Meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum oleh para pemudik belum didukung dengan ketersediaan kuota tiket pesawat terbang maupun kereta api antar kota pada masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025. Lembaga survei KedaiKOPI merilis hasil Survei Mudik Idulfitri 2025 yang melibatkan 1.062 responden melalui metode Computerized Assited Self Interview (CASI) pada 2-8 April 2025 atau setelah Hari Raya Idulfitri 2025. Direktur Riset dan Komunikasi KediaKopi, Ibnu Dwi Cahyo mengatakan pemudik yang menggunakan   transportasi umum pada Angleb 2025 meningkat menjadi 53,4%  dibandingkan  Angleb 2025 meningkat menjadi 53,4% dibandingkan Angleb 2024 yang sebesar 49,2%. Sedangkan jenis transportasi umum yang paling banyak digunakan pemudik adalah bus (69%), kereta api (33,7%), pesawat (7,6%) dan kapal laut (5,1%). Disisi lain penggunaan transportasi pribadi pada Angkutan Lebaran 2025 menurun menjadi 42% jika dibandingkan  periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66%. Meski demikian, jenis transportasi pribadi yang banyak digunakan adalah pada motor sebesar 53,1% yang juga mnegalami peningkatan penggunaan  dari Angkutan Lebaran 2024 sebesar 19,3%. "Di Jabodetabek, 67% responden memilih transportasi umum karena kemudahan akses dan ketersediaan armada. Namun, penggunaan sepeda motor juga naik, dengan 51,1% pengguna transportasi pribadi memilih motor," kata Ibnu. (Yetede)

Reformasi perpajakan di Indonesia, yang dicanangkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Core Tax System sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan, implementasinya mengalami banyak kendala teknis, sehingga menghambat pelaporan pajak dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Penurunan penerimaan pajak sebesar 30,2% pada awal 2025 memperparah kondisi, di tengah ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Jika dibandingkan, reformasi pajak Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Australia, India, Korea Selatan, dan Kenya yang berhasil menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi efektif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai tokoh sentral dalam reformasi ini, menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan otonomi dalam pengelolaan kebijakan pajak. Untuk mempercepat reformasi, pemerintah diharapkan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem digital, memberikan otonomi lebih besar kepada DJP, dan menyederhanakan sistem perpajakan.

Tanpa langkah konkret tersebut, harapan akan reformasi pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan akan sulit terwujud.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan belanja tidak terduga (BTT) guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri sebagai payung hukum. Targetnya, 80.000 Kopdes diluncurkan paling lambat Juli 2025. Ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045.

Tito menjelaskan bahwa penggunaan BTT diperlukan bagi daerah yang belum menganggarkan program tersebut dalam APBD Perubahan 2025, dan meminta program Kopdes dimasukkan dalam dokumen perubahan tersebut. Ia juga bekerja sama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mengamankan dasar hukum pelaksanaannya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan menghapus atau melemahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Sebaliknya, Kopdes akan memperkuat BUMDes, dengan kemungkinan kedua lembaga itu saling berintegrasi.

Langkah ini sejalan dengan enam instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres No.9/2025, termasuk membentuk Kopdes untuk kegiatan pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik, sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa atau kelurahan.

Kinerja keuangan negara tengah mengalami tekanan baruntun selama kuartal 1-2025, yang langsung mencatatkan defisit APBN sejak bulan Januari 2025. Meski pemerintah sudah tancap gas untuk melakukan efisiensi belanja anggaran, tetapi penerimaan negara belum berjalan optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2025, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun. Sedangkan keseimbangan primer mengalami surplus Rp17,5 triliun. "Kinerja kuartal pertama APBN 2025 bahkan tidak baik-baik saja, bahkan buruk. Jika rencana efisiensi anggaran  tidak segera dipastikan, atau ternyata hanya realokasi pos-pos belanja, maka defisit terancam akan melebar dari targetnya," terang Ekonom Bright Institute Awalin Rizky. Realisasi penerima perpajakan sebagai bagian dari pendapatan negara sebesar Rp400,1 triliun atau mencapai 16,1%  dari target APBN 2025. Realisasi ini lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 22,56% (2022), 24,96% (2023), dan 20,04% (2024). Awali berpendapat, kinerja penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan  menjadi alarm yang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun dan kinerja ekonomi melambat. Pada saat yang sama penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Adminsitration System) atau Coratex sejak  awal tahun 2025 juga tidak berjalan mulus. "Namun, pemerintah masih denial dengan mengklaim daya beli masih kuat dan perekonomian tetap tumbuh sesuai target, serta tidak jelas mengakui adanya masalah Coretax," tegas Awalil. (Yetede)

Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang pengusaha memproduksi air minum dalam kemasan di bawah 1 liter, menimbulkan polemik. Wakil Menteri Perindustrian (Wanperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan segera memanggil Gubernur Bali I Wayan Koster dan semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) plastik sekali  pakai yan ada di Bali. Dia menyarankan, sebelum memutuskan kebijakan, apalagi yang berdampak terhadap industri, Pemprov Bali sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. "Kita bicara dulu dan kasih kesempatan pelaku usaha merespon, untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Kita akan jadwalkan mengundang semua minggu depan," ujar dia. Sementara, Ketua UMUM DPP Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut. Dia menilai, pelarangan produksi dan distribusi air kemasan plastik di bawah satu liter akan memberi dampak negatif bagi industri. "Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi  dan distribusi. Hal itu tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan," ucap dia. Meski demikian, Aspadin menyatakan tetap peduli terhadap isu lingkungan. Rachmat menyebut kemasan AMDK  saat ini memiliki ini memiliki tingkat  daur ulang paling tinggi di Indonesia, dan produsen terus berinovasi agar lebih ramah lingkungan. (Yetede)

Keputusan penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump dinilai memberi waktu bernafas Indonesia dan puluhan negara lain di dunia.  Dengan adanya penundaan ini, pemerintah bisa mempersiapkan langkah taktis negosiasi secara lebih matang, sehingga memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di hadapan AS. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar penundaan ini tidak menyurutkan tekad dan langkan pemerintah untuk mempekuat daya saing Indonesia melalui kebijakan stratregis dan reformasi struktrural. Pasalnya, hanya dengan daya saing yang kuat, Indonesia akan bisa mendapatkan peluang pasar, termasuk dalam mendiversifikasi pasar ekspor, meski tekanan global meningkat. Demikian benang merah pandangan yang dihimpun Investor Daily dari sejumlah narasumber secara terpisah, Jumat (11/4/2025). Mereka adalah peneliti Departemen Economi Centre for Startegic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Telisa Aulia Falianty, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dan Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. Seperti dilansir sejumlah kantor berita asing, termasuk CNBC, melalui unggahan di media sosial pada Rabu (09/04/2025), Trump menurunkan tarif impor resiprokal terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS menjadi 10% selama 90 harii, dari sebelumnya dalam rentang 11-5-%. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel. Komitmen itu masuk dalam perayaan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilkateral di Istana Kepresiden Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) malam waktu setempat. "Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indoneisa membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina," kata Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, yang dihadiri oleh media-media nasional Turki dan Indonesia, Erdogan juga menyampaikan komitmennya untuk terus  bekerja sama dengan Indonesia dalam kerangka-kerangka kerja sama multilateral, diantaranya seperti di PBB, OKI, G20, D8, dan MIKTA. Komitmen yang sama juga disampaikan disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki. Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Turki satu suara untuk isu-isu yang  menyangkut kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,5% di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi cermin dari ketidakmampuan kebijakan domestik dalam beradaptasi cepat terhadap guncangan eksternal. Proyeksi tersebut bahkan di bawah perkiraan Bank Dunia dan OECD yang masing-masing sebesar 5,1% dan 4,9%. Dari sisi perekonomian global, sikap Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif  balasan atau resiprokal dari AS  ke Indonesia menjadi penyebab koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski saat ini Trump telah memutuskan  untuk penundaan selama 90 hari, tetapi hal tersebut masih menyebabkan ketidakpastian  pada perekonomian dunia. "Proyeksi yang lebih jujur dan kritis menurut kami, menempatkan pertumbuhan Indonesia hanya di kisaran 4,2% hingga 4,5%. Bahkan, berpotensi lebih rendah apabila respons  kebijakannya tetap pasif," kelas pakar kabijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Nur Hidayat mengatakan kebijakan tarif Trump adalah pemicu, namun tidak serta-merta menjadi penyebab tunggal. (Yetede)

Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang baru, yang diberlakukan sejak Maret 2025, menghadapi tantangan berat dari kondisi global dan tekanan eksternal. Pemerintah Indonesia mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100% DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan muncul dari dua arah utama: penurunan harga komoditas dan respons negatif dari Amerika Serikat.

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) terus menunjukkan performa impresif sebagai produsen gas industri di Indonesia, dengan strategi ekspansi agresif dan diversifikasi produk. Perusahaan yang telah eksis sejak 1980 ini kini fokus pada produksi gas oksigen dan acetylene, serta mengembangkan layanan spesialis seperti leak test dan vacuum test.