Perusahaan pelayaran PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) menargetkan penambahan 11 armada kapal baru tahun ini. Ekspansi armada demi mengejar target kinerja yang lebih baik. Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia mengungkapkan, penambahan armada sejalan dengan rencana ekspansi yang dilakukan perusahaan."Ada 11 kapal baru yang akan bergabung tahun ini. Sejauh ini sudah diterima enam unit, sisa lima unit menyusul di semester II-2023," kata Bani ke KONTAN, Kamis (20/7). Bani menjelaskan, dari 11 unit kapal baru yang direncanakan tersebut, sebanyak enam unit kapal berupa kapal pengangkut peti kemas, dua unit tanker dan tiga unit kapal curah. Adapun, estimasi biaya untuk pengadaan kapal ini mencapai US$ 15 juta hingga US$ 30 juta per unitnya. Dalam catatan sebelumnya, SMDR berencana menambah tujuh sampai sembilan armada kapal peti kemas untuk mengopimalisasi kinerja operasional. Selain kapal peti kemas, SMDR juga berencana menambah kapal tanker pengangkut LPG yang saat ini masih dalam proses. Rencananya, kapal tanker ini akan diterima pada kuartal II-2023 mendatang. Tidak hanya melalui penambahan armada kapal, Bani memastikan langkah ekspansi juga dilakukan dengan menyasar sejumlah proyek pelabuhan di Indonesia. Bani mengungkapkan, pada tahun ini perusahaan menargetkan pendapatan mencapai US$ 800 juta. Menurut dia, sejauh ini kinerja keuangan SMDR menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun, SMDR optimistis melihat prospek bisnis di tahun ini karena ada sejumlah katalis positif yang akan mendukung agenda perseroan. Bani menjelaskan, berdasarkan perkembangan terakhir mengenai kinerja perusahaan di kuartal I 2023, pendapatan SMDR senilai US$ 207,7 juta atau turun 17% yoy dari sebelumnya US$ 250 juta di kuartal I 2022. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada tahun ini antara lain; efisiensi dan produktivitas, serta kontrak pelanggan dan freight rate.

Penghiliran di sektor pertambangan tidak menyurutkan minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini, tecermin dari realisasi penanaman modal asing (PMA) semester I/2023 yang bertumbuh 17,1% Year-on-Year (YoY) menjadi Rp363,3 triliun, ditopang oleh sektor terkait penghiliran. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi PMA semester I/2023 berkontribusi 53,5% dari total realisasi investasi. Kontribusi sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan menjadi yang paling tinggi sebesar US$5,4 miliar atau setara 22,1% dari total PMA. Disusul sektor lain seperti transportasi, gudang, dan telekomunikasi US$3,2 miliar; pertambangan US$2,2 miliar; dan listrik, gas dan air US$1,4 miliar. Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menilai pertumbuhan PMA yang cukup tinggi tersebut sebagai dampak dari upaya penghiliran komoditas utama. Dari segi lokasi, realisasi investasi PMA di Sulawesi Tengah merangsek naik ke posisi kedua senilai US$3,7 miliar (14,9%) per semester I/2023. Adapun, posisi pertama tetap diisi Jawa Barat senilai US$4,5 miliar (18,3%). Tingginya realisasi PMA menunjukkan investor asing masih melihat Indonesia sebagai pasar prospektif di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan inflasi. BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp678,7 triliun sepanjang semester I/2023. Capaian tersebut naik 16,1% secara tahunan dan sudah 48,5% dari target investasi yang dicanangkan sebesar Rp1.400 triliun. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp315,4 triliun, tumbuh 15% atau berkontribusi 46,5% dari total realisasi investasi semester I/2023. Perlambatan terjadi pada investasi PMA yang tumbuh 14,2% menjadi Rp186,3 triliun pada kuartal II/2023, sedikit lebih kecil daripada realisasi kuartal I/2023 yang tumbuh 16,6%. Untuk PMDN, masih terakselerasi 17,6% menjadi Rp163,5 triliun pada kuartal II/2023, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang tumbuh 12,4%. Salah satu sektor yang tetap menjadi andalan atau investasi adalah sektor pertambangan dan sektor hilirisasi lainnya pada semester II/2023. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, imbuhnya, penghiliran perlu diperluas ke komoditas rumput laut, perikanan, dan kayu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengakui investor domestik selalu terkendala pendanaan untuk investasi padat modal seperti investasi logam dasar. Selain itu, ada juga kendala teknologi yang perlu 'dibeli' dari asing sehingga investasi awal membengkak.

Setelah berjalan tidak seperti yang diharapkan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah kembali ingin menegakkan aturan kewajiban penyimpanan Dana Hasil Ekspor (DHE) untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, menambah likuiditas valuta asing, serta menjaga ketahanan ekonomi domestik. Kewajiban penyimpanan DHE ini pada awalnya berangkat dari hasil laporan Bank Indonesia tahun 2010 atas banyaknya dana valas yang diparkir di rekening bank di luar negeri. Bank sentral menyebutkan indikasi tren kenaikan dana berdenomasi dolar Amerika Serikat ini dari warga negara Indonesia yang diparkir di bank-bank mancanegara. Bank sentral menyebutkan kenaikan dana simpanan tersebut terkait erat dengan kinerja ekspor yang meningkat. Paling tidak, sekitar 30% dana hasil ekspor diparkir di luar negeri sehingga likuiditas valas menjadi terbatas dan menimbulkan risiko gejolak nilai tukar rupiah ketika terjadi kenaikan permintaan dolar AS. Akan tetapi, dalam praktiknya DHE yang terparkir di luar negeri masih cukup besar. Banyaknya DHE yang disimpan di luar negeri disebabkan adanya kontrak yang mengikat antara eksportir dan bank devisa. Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan yang tidak lapor DHE belum memberikan efek jera bagi perusahaan. Dalam perkembangannya, BI kembali menekankan perlunya penempatan DHE dari SDA pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, ke dalam sistem keuangan Indonesia dan ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri. Pada 2018 Presiden Joko Widodo lalu mengumpulkan 40 konglomerat di Istana Bogor, khusus membahas ikhwal repatriasi devisa hasil ekspor. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia saat itu, Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Kala itu, Jokowi berdiskusi dengan para eksportir untuk mencari jalan demi membantu penguatan nilai tukar rupiah, memperkecil defisit transaksi berjalan dan menjaga ketahanan ekonomi. Pemerintah berharap dengan aturan ini investasi akan meningkat seiring dengan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik. Melalui beleid ini eksportir diwajibkan untuk memasukkan DHE dalam sistem keuangan nasional. Penempatan DHE dalam rekening khusus ini diharuskan terhadap eksportir yang memiliki nilai paling sedikit US$250.O00 atau ekuivalen.

Ironi angka kemiskinan yang meningkat di wilayah sentra penghasil serta pengolah nikel, seperti Sulawesi dan Maluku, menyisakan pekerjaan rumah besar. Pemerintah menyadari beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memperbaiki strategi hilirisasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Naiknya angka kemiskinan di Sulawesi dan Maluku terekam dalam data Profil Kemiskinan di Indonesia Edisi Maret 2023 yang dirilis BPS awal pekan lalu. Kemiskinan tercatat naik di daerah penghasil dan pengolah nikelterbesar, seperti Sultra, Sulteng, Sulsel, dan Maluku Utara.

Ketimpangan ekonomi juga meningkat di daerah tersebut. Di Sultra, tingkat ketimpangan yang digambarkan lewat rasio gini per Maret 2023 adalah 0,371, naik 0,005 poin dibandingkan rasio gini September 2022 sebesar 0,366. Hal serupa terlihat di Sulsel, dengan rasio gini 0,377, naik dari 0,365. Peningkatan kemiskinan itu kontras dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai daerah-daerah tersebut sejak tahun lalu. Contoh, ekonomi Sulteng pada 2022 tumbuh dua digit sebesar 15,17 % dan pada triwulan I-2023 sebesar 13,18 %. Sementara ekonomi Sultra tumbuh 5,53 % pada 2022 dan 6,48 % pada triwulan I-2023. Demikian pula ekonomi Maluku Utara tumbuh 22,94 % (2022) dan 16,5 % (triwulan I-2023).

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (21/7) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu ditangani pemerintah untuk membuat dampak multiplier dari hilirisasi lebih terasa ke masyarakat setempat. Hilirisasi saat ini, ujarnya, belum cukup inklusif untuk menaikkan taraf hidup warga di sekitar lokasi pertambangan. Selain melalui penciptaan lapangan kerja di sejumlah smelter, pemerintah juga mengupayakan kerja sama inklusif antara perusahaan dan UMKM lokal untuk membentuk rantai pasok yang lebih inklusif. Praktik ini diupayakan melalui pendampingan dari pemerintah meski sejauh ini hasilnya belum optimal. (Yoga)

Pertambangan nikel yang tumbuh pesat di Sulteng di satu sisi membawa investasi modal triliunan rupiah dan menghasilkan aktivitas ekonomi luar biasa. Di sisi lain, tingkat kemiskinan bertambah pula. Darma Kusuma (32), warga Desa Bente, Kabupaten Morowali, Sulteng, mengaku sejak beberapa bulan terakhir harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak tinggi, harga elpiji ukuran 3 kg Rp 70.000 per tabung, jauh di atas harga normal sekitar Rp 20.000 per tabung. ”Bahkan, pernah sampai Rp 100.000 per tabung. Sayur-mayur, seperti kangkung dan bayam, sebelumnya Rp 10.000 per tiga ikat, sekarang seikat kecil Rp 5.000. Harga mulai tinggi sejak kenaikan harga BBM,” katanya. Darma mengaku, walau kondisinya demikian, hingga saat ini hampir setiap hari gelombang pencari kerja selalu berdatangan. Keberadaan industri nikel membuat orang-orang dari luar Morowali, bahkan luar Sulteng, berdatangan mencari kerja. ”Rumah-rumah kos penuh. Setiap hari di lokasi proyek orang-orang antre memasukkan lamaran kerja. Banyak yang berdatangan walau tidak serta-merta mereka diterima bekerja,” ujarnya.

Pemprov Sulteng menyatakan, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, hingga belum tuntasnya penyaluran bantuan sosial adalah penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Intervensi kebijakan penguatan UMKM sebagai upaya pemulihan pascabencana dan pandemi Covid-19 juga belum mampu mendorong produktivitas sumber daya di kawasan perdesaan. Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Sulteng Christina Shandra Tobondo, Jumat (21/7), ”Ada banyak faktor penyebab naiknya angka kemiskinan, di antaranya kinerja perekonomian daerah Sulteng triwulan I-2023 tumbuh minus 0,79 %. Selain itu, progres penyaluran bantuan sosial untuk program sembako tahap I-2023 baru 88,2 %,” katanya. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebesar 395.660 orang, bertambah 5.950 orang dibandingkan dengan September 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 %, naik 0,11 % ketimbang September 2022, dan naik 0,08 % daripada Maret 2022. (Yoga)

Kementerian Sosial memberikan bantuan kewirausahaan kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur untuk pemberdayaan korban. Orang dewasa mendapat bantuan pertanian dan peternakan, sedangkan anak balita korban TPPO mendapat bantuan seperti makanan tambahan nutrisi dan perlengkapan sekolah. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, di Jakarta, Jumat (21/7/2023), menyatakan, ”Kita bantu mereka (korban TPPO).” (Yoga)

Kinerja pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek secara umum dinilai semakin pulih setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, ketimpangan kinerja mal mencolok. Sebagian semakin ditinggalkan, sementara sebagian lainnya normal kembali. Hasil survei Colliers Indonesia pada triwulan II-2023 menunjukkan, tingkat hunian atau okupansi mal di Jakarta rata-rata 72,5 %, sedangkan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) 70,6 %. Tingkat okupansi mal menengah atas dan premium di Jakarta 85 %, mal kelas menengah rata-rata kurang dari 70 %, sedangkan mal kelas bawah hanya di kisaran 50 %. Di Bodetabek, tingkat okupansi mal kelas atas 85 %, mal kelas menengah 70 %, dan mal kelas bawah 65 %.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Wijaya berpendapat, saat ini kinerja mayoritas pusat perbelanjaan sudah hampir normal kembali. Namun, ada beberapa pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya tak meningkat, bahkan memburuk. Problem kinerja itu tak hanya di mal kelas bawah, tetapi juga mal menengah atas. Dia menambahkan, setelah pandemi mereda, tujuan masyarakat ke mal bukan belanja. ”Saat ini pusat perbelanjaan harus dapat menambahkan fungsi lain dari sekadar tempat belanja. Pusat perbelanjaan harus dapat memberikan pengalaman lebih kepada pelanggan,” ujar Alphonzus saat dihubungi, Jumat (21/7). (Yoga)

Realisasi investasi pada semester I-2023 tumbuh 16,1 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Stabilitas ekonomi dan politik diharapkan tetap terjaga selama semester II-2023 agar target investasi bisa tercapai. Kementerian Investasi melaporkan, total investasi selama semester I-2023 terealisasi senilai Rp 678,7 triliun, naik 16,1 % secara tahunan. Adapun pada triwulan II-2023 realisasi investasi se- besar Rp 349,8 triliun, naik 15,7 % secara tahunan dan 15,7 % dibandingkan triwulan sebelumnya. Perolehan selama satu semester ini mencapai 48,5 % target investasi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2023 senilai Rp 1.400 triliun. Adapun selama tahun 2022, realisasi investasi mencapai Rp 1.207,2 triliun atau melebihi target yang sebesar Rp 1.200 triliun.

Penanaman modal selama satu semester ini tercatat masih didominasi oleh investor asing (penanaman modal asing/PMA) yang sebesar Rp 363,3 triliun atau 53,5 % total realisasi investasi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Laha dalia mengatakan, pihaknya optimistis dapat mencapai target  Investasi pada tahun 2023 lantaran realisasi satu semester tumbuh positif. Selain itu, pertumbuhan investasi tersebut juga mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan investor, baik global maupun dalam negeri terhadap prospek perekonomian Indonesia. ”Tahun ini, Kementerian Investasi diberikan tanggung jawab untuk menghimpun Rp 1.400 triliun tanpa sektor hulu migas serta sektor keuangan sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5 %, karena defisit anggaran kita sudah kembali normal, yakni di bawah 3 % sehingga investasi dibutuhkan untuk menutupi kekurangan itu,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023), di Kementerian Investasi Jakarta. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan resmi menetapkan bursa, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023), berharap, keberadaannya memberi kepastian hukum di ekosistem perdagangan aset kripto sekaligus melindungi masyarakat pelanggan. (Yoga)

Sebanyak 30 pasar tradisional di Tanah Air ditargetkan rampung direvitalisasi tahun ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70 miliar sampai Rp 150 miliar per pasar untuk revitalisasi. Langkah ini diharapkan menjadi pengungkit ekonomi rakyat dan mendorong perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Jumat (21/7). Dalam kunjungan itu, Presiden menemui ribuan pedagang dan pengunjung pasar yang berdatangan untuk melihat Kepala Negara dari dekat. Basuki menuturkan, 30 pasar tradisional yang akan dibangun tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Nias hingga ke Pulau Sulawesi. Pembangunan pasar ini didasari atas pengajuan pemda dan melihat kondisi pasar.

Revitalisasi ini bertujuan untuk mengangkat kembali marwah pasar tradisional agar lebih bersih dan sehat sehingga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat bertransaksi di pasar. ”Kami tidak mengubah pasar menjadi mal, tetapi tetap sebagai pasar tradisional,” ujar Basuki. Untuk anggaran yang dialokasikan tergantung kondisi pasar, baik dari sisi luasan maupun jenis perbaikan yang akan diterapkan. Basuki mencontohkan revitalisasi Pasar Purwodadi di Bengkulu Utara, yang memperoleh alokasi dana sekitar Rp 110 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membangun kembali pasar dari awal. Dengan jumlah pedagang 1.000 orang, diperkirakan proses pembangunan pasar membutuhkan waktu Sembilan bulan. ”Kita akan buat pasar ini menjadi bersih,” kata Basuki. (Yoga)