JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini. Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional. Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini.

Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional.

Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Risiko pembengkakan utang kembali mengintai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Pemerintah merencanakan defisit anggaran tahun depan sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 522,85 triliun. Defisit itu bersumber dari alokasi belanja negara sebesar Rp 3.304,13 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah masih merencanakan pembiayaan lewat utang dengan target sebesar Rp 648,1 triliun. Selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, utang yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) akan mendominasi, yaitu mencapai Rp 666,4 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun. (Yetede)

WENGKI Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, kaget ketika mendengar usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat. Pemerintah provinsi setempat berencana menyediakan pola ruang pada kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 15 ribu hektare. Satu dari tiga KPI itu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Padahal di sana terdapat kawasan berstatus areal penggunaan lain (APL) yang berada di Nagari Air Bangis, Ranah Batahan, dan Koto Balingka.

"Rencana ini akan bertumpang-tindih dengan lahan masyarakat dan bisa memicu konflik,” kata Wengki saat ditemui pada Sabtu, 12 Agustus lalu. “Tapi pemerintah sepertinya sangat ngotot melancarkan proyek ini. ”Menurut Wengki, rencana pemerintah itu disampaikan pertama kali oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Palastri, dalam konsultasi publik di Hotel ZHM Premier Padang pada 9 November 2022. Acara tersebut diikuti sejumlah perwakilan instansi vertikal, pemerintah kota/kabupaten, akademikus, Pokja Percepatan RTRW Sumatera Barat, serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk Walhi.

Pemaparan serupa disampaikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Reny Windyawati, dalam sebuah diskusi daring pada 26 Desember 2022. Menurut dia, pembangunan kawasan industri itu membutuhkan konfirmasi data di Sumatera Barat. Begitu juga dengan rencana pembangunan industri refinery oleh PT Abaco di Kecamatan Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan menempati lahan seluas 20 ribu hektare. (Yetede)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan nota keuangannya mengatakan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah pekerjaan, dari penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, hingga mendukung proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yetede)

JAKARTA — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dinilai terlalu optimistis di tengah berbagai tantangan yang terjadi dari dalam dan luar negeri. Musababnya, rancangan tersebut dibuat dengan landasan beberapa asumsi ekonomi makro yang sulit tercapai di tahun depan.

"Saya khawatir akan ada APBN perubahan di tengah jalan begitu ada target ekonomi makro yang tak tercapai. Mumpung masih RAPBN, mohon target lebih realistis," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Beberapa asumsi makro yang cukup menantang untuk dicapai misalnya pertumbuhan ekonomi yang dibidik 5,2 persen pada tahun depan. Ada beberapa alasan yang menurut Bhima membuat target itu tak mudah. Antara lain faktor eksternal rendahnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi Cina yang merupakan mitra dagang dan investasi besar bagi Indonesia.

"Apakah mungkin dengan keterkaitan dagang yang begitu besar dengan Cina, kita bisa tetap positif?" ujar Bhima. Ganjalan pertumbuhan lainnya berasal dari sentimen tahun politik pada tahun depan, yang biasanya membuat pemodal menahan investasi dan masyarakat menengah atas menahan belanja. (Yetede)

Kebijakan hilirisasi mineral, yang selama ini menjadi andalan Presiden Joko Widodo, mulai berefek ke perekonomian. Namun kebijakan itu masih meninggalkan sejumlah catatan, termasuk terhadap penerimaan negara yang belum signifikan. Kebijakan hilirisasi diawali langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 untuk mengerek nilai tambah nikel. Sempat digugat Uni Eropa, pemerintah Indonesia bersikukuh menggulirkan kebijakan ini. Dari sisi perdagangan, hilirisasi nikel turut mengangkat nilai ekspor nikel Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor nikel (kode HS 75) Indonesia pada 2020 tercatat senilai US$ 808,41 juta, turun 0,61% year on year (yoy). Namun pada 2021 angkanya menanjak 58,89% yoy menjadi US$ 1,28 miliar. "Program hilirisasi mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US$ 4 miliar, lima kali lipat dibanding 2015," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (15/8). Neraca dagang produk nikel seperti besi dan baja (kode HS 72) juga surplus US$ 14,28 miliar di 2022. Hanya, neraca produk turunan nikel lain, yakni barang besi dan baja (kode HS 73), defisit US$ 2,09 miliar pada 2022. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menyebut, perlu ada diversifikasi produk hilirisasi. "Tidak hanya nikel, tetapi ekspansi ke komoditas lain juga perlu untuk merambah pasar lebih luas," kata dia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meminta pemerintah memperluas program lebih ke hilir atau sampai ke produk jadi. Hal ini akan memperkuat industri sehingga ada penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, Rabu (15/8). Ini akan menjadi pidato Nota Keuangan terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar pada tahun depan. Keempatnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi dan pengendalian inflasi. Pada pendahuluan RAPBN tahun depan yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,1-5,7% year-on-year (yoy), inflasi di kisaran 1,5%-3,5% yoy, dan nilai tukar di rentang Rp 14.700-Rp 15.200 per dolar AS. Kebijakan pendapatan negara ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan berupa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan memacu inovasi layanan publik dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Sementara belanja negara ditargetkan 14,03%-15,01% PDB. "Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik di tingkat pusat maupun daerah," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, pertengahan Mei lalu. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun berharap Nota Keuangan 2024 yang akan dibacakan Presiden salah satunya mengenai pemberlakukan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Terlebih lagi, DPR RI sudah memberikan restu ke pemerintah untuk segera menerapkan ekstensfikasi kedua cukai itu.

Hari ini, Rabu (16/8), Presiden Joko Widodo akan membacakan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggaran 2024 cukup krusial lantaran menjadi APBN terakhir Presiden Joko Widodo. Tahun depan juga menjadi warsa puncak dari arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Tak hanya itu, RAPBN 2024 juga mengakomodasi postur fiskal dan asumsi dasar pertama kali di era endemi. Memang, APBN 2023 tidak lagi mengakomodasi anggaran penanganan Covid-19. Akan tetapi, APBN tahun ini disusun ketika Indonesia masih berstatus pandemi Covid-19 sehingga kebijakan anggaran pun amat fleksibel. Sementara itu, pada awal tahun ini pemerintah telah mengubah status pandemi menjadi endemi. Artinya, RAPBN 2024 dirangkai dengan optimisme yang cukup tinggi. Meski demikian, ujian pada 2024 tak bisa dibilang remeh baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, pemerintah wajib membuktikan ketahanan fiskal dan ekonomi nasional dari hantaman ketidakpastian global. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, APBN 2024 sejatinya tak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun ini yang berfokus pada antisipasi dan mitigasi risiko ketidakpastian. Secara khusus, belanja akan diprioritaskan pada perlindungan daya beli masyarakat. Maklum konsumsi menjadi satu-satunya sektor penopang produk domestik bruto (PDB) yang berpeluang tetap gemilang tahun depan. Normalisasi inflasi dan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipastikan bakal mengerek konsumsi, baik di kelompok rumah tangga maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga. Koordinator Wakil Ketua Umum IV Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Carmelita Hartoto, berpendapat tahun politik selalu penuh tantangan. Namun selama ini, Indonesia memiliki kisah sukses bahwa pemilu bisa berjalan aman dan damai. Dengan demikian, yang dibutuhkan pengusaha adalah mempertahankan capaian tersebut. "Ini bisa mengurangi keraguan calon investor," ujarnya.

Hasrat besar pemerintah untuk menggenjot penerimaan tengah menemukan momentumnya. Program konsolidasi fiskal mulai tahun ini mewajibkan defisit kembali pada level maksimum 3%. Beban finansial warisan dari pembiayaan pandemi Covid-19 menuntut peningkatan penerimaan negara.Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberi peluang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan. Intensifikasi kenaikan tarif diterapkan bertahap pada pajak pertambahan nilai. Ekstensifikasi pajak pendapatan juga direformasi dengan dukungan sistem informasi yang andalSumber pendapatan dari cukai tampaknya bukan pengecualian. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini mulai mengkaji pengenaan cukai jasa. Kendati masih berada dalam tahapan wacana, ide ekstensifikasi pungutan cukai terhadap jasa (service) menjadi diskusi yang hangat di ruang publik. Alhasil, pungutan cukai jasa menjadi salah satu upaya diversifikasi. Penambahan objek cukai yang sudah berhasil adalah tas plastik/kresek sekali pakai yang berlaku mulai tahun depan. Sementara objek cukai yang tengah dalam proses pengesahan adalah minuman berpemanis dalam kemasan.Pengenaan cukai jasa di negara-negara Asia tenggara seakan menjadi ekstra pendorong bagi pemberlakuan cukai jasa di Indonesia. Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos, misalnya, sudah memungut cukai atas jasa klub malam, diskotek, jasa telepon, dan perjudian. Di sisi lain, otoritas fiskal tampaknya hendak bersikap ‘adil’. Jika objek kenikmatan sudah dikenai pajak (pajak penjualan barang mewah, pajak natura, atau sejenisnya), objek yang mendatangkan mudarat pun dipungut cukai. Kalaupun regulasi cukai diamandemen dengan memasukkan jasa sebagai objek cukai, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Per definisi, cukai dipungut atas suatu objek yang konsumsinya dapat menimbulkan kerugian bagi pemakainya dan memberikan eksternalitas negatif bagi orang lain atau lingkungan. Pada poin ini, pungutan cukai juga difungsikan sebagai instrumen fiskal untuk pengendalian konsumsi. Terkait dengan aspek penerimaan, pungutan cukai jasa dengan jumlah subjek cukai yang relatif terbatas malah bisa ‘lebih besar pasak daripada tiang’. Penerimaan cukai tidak mampu menutup biaya pengumpulannya.