Pemerintah mengintegrasikan badan karantina yang semula berada di bawah sejumlah kementerian menjadi satu lembaga yang langsung bertanggung jawab pada Presiden RI. Peleburan ini dinilai dapat berdampak positif terhadap proses ekspor-impor sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam negosiasi karantina lintas negara. Pemerintah menerbitkan Perpres No 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Regulasi itu diundangkan dan mulai berlaku pada 20 Juli 2023. Pasal 2 Perpres tersebut mendefinisikan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu akan dipimpin seorang kepala yang membawahkan deputi bidang karantina hewan, deputi bidang karantina ikan, dan deputi bidang karantina tumbuhan.

Dari segi teknis, bab yang mengatur peralihan menyatakan, saat Perpres No 45/2023 berlaku, fungsi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dijalankan Kementan, fungsi perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan pada KKP, serta fungsi terkait yang dijalankan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK diintegrasikan dalam Badan Karantina Indonesia. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014, Bayu Krisnamurthi, menilai, ”Badan karantina yang mandiri (tidak berdiri di bawah kementerian lain) merupakan praktik yang lazim di sejumlah negara. Kehadiran perpres ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan sistem kekarantinaan,” tuturnya saat dihubungi, Senin (24/7). (Yoga)

Pemerintah telah melanjutkan larangan ekspor rotan dan karet untuk mengamankan kebutuhan bahan baku industri domestik. Kebijakan itu muncul di tengah industri hulu-hilir rotan dan karet nasional tertimpa sejumlah persoalan. Larangan ekspor rotan dan karet itu diatur dalam Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Permendag yang ditandatangani Mendag Zulkifli Hasan pada 10 Juli 2023 itu berlaku sejak 19 Juli 2023. Dalam regulasi itu, pemerintah melarang ekspor rotan yang masuk dalam 10 kode klasifikasi barang (HS). Rotan tersebut mencakup rotan utuh, inti terbagi, kulit terbagi, dan berdiameter tidak melebihi 12 milimeter. Pemerintah juga melarang ekspor karet selain dalam bentuk lembaran asap bergaris (ribbed smoked sheet/RSS) dan karet alam spesifikasi teknis (TSNR) atau Standar Indonesia Rubber (SIR). Karet yang dilarang diekspor itu masuk dalam 10 kode HS, antara lain karet alam dalam bentuk asal, pelat, lembaran, dan strip. Larangan ekspor rotan dan karet itu merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya.

Pemerintah telah berkali-kali mengubah kebijakan larangan ekspor tersebut sejak 2004. Hingga kini, persoalan klasik itu terus berulang. Industri mebel rotan kerap mengeluhkan kekurangan bahan baku, sedangkan produsen rotan sering menggaungkan serapan rotan di dalam negeri belum maksimal. Yang satu menginginkan larangan ekspor rotan tetap berlanjut, yang lain meminta larangan itu dicabut. Pada 2 Maret 2020, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, ada anomali dalam industri rotan nasional. Di hulu, produksi rotan melimpah. Adapun di hilir, industri mebel rotan mengalami kelangkaan bahan baku. Industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi. Ketika larangan ekspor tetap berjalan, penyelundupan rotan pun terjadi. Saat mengunjungi Palangkaraya, Kalteng, pada 14 Juli 2023, Teten menyampaikan, potensi rotan di Kalteng 10.000 ton per bulan, tetapi yang terserap tak lebih dari 1.000 ton. (Yoga)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 serta tahun-tahun sebelumnya dinilai telah masuk ke dalam situasi 'gali lubang tutup lubang', yakni membayar beban utang dengan utang baru. Ini setidaknya ditandai  dengan kesimbangan primer yang defisit, rasio beban bunga utang penerimaan perpajakan yang jauh diatas level wajar, serta strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing. Kondisi tersebut akan makin berat mengingat mulai tahun  ini hingga empat tahun ke depan. APBN menghadapi periode puncak jatuh tempo utang pemerintah  pusat. Bila mengacu pada pola defisit anggaran tahun ini, sekitar 70% dari total utang  baru harus disetorkan kembali  ke kreditur untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Sementara rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan mencapai 20,6% (outlook), jauh di atas batas aman 7-10%. Berdasarkan data profil utang jatuh tempo yang diterbitkan Kementerian Keuangan tahun lalu, utang jatuh tempo tahun lalu, utang jatuh tempo tahun ini melonjak  tajam menjadi Rp556 triliun dari 2022 yang hanya Rp 106 triliun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp4,67 triliun pada 17-20 Juli 2023 yang didominasi oleh pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas mekroekonomi dan sistem keuangan. Aliran modal asing masuk berdasarkan data BI tersebut melalui pasar SBN senilai Rp 2,56 triliun dan masuk pasar saham sebesar Rp 2,11 miliar. Data menunjukkan, secara kumulatif dari 1 januari 2023 sampai 20 Juli 2023 transaksi yang terjadi  adalah nonresiden  beli neto Rp89,56 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 16,77 triliun di pasar saham. Adapun imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke 6,21% per Jumat (21/7/2023). Level yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury Note tenor 10 tahun naik ke level 3,850% per Kamis (20/7/2023). Sedangkan premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik dari 79,77 basis poin (bps) per 14 Juli 2023 menjadi 81,71 bps per 20 Juli 2023. Di sisi lain, berdasarkan data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (JISDOR) BI, posisi nilai tukar rupiah adalah Rp 5.026 per dolar AS pada Jumat (21/7/2023). (Yetede)

Washington,ID-Bank-bank sentral utama dunia diagendakan menggelar pertemuan  pada pekan ini untuk menetapkan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan ditengah sinyal bahwa krisis inflasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir mulai mereda. Pada pekan ini, The Federal Reserve (The Fed) dan bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) diprediksi masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Tetapi perhatian tampaknya akan lebih mengarah pada potensi kenaikan  namun disertai periode jeda yang lebih lama. Baik Gubernur The Fed Jerome Powell maupun Presiden ECB Christine Lagarde sesungguhnya telah memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi, yang memaksa bank sentral menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut. Namun, mengingat tidak ada pertemuan  bank sentral lagi hingga September, para Ekonom berpendapat bahwa prospek kebijakan hingga akhir tahun ini tetap terbuka. Sementara itu, Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) tetap mengambil jalur berbeda dari The Fed dan ECB. Bahkan lebih dari 80% analis yang disurvei memperkirakan Gubernur Kazuo Ueda akan terus memberikan  dukungan terhadap ekonomi Negeri Matahari Terbit itu, meskipun inflasi masih berada di atas target 2%. (Yetede)

Indonesia memiliki banyak bank besar yang berperan penting mendukung perekonomian negara. Setiap bank memiliki fokus dan strategi yang berbeda untuk mencapai keunggulan kompetitifnya.  Berikut daftar beberapa bank terbesar di Indonesia berdasarkan asetnya. Bank Mandiri merupakan salah satu emiten perbankan dengan aset terbesar. Badan usaha milik pemerintah ini berdiri pada 1998. Munculnya perusahaan bank pelat merah ini sebagai hasil merger dari beberapa bank BUMN Indonesia. Per 31 Mei 2023, total aset Bank Mandiri (BMRI) tercatat sebesar Rp 1.519,98 triliun. Bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset lainnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Per 31 Mei 2023, bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 1895 ini tercatat memiliki total aset sebesar Rp 1.631,18 triliun. Bank Central Asia (BBCA) adalah bank swasta terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah aset. BCA berhasil mendapatkan posisi kuat di pasar perbankan Indonesia. BCA telah mencatatkan total aset sebesar Rp 1.296,52 triliun per 31 Mei 2023. Bank Negara Indonesia (BNI) telah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank milik pemerintah yang berdiri sejak 1946 ini juga memiliki cabang di luar negeri yang mendukung kegiatan perbankan internasional. Per 31 Mei 2023, BNI mencatatkan total nilai aset sebesar Rp 967,52 triliun. Dan beberapa bank besar lainnya. (Yetede)

JAKARTA - Prospek emiten perbankan diperkirakan moncer pada sisa tahun ini. Ekspektasi pertumbuhan kredit yang masih tinggi bakal menjadi penopang kenaikan harga saham perusahaan perbankan, khususnya emiten dengan kapitalisasi tinggi. "Emiten perbankan, terutama yang ada customer based cukup besar, bisa mencaplok permintaan kredit tinggi tersebut. Ini menjadi sinyal positif untuk sektor perbankan," ujar Analis Riset Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani kepada Tempo, pada akhir pekan lalu.

Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2023 meningkat. Hal tersebut tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 94,0 persen. Bank sentral mencatat pertumbuhan kredit baru terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit investasi yang sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia memperkirakan penyaluran kredit baru masih akan tumbuh positif, terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 86,3 persen. Standar penyaluran kredit pada triwulan III 2023 diprakirakan sedikit lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) positif sebesar 0,1 persen. Kebijakan penyaluran kredit diprediksi lebih ketat, antara lain pada suku bunga kredit dan premi kredit berisiko. (Yetede)

Sumbangan penerimaan pajak dari industri pengolahan mengalami tren menurun. Di luar efek basis penerimaan yang tinggi tahun lalu, melambatnya setoran pajak dari manufaktur diduga akibat gejala deindustrialisasi dini serta pemberian fasilitas perpajakan yang belum setimpal dengan hasil yang diinginkan. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Semester I Tahun 2023 oleh Kemenkeu, industri pengolahan masih menyumbang penerimaan pajak tertinggi dibandingkan sektor lain. Pada Januari-Juni, industri pengolahan memberikan kontribusi 27,4 % terhadap total penerimaan pajak, disusul perdagangan (23,1 %) dan pertambangan (12,7 %). Meski demikian, dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, sumbangsih sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak melemah. Pada semester I-2019, kontribusi industri pengolahan 28,7 %. Pada semester I-2018, kontribusi sektor ini 30,3 %. Pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan juga menurun.

Pada semester I-2023, penerimaan pajak dari manufaktur tumbuh 8 %, anjlok dari pertumbuhan penerimaan pajak semester I-2022 sebesar 51,6 %, yang terkerek momentum lonjakan harga komoditas dunia. Dibandingkan dengan kondisi prapandemi, tren penerimaan pajak dari manufaktur juga menurun. Pada semester I-2019, pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan adalah 12,4 %, menurun dari pertumbuhan 12,64 % pada semester I-2018 dan 17,57 % pada semester I-2017. Menurut Kepala Center of Trade Investment and Industry di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, turunnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur tidak lepas dari gejala deindustrialisasi dini. ”Itu patut diwaspadai karena sektor manufaktur ini andalan untuk menyumbang penerimaan perpajakan. Setiap tahapan pengolahan ada pungutan pajak, dari impor bahan baku sampai ekspor produk jadi, belum lagi sumbangan dari Pajak Penghasilan karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya, Minggu (23/7/2023). (Yoga)

Indonesia dan Inggris menggelar pertemuan kedua forum dialog tingkat menteri Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama (JETCO) di London, Inggris, pekan lalu. Siaran pers Kementerian Perdagangan, Sabtu (22/7/2023), menyebutkan, pertemuan yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga dan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Nigel Huddleston ini menandai komitmen memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pengenaan retribusi sebesar 10 dollar AS terhadap wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali. Pungutan setara Rp 150.000 bagi turis asing itu akan dikelola dan dipakai untuk program pelindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, alam, dan budaya serta infrastruktur pendukung pariwisata. Gubernur Bali Wayan Koster, di Denpasar, Bali, Minggu (23/7/2023), mengatakan, pemungutan retribusi bagi wisatawan asing itu bakal diterapkan secara elektronik. (Yoga)