Perbankan harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pemburukan kualitas aset. Meski rasio loan at risk (LAR) terus melandai hingga Mei 2023 dari posisi puncaknya pada awal-awal pandemi, namun risiko kredit masih besar. Ini antara lain terlihat dari jumlah outstanding kredit terdampak Covid-19 yang masih mendapat relaksasi restrukturisasi. Jumlah outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei lalu mencapai angka Rp 372,07 triliun dari 1,64 juta debitur. Masa relaksasi ini akan berakhir sekitar delapan bulan lagi. LAR perbankan saat ini juga masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LAR per Mei 2023 berada di level 13,38%. Adapun LAR pada 2019 sebelum pandemi mencuat berada di level 11%. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai, penyebab LAR masih tinggi karena perlambatan ekonomi global. Ini membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, risiko usaha naik. Bank Rakyat Indonesia (BRI) optimistis banyak debitur yang sedang mendapat relaksasi restrukturisasi akan kembali bangkit, sehingga bisa menjalankan kewajibannya secara normal. Dengan begitu, LAR diperkirakan semakin menurun. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan, LAR BRI ditargetkan bisa turun jadi satu digit pada akhir tahun depan dari posisi 15,1% pada Juni 2023. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan, BTN akan berupaya menurunkan LAR ke level 19% dan NPL di bawah 3% tahun ini. Ia menyebut, salah satu sektor kredit yang kualitasnya bermasalah adalah properti high rise, karena pasar apartemen kelebihan pasokan.

Kembalinya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income membawa keyakinan tersendiri terhadap prospek ekonomi Tanah Air ke depan. Posisi kelas menengah atas itu dinilai akan banyak menguntungkan bagi Indonesia. Hanya saja, setumpuk pekerjaan rumah masih perlu dibereskan. Sebagai negara dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dihadapkan pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Jurang pendapatan antara kelompok menengah atas dan menengah bawah sangat lebar. Bagi dunia usaha, naiknya kelas Indonesia dapat memengaruhi struktur upah pekerja ke depan. Alhasil, apabila berbagai tantangan itu tidak diatasi, modal untuk melangkah menuju negara maju, akan terasa lebih berat.

Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia tercatat hanya menempati peringkat ke-121 dari 196 negara dalam publikasi Bank Dunia. Negara kita sebenarnya sempat masuk dalam klasifikasi negara upper middle income pada 2019. Saat itu, GNI Indonesia sebesar US$4.070. atau berada dalam threshold kelompok upper middle income kala itu antara US$4.046—US$12.535. Sejumlah tantangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan teknologi digital. Ada urgensi khusus untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia di masyarakat kita. Sebagai pembanding, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yaitu hanya 74,4%. Padahal, rata-rata produktivitas tenaga kerja Asean berada di level 78%. Kita mendukung upaya pemerintah untuk lebih giat lagi memperbaiki kualitas SDM baik melalui aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur pendidikan. Kita harus memiliki kelas menengah yang kokoh atau true middle class yang benar-benar mendominasi struktur pasar nasional.

Sejak awal Juli 2023, Indonesia masuk dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Respons investor semenjak kenaikan kelas itu pun positif yang tecermin dari kinerja pasar modal dan pasar keuangan yang cukup menjanjikan. “Kalau Indonesia makin baik ekonominya, salah satu indikatornya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dengan kenaikan pendapatan per kapita, berarti itu kemajuan, progres yang bagus,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks DPR pada Selasa (4/7). Ya, Bank Dunia telah mengerek posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia versi Bank Dunia pada 2022 tercatat US$4.580, berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$4.466—US$13.845. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Pada penutupan perdagangan sesi kedua Jumat (21/7), IHSG bertengger di level 6.880,8 atau naik 2,97% dibandingkan dengan posisi awal Juli sebesar 6.680,26. Posisi IHSG pada akhir pekan lalu, telah melampaui level pada Januari 2023. Adapun dari pasar uang, salah satu impaknya dapat dilihat dari investasi surat utang baik pemerintah maupun korporasi. Menurut Sri Mulyani, posisi Indonesia yang naik kelas memperoleh respons yang baik dari investor dan pemegang instrumen obligasi (bondholder). Kondisi tersebut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia.

Dari sisi pembiayaan, naiknya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas dapat menjaga profil, bahkan menurunkan risiko saat penerbitan surat utang. Dengan risiko yang kian turun, imbal hasil yang ditawarkan kepada investor akan lebih kompetitif dan cenderung murah. Dengan kata lain, strategi penggalangan dana melalui penerbitan instrumen surat utang akan lebih leluasa. Presiden Direktur PT Pinnacle Persada Investama Guntur Putra menilai masuknya Indonesia dalam kelompok pendapatan menengah menjadi pertanda positif yang bisa menarik minat investor untuk berinvestasi dalam pasar saham Indonesia. Co-Founder Tumbuh Makna Fenny Tjahyadi menilai dengan meningkatnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan terkendalinya harga barang dan jasa, dia menilai potensi peningkatan disposable income masyarakat, dapat mendorong kemampuan masyarakat selain untuk meningkatkan konsumsi, juga berinvestasi dari sisa dana yang tidak digunakan. Sementara itu, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto menilai hal yang perlu menjadi perhatian dengan kasta anyar Indonesia adalah jebakan kelas menengah (middle income trap).

JAKARTA-Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat menjadi syarat bagi perusahaan untuk  tumbuh berkelanjutan. Hal itu pun menjadi concern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI  yang semakin aktif menerapkan prinsip ESG. Terbukti sepanjang kuartal I tahun 2023 emiten bersandi BBRI ini mencatat pertumbuhan  penyaluran kredit berkelanjutan sebesar 11,1% secara tahunan (yoy) atau mencapai Rp 710,9 triliun. Capaian tersebut menjadikan BRI sebagai market  leader di industri  perbankan dalam  penerapan ESG. Atau capaian BRI tersebut, pengamat perbankan dari Binus University Dody Ariefianto mengatakan, ESG merupakan tren global. Dengan demikian pasar di Indonesia mau tidak mau  akan mengikuti hal tersebut. "Saat ini paradigma bisnis berubah, tidak hanya mencari profitabilitas. Jika perusahaan berkontribusi  terhadap kerusakan lingkungan, polusi, itu reputasi perusahaan akan jatuh," katanya belum lama ini. Oleh karena itu perusahaan seperti BRI aktif menerapkan prinsip ESG. (Yetede)

Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Kantor OJK Cirebon di Jabar menerima 622 pengaduan dan konsultasi dari masyarakat dan sebagian di antaranya terkait dengan pinjaman online atau pinjaman daring ilegal. Bekerja sama dengan berbagai pihak, OJK Cirebon menggiatkan literasi keuangan. Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Cirebon Panny Malangsari, di sela-sela temu media di Kabupaten Kuningan, Jabar, Sabtu (22/7) mengatakan, dari 622 aduan itu, 17 % di antaranya terkait pinjaman daring. Aduan itu datang hampir setiap hari melalui kontak dan media sosial OJK Cirebon. Pertanyaan warga berkisar ciri pinjaman daring ilegal. Saat ini, tercatat 102 pinjaman daring yang legal. Cirinya antara lain, terdaftar di OJK, besaran bunga dan pinjaman transparan, punya layanan pengaduan, dan lembaga serta pengelolanya beralamat yang jelas.

Sebaliknya ciri-ciri pinjaman daring ilegal antara lain tidak memiliki kontak pengaduan,mencuri identitas, dan mengintimidasi penggunanya. ”Jumlah pengaduan (17 %) soal pinjaman daring itu termasuk sedang. Namun, kami tetap memberikan literasi keuangan bagi warga agar tak terjebak pinjol ilegal,” ujarnya. Selain peminjaman daring, pengaduan dan konsultasi yang masuk ke OJK Cirebon juga terkait kredit perbankan umum. Jumlah pengaduan itu diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni 856 laporan. ”Ini menunjukkan warga semakin melek dengan literasi keuangan,” katanya. Di sisi lain, pihaknya juga menggiatkan literasi keuangan untuk mencegah warga terjerat pinjaman daring ilegal dan memberikan pengetahuan tentang keuangan perbankan. ”Sampai  pertengahan tahun ini, sudah ada 41 kegiatan edukasi literasi keuangan di Ciayumajakuning,” ujar Penny. Ciayumajakuning merupakan akronim dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. (Yoga)

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2023 sebesar 10%, mulai berdampak negatif bagi emiten rokok. Di semester I-2023, produksi rokok nasional hanya 139,4 miliar batang. Produksi ini turun 5,76% dibanding 2022 sebanyak 147 miliar batang. Lalu terjadi pergeseran konsumsi rokok di Indonesia. Masyarakat beralih mengonsumsi rokok golongan II yang harganya lebih terjangkau dari golongan I. Maklum, sejak tarif CHT tahun 2023 melejit, emiten rokok mengerek naik harga jual produknya. Analis Bahana Sekuritas, Christine Natasya melihat, terjadi kenaikan harga eceran untuk hampir semua merek rokok, terutama golongan non-tier 1. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan sepakat, dampak kenaikan CHT, beban pokok emiten naik. Ujung-ujungnya, harga jual harus naik. Raka memproyeksi, prospek emiten rokok masih cerah. Raka merekomendasi beli GGRM dengan harga Rp 32.500. Sedang Valdy merekomendasi beli HMSP dengan target Rp 980-Rp 1.030.

Permintaan jasa angkut menjadi penggerak roda bisnis PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA). Emiten transportasi dan logistik ini menyambut peluang tersebut dengan menambah armadanya. Direktur Utama Grahaprima Suksesmandiri, Ronny Senjaya, optimistis atas prospek industri transportasi dan logistik. Perusahaan ini menargetkan pendapatan tahun ini bisa tumbuh 40% dari realisasi di tahun lalu, yang senilai Rp 215,87 miliar. Proyeksi pendapatan GTRA akan didukung ekspansi penambahan armada baru. Tahun ini, GTRA mengalokasikan belanja modal sekitar Rp 36,82 miliar. Secara total, GTRA memiliki lebih dari 1.000 unit truk. GTRA memiliki sejumlah armada yang terdiri dari bebagai tipe. Di antaranya colt diesel engkel (CDE-4 Ban), colt diesel double (CDD-6 Ban), fuso (6 Ban) dan tronton wing box (TWB- 10 Ban). GTRA percaya diri truk miliknya akan menerima banyak order. Ini sejalan dengan perkembangan internet dan teknologi yang melahirkan booming e-commerce. Saat pandemi Covid-19 lalu pun menjadi berkah bagi jasa transportasi ataupun pengiriman barang seperti GTRA. GTRA telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan e-commerce salah satunya Shopee Express. GTRA juga memiliki pelanggan di bidang fast moving consumer goods (FMCG) yang berproduksi dalam volume besar. Direktur Operasional GTRA, Pittoyo Adi Kriswanto menambahkan, perusahaan ini akan mengutamakan kepuasan pelanggan untuk menjadi strategi peningkatan bisnis. GTRA berkomitmen untuk memastikan pengiriman barang dilakukan selalu tepat waktu (on-time).

Proses likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha masih terus bergulir. Meski sudah berjalan cukup lama, perkembangannya tak terlalu signifikan. Tim Likuidasi Wanaartha Life menyebutkan hingga kini pihaknya masih dalam proses pemeriksaan ulang dan verifikasi tagihan para kreditur, baik tagihan pemegang polis, karyawan maupun kreditur lainnya. Hasil pemeriksaan ulang dan verifikasi tagihan para kreditur yang telah dilakukan Tim Likuidasi Wanaartha Life per 21 Mei 2023, tercatat mencapai 12.642 tagihan. Total yang sudah terverifikasi berasal dari 7.814 kreditor. "Tim Likuidasi akan mengeluarkan Daftar Tagihan Kreditur Wanaartha Life setelah proses verifikasi tagihan kreditur selesai dilakukan dan neraca sementara likuidasi disetujui OJK," ujar Ketua Tim Likuidasi Havardy M. Iqbal, Jumat (21/7). Selanjutnya, tim likuidasi telah menunjuk dua Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit masing-masing terhadap audit neraca penutupan dan audit agreed upon procedures (AUP) Validasi Polis. Selanjutnya, setelah laporan audit selesai dan diserahkan kepada OJK, Tim Likuidasi akan segera menyusun Neraca Sementara Likuidasi (NSL).

Ekonomi Amerika Serikat (AS) masih terus tertekan. Malahan, negeri Paman Sam ini diprediksi bisa memasuki resesi di kuartal tiga tahun ini. Salah satu indikasinya adalah indeks perputaran siklus bisnis yang mengalami penurunan 15 bulan berturut-turut pada Juni 2023. Penurunan ini dipengaruhi prospek konsumen yang melemah dan meningkatnya klaim pengangguran, menandai rangkaian penurunan terpanjang di masa resesi. Ini juga terlihat dari Leading Economic Index (LEI) yang dibesut perusahaan think tank The Conference Board. Institusi ini menyebut indeks yang mengantisipasi kegiatan ekonomi di masa depan tersebut turun 0,7% ke 106,1 pada Juni 2023. Realisasi tersebut lebih rendah ketimbang penurunan yang direvisi Mei lalu, yakni sebesar 0,6%. Penurunan tersebut juga lebih dalam daripada ekspektasi rata-rata para ekonom Reuters, yakni penurunan sebesar 0,6%. "Secara keseluruhan, data Juni menunjukkan aktivitas ekonomi akan terus melambat beberapa bulan mendatang," ujar Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager The Conference Board. seperti dilansir Reuters, Jumat (21/7).