Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan pertama setelah libur Lebaran, Selasa (8/4), sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). IHSG sempat turun lebih dari 9% hingga menyebabkan trading halt, sebelum ditutup melemah 7,90% di level 5.996,14. Dana asing pun keluar dari pasar sebesar Rp 3,87 triliun.

Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia  tengah menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia, utamanya beras, seiring produksi padi di berbagai daerah di Tanah Air yang meningkat pesat di tahun ini. Demi mendukung optimisme itu, pemerintah akan memasifkan pola intensifikasi pertanian serta memastikan para petani  mendapatkan harga yang baik sekaligus memperoleh bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk yang cukup. Menurut Kepala negara, pola intensifikasi pertanian bisa membuat lahan sawah menjadi lebih produktif. Penggunaan benih dengan teknik baru misalnya, bisa meningkatkan produktivitas  padi dari 6-6-7 ton per hektar (ha) menjadi 11-12 ton per ha. Hal ini sudah berjalan di provinsi  NTB. "Intensifikasi (sawah) yang sudah ada untuk  jadi lebih produktif. Apalagi, saya dapat berita baik, benih baru dengan teknik baru menghasilkan padi 7 ton per ha, ini luar biasa. Mungkin nanti, revolusi hijau kedua dari Indonesia ya kan? Saya percaya, kita akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, ini tujuan baik dan mulia. Tentunya, kita ingin semua rakyat, semua petani kita, hidup dalam keadaan baik dan sejahtera," kata Presiden. (Yetede)

Menjelang diberlakukannya tarif timbal balik sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 9 April, pemerintah Indonesia bergerak cepat menyusun strategi negosiasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat maraton dengan kementerian terkait dan asosiasi pelaku usaha untuk menyusun paket negosiasi yang terdiri dari tiga langkah utama: deregulasi kebijakan nontarif (seperti pelonggaran TKDN dan percepatan sertifikasi halal), peningkatan impor dan investasi dari AS, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor dari AS, termasuk migas dan pangan strategis, untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai US$18 miliar. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa impor ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri, karena difokuskan pada komoditas yang memang dibutuhkan.

Dari sisi diplomasi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik dan menjaga prinsip resiprokal dalam setiap negosiasi. Ia menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.

Untuk memperkuat posisi, tiga menteri akan dikirim ke AS: Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan difokuskan untuk meredam dampak tarif sekaligus mencari solusi jangka panjang.

Selain fokus pada AS, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA (Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlangsung sembilan tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian negosiasi ini pada semester pertama 2025.

Dalam konteks komoditas strategis, seperti CPO (minyak sawit mentah), Ketua Gapki Eddy Martono menegaskan pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ekonom Wijayanto Samirin pun mengingatkan bahwa Indonesia berisiko lebih besar dibanding Malaysia karena tarif AS terhadap produk CPO Indonesia jauh lebih tinggi.

Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan membangun jaringan koperasi nasional. Dalam acara panen raya di Majalengka (7/4), Prabowo menyampaikan bahwa koperasi tersebut akan dilengkapi armada distribusi seperti truk untuk mempermudah pengiriman hasil pertanian ke pasar, sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi pupuk, yang akan dilakukan langsung melalui koperasi agar petani dapat mengaksesnya dengan lebih cepat dan murah, sehingga menurunkan biaya produksi.

Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, pemerintah juga merencanakan pembangunan apotek desa yang menyediakan obat generik berkualitas dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan di kota. Menurut Prabowo, walau kemasan obat di desa sederhana, kualitasnya tetap setara dengan obat di apotek kota.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun akses kesehatan.

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 telah memicu kepanikan di pasar keuangan global. Bursa saham dunia berguguran, dengan indeks Hang Seng dan Shanghai Composite mengalami penurunan tajam masing-masing sebesar 13,22% dan 7,34%. Bahkan indeks saham di AS seperti Dow Jones dan S&P 500 pun ikut anjlok.

Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga strategi utama pemerintah: deregulasi non-tariff measures (termasuk relaksasi aturan TKDN dan lartas), peningkatan impor dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, serta pemangkasan tarif bea masuk dan pajak impor untuk menjaga daya saing ekspor.

Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan  menghantam kinerja industri yang  banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi  pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.

Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.

Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah,  pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif  BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Di tengah tekanan perekonomian dunia, momentum Ramadan dan Idulfitri masih memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Meski demikian, pemerintah tetap harus mewaspadai kondisi daya beli yang dinilai tidak dalam kondisi menggembirakan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, momentum Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada kuartal 1-2025 berpotensi memberikan dorongan tambahan ke perekonomian dari sisi konsumsi rumah tangga. Namun, kondisi ini masih dibayangi oleh belum pulihnya daya beli seacra menyeluruh, sebab terjadi deflasi bulanan pada Januari-Februari serta deflasi tahunan di Februari 2025. "Kondisi ini mencerminkan masih ada tantangan lemahnya domestik, khususnya dari kelompok kelas menengah dan bawah yang merupakan penggerak utama konsumsi," jelas Shinta kepada Investor Daily.

Bila melihat secara historis dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi secara konsisten  berada diangka 5% pada kuartal 1. Dengan rincian 5,02% di tahun 2022, 5,04% pada 2023, dan 5,11% pada kuartal 1-2024. "Kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1-2025 akan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,1% (yoy)," tutur Shinta. Selain faktor musiman, terdapat berbagai stimulus kebijakan fiskal yang diharapkan memberi dorongan tambahan, seperti diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan tertentu selama Januari-Februari 2025; penurunan harga tiket pesawat menjelang Idulfitri ; pencairan THR, bantuan sosail, dan program PKH yang menjadi faktor pendukung belanja masyarakat. (Yetede)