Jalur menuju konsolidasi fiskal pada tahun depan makin terjal sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran gangguan rantai pasok, dinamika harga komoditas, lonjakan inflasi, hingga ancaman resesi di sejumlah negara utama. Otoritas fiskal bahkan meneropong postur anggaran pada tahun depan berisiko berubah haluan dari racikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada lima tantangan yang diwaspadai pemerintah dan memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Pertama, scarring effect sisi supply yang masih berlanjut sehingga berpotensi memicu inflasi. Kedua, perlambatan ekonomi global memengaruhi laju pertumbuhan eknonomi domestik. Ketiga, perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi suplai. Keempat, pengetatan kebijakan moneter secara agresif yang memicu cost of fund tinggi dan menekan rupiah. Kelima, potensi moderasi harga komoditas. “ pendapatan turun, belanja naik. Tetapi defisit APBN kita pastikan bisa tetap turun di bawah 3% ,” katanya, Kamis (27/10).  Celakanya, belanja negara justru turun yakni dari Rp3.106,43 triliun dalam APBN 2022 Perubahan menjadi Rp3.061,17 triliun, atau terpangkas 1,45%. Kondisi inilah yang kemudian menyulitkan langkah pemerintah untuk mewujudkan konsolidasi fiskal, yang salah satunya mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) terus mematangkan rencana penerapan pajak e-commerce lokal. Dalam skemanya, e-commerce lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, hingga Blibli akan ditunjuk menjadi pemungut pajak. Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung bilang, kebijakan tersebut masih dalam proses tahap kajian. Jadi nantinya, para marketplace yang mendapat tugas dari otoritas pajak bakal memungut PPN dan PPh dari para pelapak yang berbisnis di marketplace bersangkutan.

Kabar baik untuk dunia usaha. Pemerintah tengah memoles skema insentif fiskal untuk dunia usaha pada tahun depan. Skema itu bakal dirancang sedemikian rupa agar tak bertentangan dengan konsensus perpajakan global yang bakal berlaku mulai 2023. Pemerintah menilai, kehadiran beragam insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, hingga super tax deduction, terbukti manjur memacu gairah penanaman modal. Aliran investasi yang lancar pun diharapkan mampu memperkuat penerimaan pajak korporasi yang selama ini menjadi salah satu andalan keuangan negara. Jika ditelaah, guyuran insentif memang bertentangan dengan semangat dari konsensus perpajakan global, Pilar 2: Global Anti Base Erosion (Globe), yang mulai berlaku tahun depan. Sebab, salah satu semangat konsensus itu adalah memberantas banjir insentif dan perang tarif pajak korporasi yang berisiko memicu praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pemerintah bukannya abai dengan risiko tersebut. Kepada Bisnis, Selasa (25/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan otoritas fiskal memiliki racikan yang bisa mengamankan dua kepentingan itu sekaligus, yakni pajak dan investasi.

Pemerintah terus menggenjot realisasi penerimaan pajak menjelang pengujung tahun ini. Hingga September 2022, realisasi penerimaan pajak dilaporkan Rp 1.310,5 triliun, tumbuh 54,2 % dibanding  periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut setara dengan 88,3 % target penerimaan APBN 2022 sebesar Rp 1.485 triliun. Dalam dua bulan tersisa, DJP berupaya mengejar target yang telah ditetapkan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Neilmadrin Noor, berujar bahwa strategi yang dilakukan lembaganya meliputi perluasan basis pemajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela hingga melakukan ekstensifikasi dan pengawasan wajib pajak strategis serta berbasis kewilayahan. “Kami juga mengoptimalkan data melalui pertukaran data serta informasi secara otomatis dan data perbankan, melakukan penegakan hukum yang adil, serta mengembangkan sistem inti perpajakan,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Tak hanya itu, DJP juga melakukan perluasan kanal pembayaran untuk makin memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menambahkan, dalam kurun waktu yang tersisa, otoritas pajak akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini memang selalu menjadi andalan dan tumpuan. “Kami mengandalkan sektor-sektor yang kami rasa menjadi pemenang selama tahun berjalan, yang selama ini memiliki kinerja setoran pajak yang baik,” katanya.  Sektor usaha yang dimaksud adalah manufaktur, perdagangan, dan transportasi. Adapun untuk sektor-sektor andalan baru, kata dia, masih dalam pengkajian dan membutuhkan waktu untuk dapat direalisasi. “Namun upaya menggali sektor baru itu terus dilakukan, dan bisa saja baru terlihat hasilnya tahun depan,” ucap Yon. Menkeu Sri Mulyani mengatakan tren positif penerimaan pajak sudah terlihat sejak awal tahun ini. Hal itu tak terlepas dari optimisme pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. (Yoga)

DJP terus menggali sumber-sumber penerimaan baru, khususnya yang berasal dari sektor ekonomi digital. Salah satu sumber yang tengah digencarkan adalah pengumpulan pajak dari platform atau aplikasi digital atau yang biasa dikenal dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti Netflix, Facebook, Spotify, dan Google. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan, hingga September 2022, realisasi penerimaan PPN PMSE secara keseluruhan telah mencapai Rp 8,69 triliun dari total 130 platform yang berperan sebagai pemungut. Dari jumlah tersebut Rp 4,06 triliun merupakan hasil penerimaan untuk 2022. “Sektor pajak ini cukup kontributif dalam menopang penerimaan negara,” ujar Neil kepada Tempo, kemarin. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha penyelenggara aplikasi digital harus ditunjuk sebagai pemungut wajib PPN dengan tarif 11 % atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Pemungut wajib membuat bukti pungut PPN berupa commercial invoice, billing, order receipt, ataupun dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah melakukan pembayaran. Ke depan, otoritas pajak juga akan terus menambah daftar para pelaku usaha PMSE yang menjual produk layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah trafik melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan. Tak hanya itu, realisasi pajak dari sektor digital lainnya terus bertumbuh, seperti realisasi pajak atas perusahaan teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending sebesar Rp 90,05 miliar untuk PPh pasal 23 atau dalam negeri dan Rp 40,04 miliar untuk PPh pasal 26 atau luar negeri. Berikutnya, ada pula realisasi pajak atas transaksi kripto senilai Rp 76,27 miliar untuk PPh pasal 22 dan Rp 82,85 miliar untuk PPN dalam negeri. (Yoga)

Defisit fiskal Tiongkok membubung hingga mencapai rekor tertinggi hampir US$ 1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun ini. Krisis sektor properti dan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat kas pemerintah tergerus. Analisis terhadap dapat pemerintah yang dilakukan oleh Bloomberg, seperti dilansir AFP pada Rabu (26/10) menunjukkan defisit anggaran di seluruh level pemerintah Tiongkok antara Januari dan September 2022 mencapai 7,16 triliun yuan atau US$ 980 miliar. Angka yang didapat dari rilis Kemenkeu Tiongkok, Selasa (25/10) itu naik tiga kali lipat dibandingkan 2,6 triliun yuan pada periode sama tahun lalu. Secara keseluruhan pendapatan pemerintah turun 6,6% menjadi 15,3 triliun yuan pada periode sama. Karena pemerintah menggulirkan program pemangkasan pajak terhadap sektor bisnis.

Sementara belanja fiskal naik 6,2% menjadi 19,04 triliun yuan pada periode tersebut. Didorong oleh belanja infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Data yang dirilis pekan ini menunjukkan ekonomi Tiongkok tumbuh 3,9% secara tahunan pada kuartal III 2022, melampaui ekspektasi kalangan ekonom di 3,4%. Krisis sektor properti di Tiongkok sangat berdampak terhadap perekonomian karena sektor tersebut beserta sektor konstruksi menyumbang 25% lebih terhadap PDB. Pada Oktober 2022, harga rumah tangan kedua mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak 2014. “Pasar perumahan masih terjerat spiral penurunan, karena permintaan global masih lemah dan pelemahan renminbi juga menghambat kemampuan bank sentral untuk menyediakan dukungan kebijakan,” ujar Julian Evans Pritchard, ekonom dari Capital Economics, seperti dikutip AFP. (Yoga)

Pemerintah akan mengefisienkan belanja negara guna merealisasikan defisit APBN kembali di bawah 3% pada 2023. Adapun pagu APBN tahun depan Rp 3.061 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, walaupun diupayakan efisien, belanja negara diarahkan untuk melindungi perekonomian, seperti belanja kesehatan dan menjaga daya beli masyarakat. Menurut dia, peran APBN dalam perekonomian Indonesia sangat penting dan tidak lepas dari kondisi ekonomi dunia, seiring gejolak ekonomi global yang sangat serius. Hal ini pun berdampak terhadap peningkatan harga-harga di perekonomian yang mendorong naiknya inflasi. Hal ini direspons melalui peningkatan suku bunga acuan oleh bank sentral sejumlah negara termasuk Indonesia.

"Jika terjadi inflasi, otoritas moneter akan melakukan kebijakan yang diarahkan untuk menangani inflasi atau menjaga harga. Ini biasanya dilakukan dengan mengurangi likuiditas melalui peningkatan suku bunga acuan," ucap dia. Sementara itu, dia mengatakan, perekonomian negara mulai pulih pasca terdampak Covid-19, penerimaan negara juga mulai meningkat. Hal ini tercermin pada realisasi pendapatan negara September 2022 yang tumbuh 45,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, belanja pemerintah tumbuh mencapai 5,9%. “Akselerasi belanja akan digunakan untuk memastikan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi terus terjaga,” kata dia. (Yoga)

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel. Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan ( second round impact ) pada inflasi.  Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan. Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%. Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK. (Yoga)

Pemerintah pusat perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terkait penyaluran belanja wajib pemerintah daerah sebesar 2% dari dana transfer umum untuk meredam lonjakan inflasi tahun ini. Sebab, realisasinya hingga saat ini masih sangat mini. Kementerian Keuangan mencatat, per 20 Oktober 2022, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 277,6 miliar dari total 128 daerah. Angka itu hanya 7,9% dari pagu Rp 3,5 triliun. Dari realisasi anggaran Rp 277,6 miliar itu sebesar Rp 105,3 miliar dibelanjakan untuk bantuan sosial atau 6,1% dari pagu Rp 1,71 triliun.