JAKARTA-Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat menjadi syarat bagi perusahaan untuk  tumbuh berkelanjutan. Hal itu pun menjadi concern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI  yang semakin aktif menerapkan prinsip ESG. Terbukti sepanjang kuartal I tahun 2023 emiten bersandi BBRI ini mencatat pertumbuhan  penyaluran kredit berkelanjutan sebesar 11,1% secara tahunan (yoy) atau mencapai Rp 710,9 triliun. Capaian tersebut menjadikan BRI sebagai market  leader di industri  perbankan dalam  penerapan ESG. Atau capaian BRI tersebut, pengamat perbankan dari Binus University Dody Ariefianto mengatakan, ESG merupakan tren global. Dengan demikian pasar di Indonesia mau tidak mau  akan mengikuti hal tersebut. "Saat ini paradigma bisnis berubah, tidak hanya mencari profitabilitas. Jika perusahaan berkontribusi  terhadap kerusakan lingkungan, polusi, itu reputasi perusahaan akan jatuh," katanya belum lama ini. Oleh karena itu perusahaan seperti BRI aktif menerapkan prinsip ESG. (Yetede)

Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Kantor OJK Cirebon di Jabar menerima 622 pengaduan dan konsultasi dari masyarakat dan sebagian di antaranya terkait dengan pinjaman online atau pinjaman daring ilegal. Bekerja sama dengan berbagai pihak, OJK Cirebon menggiatkan literasi keuangan. Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Cirebon Panny Malangsari, di sela-sela temu media di Kabupaten Kuningan, Jabar, Sabtu (22/7) mengatakan, dari 622 aduan itu, 17 % di antaranya terkait pinjaman daring. Aduan itu datang hampir setiap hari melalui kontak dan media sosial OJK Cirebon. Pertanyaan warga berkisar ciri pinjaman daring ilegal. Saat ini, tercatat 102 pinjaman daring yang legal. Cirinya antara lain, terdaftar di OJK, besaran bunga dan pinjaman transparan, punya layanan pengaduan, dan lembaga serta pengelolanya beralamat yang jelas.

Sebaliknya ciri-ciri pinjaman daring ilegal antara lain tidak memiliki kontak pengaduan,mencuri identitas, dan mengintimidasi penggunanya. ”Jumlah pengaduan (17 %) soal pinjaman daring itu termasuk sedang. Namun, kami tetap memberikan literasi keuangan bagi warga agar tak terjebak pinjol ilegal,” ujarnya. Selain peminjaman daring, pengaduan dan konsultasi yang masuk ke OJK Cirebon juga terkait kredit perbankan umum. Jumlah pengaduan itu diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni 856 laporan. ”Ini menunjukkan warga semakin melek dengan literasi keuangan,” katanya. Di sisi lain, pihaknya juga menggiatkan literasi keuangan untuk mencegah warga terjerat pinjaman daring ilegal dan memberikan pengetahuan tentang keuangan perbankan. ”Sampai  pertengahan tahun ini, sudah ada 41 kegiatan edukasi literasi keuangan di Ciayumajakuning,” ujar Penny. Ciayumajakuning merupakan akronim dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. (Yoga)

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2023 sebesar 10%, mulai berdampak negatif bagi emiten rokok. Di semester I-2023, produksi rokok nasional hanya 139,4 miliar batang. Produksi ini turun 5,76% dibanding 2022 sebanyak 147 miliar batang. Lalu terjadi pergeseran konsumsi rokok di Indonesia. Masyarakat beralih mengonsumsi rokok golongan II yang harganya lebih terjangkau dari golongan I. Maklum, sejak tarif CHT tahun 2023 melejit, emiten rokok mengerek naik harga jual produknya. Analis Bahana Sekuritas, Christine Natasya melihat, terjadi kenaikan harga eceran untuk hampir semua merek rokok, terutama golongan non-tier 1. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan sepakat, dampak kenaikan CHT, beban pokok emiten naik. Ujung-ujungnya, harga jual harus naik. Raka memproyeksi, prospek emiten rokok masih cerah. Raka merekomendasi beli GGRM dengan harga Rp 32.500. Sedang Valdy merekomendasi beli HMSP dengan target Rp 980-Rp 1.030.

Permintaan jasa angkut menjadi penggerak roda bisnis PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA). Emiten transportasi dan logistik ini menyambut peluang tersebut dengan menambah armadanya. Direktur Utama Grahaprima Suksesmandiri, Ronny Senjaya, optimistis atas prospek industri transportasi dan logistik. Perusahaan ini menargetkan pendapatan tahun ini bisa tumbuh 40% dari realisasi di tahun lalu, yang senilai Rp 215,87 miliar. Proyeksi pendapatan GTRA akan didukung ekspansi penambahan armada baru. Tahun ini, GTRA mengalokasikan belanja modal sekitar Rp 36,82 miliar. Secara total, GTRA memiliki lebih dari 1.000 unit truk. GTRA memiliki sejumlah armada yang terdiri dari bebagai tipe. Di antaranya colt diesel engkel (CDE-4 Ban), colt diesel double (CDD-6 Ban), fuso (6 Ban) dan tronton wing box (TWB- 10 Ban). GTRA percaya diri truk miliknya akan menerima banyak order. Ini sejalan dengan perkembangan internet dan teknologi yang melahirkan booming e-commerce. Saat pandemi Covid-19 lalu pun menjadi berkah bagi jasa transportasi ataupun pengiriman barang seperti GTRA. GTRA telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan e-commerce salah satunya Shopee Express. GTRA juga memiliki pelanggan di bidang fast moving consumer goods (FMCG) yang berproduksi dalam volume besar. Direktur Operasional GTRA, Pittoyo Adi Kriswanto menambahkan, perusahaan ini akan mengutamakan kepuasan pelanggan untuk menjadi strategi peningkatan bisnis. GTRA berkomitmen untuk memastikan pengiriman barang dilakukan selalu tepat waktu (on-time).

Proses likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha masih terus bergulir. Meski sudah berjalan cukup lama, perkembangannya tak terlalu signifikan. Tim Likuidasi Wanaartha Life menyebutkan hingga kini pihaknya masih dalam proses pemeriksaan ulang dan verifikasi tagihan para kreditur, baik tagihan pemegang polis, karyawan maupun kreditur lainnya. Hasil pemeriksaan ulang dan verifikasi tagihan para kreditur yang telah dilakukan Tim Likuidasi Wanaartha Life per 21 Mei 2023, tercatat mencapai 12.642 tagihan. Total yang sudah terverifikasi berasal dari 7.814 kreditor. "Tim Likuidasi akan mengeluarkan Daftar Tagihan Kreditur Wanaartha Life setelah proses verifikasi tagihan kreditur selesai dilakukan dan neraca sementara likuidasi disetujui OJK," ujar Ketua Tim Likuidasi Havardy M. Iqbal, Jumat (21/7). Selanjutnya, tim likuidasi telah menunjuk dua Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit masing-masing terhadap audit neraca penutupan dan audit agreed upon procedures (AUP) Validasi Polis. Selanjutnya, setelah laporan audit selesai dan diserahkan kepada OJK, Tim Likuidasi akan segera menyusun Neraca Sementara Likuidasi (NSL).

Ekonomi Amerika Serikat (AS) masih terus tertekan. Malahan, negeri Paman Sam ini diprediksi bisa memasuki resesi di kuartal tiga tahun ini. Salah satu indikasinya adalah indeks perputaran siklus bisnis yang mengalami penurunan 15 bulan berturut-turut pada Juni 2023. Penurunan ini dipengaruhi prospek konsumen yang melemah dan meningkatnya klaim pengangguran, menandai rangkaian penurunan terpanjang di masa resesi. Ini juga terlihat dari Leading Economic Index (LEI) yang dibesut perusahaan think tank The Conference Board. Institusi ini menyebut indeks yang mengantisipasi kegiatan ekonomi di masa depan tersebut turun 0,7% ke 106,1 pada Juni 2023. Realisasi tersebut lebih rendah ketimbang penurunan yang direvisi Mei lalu, yakni sebesar 0,6%. Penurunan tersebut juga lebih dalam daripada ekspektasi rata-rata para ekonom Reuters, yakni penurunan sebesar 0,6%. "Secara keseluruhan, data Juni menunjukkan aktivitas ekonomi akan terus melambat beberapa bulan mendatang," ujar Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager The Conference Board. seperti dilansir Reuters, Jumat (21/7).

Perusahaan pelayaran PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) menargetkan penambahan 11 armada kapal baru tahun ini. Ekspansi armada demi mengejar target kinerja yang lebih baik. Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia mengungkapkan, penambahan armada sejalan dengan rencana ekspansi yang dilakukan perusahaan."Ada 11 kapal baru yang akan bergabung tahun ini. Sejauh ini sudah diterima enam unit, sisa lima unit menyusul di semester II-2023," kata Bani ke KONTAN, Kamis (20/7). Bani menjelaskan, dari 11 unit kapal baru yang direncanakan tersebut, sebanyak enam unit kapal berupa kapal pengangkut peti kemas, dua unit tanker dan tiga unit kapal curah. Adapun, estimasi biaya untuk pengadaan kapal ini mencapai US$ 15 juta hingga US$ 30 juta per unitnya. Dalam catatan sebelumnya, SMDR berencana menambah tujuh sampai sembilan armada kapal peti kemas untuk mengopimalisasi kinerja operasional. Selain kapal peti kemas, SMDR juga berencana menambah kapal tanker pengangkut LPG yang saat ini masih dalam proses. Rencananya, kapal tanker ini akan diterima pada kuartal II-2023 mendatang. Tidak hanya melalui penambahan armada kapal, Bani memastikan langkah ekspansi juga dilakukan dengan menyasar sejumlah proyek pelabuhan di Indonesia. Bani mengungkapkan, pada tahun ini perusahaan menargetkan pendapatan mencapai US$ 800 juta. Menurut dia, sejauh ini kinerja keuangan SMDR menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun, SMDR optimistis melihat prospek bisnis di tahun ini karena ada sejumlah katalis positif yang akan mendukung agenda perseroan. Bani menjelaskan, berdasarkan perkembangan terakhir mengenai kinerja perusahaan di kuartal I 2023, pendapatan SMDR senilai US$ 207,7 juta atau turun 17% yoy dari sebelumnya US$ 250 juta di kuartal I 2022. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada tahun ini antara lain; efisiensi dan produktivitas, serta kontrak pelanggan dan freight rate.

Penghiliran di sektor pertambangan tidak menyurutkan minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini, tecermin dari realisasi penanaman modal asing (PMA) semester I/2023 yang bertumbuh 17,1% Year-on-Year (YoY) menjadi Rp363,3 triliun, ditopang oleh sektor terkait penghiliran. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi PMA semester I/2023 berkontribusi 53,5% dari total realisasi investasi. Kontribusi sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan menjadi yang paling tinggi sebesar US$5,4 miliar atau setara 22,1% dari total PMA. Disusul sektor lain seperti transportasi, gudang, dan telekomunikasi US$3,2 miliar; pertambangan US$2,2 miliar; dan listrik, gas dan air US$1,4 miliar. Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menilai pertumbuhan PMA yang cukup tinggi tersebut sebagai dampak dari upaya penghiliran komoditas utama. Dari segi lokasi, realisasi investasi PMA di Sulawesi Tengah merangsek naik ke posisi kedua senilai US$3,7 miliar (14,9%) per semester I/2023. Adapun, posisi pertama tetap diisi Jawa Barat senilai US$4,5 miliar (18,3%). Tingginya realisasi PMA menunjukkan investor asing masih melihat Indonesia sebagai pasar prospektif di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan inflasi. BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp678,7 triliun sepanjang semester I/2023. Capaian tersebut naik 16,1% secara tahunan dan sudah 48,5% dari target investasi yang dicanangkan sebesar Rp1.400 triliun. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp315,4 triliun, tumbuh 15% atau berkontribusi 46,5% dari total realisasi investasi semester I/2023. Perlambatan terjadi pada investasi PMA yang tumbuh 14,2% menjadi Rp186,3 triliun pada kuartal II/2023, sedikit lebih kecil daripada realisasi kuartal I/2023 yang tumbuh 16,6%. Untuk PMDN, masih terakselerasi 17,6% menjadi Rp163,5 triliun pada kuartal II/2023, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang tumbuh 12,4%. Salah satu sektor yang tetap menjadi andalan atau investasi adalah sektor pertambangan dan sektor hilirisasi lainnya pada semester II/2023. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, imbuhnya, penghiliran perlu diperluas ke komoditas rumput laut, perikanan, dan kayu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengakui investor domestik selalu terkendala pendanaan untuk investasi padat modal seperti investasi logam dasar. Selain itu, ada juga kendala teknologi yang perlu 'dibeli' dari asing sehingga investasi awal membengkak.

Setelah berjalan tidak seperti yang diharapkan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah kembali ingin menegakkan aturan kewajiban penyimpanan Dana Hasil Ekspor (DHE) untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, menambah likuiditas valuta asing, serta menjaga ketahanan ekonomi domestik. Kewajiban penyimpanan DHE ini pada awalnya berangkat dari hasil laporan Bank Indonesia tahun 2010 atas banyaknya dana valas yang diparkir di rekening bank di luar negeri. Bank sentral menyebutkan indikasi tren kenaikan dana berdenomasi dolar Amerika Serikat ini dari warga negara Indonesia yang diparkir di bank-bank mancanegara. Bank sentral menyebutkan kenaikan dana simpanan tersebut terkait erat dengan kinerja ekspor yang meningkat. Paling tidak, sekitar 30% dana hasil ekspor diparkir di luar negeri sehingga likuiditas valas menjadi terbatas dan menimbulkan risiko gejolak nilai tukar rupiah ketika terjadi kenaikan permintaan dolar AS. Akan tetapi, dalam praktiknya DHE yang terparkir di luar negeri masih cukup besar. Banyaknya DHE yang disimpan di luar negeri disebabkan adanya kontrak yang mengikat antara eksportir dan bank devisa. Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan yang tidak lapor DHE belum memberikan efek jera bagi perusahaan. Dalam perkembangannya, BI kembali menekankan perlunya penempatan DHE dari SDA pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, ke dalam sistem keuangan Indonesia dan ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri. Pada 2018 Presiden Joko Widodo lalu mengumpulkan 40 konglomerat di Istana Bogor, khusus membahas ikhwal repatriasi devisa hasil ekspor. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia saat itu, Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Kala itu, Jokowi berdiskusi dengan para eksportir untuk mencari jalan demi membantu penguatan nilai tukar rupiah, memperkecil defisit transaksi berjalan dan menjaga ketahanan ekonomi. Pemerintah berharap dengan aturan ini investasi akan meningkat seiring dengan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik. Melalui beleid ini eksportir diwajibkan untuk memasukkan DHE dalam sistem keuangan nasional. Penempatan DHE dalam rekening khusus ini diharuskan terhadap eksportir yang memiliki nilai paling sedikit US$250.O00 atau ekuivalen.

Ironi angka kemiskinan yang meningkat di wilayah sentra penghasil serta pengolah nikel, seperti Sulawesi dan Maluku, menyisakan pekerjaan rumah besar. Pemerintah menyadari beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memperbaiki strategi hilirisasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Naiknya angka kemiskinan di Sulawesi dan Maluku terekam dalam data Profil Kemiskinan di Indonesia Edisi Maret 2023 yang dirilis BPS awal pekan lalu. Kemiskinan tercatat naik di daerah penghasil dan pengolah nikelterbesar, seperti Sultra, Sulteng, Sulsel, dan Maluku Utara.

Ketimpangan ekonomi juga meningkat di daerah tersebut. Di Sultra, tingkat ketimpangan yang digambarkan lewat rasio gini per Maret 2023 adalah 0,371, naik 0,005 poin dibandingkan rasio gini September 2022 sebesar 0,366. Hal serupa terlihat di Sulsel, dengan rasio gini 0,377, naik dari 0,365. Peningkatan kemiskinan itu kontras dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai daerah-daerah tersebut sejak tahun lalu. Contoh, ekonomi Sulteng pada 2022 tumbuh dua digit sebesar 15,17 % dan pada triwulan I-2023 sebesar 13,18 %. Sementara ekonomi Sultra tumbuh 5,53 % pada 2022 dan 6,48 % pada triwulan I-2023. Demikian pula ekonomi Maluku Utara tumbuh 22,94 % (2022) dan 16,5 % (triwulan I-2023).

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (21/7) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu ditangani pemerintah untuk membuat dampak multiplier dari hilirisasi lebih terasa ke masyarakat setempat. Hilirisasi saat ini, ujarnya, belum cukup inklusif untuk menaikkan taraf hidup warga di sekitar lokasi pertambangan. Selain melalui penciptaan lapangan kerja di sejumlah smelter, pemerintah juga mengupayakan kerja sama inklusif antara perusahaan dan UMKM lokal untuk membentuk rantai pasok yang lebih inklusif. Praktik ini diupayakan melalui pendampingan dari pemerintah meski sejauh ini hasilnya belum optimal. (Yoga)