PPN yang dipungut ke 111 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 9,17 triliun sampai akhir Oktober 2022. Perinciannya, setoran PPN PMSE tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, 2021 sebesar Rp 3,9 triliun, dan per 31 Oktober 2022 sebesar Rp 4,53 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor menyatakan, hingga 31 Oktober 2022, pemerintah telah menunjuk 131 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN atau bertambah satu usaha jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni Adobe Systems Software Ireland Limited. Sesuai PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia.

Tidak hanya itu, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. “Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” kata Neilmaldrin seperti dilansir Antara. Ke depan, dia mengatakan, untuk terus memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha konvensional dan digital, DJP akan menunjuk pelaku usaha PMSE menjual maupun memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia untuk memungut PPN. (Yoga)

Penerimaan pajak digital terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) melaporkan, hingga 31 Oktober 2022 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp 9,17 triliun. Total penerimaan PPN digital itu terhitung sejak tahun 2020. Perinciannya, setoran tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, tahun 2021 senilai Rp 3,9 trilun, dan tahun 2022 sebesar Rp 4,53 triliun. Penerimaan pajak digital tersebut berasal dari 111 pemungut PMSE.

Sebagai otoritas moneter, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap inflasi maupun fluktuasi nilai tukar dengan senjata utama, yakni suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga ibarat jamu pahit bagi perekonomian. Agar tidak melulu yang pahit-pahit, BI membaur kebijakannya sehingga selain jamu pahit, ada juga jamu manis dari kebijakan  makroprudensial. Kebijakan ini diarahkan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth). Demikianlah dua wajah kebijakan BI. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Oktober lalu, BI menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 50  basis poin menjadi 4,75 %. Ini meneruskan tren kenaikan sebelumnya, 50 basis poin pada September dan 25 basis poin pada Agustus. Dengan demikian, sepanjang tahun ini BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin. Kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga diambil BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan data BPS, inflasi inti bulan Oktober 2022 sebesar 0,16 %. Secara tahunan, inflasi inti sebesar 3,31 %. Besaran inflasi inti tersebut melampaui titik tengah target BI, yakni 3 %. Dengan menaikkan suku bunga acuan, BI berharap inflasi inti dapat kembali menurun.

Agar kenaikan suku bunga tak terlalu pahit dirasakan masyarakat, BI pun menggunakan kebijakan makroprudensial sebagai jamu manis untuk masyarakat dan dunia usaha melalui implementasi kebijakan makroprudensial yang sifatnya tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Salah satu kebijakan makroprudensial itu adalah melanjutkan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 % untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan). Kebijakan ini akan berlaku hingga 31 Desember 2023. Dengan kebijakan tersebut perbankan dapat membiayai KPR sampai dengan 100 % dari harga properti. Ini berarti masyarakat yang ingin mengambil KPR, jika memenuhi syarat, tidak perlu lagi menyediakan uang muka. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan uang muka nol %. BI juga melanjutkan keringanan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit nol % untuk semua jenis kendaraan baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini juga berlaku efektif hingga 31 Desember 2023. (Yoga)

NIAT pemerintah menekan jumlah perokok anak-anak tak lebih dari bualan belaka. Jika benar-benar serius hendak melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok, pemerintah seharusnya berani menaikkan cukai rokok jauh lebih tinggi lagi. Kenaikan cukai hasil tembakau 5-12 % tak akan berdampak signifikan pada penjualan rokok. Selama harga rokok masih terjangkau, jumlah pengisap rokok yang bersifat adiktif akan terus bertambah. Pemerintah setuju menaikkan cukai hasil tembakau untuk rokok rata-rata 10 % pada 2023 dan 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa kenaikan cukai itu, selain menambah pundi-pundi negara, dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok. Data BPS menunjukkan, pada 2021, prevalensi anak-anak di bawah 18 tahun yang merokok mencapai 3,69 %. Pada kategori usia 16-18 tahun, angkanya 9,59 %. Kenaikan cukai rokok yang setengah hati tak linear dengan jumlah perokok. Data Institute for Demographic Poverty Studies menunjukkan jumlah perokok pada 2019 sebanyak 57,2 juta jiwa. Dua tahun kemudian, jumlahnya 59,3 juta orang.

Rokok pun menjadi barang nomor dua paling banyak dikonsumsi setelah beras oleh penduduk miskin. Bahkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok pada 2021 tercatat lebih tinggi ketimbang belanja makanan bergizi. Dengan fakta tersebut, pemerintah sebenarnya tak perlu berpihak kepada industri rokok yang mengklaim kenaikan cukai akan memporak-porandakan bisnis mereka. Pada 2021, dengan kenaikan cukai 12,5 %, tercatat 320,1 miliar batang rokok diproduksi, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 298,4 miliar batang. Berapa pun harganya, rokok akan terus diburu oleh para pecandu nikotin, termasuk remaja yang biasa bermoto “sebat(ang) dulu”. Pemerintah bisa belajar dari Thailand, yang serius melindungi rakyatnya dari adiksi rokok. Negeri Gajah Putih, berdasarkan riset Southeast Asia Tobacco Control Alliance, selama 1991-2012 telah sebelas kali menaikkan cukai rokok hingga 78,6 % harga retail. Kebijakan itu efektif menekan prevalensi perokok dari 32 % menjadi 12,4 %. Penerimaan Thailand dari cukai rokok juga meningkat dari US$ 530 juta menjadi US$ 1,99 miliar. (Yoga)

Pemerintah resmi menetapkan Sanur yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang diteken Presiden Joko Widodo pada 1 November 2022. Kawasan seluas 41,26 hektare (ha) itu ditetapkan sebagai KEK pertama yang berfokus pada industri kesehatan dan pariwisata di Indonesia. KEK yang berada di areal Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur ini dikelola oleh BUMN PT Hotel Indonesia Natour. KEK anyar ini ditargetkan bisa menyerap investasi sebesar Rp 10,2 triliun. Dari jumlah investasi itu, sebanyak Rp 3,7 triliun sudah terealisasikan dalam bentuk aset Hotel Grand Inna Bali Beach.

Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan menjadi dua kali lipat, yakni dua % PDB negara tersebut. Jepang melakukannya dengan alasan dikelilingi pihak-pihak yang tak mau mematuhiaturan internasional mengenai perdamaian dan kestabilan internasional. Hal itu diungkapkan PM Jepang Fumio Kishida saat membuka pertemuan angkatan laut dari 12 negara, Minggu (6/11) di Teluk Sagami, Yokohama. Acara diikuti oleh AL AS, Inggris, Perancis, Australia, Korsel, dan India. ”Jepang tetap berpegang pada prinsip negara pasifis seperti yang kita jalani sejak berakhirnya Perang Dunia II. Namun, kita harus siap mempertahankan diri karena ada banyak pihak yang agresif yang tidak mengikuti prinsip perdamaian dunia, terutama di Laut China Selatan dan Laut China Timur,” kata Kishida, seperti dikutip Nikkei.

Kishida tak secara gamblang menyebut China dan Rusia, tetapi jelas pidatonya mengacu pada kedua negara tersebut. Presiden China Xi Jinping berkali-kali mengatakan hendak menyatukan kembali Taiwan dengan China. Mereka semakin rajin melakukan kegiatan militer di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Laut China Timur. Pada Agustus lalu, China melakukan latihan militer dan menembakkan rudal. Ada lima yang jatuh di perairan Pulau Nansei milik Jepang. Pada Februari, Rusia menginvasi Ukraina. Merebak  kekhawatiran, ini akan memicu China melakukan hal serupa atas Taiwan. Salah satu negarawan yang terus mengungkit kekhawatiran ini adalah almarhum PM Jepang Shinzo Abe. ”Ancaman kepada Taiwan adalah ancaman kepada Jepang. Negara kita berdekatan dan terlepas perkataan China, Jepang akan terkena dampak yang merugikan,” kata Abe semasa hidupnya. (Yoga)

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 masih rendah, hanya Rp 256,28 triliun atau 56,2% pagu Rp 455,62 triliun. Dana PC-PEN tahun 2022 digunakan untuk perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. “Ada perubahan alokasi PC-PEN tahun ini dari tadinya lima klaster menjadi tiga klaster,” ucap staf ahli Menkeu bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11). Dia memerinci, realisasi anggaran PC-PEN klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri), dan BLT desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga). Selanjutnya, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung Rp 1,3 triliun (Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.

Sementara itu, alokasi anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dan dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat berupa 2% dana alokasi umum sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian, realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan Rp 43,2 triliun atau 35,2% pagu Rp 122,54 triliun, untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan nakes Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD, termasuk dana desa, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun “Realisasi anggaran PC-PEN klaster kesehatan kecil. Ini menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, sehingga anggaran tidak harus dipakai besar-besaran. Kalau memang perlu digunakan, ya sudah. Kemenkes mengusulkan pengembalian klaster kesehatan ke kas negara,” kata Made. (Yoga)

Kemenkeu optimistis bisa menggunakan sisa anggaran belanja Rp 1.192,5 triliun secara optimal selama November-Desember 2022. Dana itu akan digunakan untuk belanja barang, belanja modal, dan subsidi serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, secara historis, nilai belanja kuartal IV setiap tahun berkisar Rp 900-970 triliun yang dialokasikan untuk belanja barang dan belanja modal. Jika tren itu diterapkan tahun ini, akan ada sisa Rp 222-292 triliun untuk membayar subsidi BBM. “Jadi, kami optimistis sisa belanja negara terserap sampai akhir tahun, karena normalnya begitu secara historis. Pada kuartal IV, belanja kita selalu mencapai Rp 900 triliun selama tiga bulan,” ucap Made dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11).

Made memerinci, belanja barang dan belanja modal dilaksanakan secara kontraktual dan jatuh tempo di bulan Desember. Artinya, pembayaran termin akan berakhir di Desember, sehingga transaksi akan selalu naik di kuartal IV, khususnya November dan Desember. Dia menuturkan, jika melihat pola belanja secara kontraktual, pemerintah baru membayarkan uang muka 20% dari nilai proyek. Pembayaran akan dilanjutkan secara bertahap sesuai dari progres proyek. Hal ini menyebabkan tagihan kepada pemerintah akan meningkat pada akhir tahun. “Rata-rata kalau kontraktor bagus dan modalnya cukup baik, malas wara-wiri. Dengan uang muka saja cukup kok, nanti ditagih pada Desember. Makanya, tagihan biasanya menumpuk di Desember,” kata Made. Menkeu Sri Mulyani  mengatakan belanja negara di kuartal IV akan diarahkan untuk mendorong sisi permintaan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal IV banyak anggaran yang akan dioptimalkan. (Yoga)

Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 82,5 triliun lebih. Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan selama empat hari sejak 31 Oktober sampai 3 November 2022, serta pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) di Hotel Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, namun angka itu turun dari usulan awal sebesar Rp 85,57 triliun. “Disepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara sebesar Rp82,5 triliun untuk kemudian dapat disetujui (di rapat paripurna),” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/11).

Setelah melalui pembahasan selanjutnya, kata Prasetyo, KUAPPAS APBD tahun anggaran 2023 akan memasuki tahapan penandatangan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI sesuai PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Berdasarkan pasal 16 ayat 6, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Agenda-agenda selanjutnya akan segera kita jadwalkan melalui rapat Bamus,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, nilai yang dihasilkan dalam rapat di luar kantor tersebut, setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 82.543.539.889.450. Dengan demikian, tambah dia, jumlah pendapatan dan jumlah belanja dari Pemprov DKI Jakarta dinilai seimbang. “Ini setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu sebesar Rp 82.543.539.889.450 sehingga sudah imbang antara pendapatan dan belanja,” tutur Edi. (Yoga)

Kemendagri terus melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, dan penganggaran penanganan inflasi daerah di Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu upaya adalah turun langsung untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemkot Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan pada 23 dan 24 Oktober 2022. Pada kedua pertemuan yang dilaksanakan secara terpisah tersebut, dijelaskan mengenai pentingnya realisasi APBD sejak awal tahun. Tujuannya, agar uang segera beredar di masyarakat, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan pentingnya pemahaman peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan.

Serangkaian diskusi pun dilakukan dengan menggandeng Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tanjung Pinang. Fatoni mengatakan, tujuan Kemendagri ke Provinsi Kepri untuk mendorong percepatan realisasi APBD, mendorong penanganan dan pengendalian inflasi, termasuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Fatoni mengatakan seharusnya tidak ada alasan pemerintah daerah (pemda) lambat merealisasikan anggaran. Karena lelang sudah dilaksanakan sebelum tahun anggaran. (Yoga)