Jakarta tak lagi menjadi magnet yang menarik bagi pendatang. Jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 diperkirakan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Aturan administrasi ketat, kemajuan teknologi, hingga perubahan gaya hidup diduga melatarbelakanginya. Berdasarkan data Disdukcapil Jakarta, jumlah pendatang seusai Lebaran 2025 diperkirakan 10.000-15.000 orang. Jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun 2024 yang sebanyak 16.207 orang dan tahun 2023 sebanyak 25.931 orang. Arini (28), perantau asal Surabaya, Jatim, yang sudah tinggal dua tahun di Jakarta, mengatakan, biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Jika hanya bergaji UMR, mau tidak mau harus berhemat. ”Belum lagi biaya untuk mudik dan lain-lain. Kos layak di Jakarta saja harganya bisa sepertiga dari gaji,” ujar Arini, Minggu (23/3).

Menurut Arini, dengan gaji UMR di kota lain, warga kemungkinan masih bisa menabung. Sementara gaji UMR di Jakarta butuh perhitungan tepat dan gaya hidup yang tidak sembarangan untuk menabung. ”Jika bisa mengulang waktu, mending cari kerja di Surabaya. Tidak ada biaya mudik,” ucapnya. Ika Vandari (26), karyawan di Jakarta, berpendapat, magnet Jakarta untuk mencari pekerjaan kian memudar. Saat ini, banyak orang yang lebih menginginkan kerja jarak jauh atau WFH (work from home). ”Saya juga sebenarnya ingin beralih WFH. Kemajuan teknologi mendorong banyak orang untuk bisa bekerja lebih fleksibel tanpa meninggalkan kota asal,” kata Ika, yang baru tinggal di Jakarta satu tahun.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai, Jakarta  sudah tidak lagi menarik bagi pendatang. Salah satu alasannya, kemajuan teknologi. Dia mencontohkan, masyarakat bisa berjualan daring di lokapasar atau menjadi pengendara ojek daring di daerah asal. ”Ini yang membuat kesempatan kerja di daerah menjadi sama tanpa harus ke Jakarta,” katanya. ”Daya tarik Jakarta bagi kaum urbanis baru itu sudah tidak menarik seperti dulu lagi. Kota-kota, seperti Bekasi dan Tangerang, itu tumbuh sebagai kota tujuan pendatang baru dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan Jakarta,” ujar Yayat. (Yoga)

Aset propeti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris, Perancis, terancam disita perusahaan satelit swasta Navayo International AG, salah satu operator satelit yang pernah menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Hal ini terjadi karena pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban sesuai putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang merupakan buntut dari persoalan korupsi pada penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen akan membayar kewajiban itu karena putusan arbitrase bersifat final. Namun, karena ada temuan kecurangan (fraud), pemerintah juga mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana.

Ancaman balik itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/3). Yusril menjelaskan, lima rumah pejabat diplomatik KBRI Paris terancam disita oleh juru sita yang ditunjuk Navayo pada 2024. Pada 29 Juli 2024, juru sita memasuki tanpa izin rumah dinas yang didiami Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Paris. ”Proses penyitaan berlanjut pada 20 Agustus 2024 di mana juru sita mendatangi secara paksa aset KBRI Paris hingga mengakibatkan kerusakan pada kunci pintu-pintu apartemen,” ucapnya.

Navayo merupakan salah satu operator satelit yang menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Presiden Joko Widodo, saat itu, menugasi Kemenhan mengisi slot 123 BT. Akan tetapi, penyewaan satelit terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya untuk sewa satelit dengan Avanti dan Navayo. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, dari penyewaan satelit ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 453 miliar. Dalam perkara ini, empat orang telah diadili, salah satunya bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. Terkait sewa satelit itu, pada 2021, Pemerintah RI menerima tagihan 21 juta USD dari Navayo berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Terkait dengan putusan arbitrase Singapura itu, muncul ancaman penyitaan aset KBRI di Paris.

Kemenhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan satelit diwajibkan membayar 24,15 juta USD atau Rp 397 miliar. Yusril menegaskan, meski permohonan penyitaan sudah dikabulkan Pengadilan Perancis, Pemerintah RI akan melakukan perlawanan untuk menghambat eksekusi. ”Saya pada 28 Maret ini akan menghadiri konferensi atau pertemuan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Paris dan juga sekaligus akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Perancis,” ujarnya. BPKP pun sudah mengeluarkan audit bahwa Navayo melakukan wanprestasi karena tak memenuhi kewajibannya. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang dilakukan Navayo hanya Rp 1,9 miliar. Nilai ini disebut sangat jauh dari nilai kontrak yang ditandatangani dengan Kemenhan. (Yoga)

Kendati data ekonomi makro masih menunjukkan tren positif, sejumlah ekonom meminta pemerintah lebih jeli dalam melihat realitas di lapangan, utamanya soal ketahanan ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Survei kinerja UMKM dan rasio gini menjaditolok ukur yang perlu diwaspadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data ekonomi makro dan data mikro yang memotret perilaku konsumen untuk memastikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Secara agregat, data makro sebagian besar masih baik karena kelompok ekonomi kelas atas sedang mendominasi kinerja yang baik.

”Jadi, kita juga harus cukup kritis melihat keterkaitan antara data makro dan mikro. Data mikro menggambarkan realitas di lapangan. Perlu dilengkapi dengan data komprehensif dari berbagai survei dan pengecekan langsung lapangan untuk kesimpulan yang lebih solid,” ujar Telisa, Rabu (19/3). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3) malam, menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial relatif baik. Hal itu sejalan pertumbuhan ekonomi 5,03 % pada 2024. Data ini mendukung catatan tingkat inflasi inti pada Februari 2025 positif di angka 2,48 %. Inflasi inti di level positif menjadi indikator masih baiknya daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang sekunder atau tersier.

Kendati demikian, menurut Telisa, untuk membuktikan struktur fundamental ekonomi RI saat ini tetap kuat, perlu dipastikan adanya keseimbangan ketahanan ekonomi, yaitu antara kelompok ekonomi kelas atas, menengah, dan bawah. Alasannya, dalam sejarah krisis keuangan, stabilitas data ekonomi makro tidak cukup karena sifat dari efek domino atau contagion dan self-fulfilling panics atau krisis akibat ekspektasi pesimis investor bisa datang dengan cepat dan mengikis fundamental makro sedikit demi sedikit. ”Terlebih lagi, kita perlu memastikan bahwa fundamental itu seimbang dari sisi kekuatan dan daya tahan antara kelompok atas, menengah, dan bawah tersebut,” ujarnya. (Yoga)

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)

Bagi sebagian orang, jika sudah menggunakan Adidas, mereka enggan beralih ke Nike, begitu pula sebaliknya. Salah satunya Fildaz Raeditya (33) yang selama 10 tahun setia menggunakan produk Adidas tanpa pernah membeli merek lain. Dari berbagai produk yang pernah ia coba sebelumnya, Adidas menjadi pilihan yang paling nyaman di kakinya, sesuai dengan selera, dan memberikan rasa percaya diri yang lebih. ”Durability (daya tahan) Adidas luar biasa. Total ada delapan pasang sepatu yang saya miliki. Dari yang termurah, Rp 300.000 untuk model Superstar, hingga yang termahal Rp 3 juta, yaitu Microacer, favorit saya. Yang paling sering dipakai Adizero SL,” ujarnya, Selasa (18/3).

Menurut Didit, kesetiaannya pada Adidas didasarkan pada konsep klasik yang ditawarkan merek tersebut. Selain itu, beberapa seri Adidas juga menghadirkan sentuhan futuristik, bahkan menggabungkan kedua konsep itu dalam satu desain. Yavi Diamanta. Hingga usia 30 tahun, tetap setia pada Nike dan tak pernah beralih ke merek lain. ”Nike punya kampanye yang luar biasa. Bold, well-crafted, dan erat dengan dunia atlet. Gue suka banget atlet-atlet Nike. Cerita bagaimana Nike bisa merekrut Michael Jordan, misalnya, itu gila banget. Belum lagi deretan sepatu ikonik Nike yang sudah menjadi bagian dari kultur,” ujar Yavi. Menurut dia, model Air Jordan 1 adalah sepatu yang tak lekang oleh waktu.

Dua koleksi lainnya yang menjadi favoritnya adalah Nike Blazer Mid 77 dan Jordan 1 Purple Court. Dari kecil dia memang suka dan merasa paling cocok dengan Nike, dan tidak tertarik membeli merek lain. Persaingan merebut hati konsumen tak hanya terlihat dari cerita Yavi dan Didit. Dua jenama, Nike dan Adidas, juga bersaing ketat berdasarkan sejumlah data. Mengutip laporan Brand Finance, di sektor aparel atau fashion, kedua merek ini masuk 10 besar merek dengan nilai tertinggi di dunia pada 2024. Nike, mencatat nilai merek sebesar 29,873 miliar USD, menempati peringkat kedua. Posisi Nike digeser Louis Vuitton dari Perancis yang kini berada di peringkat pertama dengan nilai pasar 32,235 miliar USD.  

Pada 2024, Adidas berada di peringkat kedelapan dengan nilai pasar 14,448 miliar USD. Dengan kekuatan branding-nya yang solid, kedua jenama ini juga mencatat pendapatan besar. Berdasarkan data Statista yang dipublikasikan pada 14 Januari 2025, pendapatan Adidas mencapai 23,683 miliar euro pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya di 21,427 miliar euro. Nike mencatat pendapatan 47,78 miliar euro pada 2024, naik dari 42,65 miliar euro pada 2023. Pendapatan besar yang diraih Nike dan Adidas juga didukung oleh luasnya jaringan toko ritel serta jumlah pekerja yang tersebar di seluruh dunia. (Yoga)

Rumah berlantai dua di kampung padat penduduk di Cikarang Barat, Bekasi, Jabar, ramai dipenuhi puluhan pemuda, suatu siang akhir Februari lalu. Para pemuda itu rupanya baru menyelesaikan tugas dari sang pemilik rumah, yakni berunjuk rasa di depan areal perusahaan di kawasan industri di Cikarang Barat. Tugas yang mereka jalankan sepertinya akan sukses. Perusahaan yang mereka geruduk melalui unjuk rasa akhirnya melunak. ”Demonya tadi enggak lama. Hanya lima menit, perusahaan mau audiensi. Sepertinya akan ada kesepakatan untuk tanda tangan kontrak kerja sama,” kata salah satu pemuda di bawah Aliansi Pemuda Bangun Desa (APBD). Keberadaan mereka di teras rumah itu membuka tabir aktor di balik huru-hara yang kerap terjadi di kawasan industri, yaitu sang bohir limbah (dari bahasa Belanda, bouwheer).

Bohir ini punya kepentingan menguasai limbah dari perusahaan yang baru saja didemonstrasi. Limbah ekonomis yang ingin dikuasai itu berupa potongan-potongan besi sisa produksi perusahaan. Bisnis limbah terlihat sepele. Bohir hanya perlu punya cukup modal. Setelah itu ia harus mampu meyakinkan perusahaan agar bersedia dibeli sisa produksi industrinya (limbah) yang akan diangkut dan dijual ke tempat peleburan limbah. Walaupun tampak sederhana, nilai keuntungannya fantastis. Misalnya, bohir limbah membeli sisa produksi perusahaan berupa potongan aluminium seharga Rp 12.500 per kg, aluminium itu dijual lagi ke tempat peleburan dengan harga Rp 25.000 per kg. Bayangkan, berapa keuntungan yang didapat jika menguasai limbah perusahaan yang mencapai ratusan ton per bulan?

Kondisi ini membuat mereka tak mau tahu meski perusahaan sudah mengikat kontrak kerja sama secara profesional dengan perusahaan pengolah limbah lain. Rendy Swendi, pemilik perusahaan pengelola limbah PT Risky Citra Sejati, mengaku sudah empat tahun menggeluti bisnis limbah. Ia adalah sosok di balik hadirnya puluhan pemuda di rumahnya hari itu. Rendy siang itu didampingiRanio Abadillah. Ia sempat membantu Rendy berdialog dengan perusahaan yang sebelumnya digeruduk massa suruhan. Ranio bukan orang sembarangan. Ia anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019.

Rendy beranggapan, walau telah bertahun-tahun industri berdiri di kampungnya, warga sekitar tidak kebagian manfaat apa pun. ”Perusahaan yang kami demo tadi limbahnya dikelola sendiri. Perusahaan jual sendiri ke tempat peleburan. Ini, enggak boleh,” kata Rendy, Senin (24/2). Ranio menjelaskan, unjuk rasa yang mereka lakukan bagian dari ikhtiar mendapat kesempatan kerja sama dengan perusahaan. Dengan cara main seperti itu, urusan berebut limbah alias sampah dari industri berpotensi penuh drama. Konsekuensinya, pihak perusahaan harus siap menelan pil pahit setiap menghadapi tekanan ormas pesanan bohir-bohir limbah. (Yoga)

Ada duri dalam daging di dunia investasi di Indonesia. Pelaku usaha terpaksa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi dan perizinan yang lamban, pungutan liar alias pungli, hingga pemerasan serta perilaku premanisme dari berbagai aktor. Mereka berakrobat menghadapi persoalan tersebut sendirian. Mulai dari usaha kecil sampai investor besar, termasuk penanaman modal asing (PMA), kerap menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu ada. ST, pemilik perusahaan manufaktur di Pulau Jawa, bercerita bagaimana oknum anggota legislatif daerah mencoba mengintimidasi perusahaannya. Rombongan anggota legislatif itu suatu hari tiba-tiba mendatangi pabriknya.

Mereka mengaku ada pengaduan warga soal limbah dari pabriknya. ”Pertanyaan ketua rombongannya, ’Ini perusahaan asing, ya?’ Saya bilang, ini perusahaan saya, orang Indonesia. Dia bilang, ’Kamu, kan, cuma dipakai nama saja.’ Marah saya, gebrak meja. Memangnya kalau punya asing, Bapak boleh peras?” tutur ST. ST ”unjuk kekuatan” dengan menyebut kenalannya petinggi partai yang separtai dengan sebagian rombongan anggota legislatif tersebut. Rombongan legislatif pun melunak. ST percaya diri menunjukkan aktivitas di area pabriknya sesuai aturan. WA, pimimpinan PMA di Jabar, mengaku banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pungli yang dilakukan di tingkat masyarakat bawah hingga birokrat.

Dana rutin yang disiapkan mencapai 20 % dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jabar, mengeluhkan tidak adanya kepastian hukum membuat munculnya biaya tidak terprediksi. Ada oknum-oknum tertentu yang harus dibayar. Misalnya, saat perusahaan digeruduk kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar diamankan. Padahal, belum tentu terjamin keamanannya. AP, manajer PMA di Jabar, pernah didemo perusahaannya oleh ormas dan dimintai sejumlah uang oleh oknum aparat.

”Kita butuh investasi yang sehat, yang aman,” kata AP. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga dalam memperlakukan investor. Di Thailand, investor diperlakukan istimewa. Yang terbaru adalah penyederhanaan prosedur visa untuk memfasilitasi kegiatan investasi di Thailand. Negara-negara tetangga itu belakangan mampu menarik investasi besar dari sejumlah perusahaan teknologi dunia.Pada tahun 2024, Google dikabarkan akan membangun pusat data di Thailand. Apple juga menggelontorkan investasi 15 miliar USD di Vietnam, karena negara-negara itu memberikan beragam insentif untuk kemudahan usaha. (Yoga)

Setelah menuai kritik, Presiden Prabowo memutuskan mempercepat pengangkatan calon ASN atau CASN. Calon PNS atau CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK selambatnya Oktober 2025. Semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda diminta menindaklanjuti keputusan dengan menyusun perencanaan pengangkatan bagi para CASN tersebut. Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN ini disampaikan Mentsetneg, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (17/3). Pengangkatan CASN tersebut sebelumnya menuai polemik setelah ada keputusan penundaan seusai rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (5/3).

Kala itu, Menpan dan RB, Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS sudah dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Peserta PPPK tahap satu dijadwalkan diangkat Februari 2025 dan tahap dua pada Juli 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo telah memutuskan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk CPNS, pengangkatan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Berdasarkan data Kemenpan dan RB,total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat. (Yoga)

Pemerintah Arab Saudi menawarkan kesempatan kerja bagi 600.000 pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia menerima tawaran Pemerintah Arab Saudi tersebut. Presiden Prabowo memberi persetujuan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3) untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi (Kompas.id, 14/3/2025). Moratorium TKI tersebut tertuang dalam Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Kepmenaker yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri pada 26 Mei 2015 tersebut dilator belakangi banyaknya masalah pekerja, termasuk penyiksaan pekerja, di sejumlah negara Timur Tengah.

Dari 600.000kesempatankerja yang ditawarkan Arab Saudi, sebanyak 400.000 lowongan masih untuk pekerja informal. Namun, 200.000 lowongan pekerja formal sisanya mesti ditangkap secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Kualitas pekerja diharapkan makin meningkat di sektor formal, di samping pekerja informal yang kebanyakan adalah pekerja rumah tangga. Kementerian P2MI harus terlebih dulu menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI. Persiapan kompetensi para PMI dinilai penting agar Indonesia bisa mengirim tenaga kerja sekaligus mendapatkan devisa secara optimal. Di samping itu, kita berharap evaluasi mendalam atas upaya pelindungan PMI sejak moratorium diterapkan 10 tahun lalu juga perlu dilakukan, terlebih sejak berlakunya UU Pelindungan PMI, terutama evaluasi pelindungan pekerja di Arab Saudi selama moratorium, termasuk pelindungan dari aspek hukum dan HAM. (Yoga)