Sebagai sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, industri makanan dan minuman masih mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman terkait erat dengan konsumsi rumah tangga. Selama masa pandemi, konsumsi rumah tangga Indonesia turun 2,63% pada 2020, kemudian level penurunannya sedikit berkurang jadi minus 2,23% di kuartal I-2021.

Meski konsumsi rumah tangga terkoreksi dan Indonesia turun kelas, sektor makanan dan minuman masih bisa bertahan meski terdapat banyak tekanan. Tahun lalu, industri makanan dan minuman masih bisa tumbuh positif 1,58%, sementara di kuartal I-2021, industri ini tumbuh 2,45%. Semoga tahun 2021 industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5%-7% di tengah pandemi Covid-19. Kami juga yakin perekonomian Indonesia tumbuh 4%-5% tahun ini, ujar Adhi dalam acara Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7). Dia juga menyebutkan, industri makanan minuman masih memiliki daya tarik bagi investor, terutama investor asing. Terbukti, total foreign direct investment (FDI) di sektor makanan minuman senilai US$ 0,97 miliar di kuartal I-2021 atau tumbuh 224% (yoy). Angka ini juga mendekati realisasi FDI industri makanan minuman pada tahun lalu US$ 1,60 miliar. Di sisi lain, permintaan ekspor makanan minuman tak menurun saat pandemi. Di 2020, ekspor produk makanan minuman Indonesia naik 14,14% menjadi US$ 31,09 miliar.

Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 7,9 triliun untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk lewat skema penyertaan modal negara (PMN) pada semester kedua tahun ini. Injeksi modal tersebut bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan tujuh ruas jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan investasi pemerintah PT Waskita Karya diharapkan dapat menyokong kondisi keuangan Waskita. Namun demikian, harus disertai dengan perbaikan bisnis perusahaan, seperti divestasi ruas tol potensial untuk mengurangi beban utang. "Kami meminta Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar keduanya (Waskita Karya dan Hutama Karya) melakukan reformasi agar neracanya bisa sehat dan menjalankan fungsi pembangunan namun tetap bisa akuntabel dari sisi keuangannya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/9) lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rio Silaban mengatakan, suntikan dana tersebut menggunakan mekanisme PMN. Sebab, dana yang diberikan kepada PT Waskita Karya untuk menjalankan penugasan dari proyek pemerintah. Nantinya perusahaan harus melaporkan pemanfaatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari sisi kas pemerintah, rencana pemberian PMN kepada PT Waskita Karya tidak akan menambah beban belanja negara di tahun ini. Sebab, otoritas fiskal mengalokasikannya dari cadangan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Suntikan modal ke PT Waskita Karya berlanjut 2022. Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun di 2022 untuk pelat merah tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, utang Waskita Karya naik Rp 64,94 triliun pada 2020 akibat karena mengambil alih proyek-proyek jalan Tol Trans Jawa yang tidak diselesaikan swasta.

Perburuan pajak kian liar. Setelah menyasar konsumen di dunia nyata melalui penerapan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), otoritas pajak mulai berfokus di dunia maya. Kini, bidikan panah petugas pajak mengarah ke kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi finansial.Marketplace menjadi sasaran tembak otoritas pajak ditengah suramnya prospek penerimaan akibat ekonomi yang tenggelam ke lautan resesi sejak tahun lalu. Terlebih, potensi penerimaan yang bisa digali dari marketplace cukup besar.Berdasarkan data Ditjen Pajak yang diperoleh Bisnis, potensi penerimaan pajak dari transaksi online marketplace pada tahun ini mencapai Rp3,63 triliun untuk PPN dan Rp0,91 triliun untuk Pajak Penghasilan (PPh).Angka estimasi itu diperoleh berdasarkan data Faktur Pajak atas komisi yang diterima oleh platform marketplace dalam masa pajak Januari—Desember 2019.

Dari sisi tekfin, pemerintah mencatat bahwa produk yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia adalah fintech lending. Platform ini mempertemukan langsung pemberi dan penerima pinjaman yang sebagian besar merupakan individu masyarakat. Perkembangan serupa juga terjadi pada media sosial, yang memengaruhi pergeseran kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan.Berdasarkan data Hootsuite yang diolah Ditjen Pajak, pertumbuhan alokasi pelaku usaha untuk biaya promosi sepanjang 2020 (year-on-year) naik signifikan. Pengeluaran untuk iklan di media sosial tumbuh sebesar 14,4%, dan iklan melalui in-stream video tumbuh 8,6%.

(Oleh - HR1)

Pemerintah menggenjot belanja APBN 2021 untuk menggerakkan perekonomian nasional yang masih didera pandemi Covid-19. Hingga semester I-2021, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.170 triliun atau tumbuh 9,4% dibanding periode sama tahun lalu. Sementara itu, belanja modal kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp 71,6 triliun atau meningkat 90,2% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Pemerintah juga memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang dihentikan meski merebaknya gelombang kedua (second wave) pandemi Covid-19. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan belanja negara hingga akhir 2021 akan mencapai Rp 2.700,4 triliun atau 98,2% dari pagu APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun, atau tumbuh 4% dibanding realisasi tahun 2020. Belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun ini juga akan semakin terakselerasi dengan proyeksi serapan mencapai Rp 1.929,6 triliun atau 98,7% dari pagu dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.954,5 triliun. Proyeksi sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2021 akan tumbuh 5,3% dari realisasi tahun 2020 yang hanya 92,8% atau setara Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 1.760,7 triliun atau 101% dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Sedangkan realisasinya hingga semester I-2021 tumbuh 9,1% (yoy) menjadi Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target di APBN 2021. “Jadi penerimaan negara kita akan mencapai Rp 1.760,7 triliun, sedikit di atas target APBN. Tentu proyeksi ini sangat bergantung pada proyeksi ekonomi dan Covid-19, terutama nanti terlihat di perpajakan,” kata Sri Mulyani. Untuk outlook penerimaan pajak sepanjang 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.176,3 triliun. Outlook ini hanya mencapai 95,7% dari target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.229,6 triliun, namun secara yoy tumbuh 9,7%. Artinya, penerimaan pajak ini berpotensi kembali tidak mencapai target atau terjadi shortfall sebesar Rp 53,3 triliun. Outlook ini masih akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi di sisa akhir tahun dan dorongan agar ekonomi tetap pulih. “Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan di bawah target, dampak dari peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha,” tuturnya

(Oleh - HR1)

Jakarta - Menteri Keuangan menyebutkan Indonesia berkesempatan mendapatkan alokasi hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar. Hal ini seiring dengan adanya penerapan solusi berbasis konsensus yang telah disepakati oleh 132 dari 239 negara atau yuridiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Potensi Indonesia untuk mendapatkan alokasi hak pemajakan tersebut masuk dalam pilar pertama yang ada pada kesepakatan perpajakan internasional. Kesepakatan ini juga mempunyai pilar kedua yang berfokus pada pajak minuman global untuk pemerataan sistem perpajakan internasional yakni telah disepakati tarif pajak minimum global sebesar 15%. Kesepakatan ini memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global khususnya terkait BEPS serta persaingan tarif pajak yang tidak sehat. 

(Oleh - IDS)

Pemerintah perlu mengantisipasi adanya pelebaran selisih penerimaan dari peleburan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah ke dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pasalnya, perbedaan tarif yang dikenakan terhadap kedua jenis pajak itu diketahui cukup mencolok.Rencananya, kelompok barang mewah di luar kendaraan bermotor akan dihapus di dalam objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Gagasan tersebut terakomodasi di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Persoalannya, perbedaan tarif yang berlaku terhadap kedua jenis pajak tersebut sangat mencolok. Dalam RUU KUP, PPN diusulkan menggunakan skema multitarif di mana tarif umum sebesar 12%, sedangkan PPN untuk barang mewah di kisaran 15%—25%.

Sementara itu, implementasi perubahan skema pengenaan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah menjadi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan melalui dua tahapan.Pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Melalui skema ini, Direktorat Jenderal Pajak menghitung pertambahan penerimaan PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase peningkatan tarif PPN.Namun bukan berarti skema ini tidak menimbulkan risiko hilangnya penerimaan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan simulasi bahwa dengan tarif PPN untuk barang mewah sebesar 25% maka potensi penerimaan Rp78,96 miliar dan penerimaan yang hilang Rp16,18 miliar.Kedua, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Potensi penerimaan yang dihasilkan dari skema kedua ini tidak jauh beda dibandingkan dengan skema pertama.

(Oleh - HR1)

Dinamika pengenaan pungutan atas transaksi digital memasuki babak baru, setelah Negeri Paman Sam berusaha untuk menjegal implementasi pajak digital oleh mayoritas negara Benua Biru. Kini, publik menanti hasil dari pertarungan dominasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa di arena global. Desakan Amerika Serikat (AS) itu menguat pasca mendapat dukungan dari G20 terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian pajak perusahaan global. Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah mencapai kesepakatan dengan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Venesia.

Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, telah menunda peluncuran hingga 20 Juli di tengah tekanan untuk menarik atau menunjukkan bahwa aturan itu kompatibel dengan upaya global tentang bagaimana dan di mana mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional.Sejauh ini, beberapa pejabat Eropa menyatakan sedang mempertimbangkan penundaan lebih lanjut dari setiap proposal retribusi digital hingga musim gugur.Dalam lobi tingkat tinggi ini, Yellen bertemu dengan sejumlah orang penting di Benua Biru, salah satunya Menteri Keuangan Uni Eropa.Dia juga akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis, serta Kepala Digital Uni Eropa Margrethe Vestager.

(Oleh - HR1)

Pengembang properti PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) atau Tanrise Property tetap optimis kinerja di tahun 2021 akan lebih positif dibanding tahun 2020, Meski sama-sama ada pandemi covid 19, namun adanya stimulus dari pemerintah dengan adanya free PPN untuk produk properti, membuat pasar Tanrise kembali meningkat.

Perseroan tetap optimis untuk berkarya di masa pandemi dan tetap mempertahankan kinerja manajemen di 2021 dengan terus berfokus untuk berinovasi dan melahirkan konsep produk properti baru sesuai dengan kebutuhan pasar di era ini.

Keyakinan itu juga didasarkan pada kinerja sepanjang kuartal I tahun 2021, dimana perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 43 millar. Kinerja ini cukup positif, mengingat pada tahun 2020, perseoran mencatatkan penjualan sebesar Rp152 millar, dimana pendapatan terbesar diperoleh dari segmen townhouse dan hotel.

Namun demikian, hingga akhir tahun 2021, perseroan menargetkan bisa meraup penjualan sebesar Rp 300 millar. Guna mencapai target tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, dimana tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan terobosan dalam pengembangan proyek baru.

VENESIA, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Minggu (11/7) mengatakan, mekanisme global baru untuk mengutip pajak lebih besar dari perusahaan-perusahaan multinasional yang untung tinggi, mungkin belum siap masuk meja wakil rakyat masing-masing negara pendukung hingga musim semi 2022. Yellen mengatakan itu pada konferensi pers usai pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral kelompok negara G-20 di Venesia, Italia. Menurut dia, progres Pilar 1 - berdasarkan kesepakatan pajak 132 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) - tentang realokasi hak-hak perpajakan akan sedikit lebih lamban dibandingkan pajak minimum korporasi global sedikitnya 15%.

Bagian Pilar 1 dari perjanjian itu akan mengakhiri penerapan pajak sepihak atas layanan digital. Gantinya adalah mekanisme baru untuk memungut pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut di mana pun mereka menjual produk dan layanannya. Bukan lagi berdasarkan domisili kantor pusat dan hak kekayaan intelektualnya (haki). Seorang pejabat Depkeu AS mengatakan, hal tersebut akan membutuhkan perjanjian pajak multilateral. Yang negosiasinya bakalan memakan waktu lama. “Pilar 1 akan berjalan lebih lamban. Tapi kami tetap akan mengupayakannya bersama Kongres. Mungkin akan siap pada musim semi 2022 dan kami akan berusaha teguh apa yang dibutuhkan untuk implementasinya,” tutur Yellen, yang dikutip CNBC.  Kelompok tersebut mendukung komponen-komponen utama dari dua pilar dimaksud. Yakni realokasi laba perusahaan-perusahaan multinasional dan pajak minimum global.

(Oleh - HR1)

VENESIA, Pertemuan tingkat menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral kelompok negara G-20 di Venesia, Italia menghasilkan sejumlah kesepakatan pada Sabtu (10/7) waktu setempat. Berikut ini adalah butir-butir utama kesepakatannya. Reformasi Pajak Global, Dalam pernyataan akhirnya, para menteri G-20 mendukung kerangka kerja reformasi pajak global yang disetujui pada 1 Juli 2021 dan hingga sekarang telah didukung oleh 132 negara dan teritori di seluruh dunia. Perjanjian itu disebut bersejarah dalam mewujudkan arsitektur pajak internasional yang lebih adil dan stabil. Hal utama dari reformasi ini adalah penerapan tarif pajak minimum global 15% terhadap perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Dan realokasi hak pajak atas laba yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut dari negara atau teritori mereka.  Risiko pemulihan, G-20 menyatakan bahwa prospek ekonomi global telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Berkat suksesnya program vaksinasi Covid-19, tapi pandeminya belum berakhir. Akses Vaksin, G-20 menyerukan pembagian vaksin yang merata secara global. Imunisasi terhadap virus Covid-19, kata mereka, merupakan kepentingan masyarakat dunia. Bantuan bagi Negara Berkembang, G-20 mendukung inisiatif Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan bantuan bagi negara-negara yang kesulitan mengatasi pandemi Covid-19. G-20 mendesak agar implementasinya dapat berjalan pada akhir Agustus 2021. Perubahan Iklim, Pernyataan akhir G-20 menyinggung penetapan harga karbon sebagai instrumen yang memungkinkan dalam perang melawan pemanasan global. Hal ini baru pertama kali termuat dalam komunike pertemuan tingkat menkeu G-20.

(Oleh - HR1)