OJK menerbitkan dua peraturan yang mewajibkan pemisahan unit usaha syariah pada perusahaan penjaminan, asuransi, dan reasuransi dari induk lembaga jasa keuangannya. Dengan menjadi entitas usaha sendiri, lembaga jasa keuangan syariah diharapkan dapat menciptakan bisnis berkelanjutan. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan serta POJK No 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi dan PerusahaanReasuransi. Kedua POJK pemisahan unit usaha syariah (UUS) ini ditetapkan pada 11 Juli 2023. Pemisahan UUS pada industri penjaminan, asuransi, dan reasuransi itu wajib dilakukan paling lambat 31 Desember 2031. Lembaga jasa keuangan yang tidak mematuhi aturan ini akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Ini juga dapat diikuti pengenaan denda administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Ko- munikasi OJK Aman Santosa menjelaskan, pemisahan UUS merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Dengan keluarnya dua POJK ini diharapkan pemisahan UUS dapat terlaksana dengan baik,” ujar Aman dalam keterangannya, Jumat (21/7). Untuk memisahkan UUS di industri penjaminan, nilai aset UUS perusahaan penjaminan disyaratkan sedikitnya 50 % total asset induknya. Selain itu, ekuitas minimum UUS untuk lingkup kabupaten/kota Rp 25 miliar, lingkup provinsi Rp 50 miliar, dan lingkup nasional Rp 100 miliar. Sampai Maret 2023, jumlah pelaku UUS industri penjaminan mencapai 9 unit dengan aset Rp 5,17 triliun. (Yoga)

Industri kecantikan dan perawatan kulit nasional dinilai terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Namun, pertumbuhannya masih ditopang oleh bahan baku impor. Portal data pasar dan konsumen internasional, Statista, memproyeksikan pertumbuhan pasar industri kosmetik Indonesia 4,59 % per tahun pada 2023-2028, mencakup produk perawatan kulit (skincare) dan pribadi (personal care). BPOM mencatat, jumlah pelaku industri kosmetik meningkat dari 819 unit usaha pada 2021 menjadi 913 unit usaha pada 2022. Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, permintaan produk kecantikan meningkat sejak pandemi Covid-19. Platform digital, seperti lokapasar, hingga pemengaruh mempercepat peredaran informasi, pangsa pasar, dan pengiriman.

”Dengan begitu, tak heran banyak perusahaan masuk ke industri kecantikan. Kondisi ini akan mencapai puncaknya dalam tiga-lima tahun lagi,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/7). Meskipun demikian, tak sedikit perusahaan yang mengimpor bahan baku kosmetik. Hal ini berisiko jika perusahaan eksportir di negara asal membuat produk kecantikan secara mandiri dan memilih ekspor produk olahan. Ujungnya, industri kecantikan dalam negeri perlu mencari alternatif. Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito membenarkan, industri kecantikan nasional masih bertumpu pada bahan baku yang sebagian besar impor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong produksi bahan baku yang berasal dari alam, seperti minyak atsiri, rumput laut, dan tanaman lainnya. (Yoga)

Langkah India melarang ekspor beras setelah Rusia menangguhkan partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam berisiko menekan pasokan pangan global. Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi antisipatif di tengah kecenderungan negara produsen pangan mengamankan pasokan untuk kebutuhan dalam negerinya. Menurut laporan Reuters, Jumat (21/7) Pemerintah India menginstruksikan penghentian ekspor beras jenis non-basmati dan beras patah (broken rice) pada 20 Juli 2023. Padahal, India berperan 40 % lebih dalam pasar ekspor beras dunia. Instruksi itu muncul lantaran kerusakan lahanakibat banjir serta kenaikan harga beras di ritel India hingga 3 % secara bulanan dan 11,5 % secara tahunan.

Dari total ekspor beras India sepanjang 2022 yang berkisar 22 juta ton, volume jenis beras yang dihentikan ekspornya mencapai 10 juta ton. Adapun jenis beras pratanak (parboiled) yang jumlah ekspornya mencapai 7,4 juta ton sepanjang 2022 tidak dihentikan oleh Pemerintah India. Dengan mempertimbangkan penarikan partisipasi Rusia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi berpendapat, larangan ekspor beras dari India menunjukkan perdagangan pangan dunia berada dalam tekanan. ”Harga (kelompok pangan) biji-bijian atau grain berpotensi naik. Kedepan, semacam ini (melarang ekspor) akan sering terjadi karena negara-negara mementingkan keamanan pangan di dalam negeri,” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (23/7). (Yoga)

Sejumlah agenda bank sentral pekan ini menjadi sentimen utama yang akan menggerakkan bursa saham global maupun dalam negeri. Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menahan suku bunga acuan, kendati Federal Reserve kemungkinan kembali menaikkan bunga. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI akan digelar lebih dulu pada 24-25 Juli 2023. Kemudian Federal Open Market Committee (FOMC) berlangsung 25-26 Juli 2023. Analis Saham Rakyat by Samuel Sekuritas, Billy Halomoan memperkirakan, BI akan tetap menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih juga turut memprediksi, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) masih berada di posisi 5,75%. Salah satu pertimbangan BI masih perlu menahan suku bunga adalah bank sentral beberapa negara, khususnya The Fed masih belum benar-benar memberikan sinyal dovish. "BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan iklim investasi aset keuangan domestik," ujar Ratih. kepada KONTAN, kemarin. Sedangkan FOMC The Fed diprediksi kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis points (bps), sejalan rencana menekan inflasi AS ke level 2%. Research & Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro menambahkan, pasar terbilang sangat yakin The Fed akan menaikkan federal funds rate (FFR).

Kinerja investasi bakal terhalang pemilihan umum (pemilu) tahun depan. Meski tak akan menjadi andalan utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB), setidaknya pemerintah harus mendongkrak investasi sebagai mesin tambahan penggerak roda ekonomi. Di tahun pemilu 2024, Kementerian Investasi menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Target itu naik 17,85% dibandingkan proyeksi tahun ini yang dipatok Rp 1.400 triliun. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung menduga, pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak sebaik tahun sebelumnya. Sebab, tahun depan bertepatan dengan Pemilu. Namun ia optimistis suhu politik masih akan tetap stabil sehingga investasi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk mencapai target 2024, pemerintah mendorong realisasi investasi besar. Khususnya dari hilirisasi, investasi hijau serta fasilitas penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengingatkan, yang paling penting untuk mencapai target investasi adalah tetap memastikan stabilitas politik di dalam negeri. Jika dapat dijaga, maka investasi ke depan akan memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan negara, hingga bisa tetap memberikan nilai tambah. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky meyakini target jumbo tersebut masih bisa dicapai. Sebab, pertumbuhan ekonomi domestik masih cukup baik sejalan solidnya beberapa indikator ekonomi. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, ke depan pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. "Sektor ini, termasuk konstruksi lainnya yang ditopang oleh berbagai proyek infrastruktur," terang dia kepada KONTAN, Jumat (21/7).

Menutup semester pertama tahun 2023, penjualan semen nasional masih terkontraksi. Pada periode Juni 2023, volume penjualan semen domestik hanya sebanyak 5,3 juta ton, turun tipis 1,1% secara tahunan. Meski begitu, secara bulanan, penjualan semen domestik masih tumbuh 8,5%. Secara keseluruhan, jika diakumulasi di sepanjang semester I-2023, penjualan semen nasional mencapai 27,4 juta ton, turun 4,9% secara tahunan dibandingkan tahun 2022. Lilik Unggul Raharjo, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) menilai, permintaan semen pada semester pertama 2023 cukup menantang akibat banyaknya hari libur dan musim penghujan. Untuk itu, anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) ini optimistis, permintaan semen tahun ini bisa tumbuh 2% sampai 4% dibanding tahun lalu. Pada 2022, penjualan semen SMCB 13,14 juta ton, turun 2,32% dibanding tahun 2021 sebanyak 13,45 juta ton. Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), Dani Handajani sepakat, penjualan semen di semester kedua cenderung lebih baik dibandingkan semester pertama. Salah faktor pendukungnya adalah cuaca yang relatif lebih kering. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel Aditya Widjaja memproyeksi, penjualan semen akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Secara historikal, sejak tahun 2018, kontribusi penjualan semen nasional pada separuh pertama hanya menyumbang 44%-45% dari penjualan tahunan. Namun, Daniel memperkirakan, pada semester II-2023, penjualan semen akan mencapai 36 juta ton atau naik 7,6% secara tahunan. Katalis positif penjualan semen, antara lain, adanya momentum pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Perbankan harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pemburukan kualitas aset. Meski rasio loan at risk (LAR) terus melandai hingga Mei 2023 dari posisi puncaknya pada awal-awal pandemi, namun risiko kredit masih besar. Ini antara lain terlihat dari jumlah outstanding kredit terdampak Covid-19 yang masih mendapat relaksasi restrukturisasi. Jumlah outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei lalu mencapai angka Rp 372,07 triliun dari 1,64 juta debitur. Masa relaksasi ini akan berakhir sekitar delapan bulan lagi. LAR perbankan saat ini juga masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LAR per Mei 2023 berada di level 13,38%. Adapun LAR pada 2019 sebelum pandemi mencuat berada di level 11%. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai, penyebab LAR masih tinggi karena perlambatan ekonomi global. Ini membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, risiko usaha naik. Bank Rakyat Indonesia (BRI) optimistis banyak debitur yang sedang mendapat relaksasi restrukturisasi akan kembali bangkit, sehingga bisa menjalankan kewajibannya secara normal. Dengan begitu, LAR diperkirakan semakin menurun. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan, LAR BRI ditargetkan bisa turun jadi satu digit pada akhir tahun depan dari posisi 15,1% pada Juni 2023. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan, BTN akan berupaya menurunkan LAR ke level 19% dan NPL di bawah 3% tahun ini. Ia menyebut, salah satu sektor kredit yang kualitasnya bermasalah adalah properti high rise, karena pasar apartemen kelebihan pasokan.

Kembalinya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income membawa keyakinan tersendiri terhadap prospek ekonomi Tanah Air ke depan. Posisi kelas menengah atas itu dinilai akan banyak menguntungkan bagi Indonesia. Hanya saja, setumpuk pekerjaan rumah masih perlu dibereskan. Sebagai negara dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dihadapkan pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Jurang pendapatan antara kelompok menengah atas dan menengah bawah sangat lebar. Bagi dunia usaha, naiknya kelas Indonesia dapat memengaruhi struktur upah pekerja ke depan. Alhasil, apabila berbagai tantangan itu tidak diatasi, modal untuk melangkah menuju negara maju, akan terasa lebih berat.

Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia tercatat hanya menempati peringkat ke-121 dari 196 negara dalam publikasi Bank Dunia. Negara kita sebenarnya sempat masuk dalam klasifikasi negara upper middle income pada 2019. Saat itu, GNI Indonesia sebesar US$4.070. atau berada dalam threshold kelompok upper middle income kala itu antara US$4.046—US$12.535. Sejumlah tantangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan teknologi digital. Ada urgensi khusus untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia di masyarakat kita. Sebagai pembanding, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yaitu hanya 74,4%. Padahal, rata-rata produktivitas tenaga kerja Asean berada di level 78%. Kita mendukung upaya pemerintah untuk lebih giat lagi memperbaiki kualitas SDM baik melalui aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur pendidikan. Kita harus memiliki kelas menengah yang kokoh atau true middle class yang benar-benar mendominasi struktur pasar nasional.

Sejak awal Juli 2023, Indonesia masuk dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Respons investor semenjak kenaikan kelas itu pun positif yang tecermin dari kinerja pasar modal dan pasar keuangan yang cukup menjanjikan. “Kalau Indonesia makin baik ekonominya, salah satu indikatornya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dengan kenaikan pendapatan per kapita, berarti itu kemajuan, progres yang bagus,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks DPR pada Selasa (4/7). Ya, Bank Dunia telah mengerek posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia versi Bank Dunia pada 2022 tercatat US$4.580, berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$4.466—US$13.845. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Pada penutupan perdagangan sesi kedua Jumat (21/7), IHSG bertengger di level 6.880,8 atau naik 2,97% dibandingkan dengan posisi awal Juli sebesar 6.680,26. Posisi IHSG pada akhir pekan lalu, telah melampaui level pada Januari 2023. Adapun dari pasar uang, salah satu impaknya dapat dilihat dari investasi surat utang baik pemerintah maupun korporasi. Menurut Sri Mulyani, posisi Indonesia yang naik kelas memperoleh respons yang baik dari investor dan pemegang instrumen obligasi (bondholder). Kondisi tersebut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia.

Dari sisi pembiayaan, naiknya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas dapat menjaga profil, bahkan menurunkan risiko saat penerbitan surat utang. Dengan risiko yang kian turun, imbal hasil yang ditawarkan kepada investor akan lebih kompetitif dan cenderung murah. Dengan kata lain, strategi penggalangan dana melalui penerbitan instrumen surat utang akan lebih leluasa. Presiden Direktur PT Pinnacle Persada Investama Guntur Putra menilai masuknya Indonesia dalam kelompok pendapatan menengah menjadi pertanda positif yang bisa menarik minat investor untuk berinvestasi dalam pasar saham Indonesia. Co-Founder Tumbuh Makna Fenny Tjahyadi menilai dengan meningkatnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan terkendalinya harga barang dan jasa, dia menilai potensi peningkatan disposable income masyarakat, dapat mendorong kemampuan masyarakat selain untuk meningkatkan konsumsi, juga berinvestasi dari sisa dana yang tidak digunakan. Sementara itu, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto menilai hal yang perlu menjadi perhatian dengan kasta anyar Indonesia adalah jebakan kelas menengah (middle income trap).