Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

Sektor operator telekomunikasi di Indonesia masih akan menghadapi persaingan harga ketat hingga pertengahan 2027, terutama di tengah proses konsolidasi pemain besar seperti Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT) dan XLSmart (EXCL-Smartfren).

Digitalisasi didorong oleh kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih baik, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah proaktif dalam merangkul digitalisasi dengan menerapkan teknologi 5G untuk meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transformasi digital, terutama di sektor publik. Salah satu langkah penting adalah penerapan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang bertujuan untuk mengembangkan AI dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi global, seperti Microsoft dan AWS, untuk memperluas infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, termasuk investasi dalam data center yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan hingga 2029. Kehadiran AI dalam jaringan 5G di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kualitas pengalaman pengguna, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin industri digital di Asia Tenggara. Integrasi AI dengan teknologi 5G juga memungkinkan otomasi dalam manajemen jaringan, mengoptimalkan kinerja, dan memberikan layanan yang lebih dipersonalisasi.

Dengan perkembangan ini, Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan teknologi saat ini dan mempersiapkan diri menghadapi tren masa depan dalam perilaku konsumen dan pemanfaatan teknologi.

Tatanan dunia kerja berubah seiring perkembangan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada pekerja, pemberi kerja, dan relasi pihak-pihak di dunia kerja. Ekonomi digital memunculkan jenis pekerjaan baru, meniadakan sebagian pekerjaan, dan mengubah pekerjaan yang sudah ada. Penggunaan platform digital juga memperluas hubungan, dari hanya pemberi kerja dan pekerja secara langsung menjadi hubungan yang dijembatani platform. Kondisi ini memunculkan istilah pekerja platform, yakni pekerja yang menggunakan platform digital untuk menyediakan layanan atau memecahkan masalah. Pekerja platform tidak terbatas pada pengemudi daring, tetapi lebih luas, antara lain, kurir, pengantaran makanan, dan pekerja di bidang lain yang bisa terhubung secara digital serta menggunakan platform digital.

Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) mengakomodasi keberadaan pekerja platform. Saat ini ILO sedang merumuskan standar global kerja layak bagi pekerja platform, yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Salah satu catatan dalam upaya merumuskan standar ini adalah mengikuti perkembangan pesat di dunia kerja akibat peran teknologi. Kendati demikian, perkembangan ekonomi digital yang pesat belum dapat dihitung secara pasti. Publikasi Bank Dunia pada 2023 berjudul ”Working Without Borders” menyebut, setidaknya ada 545 platform digital di dunia yang berkantor pusat di 63 negara dengan  konsumen yang tersebar di 186 negara. Adapun pekerja yang terlibat diperkirakan 154 juta-435 juta orang atau 4,4-12,5 persen dari total pekerja di dunia.

Di Indonesia, saat ini para pekerja platform disebut mitra. Status ini membuat hak dan kewajiban sebagai pekerja terbatas, dengan ketiadaan kewajiban bagi pekerja platform di Indonesia untuk menjadi peserta jamsostek. Hal lain, THR yang dibayarkan penyedia platform kepada pekerja masih berupa bantuan hari raya yang bukan berupa uang tunai. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross merchandise value (GMV) diperkirakan sebesar 200-360 miliar USD pada 2030 akan menarik pekerja platform bergabung, karena itu,hak dan kewajiban mereka mesti kian jelas, seperti halnya pekerja konvensional yang masih bertahan di sektor lain. (Yoga)

Iphoner16 akan segera dijual secara resmi di Indonesia yang sudah dituangkan dalasam dokumen-dokumenesia. Hal ini bisa terjadi usai Kemenperin dan Apple telah menemui kata sepakat. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gimiwang Kartasamita menyatakan, Indonesa telah merampungkan proses tenologi terkemuka Apple terkai perpanjangan sertifikasi Apple terkai perpanjnagan  Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga prushaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia. "Dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat (TKDN)  untuk Apple bisa dimulai," jakarta Rabu (26/2/2025). Agus menjelaskan, proses penerbitan izin kata dia. Agus menjelaskan, proses penerbitan izizn edar diprediksi tdak akan berlangsung lama. Apple sudah dapat memasarkan produk "Sertifikat TKDN kita  terbitkan sesegera mungkin. Harusnya dalam (moment)  Ramadan sudah terbit. Tapi izin edarnya bukan sama kita tapi di Kementerian Komunikasj dan Digital" Kata Menderin. (Yetede)

Daya penetrasi UMKM diperluas dan diperkuat ke pasar lokal-nasional hingga global. Sejumlah instrumen, mulai dari platform belanja daring, penggunaan kecerdasan buatan, hingga bertatap muka dengan pembeli luar negeri, menjadi jembatannya. Untuk mendorong UMKM bisa menembus pasar global, Kemendag bersama Google Indonesia meluncurkan Gemini Academy. Gemini merupakan lini kecerdasan buatan (AI) milik Google yang dapat membantu kreativitas dan produktivitas masyarakat, termasuk pengusaha UMKM. Pasar Digital (PaDi) UMKM lahir lima tahun silam, 17 Agustus 2020.

Platform belanja daring yang mempertemukan perusahaan pelat merah dengan pelaku UMKM itu diinisiasi Kementerian BUMN. Selain sebagai laman pemasaran, PaDi UMKM juga menjadi wadah pengadaan barang secara elektronik (e-procurement). PaDi UMKM juga memfasilitasi pembiayaan dengan jaminan tagihan yang belum dibayarkan (invoice financing atau anjak piutang).

”Saat ini, PaDi UMKM mewadahi 54.500 UMKM, 1,9 juta produk UMKM, dan 12.000 pembeli. Total transaksinya mencapai Rp 58 triliun,” kata Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam Sinergi Kemendag dengan Kementerian BUMN untuk Mengembangkan UMKM Siap Ekspor di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (24/2). PaDi UMKM inilah yang menjadi salah satu pemantik Kemendag bersinergi dengan BUMN. Sinergi itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kemampuan SDM, usaha, dan dukungan skema pembiayaan. MoU itu ditandatangani Kartiko dan Wakil Mendag, Dyah Roro Esti Widya Putri. (Yoga)