Sektor informasi dan komunikasi (Infokom) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencatat pertumbuhan sebesar 7,57% sepanjang 2024. Pertumbuhan ini dipicu peningkatan aktivitas telekomunikasi, terutama, peningkatan  trafik data (komunikasi data), serta peningkatan transaksi elektronik. BPS melaporkan, meski terjadi pertumbuhan pada 2024, namun pertumbuhannya stagnan bahkan turun tipis sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 7,59%. Walau melemah tipis dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan sektor TIK sepanjang 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%, turun 0.26% dibandingan tahun sebelumnnya  5,31%. Sementara itu, dibandingkan dengan sektor-sektor strategis lainnya, pertumbuhan TIK menempati peringkat kedua setelah tarnsportasi dan pergudangan yang menempati peringkat pertama, tumbuh 8,69%. Dengan pertumbuhannya tersebut, sektor TIK pun menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan nasional pada peringkat keempat dengan kontribusi sumber pertumbuhan 0,50% dari lima kontributor utama. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

China telah membuat kapal induk. China telah pergi ke ruang angkasa. Mereka sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mimpi mereka masih panjang, membuat pulau dengan mudah dan melanjutkan eksplorasi ke ruang angkasa. Saat wartawan dari berbagai negara, mengunjungi Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd (TZCO) di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China, baru diketahui, sejarah panjang inovasi mereka yang bukan sulap dan bukan sihir. Pendiri mereka sejak awal paham untuk memajukan China dan juga tampil di dunia, yaitu salah satunya dengan membangun industri alat berat. TZCO didirikan pada 1950 sebagai industri alat berat paling awal di China dan berkembang hingga merupakan bagian dari 100 perusahaan pilot untuk mengembangkan korporasi modern pada 1995. Dalam perjalanan selanjutnya mereka merger dengan perusahaan lain, yaitu Yuci Hydraulic Group Co Ltd dan Shanxi Machinery Manufacturing Company.

Awalnya TZCO adalah produsen kerangka besi, pada 1961 TZCO berhasil membuat crane raksasa.   Capaian lain seperti membangun peluncur roket hingga berbagai alat berat. Pada 2023 mereka telah membuat ekskavator tanpa pengemudi. Pengemudi cukup berada di kantor, hingga ekskavator raksasa bekerja dengan teknologi pengendali jarak jauh berbasis transmisi data yang menggunakan teknologi 5G. TZCO terus membuka berbagai bisnis baru, termasuk bisnis alat berat pertambangan batubara. Mereka kembali melakukan konsolidasi internal sehingga perusahaan makin lincah menghadapi perkembangan zaman. TZCO telah mengekspor produk mereka ke 70 negara. Produk mereka bervariasi, mulai dari crane, komponen hidrolik, mesin-mesin pertambangan, hingga peralatan peluncur roket ke angkasa. Mereka juga sudah membuat mesin pembangkit yang ramah lingkungan.

TZCO juga membuat roda kereta cepat, pipa, dan mesin pembangkit listrik tenaga angin. Mereka telah bermimpi membangun alat-alat yang bisa digunakan untuk membangun pulau di tengah lautan secara cepat serta mengeksplorasi lebih lanjut ruang angkasa. Oleh karena itu, China tidak membuat permainan sulap untuk menjadi maju dan disegani dalam industri modern. Ada jejak kerja keras dan tekun sejak awal serta terus melakukan inovasi tanpa henti. Mereka memiliki sejarah yang kuat dalam menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan bangsa. Sejarah mereka di setiap langkah tercatat sangat jelas. Apabila sekarang mereka mampu ke ruang angkasa, bukan karena langkah tiba-tiba. Pendahulu mereka telah meletakkan teknologi dasar yang kemudian berkembang hingga bisa membuat fasilitas peluncur roket ruang angkasa. Kemajuan ini lahir dari sejarah kerja keras, visi, dan warisan generasi sebelumnya. (Yoga)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan industri gim dalam negeri, termasuk peningkatan kepasitas pengembangan gim lokal. Pada acara pembukaan Google Play x unity Training 2025 di Jakarta, Senin Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengemukakan perlunya kolaborasi dalam upaya untuk mengembangkan industri gim lokal. "Hari ini adalah sesuatu contoh yang baik bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dalam hal ini adalah Google Play dan Unity. Bekerja sama juga Asosiasi Game Indonesia untuk membantu para talenta-talenta, anak-anak Indonesia, dari berbagai daerah untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan gim," ia memaparkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan asosiasi ini, akan nyata mendorong terciptanya developer Indonesia," katanya. Riefky menyampaikan bahwa jumlah orang aktif bermain gim di Indonesia mencapai sekitar 148 juta dan nilai pasar gim Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. "Statistik ini setidaknya menggambarkan untuk kita, baik di pemerintah, di asosiasi, kemudian juga dengan pihak swasta, untuk sama-sama mendorong industri gim menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya juga untuk masuk ke pasar global," katanya. (Yetede)

Sebuah babak penting dalam era digital Indonesia telah dimulai dengan peresmian PT XLSMART Telecom Sejahtera. Tbk (EXCL), Kamis (17/4/2025), hasil dari penggabungan kekuatan tiga pemain utama yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfrean Telecom Tbk, PT Smart Telecom. XLSMART hadir dengan visi untuk mendifinisikan ulang konektivitas, mendorong inovasi tanpa henti, dan meningkatkan kualitas pengalaman digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan, pembentukan XLSMART adalah langkah penting, menyatukan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren dibawah satu kepemimpinan dan visi bersama serta menjadi pemimpin laju transformasi digital Indonesia. "Kami akan terus mengoperasikan merek-merek andalan kami untuk melayani pelanggan mobile seluler dan home broadband melalui XL, AXIS, dan Smartfren maupun pelanggan UMKM dan korporasi melalui XLSMART for Business, sembari meningkatkan kualitas  layanan, memperluas cakupan, serta menghadirkan pengalaman  digital yang lebih cerdas dan terintegritas, ujar Rajeev. (Yetede)

Pemerintah secara resmi mengesahkan penggabungan usaha atau merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Salah satu harapan yang ditekan oleh pemerintah setelah merger dilakukan adalah tidak ada PHK massal oleh manajemen. Menteri Kominikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengumumkan persetujuan merger setelah  verifikasi akhir dituntaskan. Menurut dia, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas. "Kami harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden," jelas dia. Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di  wilayah tertinggi, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama  dari hasil merger tersebut. Menurut dia, pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16%  pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang di fokuskankan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. (Yetede)