Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

DPR Menetapkan Biaya Haji Ditetapkan Lebih Rendah Rp 55,43 Juta

07 Jan 2025

Panitia Kerja Haji Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Agama, Senin (6/1/2025), menetapkan biaya haji 2025 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 55,43 juta. Biaya ini turun Rp 614.421 dari tahun 2024 yang besarnya Rp 56,04 juta. Adapun besaran biaya haji 2025 yang ditanggung jemaah itu mencakup 62 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 89,41 juta. Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI Abdul Wachid mengumumkan ongkos naik haji tahun ini seusai rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin. Rapat ini juga dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. ”Biaya perjalanan ibadah haji atau bipih yang dibiayai langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH.

Ini dikelola dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta living cost,” ujarnya. Sementara itu, 38 persen sisanya diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 33.978.508,01. Nilai tersebut dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya saat di dalam negeri. Turun Rp4juta Dengan jumlah tersebut, biaya haji yang dibebankan ke-pada jemaah haji 2025 ini lebihrendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 56.046.172. Menurut Abdul, ongkos yang lebih rendah tahun ini merupakan dampak dari BPIH 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta atau turun Rp 4 juta dari tahun 2024. ”Untuk jumlah haji Indonesia sebanyak 221.000, dengan rincian kuota haji reguler 203.320. Kuota haji khusus 17.680.

Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” katanya. Marwan Dasopang menyatakan, hasil rapat tersebut telah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait. Dia juga mengapresiasi kinerja Panja yang berhasil merumuskan dan memutuskan ongkos haji hanya dalam lima hari kerja. Menurut Marwan, penurunan ongkos ini bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal tanpa mengurangi layanan yang baik. Apalagi, proporsi nilai manfaat tahun 2025 ini bisa ditekan menjadi 38 persen, dari sebelumnya 40 persen pada 2024. Dengan proporsi nilai manfaat hingga 40 persen pada 2024 menyebabkan nilai manfaat yang digelontorkan mencapai Rp 8,2 triliun sehingga menyebabkan defisit dan terpaksa mengambil dana cadangan. Namun, dengan nilai manfaat bisa ditekan hingga 38 persen, membuat nilai manfaat yang digelontorkan bisa ditekan menjadi Rp 6,8 triliun. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

APBN 2024 Alami Defisit Rp 507,8 Triliun

06 Jan 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan realisasi sementara, APBN mengalami defisit atau tekor Rp 507,8 trilun. Dalam Undang-Undang APBN 2024 defisit ditargetkan tidak lebih dari 2,29 persen terhadap PDB. “Jadi APBN didesain dengan defisit sebesar Rp 522.8 triliun atau 2,29 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi kinerja APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2024. Target awal defisit APBN adalah Rp 522.8 triliun. Sebelumnya Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sempat menyepakati defisit Rp 609,7 triliun. Angka itu setara 2,70 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani melaporkan pendapatan negara 2024 telah mencapai Rp 2.842,5 triliun atau naik 2,1 persen secara tahunan (yoy) dibanding 2023. Pendapatan negara pada 2024 berasal dari penerimaan pajak Rp 1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 300,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 579,5 triliun, dan hibah Rp 30,3 triliun. Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara dalam situasi yang begitu rentan, kondisi tak pasti dan tekanan namun masih terjaga. Sehingga penerimaan negara tumbuh dibanding 2023 yang mengumpulkan Rp 2.783,9 triliun. MA Sebut Sri Mulyani Sudah Setujui Kenaikan Gaji Hakim Sedangkan belanja negara telah mencapai Rp 3.350,3 triliun triliun atau naik 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, non kementerian dan lembaga dan transfer ke daerah.

Kenaikan terbesar dilaporkan terjadi karena belanja kementerian dan lembaga yang melonjak. Realisasi belanja kementerian dan lembaga hingga akhir 2024 tercatat Rp 1.315 triliun. "Tadinya di APBN hanya Rp 1.090,8 triliun, di laporan semester kita predisi naik ke Rp 1.198 triliun," ujarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan defisit APBN 2024 ditutup lebih rendah dibandingkan yang telah diproyeksikan sebelumnya. Hal ini dia sampaikan dalam pidato Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, pada Kamis, 2 Januari 2025. Sri Mulyani berujar, defisit APBN itu mendekati angka yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. “Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Prioritaskan Makanan Bergizi Gratis Bagi 11,3 Juta Warga

06 Jan 2025

Program Makan Bergizi Gratis , yang dimulai Januari 2025, bisa difokuskan bagi 11,3 juta anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dari warga miskin. Mereka adalah kelompok warga yang selama ini sulit mengakses makanan bergizi. Jumlah warga miskin yang termasuk kriteria penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih sedikit dibandingkan jumlah target pemerintah tahun ini sebanyak 19,47 juta warga. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan adanya 11,3 juta orang yang masuk kategori miskin, atau 12 persen dari total 93,8 juta orang kriteria penerima MBG. Dari total 11,3 juta orang tersebut, 4,5 juta orang atau 48,4 persen merupakan siswa SD hingga SMA sederajat dari keluarga miskin, yang konsumsi kalorinya kurang dari angka kecukupan gizi. Selanjutnya, 3,8 juta orang atau 33,5 persen adalah anak balita dari keluarga miskin.

Sisanya 1,9 juta atau 16,6 persen meliputi ibu menyusui dan 168.513 atau 1,5 persen ibu hamil dari keluarga miskin. Penentuan kategori miskin menggunakan acuan BPS tahun 2024 tentang klasifikasi pengeluaran per kapita setiap bulan. Warga yang masuk kategori keluarga miskin pada 2022, pengeluaran per kapitanya Rp 505.469 per bulan. Khusus untuk anak sekolah, tim Kompas juga menghitung angka kecukupan gizi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi untuk Masyarakat Indonesia. Sofiatun (58), warga Slipi, Jakarta Pusat, adalah salah satu yang merasa terbantu dengan uji coba program ini di sekolah Nando (9), cucunya. Selama sebulan ini, Sofiatun tidak perlu membelikan nasi uduk dan orek tempe seharga Rp 7.000 sebagai bekal cucunya di sekolah.

”Saya senang. Alhamdulillah banget. Kalau dia pulang sekolah, saya menawari makan, katanya kenyang. Kalau ada makanan sisa dari sekolah, kadang dibawa pulang untuk adiknya, dimasukkan tempat bekal,” kata Sofiatun, yang ditemui akhir Desember lalu. Sofiatun tinggal bertujuh dalam satu rumah, termasuk dengan Nando. Dia dan suaminya sama-sama sudah tidak bekerja. Di rumah itu, hanya ibu Nando yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Dari 11,3 juta yang tersebut diatas, tim Kompas menghitung wilayah dengan proporsi jumlah warga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima MBG. Merujuk hitungan ini, Provinsi Sulawesi Barat sebagai wilayah dengan proporsi jumlah warga miskin terbanyak, yakni 150.377 orang atau 26,7 persen. Urutan berikutnya Provinsi Gorontalo 108.908 orang atau 25,9 persen, Sulawesi Tenggara 288.888 orang (25,6 persen), Nusa Tenggara Timur (NTT) 605.013 orang (25,4 persen) dan Sulawesi Selatab 606.123 orang atau 19,4 persen. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Asal Muasal Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%

06 Jan 2025

KERIBUTAN tentang kenaikan pajak pertambangan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 kini bergeser pada pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Asal-usul UU HPP memicu polemik menjelang akhir 2024 dan pada awal 2025. Enam jam sebelum pergantian tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tarif PPN batal naik, kecuali untuk barang dan jasa mewah. Sebagai landasan hukumnya, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 131 Tahun 2024. Secara aturan, tarif PPN naik tak berlaku bagi barang lain, terutama barang-barang konsumsi, seperti direncanakan sebelumnya.

Keputusan Prabowo membatalkan kenaikan PPN untuk barang konsumsi publik itu sebenarnya tidak sejalan dengan UU HPP. Meski begitu, kata Presiden, keputusan tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat. "Setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," katanya pada Selasa, 31 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 31 Januari 2024. ANTARA/Aprillio Akbar Sejak awal, UU HPP dirancang untuk mendorong perekonomian. Idenya berawal dari rencana pemerintah mentransformasikan perpajakan Indonesia melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan aturan pajak, seperti reformasi administrasi perpajakan, memperkuat kerja sama internasional, dan memperluas basis pajak.

Dalam sidang paripurna pada 22 Juni 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyatakan DPR menerima surat Presiden Joko Widodo tentang perubahan UU KUP pada 5 Mei 2021. DPR menyambut surat tersebut dan memulai pembahasan bersama pemerintah. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUP terbentuk pada 28 Juni 2021. Panja mengubah judul rancangan aturan tersebut menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena mengubah dan menghilangkan sejumlah ketentuan dalam beberapa undang-undang mengenai pajak. Dalam rancangan undang-undang tersebut, pemerintah mengusulkan berbagai terobosan. Terkait PPN, ada dua hal yang menjadi perhatian masyarakat kala itu. Pertama, pemerintah mengusulkan perluasan basis pajak dengan memungut pajak, antara lain, dari bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang sebelumnya bebas PPN. Kedua, pemerintah mengusulkan skema multitarif dengan kenaikan tarif umum dari 10 persen menjadi 12 persen. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Mengurai Kebingungan Soal Opsen Pajak

06 Jan 2025

Kebijakan opsen pajak yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2025 bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Kekhawatiran publik mengenai beban pajak tambahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang opsen pajak, yang sebenarnya adalah pengaturan ulang distribusi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bukan pungutan baru.

Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa opsen pajak mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Skema ini memberikan kabupaten/kota pendapatan langsung yang lebih stabil dan memudahkan perencanaan anggaran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah provinsi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan pelaksanaan yang transparan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami bahwa opsen tidak menambah beban pajak dan dana hasil opsen digunakan untuk program yang bermanfaat, seperti infrastruktur jalan dan transportasi publik.

Dengan pengelolaan yang baik, opsen pajak dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

Politik dan Birokrasi

Opsen Pajak: Antara Beban dan Peluang

06 Jan 2025

Opsen pajak, senjata baru untuk menggali penerimaan daerah yang diterapkan mulai kemarin, Minggu (5/1), dianggap sedikit tumpul. Sebab pada saat bersamaan pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menebar insentif pengompensasi opsen pajak.

Hal ini menegaskan bahwa masa transisi selama tiga tahun tak dimanfaatkan dengan maksimal. Kini, pemerintah bak terjebak opsen pajak.Di satu sisi harus meningkatkan penerimaan, sedangkan di sisi lain dituntut memberikan stimulus. Dua kebijakan yang dinilai kontraproduktif.

Memang, kebijakan ini membuat pelaku ekonomi lega. Namun hal yang perlu diperhatikan, ada konsekuensi bagi fiskal negara apabila opsen tak berjalan sesuai rencana. Satu lagi yang wajib dipahami, opsen secara konseptual tidak akan menambah beban bagi wajib pajak.

Politik dan Birokrasi

Dimulai 6 Januari Makan Bergizi Gratis

04 Jan 2025

Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal pekan depan. Pelaku usaha lokal dilibatkan untuk menyuplai bahan makanan agar program ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ditegaskan oleh sejumlah menteri setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (3/1/2025), di Istana Bogor, Jawa Barat.

Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam itu diikuti, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. ”Pelaksanaannya (makan bergizi gratis)6Januari,” ujar Budi Arie seusai rapat terbatas. Budi Arie melanjutkan, bahan-bahan makanan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis berasal dari komoditas lokal. Berbagai pelaku usaha, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes), akan dilibatkan untuk mendukung program itu. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Belum Terwujud Tunjangan Kinerja Dosen

04 Jan 2025

Di akhir masa kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, dosen berstatus aparatur sipil negara atau ASN sempat dijanjikan mendapat tunjangan kinerja atau tukin mulai 2025. Namun, realitasnya, kini anggaran untuk itu tidak ada karena perubahan nomenklatur kementerian pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (3/1/2025), di Jakarta, mengatakan, program 100 hari kementeriannya lebih untuk membenahi berbagai masalah internal di pendidikan tinggi, termasuk mengevaluasi dan merevisi sejumlah regulasi untuk memastikan tata kelola perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel. Soal tukin bagi dosen ASN, draf peraturan presiden tentang hal ini sedang disiapkan. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Kementerian Mesti Optimalkan Anggaran, Pendidikan Dasar Menengah

04 Jan 2025

Memasuki tahun baru 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti memulai gebrakan. Sejumlah perubahan akan dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang optimal dari pemerintahan sebelumnya. Setidaknya, ada 25 program prioritas yang akan dicapai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sepanjang 2025. Ini mulai dari mewujudkan wajib belajar 13 tahun, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, manajemen talenta dan beasiswa, memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan, pendidikan karakter, hingga mengembangkan kurikulum. Untuk mencapai itu semua, Kemendikdasmen akan memaksimalkan anggaran sebesar Rp 33,54 triliun.

Angka ini terbilang terbatas karena hanya 4,63 persen dari 20 persen (Rp 724,2 triliun) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti meyakini tetap bisa mengoptimalkan sejumlah program prioritas tersebut dengan anggaran yang ada. Dia berkomitmen mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. ”Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp 33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan,” kata Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Felicia berpendapat, permasalahan anggaran yang justru tidak dioptimalkan ke kementerian pendidikan merupakan masalah klise yang terjadi setiap tahun. Meski begitu, Nisa menilai Kemendikdasmen tidak boleh beralasan karena semua program saling berkaitan. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Ikut Terdampak PPN 12 Persen Barang dan Jasa

04 Jan 2025

Meski semestinya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN hanya berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12 persen. Kenaikan pungutan pajak itu terjadi atas sejumlah barang dan jasa yang sehari-hari cukup sering diakses masyarakat. Misalnya, PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan, dan lain sebagainya. Terdampaknya pengenaan PPN atas sejumlah barang dan jasa itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang skema PPN di tahun 2025, yaitu tarif efektif 12 persen untuk barang-barang mewah dan tarif efektif 11 persen untuk barang-barang nonmewah.

Dalam Pasal 4 PMK tersebut, pemerintah menyebutkan, ada sejumlah barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu yang selama ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri. Pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu itu memang telah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain atau besaran tertentu. PMK 131/2024 menegaskan, setiap pemungutan, penghitungan, dan penyetoran PPN atas barang dan jasa tertentu itu dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang sudah berlaku. Besaran pungutan PPN atas barang dan jasa khusus itu selama ini mengacu pada tarif PPN yang berlaku.

Artinya, meski tidak termasuk barang mewah, barang dan jasa itu tetap akan mengalami kenaikan pungutan PPN karena adanya kenaikan tarif PPN yang berlaku dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Karena tarifnya naik (menjadi 12 persen), berarti (pungutan pajaknya) ikut naik,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai, dengan adanya implikasi tersebut, narasi pemerintah bahwa tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah pun tidak tepat. ”Untuk beberapa barang dengan nilai lain, tetap saja acuan pembayaran PPN-nya adalah 12 persen walau bukan barang mewah. Seperti untuk agen travel, perdagangan emas, dan lain-lain. Tetap saja, harga akhir yang ditanggung konsumen jadi lebih tinggi,” kata Ajib (Yoga)