Selain faktor eksternal, emiten dan investor di pasar modal mencermati situasi politik Tanah Air. Mereka mengamati kontestan dan program calon presiden-wakil presiden RI pada Pemilu 2024. ”Ini memengaruhi penerbitan surat utang tahun ini,” kata Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Niken Indirasih di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Yoga)

Sebulan jelang operasi penuh, akhirnya tarif LRT Jabodebek ditetapkan. Untuk tarif dasar 1 kilometer pertama, ditetapkan Rp 5.000 lalu untuk setiap kilometer berikutnya Rp 700. Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo, Rabu (19/7/2023), mengatakan, besaran tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67/2023 tentang tarif angkutan orang dengan KA api ringan terintegrasi di Jabodebek untuk melayani publik. (Yoga)

Pemerintah maju terus mengawal hilirisasi mineral. Tak sekadar mengharuskan pembangunan smelter, kini pemerintah menetapkan tarif bea keluar atas ekspor konsentrat berdasarkan kemajuan fisik proyek fasilitas pemurnian alias smelter empat komoditas mineral. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut berlaku mulai 17 Juli 2023. Ada empat jenis logam mineral yang besaran tarif bea keluarnya diatur dalam beleid anyar ini yakni tembaga, besi laterit, timbal serta seng. Berdasarkan Pasal 11 PMK tersebut, pemerintah menetapkan besaran tarif bea keluar dari produk hasil pengolahan mineral logam berdasarkan tingkat kemajuan proyek smelter, yakni minimal mencapai 50%. Ada tiga tahap progres proyek smelter yang dikenakan tarif. Pertama, tingkat kemajuan fisik kurang dari 50% sampai kurang dari 70% dari total pembangunan. Tahap kedua, progres lebih dari 70% hingga kurang dari 90% proyek. Adapun tahap ketiga dengan tingkat kemajuan fisik lebih dari 90% hingga 100%. Selain lebih tinggi dari aturan sebelumnya, besaran tarif bea keluar juga beragam. Untuk produk ekspor hasil pengolahan konsentrat tembaga periode 17 Juli hingga 31 Desember 2023, pada smelter tahap pertama dikenakan tarif bea keluar 10%, tahap kedua 7,5% dan tahap ketiga 5%. Di aturan lama, tarif untuk tahap pertama sebesar 5%. Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menilai, aturan ini bakal menambah kantong penerimaan negara. Sebab, produksi dan ekspor akan tetap berjalan meski proses pembangunan smelter belum mencapai 100%.

Pendapatan pra penjualan alias marketing sales PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencapai Rp 1,6 triliun pada semester I-2023. Perolehan tersebut setara 32% dari target SMRA tahun 2023 sebesar Rp 5 triliun. Pencapaian ini terdiri dari penjualan produk rumah 58%, ruko 28%, kaveling 7%, serta apartemen dan komersial 7%. Analis Indo Premier Sekuritas, Michelle Nugroho dalam riset 10 Juli 2023 mengatakan, realisasi marketing sales SMRA pada semester I-2023 turun 30% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perolehan tersebut setara 33% dari perkiraan marketing sales yang ditetapkan Indo Premier Sekuritas sebesar Rp 4,8 triliun. Di tengah terbatasnya peluncuran produk baru pada semester I-2023, marketing sales SMRA sebagian besar didorong recurring income "Produk baru hanya mencapai Rp 468 miliar atau 29% dari marketing sales paruh pertama 2023," tulis dia. Di Serpong, marketing sales SMRA ditopang dari klaster Strozzi, Flamingo dan Heron. Sementara itu, penjualan Bekasi berasal dari penjualan Magenta Residence yang semua unitnya dihargai di kisaran Rp 2 miliar-Rp 8 miliar. Pada semester II tahun 2023, SMRA masih meluncurkan beberapa produk rumah dan komersial. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, peluncuran proyek baru SMRA di separuh kedua akan menjadi katalis utama dari marketing sales di tahun ini. Hingga akhir 2023, target marketing sales SMRA sebesar Rp 5 triliun.

Perusahaan financial technology (fintech) milik badan usaha milik negara (BUMN) menggenjot bisnis. Ini dilakukan baik lewat perluasan segmen bisnis maupun mencari partner strategis. Sebut saja misalnya fintech PT Fintek Karya Nusantara atau Link Aja. Perusahaan yang awalnya memiliki bisnis utama dompet digital ini kini mengalihkan bisnisya ke pinjaman online atau lending. Chief Executive Officer (CEO) LinkAja Yogi Rizkian Bahar mengatakan, langkah nyata fokus Link Aja dalam bisnis lending bisa dilihat dari aksi perusahaannya dalam mengakuisisi perusahaan digital lending, iGrow, pada tahun 2021 silam.  Yogi menerangkan, melalui lini bisnis lending, LinkAja akan meningkatkan kapabilitas untuk mendukung ekosistemnya secara closed-loop, terutama didalam ekosistem BUMN. "Bisnis lending akan menjadi satu bagian dari layanan yang ditawarkan LinkAja. Dengan demikian, kami bisa membentuk infrastruktur layanan keuangan digital yang komprehensif dan inklusif," ujar Yogi, kemarin. Sementara PT Telkom Indonesia Tbk juga tengah mempertimbangkan untuk menjual saham di PT Finnet Indonesia (Finpay). Andri Herawan Sasoko, Vice President Corporate Communication Telkom, menyebutkan, tengah mengkaji opsi terbaik untuk mengembangkan Finnet.

Penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) perbankan terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Ini sejalan pertumbuhan penjualan otomotif. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), outstanding KKB per Mei 2023 tercatat tumbuh sebesar 18% secara tahunan. Capaian ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 16,2% secara tahunan. Laju KKB konsisten meningkat sejak awal tahun. Pada Januari lalu, pertumbuhannya tercatat baru mencapai 14,9%. Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang berhasil terus mencetak pertumbuhan penyaluran KKB. SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso mengungkapkan, KKB bank ini berhasil tumbuh 13,5% secara tahunan pada paruh pertama 2023. Josephus menjelaskan, Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan uang muka 0% untuk KKB sejak tahun 2021 ke segmen berpenghasilan tetap yang memiliki penggajian lewat Bank Mandiri. Untuk menggarap peluang pasar segmen otomotif, Bank Mandiri, melalui dua anak usahanya, yakni Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF), akan mengoptimalkan strategi pemasaran lewat promosi atau pameran skala nasional maupun bersifat regional di Cabang Bank Mandiri. "Perpanjangan loan to value (LTV) 100% turut berdampak signifikan mendorong KKB, terutama jika diberlakukan untuk semua jenis kendaraan, baik yang menggunakan bahan bakar listrik maupun bukan," kata Antonius Prabowo Argo, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, kepada KONTAN, Selasa (18/7). Adapun Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mencatatkan pembiayaan bermotor Rp 270 miliar per April 2023, tumbuh 68,7% secara tahunan. Jumlah kendaraan yang dibiayai bank ini lebih dari 1.600 unit. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna memperkirakan tren pembiayaan kendaraan bermotor BSI masih akan terus berlanjut tumbuh positif. Untuk meningkatkan volume pembiayaan, BSI berstrategi bermitra bersama berbagai pihak, salah satunya dengan Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berhasil mencatat perolehan kontrak baru (NKB) senilai Rp 7,82 triliun hingga Juni 2023. Mayoritas kontrak anyar ini nampaknya masih akan didominasi dari proyek pemerintah yang mencapai 66,24%. SVP Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk Ermy Puspa Yunita mengatakan, sampai saat ini, pemerintah masih percaya dengan menunjuk Waskita untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional. Menurut dia, selain proyek pemerintah, kontribusi proyek baru yang dikantongi perseroan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar 13,62%, proyek swasta sebesar 1,29%, dan dari anak perusahaan sebesar 18,85%. Sementara berdasarkan segmentasi proyek, total NKB tersebut bersumber dari infrastruktur sektor konektivitas sebesar 53,49%, infrastruktur sumber daya air (SDA) 15,70%, gedung 11,80%, engineering procurement construction (EPC) 1,25%, dan anak usaha sebesar 17,76%, Adapun proyek IKN Nusantara yang digarap perseroan diantaranya, proyek jalan tol IKN Ruas 5A, jalan tol Lingkar Sepaku Segmen 4, Gedung Sekretariat Presiden dan Fasilitas Gedung Penunjang, pembangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3.

Setelah dilanda gundah gulana lantaran pemerintah tak kunjung memberikan izin ekspor konsentrat logam, pelaku usaha pertambangan kini bisa menghela napas dengan lega. Pemerintah akhirnya memilih ‘jalan tengah’ dengan membuka pintu ekspor sehingga dunia usaha pertambangan kembali menggeliat, tetapi dengan mengenakan bea keluar yang lebih tinggi sehingga dapat menyokong pendapatan negara. Pembukaan gerbang ekspor itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 39/2022 tentang Penepatan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Memang, dalam beleid yang diundangkan 14 Juli 2023 itu, pelaku usaha dibebani oleh tarif bea keluar yang lebih tinggi dan syarat yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Secara rata-rata, rentang tarif yang berlaku dalam PMK No. 71/2023 itu mencapai 2,5%—10% yang berlaku pada 14 Juli 2023—31 Desember 2023, dan 5%-15% berlaku sejak 1 Januari 2024—31 Mei 2024. Tarif bea keluar itu pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMK No. 39/2022 yang hanya di kisaran 0%—5%. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan ada empat komoditas barang logam yang tercakup dalam beleid itu, yakni konsentrat besi laterite, konsentrat timbal, konsentrat seng, serta konsentrat tembaga. Adapun, pengetatan tarif dan prosedur penahapan pembangunan smelter merupakan respons otoritas fiskal atas masukan dari pihak terkait, termasuk pelaku usaha. Namun, pemerintah berargumen penambahan waktu ekspor atau relaksasi sementara diperlukan dalam rangka memastikan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter milik pemegang izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus (IUP/IUPK) dan menghindari adanya pengurangan tenaga kerja yang cukup besar. VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati, terus berharap pihaknya bisa segera memperoleh izin ekspor, sehingga konsentrat tembaga yang diproduksinya tidak menumpuk di gudang penyimpanan. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan tersebut merupakan solusi jitu yang mampu mendukung misi penghiliran SDA di dalam negeri, mendorong dunia usaha untuk lebih aktif di pasar global, dan membuka keran penerimaan negara lebih lebar.

Pada Juni 2023, harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, mineral dan batu bara menurun secara tajam. Hal ini menandakan segera berakhirnya era windfall atau pesta ‘durian runtuh’ harga komoditas yang sudah dinikmati semenjak pertengahan Juli 2021. Harga komoditas global diperkirakan akan mengalami tren penurunan hingga triwulan II/2023, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya akan menjalar keseluruh indikator ekonomi makro dan postur APBN 2023. Harga rata-rata harga CPO pada semester I/2023 sebesar US$879 per MT lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$1.533 per MT. Di lain sisi, harga batubara acuan (HBA) pada semester I 2023 mencapai US$254,7 per ton, lebih rendah dari rata-rata pada semester II/2022 sebesar US$313,4 per ton. Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi dari minyak bumi. Indonesia diperkirakan akan kembali memasuki fase perlambatan ekonomi. Pengaruhnya langsung terlihat pada angka Pertumbuhan ekonomi nasional semester I/2023 yang hanya mencapai 5,0%—5,2%, pencapaian tersebut sesungguhnya belum terlalu menggembirakan karena tidak terlihat solid dan kokoh. Selaras dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi mulai bergerak turun. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia mencapai 3,5%(YoY) atau 1,2%(YtD), turun dari 5,5% (YoY) pada akhir 2022. Walaupun masih relatif tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kemampuan dan daya beli masyarakat belum terlalu pulih. 

Penurunan angka inflasi sejalan dengan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang berada pada level 6,70%. Sampai dengan pertengahan 2023, volatilitas pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada Februari dan Mei 2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor keuangan global, terutama di emerging market countries. Rata-rata nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau berada diatas target APBN sebesar Rp14.800 per dolar AS. Seiring dengan mulai berakhirnya era bulan madu harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun 2023, memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak diprediksi masih akan melebihi target APBN 2023, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak 2022 yang mencapai angka 58,2% akan sulit untuk tercapai kembali. Bisa dipastikan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan sektor pajak diperkirakan hanya akan mencapai single digit pada akhir 2023. Begitu pula dengan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana diketahui sumber PNBP sebagian besar masih disumbang dari Pendapatan SDA nonmigas khususnya mineral dan batubara (minerba). Penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan optimalisasi hasil reformasi sistim perpajakan dibawah pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak, memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan sumbagan terhadap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) yang realtif rendah dibandingkan negera peers di Kawasan Asean. Gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju, juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat.

Putu Juli Ardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian mengatakan, digitalisasi bisa membawa dampak positif terhadap nilai ekspor, seperti ke Uni Eropa yang saat ini menuntut pelaku usaha mengisi sertifikasi dan verifikasi bahwa produknya tidak berdampak kepada deforestasi. “Melalui digitalisasi, kita bisa melakukan traceability terhadap produk-produk kita untuk bisa menembus pasar ekspor. Kami meyakini industri makanan dan minuman bisa melakukannya dengan baik,” katanya, dikutip Rabu (19/7). Industri makanan dan minuman sendiri merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam penerapan transformasi digital. Langkah strategis ini diyakini bakal menjadikan industri makanan dan minuman nasional memiliki daya saing global. Selama ini industri makanan dan minuman berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu kunci industri makanan dan minuman menghadapi tantangan di masa depan.