kepolisian RI seharga hampir Rp 1 triliun memantik sejumlah pertanyaan. Apa urgensinya polisi membeli pesawat Boeing 737-800 NG itu dan kenapa proses pembeliannya begitu tertutup? Polri mengumumkan pembelian pesawat tersebut pada Jumat, 14 Juli 2023. Pesawat dengan register P-7301 yang dibeli dari sebuah perusahaan yang bermarkas di Dublin, Irlandia, itu dibanderol dengan nilai total sekitar Rp 997 miliar. Angka tersebut meliputi harga pesawat yang berkisar Rp 664 miliar, serta untuk keperluan modifikasi kabin, kargo, pemeliharaan, pelatihan pilot, pramugari, dan jasa teknisi selama satu tahun yang mencapai Rp 330,64 miliar. Proses pembelian pesawat begitu tertutup. Tak jelas kapan transaksi pembelian dilakukan. Polisi hanya menyebutkan pembelian menggunakan anggaran 2022. Di akun media sosialnya, pada akhir Maret 2023, praktisi penerbangan Gerry Soejatman mengunggah foto dan video Boeing 737-800 NG itu sudah berada di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, dengan kondisi badan pesawat telah dicat warna Polri: putih, merah, dan biru. Polisi baru membuka ihwal pembelian Boeing 737-800 NG tersebut setelah akun TikTok @gffbh memviralkan keberadaan pesawat dengan kondisi sudah berlogo Polri dan tulisan "Kepolisian Negara Republik Indonesia" itu pada 10 Juli 2023.
Diproduksi Boeing Commercial Airplanes, Boeing 737-800 NG diluncurkan pada September 1994 dengan kapasitas 184 kursi dan mulai mengudara pada Juli 1997. Model ini merupakan pesawat berbadan sempit jarak pendek dan menengah dengan mesin ganda. Menurut situs web Statista, harga pesawat baru tipe ini berkisar Rp 1,59 triliun. Polisi menyatakan anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp 1 triliun tak cukup untuk membeli pesawat baru, yang juga membutuhkan waktu produksi dua tahun setelah dipesan. Polisi berdalih kebutuhan pesawat tipe tersebut mendesak karena salah satunya untuk keperluan operasional Pemilu 2024, seperti mengangkut personel, logistik, dan barang. Pembelian pesawat Polri juga tak ada urgensinya. Alasan Polri bahwa pengadaan pesawat itu mendesak untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, serta terorisme pada tahun politik 2024 patut dipertanyakan. Pembelian pesawat ini juga menunjukkan ada yang salah dalam memilih prioritas penggunaan anggaran. Dana Rp 1 triliun akan jauh lebih bermanfaat untuk kesejahteraan polisi dan perbaikan fasilitas Korps Bhayangkara di daerah, terutama asrama anggota kepolisian. Anggaran pembelian pesawat juga akan lebih tepat jika dipakai untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas layanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Yetede)
Prospek Memikat Saham Bioskop
Perusahaan pengelola jaringan bioskop terbesar di Indonesia, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) atau Cinema XXI, bakal melantai di bursa pada Agustus mendatang. Kehadiran CNMA sebagai emiten baru diprediksi menarik perhatian investor dan menggairahkan kinerja saham industri hiburan secara keseluruhan. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisory, Fajar Dwi Alfian, mengatakan, sebagai pemimpin pasar industri bioskop, CNMA memiliki kinerja cukup menjanjikan untuk memikat investor, dengan total saham yang dilepas sebanyak 83,3 miliar saham atau setara dengan 10 persen kepada publik. Terlebih, pada masa penawaran awal atau book building, harga yang ditawarkan cukup kompetitif, yaitu Rp 270-288 per saham. "Proyeksi ke depan masih cukup baik. Apalagi dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi, masyarakat lebih tertarik melakukan aktivitas di luar ruangan, termasuk hiburan, seperti mal dan menonton langsung di bioskop," ujarnya kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Berdasarkan kinerja terakhir CNMA pada 2022, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 4,40 triliun, yang terutama disumbangkan bioskop sebesar Rp 2,70 triliun, disusul lini bisnis makanan dan minuman sebesar Rp 1,43 triliun. Peningkatan pendapatan terjadi karena peningkatan harga rata-rata tiket bioskop secara tahunan dari Rp 41.212 per tiket menjadi Rp 44.704 per tiket. Efektivitas kinerja juga terpantau meningkat, dengan persentase pendapatan makanan dan minuman terhadap bioskop naik dari 48,9 persen menjadi 53 persen. Terakhir, jumlah pengunjung melesat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 67,05 juta pengunjung. Pada masa penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) perusahaan, CNMA berpeluang meraup dana segar Rp 2,2-2,4 triliun. Dalam prospektusnya, CNMA menyatakan akan menggunakan 65 persen dana hasil IPO untuk membiayai ekspansi jaringan bioskop, khususnya untuk daerah-daerah tingkat II. Berikutnya, perseroan mengalokasikan 20 persen dana hasil IPO untuk melunasi utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adapun pada 2022, CNMA telah menambah tiga bioskop baru dan 10 layar baru yang meningkatkan jaringannya menjadi 225 bioskop dan 1.216 layar. "Jika dilihat dari rencana penggunaan dana IPO, mayoritas disebut akan dialokasikan untuk ekspansi sehingga seharusnya cukup menarik dan menjanjikan bagi investor," ujar Fajar. (Yetede)
Rating Aplikasi Mobile Banking Jadi Tertinggi Pengguna BRImo Capai 27,8 Juta User
JAKARTA-Seiring berkembangnya teknologi, aplikasi digital banking semakin digemari masyarakat dalam melakukan transaksi. Perbankan pun terus berbenah dan mengembangkan aplikasi digital banking-nya dalam memberikan layanan transaksi yang mudah, cepat, dan aman. Salah satunya adalah pengembangan secara terus-menerus yang dilakukan BRI terhadap super apps digital banking-nya, yakni BRImo. Dengan lebih dari 100 fitur yang disematkan pada BRImo semakin memberikan kemudahan dan mampu menjawab kebutuhan transaksi nasabah. Alhasil, saat ini super apps BRImo menjadi aplikasi mobile banking dengan rating terbaik dibandingkan aplikasi mobile banking perbankan lainnya di Indonesia. Data tersebut didapatkan berdasarkan sejumlah pengunduh pengguna Android (Playstore) dan IOS (AppStore). Tercatat, pengguna Android memberikan rating 4,5 dengan total 1 juta review. Hal tersebut menunjukkan kepuasan para pengguna BRImo terhadap aplikasi tersebut. Kepercayaan terhadap super apps BRImo juga ditunjukkan dari sejumlah pengguna yang kini telah mencapai 27,8 user atau tumbuh 50,5% year on year. (Yetede)
Pengusaha Wajib Susun Struktur dan Skala Upah
JAKARTA,ID-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan, untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 21 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Adanya struktur dan skala upah akan menjamin keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan eksternal akan mendorong upah mempunyai daya asing, mengingatkan pada penyusunan strukturdan skala upah telah melalui proses survei upah," Jelas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (15/72023). Dampak lain dari penyusunan struktur dan skala upah adalah akan mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan. Hal ini disebabkan pekerja/buruh telah mendapatkan upah sesuai dengan bobot/nilai pekerjaa berdasarkan analisa dan evaluasi jabatan. Wamenaker berharap agar pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah menjadi prioritas semua pihak karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan produktivitas perusahaan. (Yetede)
Kemendag Kembali Dorong Manfaatkan Pasar Digital
JAKARTA,ID-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung UMKM memperluas pasar melalui penjualan di Lokapasar yang memiliki potensi besar. Besarnya potensi dapat dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia pada 2022 mencapai 215,63 juta jiwa atau setara 78,19% total populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Direktur standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Matheus Hendro Purnomo menerangkan, transaksi perdagangan sektor UMKM diharapkan terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan elektronik di Indonesia. namun perlu dicatat, mutu produk dan kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha maupun penyedia jasa platform lokapasar. "Konsumen perlu dilindungi melalui penyediaan informasi secara transparan dan simetris sehingga transaksi aman dan terjamin," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/7/2023). Di samping itu, pemasaran produk secara daring dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar. (Yetede)
Fundraising Berlanjut, Emisi Surat Utang Tembus 73,5 T
JAKARTA,ID-Penggalangan dana (fundraising) di pasar domestik terus berlanjut. Hingga sepekan terakhir, emisi obligasi dan sukuk tahun ini mencapai 64 emisi dari 46 emiten dengan total nilai Rp73,55 triliun. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, sepanjang pekan lalu terdapat emisi sembilan obligasi serta dua waran dan satu sukuk. Dengan demikian, total obligasi dan emisi sukuk mencapai 64 emisi dari 46 emiten dengan total nilai Rp 73,55 triliun. Itu belum termasuk empat perusahaan yang mencatatkan saham (listing) pertama di BEI. Empat emiten baru yang melantai di lantai bursa saham domestik yaitu PT Carsurin Tbk (CRSN) sebagai emiten ke-46 tahun ini. Selanjutnya PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) yang listing di papan akselerasi sebagai emiten ke-47 tahun ini. Berdasarkan data BEI, total obligasi emisi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun ini adalah 64 emisi dan 46 emiten senilai Rp73,55 triliun. Alhasil, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 531 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp468,82 triliun dan US$ 47,5 juta yang diterbitkan 128 emiten. (Yetede)
Saatnya Mengevaluasi Program Hilirisasi Mineral
IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan yang tertuang dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023" itu menyebutkan kebijakan penghiliran, terutama untuk nikel, harus berlandaskan analisis biaya dan manfaat lebih lanjut. Presiden Jokowi melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan tujuan mendapatkan nilai tambah melalui program penghiliran dengan mengolahnya di dalam negeri. Setelah nikel, larangan ekspor juga berlaku untuk bijih bauksit, bahan baku aluminium, mulai tahun ini. Hasilnya, nilai ekspor produk nikel Indonesia mencapai US$ 30 miliar (Rp 450 triliun) pada 2022, melonjak sepuluh kali lipat lebih ketimbang perolehan pada 2013. Fasilitas peleburan nikel dikembangkan di banyak tempat dan pembangunan pabrik pembuat baterai kendaraan listrik disiapkan.
Kendati nilai ekspor naik drastis, tujuan utama program penghiliran mineral tidak serta-merta sepenuhnya tercapai. Sebab, Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengkaji data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan masih masifnya penyelundupan bijih nikel dari Indonesia ke Cina. Sepanjang Januari 2020-Juni 2022, satuan tugas itu mencatat ekspor bijih nikel ilegal lebih dari 5 juta ton. Fakta lain, lonjakan drastis nilai ekspor produk nikel tidak berdampak pada cadangan devisa Indonesia. Terbukti, nilai cadangan devisa merosot US$ 7,7 miliar pada 2022 dibanding pada tahun sebelumnya. Maraknya tambang nikel ilegal di sejumlah daerah, dan mudahnya barang “haram” itu dikirim ke luar negeri, dicurigai menjadi penyebab gagalnya kita mendapat berkah dari naiknya permintaan global atas komoditas tersebut. Belum lagi jika menghitung kerugian besar berupa kerusakan lingkungan, seperti dampak pencemaran dari limbah tailing dan pembukaan hutan serta sisa lubang tambang dari eksploitasi penambangan mineral di banyak daerah di Indonesia. (Yetede)
Pusat Seni di Bekas Pabrik Semen Indarung
Hujan belum jua mereda sejak dinihari, tapi tak menyurutkan semangat segenap panitia dan hadirin di antara bangunan tua yang mulai keropos dimakan usia. Seekor kerbau besar telah disembelih saat hari masih gelap. Mesin-mesin giling berbentuk seperti bejana silindris yang sedikit miring horizontal bak tabung pipa raksasa peninggalan Belanda telah berhias dengan kain pelaminan khas Minangkabau. Semua alat musik pun sudah tertata rapi. Tapi kemudian panitia menutupinya dengan terpal agar tak basah oleh hujan. Pagi itu, di sebuah ruangan bekas gudang kiln, Aidil Usman, Direktur Indarung Heritage, terlihat memimpin puluhan perempuan memasak rendang daging kerbau yang telah disembelih itu. Ia memasukkan satu per satu rempah-rempah bumbu masakan ke kuali. Di bagian lain ruangan itu, beberapa perempuan tampak menyusun piring. Ada juga yang tengah memasak lemang bambu. Beberapa saat kemudian, makanan siap dihidangkan. Tamu undangan mulai berdatangan. Sejumlah rencana acara pagi itu sedikit meleset.
“Terpaksa dipindahkan karena hujan tak kunjung berhenti,” ujar Aidil kepada Tempo di Indarung I, Kota Padang. “Rencananya tadi juga ada arak-arakan ibu-ibu membawa makanan ke kawasan Indarung I. Kami berencana makan bajamba.” Rabu, 5 Juli lalu, acara alek nagari digelar di bekas pabrik semen tua Indarung I di kawasan PT Semen Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 14 kilometer dari Kota Padang. Perhelatan seni budaya itu menyemarakkan bangunan-bangunan yang mulai tertutup tanaman liar. Beberapa cerobong asapnya sudah hancur karena korosi. Struktur bangunannya pun perlahan lenyap. Meski begitu, tiang-tiangnya masih terlihat kokoh. Acara mulai digelar di tempat yang lebih kering. Seni pertunjukan randai ditampilkan. Randai adalah kesenian asal Minangkabau yang mengedepankan permainan tangan seperti silat dan dialog seperti drama dengan iringan suara seruling dan gendang. Lalu ada rabab yang mengantarkan gesekan biola dan petikan gitar pada sebuah nyanyian berbahasa Minang. Setelah dua lagu dinyanyikan, alunan musik nan rancak mengiringi dendang gamaik. Anggota masyarakat satu per satu mulai maju ke arah pentas, ikut bergoyang. (Yetede)
Polri Jelaskan Alasan Pembelian Pesawat
Mabes Polri menjelaskan tujuan pembelian pesawat jet jenis Boeing 737-800NG bekas dengan anggaran Rp 1 triliun pada 2022 setelah menuai sorotan publik. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan, pesawat dibeli untuk persiapan pengamanan Pemilu 2024, pemeliharaan keamanan, dan evakuasi korban dan distribusi bantuan saat bencana alam. ”Kalau kita menggunakan pesawat sipil, kita harus ikut regulasi (penerbangan sipil). Kedua, untuk kecepatan, kalau pesawat Polri, kapan kita membutuhkan kita akan lebih cepat dan lebih murah,” ujarnya, Jumat (14/7). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









