Teknologi
( 1200 )Sekolah Swasta Gratis di Jakarta dikebut Pansus
Nasib program sekolah swasta
gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus
Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan
sebelum tahun ajaran 2025/2026, pembahasan dan pengesahannya dikebut agar uji
coba awal di 40 sekolah terwujud. Pansus Penyelenggaraan Pendidikan disahkan
dalam rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu (12/3) siang. Pansus akan membahas
revisi Perda Provinsi Daerah Khusus Jakarta No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
sebagai landasan sekolah gratis. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah
memastikan program sekolah gratis diterapkan bertahap mulai 2025.
Penerapannya menyesuaikan kondisi
keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan. ”Gubernur (Jakarta)
sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di
wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan
kekurangan sekolah negeri,” kata Ima. Program sekolah swasta gratis masuk dalam
40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub
Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ima menyebutkan, program sekolah swasta
gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov Jakarta ataupun Dinas
Pendidikan Jakarta. Tahap selanjutnya, dinas akan menentukan lokasi sekolah
gratis. (Yoga)
Skema Penyaluran Bansos BLT BBM 2025 dan Cara Mengeceknya
Bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM) adalah bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Program tersebut menjadi langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang berbasis pada komoditas agar menjadi lebih terarah. Nominal BLT BBM 2025 sebesar Rp 300.000. Pencairannya akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Manfaat BLT BBM bisa juga diambil di kantor pos terdekat. Pemeriksaan status penerima bansos dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Langkah-langkah untuk memantau status penerima bansos BLT BBM: 1. Via Situs Cek Bansos. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Tentukan wilayah penerima manfaat yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Isi nama lengkap bansos sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masukkan kombinasi huruf dan angka acak yang muncul di layar. Klik tombol Cari Data. Setelah itu, basis data akan menampilkan nama penerima, usia, jenis bansos yang diterima, hingga periode pencairan. 2. Via Aplikasi Cek Bansos. Pasang aplikasi Cek Bansos yang hanya tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store.
Tekan Buat Akun Baru. Isi nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap dan alamat sesuai e-KTP, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif. Buat kata sandi. Unggah foto e-KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang e-KTP. Ketuk Buat Akun Baru. Tunggu proses verifikasi dan validasi data. Pengguna akan menerima nama akun (username) yang dikirimkan ke alamat surel yang telah didaftarkan, agar bisa mengakses aplikasi Cek Bansos. Setelah itu, masukkan username dan kata sandi pada aplikasi Cek Bansos. Tekan opsi pencarian, lalu ketikkan data penerima manfaat. Kemudian, basis data akan menampilkan informasi terkait penerima, periode penyaluran, dan jenis bansos.
Skema Penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem government financial technology (GFT) guna memastikan bantuan sampai ke tangan penerima yang tepat. Sistem itu dibekali dengan fitur kode QR atau kode bar untuk memantau penggunaan dana. Dalam skema baru BLT BBM, setiap penerima bantuan diwajibkan mempunyai rekening bank aktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transfer dana dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, manfaat bansos hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti sembako sesuai dengan tujuan program. (Yetede)
Kehadiran AI
58 negara telah menandatangani komitmen untuk mengembangkan kecerdasan artifisial (AI) secara terbuka, inklusif, dan etis dalam AI Action Summit yang dihelat pada Februari 2025, ada perbedaan pendapat antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang memilih kebijakan regulasi AI yang lebih fleksibel untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia, China, Prancis, India, dan Uni Eropa menyerukan penguatan tata kelola global AI dengan regulasi ketat untuk menjamin aksesibilitas dan keamanan teknologi.
Di tengah kompleksitas geopolitik AI ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kebijakan sovereign AI yang tidak hanya melindungi keamanan dan kedaulatan data, tetapi juga mendukung daya saing ekonomi negara melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI yang relevan dengan konteks lokal. Inisiatif seperti kolaborasi Indosat dengan NVIDIA untuk mengembangkan platform model bahasa Indonesia dan bahasa lokal lainnya menunjukkan langkah nyata dalam mengembangkan AI lokal yang berpotensi untuk diekspor ke pasar internasional.
Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada pengelolaan data yang tepat, dengan dukungan kebijakan yang memastikan infrastruktur AI beroperasi di dalam negeri, guna mendukung penguatan ekonomi dan daya saing Indonesia dalam percaturan global AI.
Industri Film Siap Panen di Musim Lebaran
Daerah Proaktif, Pusat Harus Adaptif
Sinkronisasi
kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi
tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering
kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah
dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan
ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi
kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih,
hingga kepentingan politik yang berbeda.
Terkait
perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi
kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan
yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera
dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap
perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program
prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan
masalah baru yang merugikan masyarakat. Untuk
itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat
harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)
Operator Seluler Bekerja Ekstra Hadapi Lonjakan Trafik Lebaran
Teknisi operator telekomunikasi di Indonesia, seperti PT XL Axiata Tbk. dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), diperkirakan akan semakin sibuk menghadapi lonjakan lalu lintas data yang terjadi selama periode Ramadan dan Lebaran tahun ini. Di tengah prediksi peningkatan trafik data hingga 15%-20%, operator telekomunikasi melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas jaringan, termasuk menambah kapasitas base transceiver station (BTS) dan memperluas jaringan 5G.
I Gede Darmayusa, Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, mengatakan bahwa lonjakan trafik ini merupakan tantangan sekaligus berkah, mengingat Ramadan dan Lebaran merupakan momentum penting bagi bisnis telekomunikasi. Sementara itu, Juanita Erawati dari Telkomsel menekankan pentingnya penggunaan teknologi berbasis AI dan pengembangan jaringan 5G untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan di titik-titik keramaian.
Zulfadly Syam dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menyebutkan bahwa meskipun ada peningkatan penggunaan internet, terutama untuk sektor bisnis dan perumahan, masyarakat lebih memilih untuk beralih ke paket internet unlimited yang menawarkan fleksibilitas tanpa khawatir kuota terbatas.
2 Juta NIK KTP Tak Aktif Masih Terima Saldo Dana Bansos dari Pemerintah
Seperti Tak Punya Agama Para Koruptor
Gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut santri sebagai polisi untuk mencegah korupsi menjadi salah satu topik percakapan dalam Forum Regional Jaringan Antikorupsi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, pada 17-18 Februari 2025. Ide Listyo memantik pertanyaan, apakah iman yang diasumsikan kuat dengan mempelajari agama bisa mencegah korupsi?
Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi hari pertama, menunjukkan bukti bahwa banyak kasus korupsi justru berkedok religiositas. Ia mencontohkan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, korupsi pembangunan gereja, korupsi pembangunan masjid, hingga korupsi proyek pengadaan makam.
Pada 2016-2020, menurut Laode, dari 2.227 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 49,1 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyaknya korupsi di sektor ini terkait dengan besarnya anggaran publik yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada 2022, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengadaan sebanyak Rp 1.214,1 triliun atau 52,1 persen belanja pemerintah. (yetede)
Bersaing di Tengah Persaingan Ketat, Siapa Bertahan?
Dampak AI & 5G Berpengaruh Terhadap Transformasi Digital RI
Digitalisasi didorong oleh kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih baik, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah proaktif dalam merangkul digitalisasi dengan menerapkan teknologi 5G untuk meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transformasi digital, terutama di sektor publik. Salah satu langkah penting adalah penerapan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang bertujuan untuk mengembangkan AI dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi global, seperti Microsoft dan AWS, untuk memperluas infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, termasuk investasi dalam data center yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan hingga 2029. Kehadiran AI dalam jaringan 5G di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kualitas pengalaman pengguna, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin industri digital di Asia Tenggara. Integrasi AI dengan teknologi 5G juga memungkinkan otomasi dalam manajemen jaringan, mengoptimalkan kinerja, dan memberikan layanan yang lebih dipersonalisasi.
Dengan perkembangan ini, Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan teknologi saat ini dan mempersiapkan diri menghadapi tren masa depan dalam perilaku konsumen dan pemanfaatan teknologi.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









