PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) segera melakukan merger bisnis antara Indihome dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Penggabungan bisnis broadband dan nirkabel ini sebagai langkah perombakan perusahaan telekomunikasi milik perusahaan pelat merah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirut Telkom Ririek Ardiansyah dalam Telkom Group Investor Day di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/8), saat ditanya oleh oleh analis mengenai rencana aksi korporasi itu. “Saat ini dalam tahap ke sana,” ujarnya. Ririek mengutarakan ada dua hal utama yang diperhatikan perseroan dalam aksi korporasi itu. Pertama, perseroan memilik fundamental bagus sebagai pembayar pajak terbesar dan berkontribusi pembayar dividen terbesar. Oleh sebab itu, tuturnya, penggabungan usaha ini akan mendapatkan nilai modal berganda yang dalam meningkatkan skala bisnis BUMN telekomunikasi itu. Kedua, sambungnya, secara valuasi akan mendorong nilai kapitalisasi di pasar modal. Namun, dia memastikan penggabungan usaha tersebut tidak sekadar melepas aset Indihome ke Telkomsel. Seperti diketahui 35% saham Telkomsel dimiliki oleh Singtel Singapura, sedangkan 65% digenggam Telkom. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan rencana merger ini sebuah upaya menarik untuk lebih menyesuaikan dengan era bisnis broadband yang makin konvergen. “Dalam rencana merger ini, karena Telkomsel dan Indihome masih di bawah satu grup yang sama yaitu Telkom grup, mungkin prosesnya bisa lebih mudah. Ini sudah sejalan dengan tren konvergensi,” katanya.

Publik prihatin dengan temuan di Kamboja. Sekitar 60 WNI menjadi korban human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Secara global, 24,9 juta orang menjadi korban TPPO (ILO, 2017) dan menguntungkan para pelaku 150 miliar USD (ILO, 2014). Perlu perubahan dalam kampanye pencegahan dan penanggulangan TPPO, baik offline maupun online. Pihak Kemenaker, Dinas Sosial, BP2MI, dan otoritas Kemenlu perlu bersinergi agar kampanye lebih masif. Bisa melalui ajang sosialisasi populer seperti festival dan perkumpulan. Platform media daring yang variatif juga dapat menjadi outlet.

Apalagi 30 Juli 2022 adalah peringatan World Day Against Trafficking in Persons dengan tema ”Use and Abuse of Technology”. Peran serta organisasi non-pemerintah seperti Migrant Care, SBMI, dan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabarbumi) perlu diperbesar porsinya. Lebih penting lagi adalah menekan operator media social seperti Facebook, Instagram untuk aktif menapis ketat konten-konten yang terindikasi fraud, menipu, dan memeras. Harus ada narasi tandingan dari otoritas untuk mengalahkan masifnya penipuan di dunia maya agar masyarakat terlindung dari kejahatan yang memakai ruang informasi. (Yoga)

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai efektif untuk menekan korupsi. Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam audiensi dengan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Rabu (10/8) mengatakan, digitalisasi menjadi efektif karena hampir seluruh proses pengadaan dilakukan dengan mekanisme transparan dan akuntabel berbasis sistem. Digitalisasi juga dapat mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap. (Yoga)

Hiruk pikuk transformasi digital yang terjadi di hampir seluruh sektor bisnis di Tanah Air membuat permintaan akan talenta digital semakin tinggi. Kebutuhan yang muncul belum sebanding dengan persediaan sumber daya manusia (SDM) di sektor digital yang tersedia. Industri keuangan jadi salah satu sektor yang punya kebutuhan talenta digital tinggi. Sebab teknologi sudah menjadi bisnis inti pada perbankan, financial technology (fintech) dan perusahaan rintisan (startup). Persaingan berebut SDM yang piawai di sektor teknologi informasi semakin sengit. Sejumlah bank mengaku masih kesulitan mencari talenta digital saat ini.

Selama krisis karena pandemi, menurut CNBC, sejumlah perusahaan membuktikan, berinvestasi dalam teknologi bukanlah biaya, melainkan menjadi pendorong bisnis dan pembeda. Teknologi menjadi faktor pemecah masalah. Kini sejumlah perusahaan malah telah berani tidak menarik kembali dana yang dikucurkan dalam investasi teknologi terlepas dari prospek ekonomi yang tak menentu. Survei CNBC Technology Executive Council mengungkapkan tiga perempat pemimpin teknologi mengharapkan organisasi mereka membelanjakan lebih banyak untuk teknologi pada tahun 2022. Teknologi diyakini  dapat membantu saat resesi, teknologi itu antara lain kecerdasan buatan, robot, dan keamanan siber.

Analisis Vijay Govindarajan dan Anup Srivastava di Harvard Business Review, Juni lalu, mengingatkan bahwa dalam sejarah usai resesi selalu akan diikuti dengan ekonomi baru yang cerah. Usai perang dunia kedua, banyak negara kembali menjadi makmur. Oleh karena itu, penurunan harga saham perusahaan digital saat ini bukan berarti akhir dari revolusi digital. Hampir setiap perusahaan memiliki strategi digital yang terbukti memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasinya senormal mungkin selama pandemi Covid-19.

Mereka menyebutkan, manfaat strategi digital yang dipikirkan dengan matang dan terdokumentasi dengan baik adalah peningkatan visibilitas sumber daya dan manajemen sumber daya yang lebih baik, peningkatan fleksibilitas dan kelincahan organisasi, biaya lebih rendah, manajemen rantai pasokan yang lebih lancar, pengalaman pelanggan yang lebih baik, peningkatan produktivitas, pengembangan produk yang lebih cepat, dan perencanaan SDM yang unggul. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No 11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. ”Akselerasi digital memberi nilai tambah, tetapi juga berisiko adanya serangan siber yang berakibat pada kebocoran atau pencurian data nasabah. Ini yang perlu kita antisipasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (4/8), di Jakarta. (Yoga)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 13,31 triliun pada semester I-2022, tumbuh 6,89% dibanding periode sama tahun lalu Rp 12,45 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan dari Rp 69,48 triliun menjadi Rp 71,98 triliun. Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2022 akan diakui
sebagai pendapatan selama periode- periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 30 Juni 2022, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp 7,37 triliun dan bagian yang lebih dari satu tahun. Sepanjang Januari-Juni 2022, pendapatan TLKM dari bisnis data, internet, dan jasa teknologi informatika tumbuh 4,92% menjadi Rp 41,52 triliun dari semester I-2021 yang sebesar Rp 39,57 triliun. Pertumbuhan pendapatan juga dicatatkan dari bisnis indihome yakni sebanyak 7,39% dari Rp 12,88 triliun menjadi Rp 13,83 triliun. (Yetede)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi pasal Pemblokiran Internet  dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ((UU IT) merupakan alarm bahaya bagi demokrasi. Alih-alih mengoreksi ketentuan yang selama ini mengancam kebebasan berekspresi  dan memperoleh informasi tersebut, Mahkamah Konstitusi justru memutuskan kewenangan tersebut sah dan konstitusional dengan pertimbangan yang sesat logika. Mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tersebut pada Rabu lalu, 27 Oktober 2021. (Yetede)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana menyeret Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke pengadilan. Keputusan pemblokiran terhadap sejumlah penyelenggara  sistem elektronik (PSE), beberapa hari terakhir, dianggap telah merugikan masyarakat. Sedangkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020  tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang menjadi dasar keputusan pemblokiran, sejak awal dinilai sarat  kontroversi. Pengacara publik LBH Jakarta, Chalie Albajili, mengatakan upaya hukum menjadi opsi yang paling  mungkin dilakukan untuk menuntut kerugian masyarakat akibat pemblokiran PSE ini. Kementerian Kominfo telah memblokir sejumlah PSE populer, seperti Steam, Paypal, Dota2, Origin.com, Xandr.com, Counter Strike, Epic Games, dan Yahoo. PSE tersebut bergerak dalam di bidang penyedia layanan game digital, layanan keuangan digital, dan mesin pencarian. Keputusan ini menuai kritik dari para pengguna. Sejak Sabtu lalu, tanda pagar #BlokirKominfo meramaikan media sosial yang dipenuhi kecaman terhadap Kementerian. (Yetede)

”Transaksi pakai dompet daring saja. Cepat dan gampang. Orang jarang pakai tunai”. ”Beli lewat daring saja. Tak perlu ke mana-mana, pesanan sampai rumah”. ”Kalau mau beli sayur atau telur, langsung dari petani, bisa lewat aplikasi”. Sejak tiba di Beijing, ibu kota China, Juni lalu, saran-saran seperti itu sering terdengar. Pesannya, segala urusan zaman sekarang lebih mudah selama ada telepon seluler dengan sinyal internet yang kuat. Di balik hidup serba daring ini, ada industri besar yang bermain teknologi kecerdasan buatan (AI). Jika di AS ada Facebook, Amazon, Apple, dan Google yang menjadi raksasa penguasa teknologi, di China ada Baidu, Alibaba, dan Tencent. Baidu adalah mesin pencari terbesar di China, sementara Alibaba adalah raja e-dagang, dan Tencent adalah bos media sosial dan gim. Mereka menguasai AI.

Berkat teknologi ini, ekonomi digital di kota Beijing naik 4,1 % mencapai 838,13 miliar RMB atau 124 miliar USD pada semester I-2022. Perolehan ini menyumbang 43,3 % PDB kota Beijing. Beijing menggenjot infrastruktur teknologi digital selama bertahun-tahun yang mengarah pada potensi besar konsumsi digital. Akhir Maret 2022, di Beijing terpasang 54.000 menara base transceiver station (BTS). Area perbelanjaan dan tempat wisata sudah tercakup jaringan internet supercepat. Harapannya, pada 2025, Beijing akan menggalang 500 miliar yuan atau 74 miliar USD dari konsumsi informasi. Ini semua berkat ekonomi digital yang merujuk pada transaksi dan layanan internet yang mencakup e-dagang, layanan daring, sistem pembayaran daring, gim, pendapatan iklan, dan signifikansi perusahaan media sosial besar.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) mencatat, ekonomi digital China bernilai lebih dari 6,72 triliun USD pada 2021. Terhitung 39,8 % PDB, ekonomi digital China melesat dan ada di peringkat ke-2 dunia. Pada akhir Mei, China meluncurkan 1,7 juta BTS 5G dengan 50 juta pengguna gigabit dan 420 juta pengguna ponsel 5G. Pada 2021 penjualan ritel daring barang melonjak 12 % mencapai 10 triliun yuan untuk pertama kalinya. Terdapat 151,23 miliar transaksi pembayaran mobile, naik 22,73 % dari tahun sebelumnya. China mempercepat integrasi data besar, komputasi awan, dan AI dengan sektor energi, perawatan medis, transportasi, pendidikan, dan pertanian. Pada 2021 output nilai tambah dari produsen informasi elektronik utama naik 15,7 %. Pendapatan perangkat lunak, layanan teknologi informasi, internet, dan layanan terkait juga tumbuh dua digit. Robin Li, salah satu pendiri dan CEO Baidu, mengatakan, teknologi AI membentuk kembali industri menjadi kekuatan transformatif yang merevolusi pembangunan manusia selama 40 tahun ke depan. (Yoga)