Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Pemerintah telah merilis Inpres No 06 Tahun 2025 sebagai intrusmen pelindung dalam memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani. Dalam beleid itu ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton, Di sisi lain, pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) pengadaan beras domestik Bulog itu berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetya Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menasbihkan penghargaannya kepada petani pangan Indonesia sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Menurut Kepala Negara, tanpa pangan maka tidak ada negara. Untuk itu, Presiden Prabowo sebagai RI-1 telah mendekretkan arahannya dalam Inpres No 06 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres No 06 Tahun 2025. Tentu itu akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Bulog   agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," jelas Arief. (Yetede)

Kunjungan silaturahmi Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam menjadi momen penting dalam dinamika politik nasional pasca-Idulfitri 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, termasuk arah hubungan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan empat mata itu, Megawati, selaku Ketua Umum PDIP, menegaskan sikap partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan, namun membuka diri terhadap kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, yang menyebut bahwa meskipun PDIP akan berperan sebagai oposisi, mereka tetap mendukung agar pemerintahan Prabowo berjalan efektif dan stabil.

Muzani juga menekankan bahwa PDIP bisa menjadi mitra strategis, meskipun tidak berada dalam koalisi resmi pemerintahan. Sikap ini mencerminkan model oposisi konstruktif yang tetap menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Sementara itu, Guntur Romli, politikus PDIP, menambahkan bahwa suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, diwarnai dengan pemberian parsel berisi sayur-mayur kesukaan Megawati, termasuk tomat berukuran besar. Bahkan, Megawati sempat meminta bibit tomat untuk ditanam sendiri, menandakan nuansa personal yang erat antara keduanya.

Meski pertemuan tersebut bersifat mendadak, Guntur menjelaskan bahwa rencana untuk bertemu sebenarnya sudah dirancang sejak lama, namun tertunda karena padatnya agenda masing-masing.

Perekonomian Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya menurunkan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga menimbulkan risiko limpahan produk dari negara mitra dagang utama seperti China, yang mengalami pelemahan ekonomi dan kelebihan kapasitas produksi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).

Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya memiliki keinginan untuk berdialog bersama tokoh-tokoh yang kerap memandang pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak kabinet Merah Putih bekerja di bawah kepemimpinannya. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor. Prabowo menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi bagian mana yang perlu diperbaiki agar kedepannya yang dikhawatirkan tentang Indonesia itu tidak perlu terjadi. "Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang di Indonesia gelap. Indonesia gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap?," kata Prabowo. Tagar Indonesia gelap di media sosial dan pada beberapa demosntrasi terakhir di beberapa kota sempat tajuk yang hangat diperbincangkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesi (BEM S1) pada saat menggelar demonstrasi di Jakarta sekitar pertengahan Februari 2025 menuturkan tagar ini merepresentasikan kekhawatiran terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Yetede)

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat  kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor  dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.

Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan  kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity,"  ujar dia. (Yetede)

Serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan tarif balasan atas tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Pasalnya, penerapan kebijakan tarif  resiprokal dikhawatirkan ada 50 ribu tenaga kerja mengalami PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI( Said Iqbal mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung ke kondisi industri di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran satgas PHK untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. "Dengan demikian satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK," kata Said. Said mengatakan, satgas akan diisi oleh seluruh perwakilan mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan dari DPR. Dengan adanya perwakilan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan terkait. "Satgas ini juga untuk mendeklinasi potensi kemogokan bila terjadi PHK yang mengakibatkan hak buruh tidak dibayar. Kami meminta kepada presiden bila terjadi PHK agar hal buruh dibayarkan sesaui peraturan. Satgas ini sangat berperan," kata Said. 

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.

Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.

Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.

Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.