Fauzan (38) pengemudi ojek daring di Jaksel, tidak percaya dirinya tak memperoleh bonus hari raya atau BHR. Dari 22 hingga 24 Maret 2025 atau periode platform transportasi daring menjanjikan distribusi BHR, dia berkali-kali cek saldo dompet elektroniknya, namun, hasilnya nihil. Tidak ada penambahan saldo yang khusus terkait BHR. Hanya ada pemasukan dari mengantar penumpang. Fauzan mengaku tidak tahu alasan yang menyebabkan dirinya tak mendapatkan BHR. Dia selalu rajin bekerja dan tidak pernah melanggar kode etik platform. ”Saya sangat berharap bisa memperoleh BHR. Saat Presiden Prabowo mengumumkan pengemudi mendapat BHR sampai Rp 1 juta, saya senang sekali,” ucapnya. Fauzan jadi lebih giat bekerja. Bahkan, dia bekerja dari pagi hingga sore, hampir setiap hari. Sejak 24 Maret 2025 sampai sekarang, ia banyak mendapat pesanan jasa kirim bingkisan Lebaran.

Sedang Ahmad (40) pengemudi ojek online (ojol) atau ojek daring asal Serpong, Tangsel, Banten, mendapat BHR senilai Rp 850.000. Dia mengetahui bahwa tidak semua mitra pengemudi ojek daring mendapatkan BHR. Dia meyakini, itu bagian dari jatah rezeki yang masih bisa ia terima. Ahmad mengklaim selalu menjaga performa sebagai mitra pengemudi dan mengikuti kode etik yang diharuskan platform. Selama setahun terakhir, Ahmad yang sudah memiliki dua anak ini selalu mulai bekerja pada pukul 10.00 WIB dan pulang pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB. Setiap hari, Ahmad memperoleh penghasilan antara Rp 100.000 dan Rp 200.000. Pada Ramadhan 2025, dia merasakan sedikit peningkatan. Meski nominal penghasilan sehari-hari selama Ramadhan ditambah BHR tidak terlalu besar, dia tetap bersyukur.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan, pemberian BHR di Grab mengacu pada imbauan Presiden, 10 Maret 2025 di Istana Negara, Jakarta. Intinya, BHR diberikan atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab. ”Kami mempertimbangkan berbagai faktor. Selain keaktifan mitra pengemudi, kami mencermati pula kemampuan finansial perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025) malam. Untuk Mitra Jawara Teladan paling aktif sejauh ini, menurut dia, telah memperoleh nominal BHR tertinggi, yaitu Rp 1,6 juta untuk mitra pengemudi roda empat dan Rp 850.000 untuk mitra pengemudi roda dua. (Yoga)

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

Satgas Pangan Polri telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat, pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran 2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.

”Terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)

Jakarta tak lagi menjadi magnet yang menarik bagi pendatang. Jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 diperkirakan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Aturan administrasi ketat, kemajuan teknologi, hingga perubahan gaya hidup diduga melatarbelakanginya. Berdasarkan data Disdukcapil Jakarta, jumlah pendatang seusai Lebaran 2025 diperkirakan 10.000-15.000 orang. Jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun 2024 yang sebanyak 16.207 orang dan tahun 2023 sebanyak 25.931 orang. Arini (28), perantau asal Surabaya, Jatim, yang sudah tinggal dua tahun di Jakarta, mengatakan, biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Jika hanya bergaji UMR, mau tidak mau harus berhemat. ”Belum lagi biaya untuk mudik dan lain-lain. Kos layak di Jakarta saja harganya bisa sepertiga dari gaji,” ujar Arini, Minggu (23/3).

Menurut Arini, dengan gaji UMR di kota lain, warga kemungkinan masih bisa menabung. Sementara gaji UMR di Jakarta butuh perhitungan tepat dan gaya hidup yang tidak sembarangan untuk menabung. ”Jika bisa mengulang waktu, mending cari kerja di Surabaya. Tidak ada biaya mudik,” ucapnya. Ika Vandari (26), karyawan di Jakarta, berpendapat, magnet Jakarta untuk mencari pekerjaan kian memudar. Saat ini, banyak orang yang lebih menginginkan kerja jarak jauh atau WFH (work from home). ”Saya juga sebenarnya ingin beralih WFH. Kemajuan teknologi mendorong banyak orang untuk bisa bekerja lebih fleksibel tanpa meninggalkan kota asal,” kata Ika, yang baru tinggal di Jakarta satu tahun.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai, Jakarta  sudah tidak lagi menarik bagi pendatang. Salah satu alasannya, kemajuan teknologi. Dia mencontohkan, masyarakat bisa berjualan daring di lokapasar atau menjadi pengendara ojek daring di daerah asal. ”Ini yang membuat kesempatan kerja di daerah menjadi sama tanpa harus ke Jakarta,” katanya. ”Daya tarik Jakarta bagi kaum urbanis baru itu sudah tidak menarik seperti dulu lagi. Kota-kota, seperti Bekasi dan Tangerang, itu tumbuh sebagai kota tujuan pendatang baru dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan Jakarta,” ujar Yayat. (Yoga)

Aset propeti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris, Perancis, terancam disita perusahaan satelit swasta Navayo International AG, salah satu operator satelit yang pernah menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Hal ini terjadi karena pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban sesuai putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang merupakan buntut dari persoalan korupsi pada penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen akan membayar kewajiban itu karena putusan arbitrase bersifat final. Namun, karena ada temuan kecurangan (fraud), pemerintah juga mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana.

Ancaman balik itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/3). Yusril menjelaskan, lima rumah pejabat diplomatik KBRI Paris terancam disita oleh juru sita yang ditunjuk Navayo pada 2024. Pada 29 Juli 2024, juru sita memasuki tanpa izin rumah dinas yang didiami Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Paris. ”Proses penyitaan berlanjut pada 20 Agustus 2024 di mana juru sita mendatangi secara paksa aset KBRI Paris hingga mengakibatkan kerusakan pada kunci pintu-pintu apartemen,” ucapnya.

Navayo merupakan salah satu operator satelit yang menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Presiden Joko Widodo, saat itu, menugasi Kemenhan mengisi slot 123 BT. Akan tetapi, penyewaan satelit terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya untuk sewa satelit dengan Avanti dan Navayo. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, dari penyewaan satelit ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 453 miliar. Dalam perkara ini, empat orang telah diadili, salah satunya bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. Terkait sewa satelit itu, pada 2021, Pemerintah RI menerima tagihan 21 juta USD dari Navayo berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Terkait dengan putusan arbitrase Singapura itu, muncul ancaman penyitaan aset KBRI di Paris.

Kemenhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan satelit diwajibkan membayar 24,15 juta USD atau Rp 397 miliar. Yusril menegaskan, meski permohonan penyitaan sudah dikabulkan Pengadilan Perancis, Pemerintah RI akan melakukan perlawanan untuk menghambat eksekusi. ”Saya pada 28 Maret ini akan menghadiri konferensi atau pertemuan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Paris dan juga sekaligus akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Perancis,” ujarnya. BPKP pun sudah mengeluarkan audit bahwa Navayo melakukan wanprestasi karena tak memenuhi kewajibannya. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang dilakukan Navayo hanya Rp 1,9 miliar. Nilai ini disebut sangat jauh dari nilai kontrak yang ditandatangani dengan Kemenhan. (Yoga)