Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Usulan untuk menaikkan plafon harga rumah subsidi menjadi Rp250 juta mencuat seiring peningkatan batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta per bulan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah guna menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), terutama kalangan milenial perkotaan yang belum memiliki rumah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB pada Maret 2025. Namun, hingga kini motor tersebut belum dibawa ke gudang sitaan KPK karena kendala teknis. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa aset sitaan seperti kendaraan mewah memang memerlukan biaya perawatan guna menjaga nilainya untuk proses lelang di kemudian hari. Fitroh juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus lain, seperti saat KPK menunda pengangkutan mobil mewah milik Japto Soerjosoemarno.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% pada April 2025, seiring dengan masih tingginya gejolak pasar keuangan global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah capital outflow yang bisa melemahkan daya tarik aset domestik.

Kontraksi Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah perorangan masih berlanjut pada awal 2025, mencerminkan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK secara keseluruhan memang tumbuh 5,1% yoy per Februari 2025, tetapi DPK perorangan mengalami penurunan 1,8%, setelah sebelumnya turun 3,4% pada Januari.

Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah bakal memproses ulang persiapan pemindaan ASN ke IKN pada tahun 2026. Menurut dia, proses ulang tersebut dilakukan guna menyesuaikan strategis pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. "Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh lembaga/kementerian dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 januari 2025," kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen. Manurut dia, inti surat tersebut adalah pengumunan bahwa pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagai kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. "Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi," kata dia Dia menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan dinamika yang berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dan kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintah tersebut akan diikuti  dengan penyelarasan SDM. (Yetede)

Pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Oleh karena itu, APBN 2025 difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa. "Dalam jangka pendek, kebijakan fiksal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas aseperti MBG dan Koperasi Desa," jelas Wakil Kementerian Kuangan  (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antar provinsi. Selain program MBG, berbagai inisiatif quick wind disiapkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pemeriksa kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, renovasi sekolah, dan sebagainya. Dia memaparkan, belanja prioritas dalam APBN 2025 meliptui lima sektor utama. Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Ro724,3 triliun untuk meningkatkan kualtas pendidikan, dan gizi siswa. Perlindungan sosial dialokasikan Rp503,6 triliun untuk mendukung program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor kesehatan mendapatkan Rp218,5 triliun yang difokuskan kepada penurunan stunting dan penguatan pelayanan kesehatan. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong prinsip lebih baik mencegah  barang bajakan impor melalui regulasi, daripada menindaknya di pasar dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, upaya pengawasan dan penindakan peredaran barang bajakan di pasar domestik tidak akan berjalan efektif. Hal ini mengingat besarnya volume impor barang bajakan dan luasnya pasar domestik Indonesia.  Selain itu, delik aduan sebagai awal dan dasar penindakan juga sulit dipenuhi karena sebagian besar prinsipal atau pemegang merek berada di luar negeri. Dia mengatakan, lebih baik mencegah barang bajakan masuk melalui regulasi impor atau kebijakan non tariff barrier/non tariff measure, dari pada mengawasinya di pasar domestik. Apalagi barang bajakan yang ada di e-commerce yang masuk melalui PLB. "Siapa yang mengawasi? Kami belum pernah mendengar  ada pengawasan dan penindakan barang bajakan di e-commerce atau di PLB," ujar Febri. Oleh karena itu, salah satu cara memberantas adalah dengan membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merk yang wajib dipegang oleh importir maupun pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin, terang dia, sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merk yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomondasi impor. (Yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berambisi untuk menghidupkan kembali 11 jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Alokasi anggaran untuk reaktivitas sejumlah jalur  kareta api tersebut diproyeksikan menelan biaya hingga Rp20 triliun. Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Mulai berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dedi Mulyadi berkomitmen mendukung penuh proses reaktivitas jalur-jakur kereta api yang selama ini sudah tidak beroperasi. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meyampaikan bahwa hasil rapat bersama Kemenhub dan pihak KAI telah menyepakati reaktivitasi setidaknya 11 jalur kereta api di Jawa Barat. "Kita baru saja menyelesaikan rapat. Nantinya akan ada sejumlah jalur yang kembali dioperasikan di Jawa Barat. Wajah-wajah penuh semangat dan harapan tampak dalam pertemuan ini," ujar Dedi Mulyadi. Tak hanya fokus pada reaktivasi, Dedi juga menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan pengembangan jalur elektrifikasi kereta api, khususnya untuk wilayah Bandung raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat. (Yetede)

Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)