Dalam RAPBN 2024, pemerintah mencantumkan target ketahanan pangan di bidang pertanian. Beberapa di antaranya adalah peningkatan ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton, bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton, dan cabai 252.501 ton. Pemerintah juga menargetkan lumbung pangan (food estate) seluas 61.400 hektar terbangun di Kalteng. Selain itu, produksi padi di Kalteng, Sumsel, dan Papua Selatan juga ditargetkan sebanyak 5,06 juta ton. Produktivitas padi dan Indeks Pertanaman ditargetkan meningkat masing-masing 5,3 % dan 5,0 % per tahun. Selain itu, nilai tukar petani(NTP)juga ditargetkan meningkat di kisaran 105-108 dan nilai tambah per tenaga kerja pertanian bisa menjadi Rp 59,8 juta per orang per tahun.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Rabu (23/8/2023), menilai, target ketersediaan beras sebanyak 46,84 juta ton pada 2024 tidak masuk akal. Hal itu disebabkan produksi beras pada 2015-2022 sudah stagnan dan cenderung turun 0,21 % per tahun. Produksi beras nasional rata-rata sebanyak 31 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan surplus beras akhir tahun, stok yang ada di masyarakat, swasta, dan Perum Bulog, rata-rata ketersediaan beras nasional sekitar 35 juta ton. ”Apalagi tahun ini produksi beras bakal turun akibat dampak La Nina dan El Nino. Jadi, tidak mungkin jika dalam setahun, ketersediaan beras bisa langsung meningkat drastis jadi 46,84 juta ton,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi memperkirakan produksi beras tahun ini bakal turun 5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Indonesia semakin getol berbelanja sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur dari luar negeri. Kabar teranyar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja meneken memorandum of understanding (MoU) komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang belum stabil, ditambah volatilitas rupiah, sejumlah pihak mewanti-wanti besarnya belanja peralatan militer bisa menekan anggaran negara dan cadangan devisa. Apalagi, transaksi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Indonesia pada kuartal II-2023 mencatatkan defisit US$ 7,4 miliar. Berdasarkan riset Kontan, nilai total 24 pesawat F-15EX mencapai US$ 1,32 miliar (1 unit senilai US$ 87,7 juta). Sebelumnya, Indonesia berencana memboyong 42 unit Rafale dari Prancis, lengkap dengan persenjataannya senilai total US$ 8,1 miliar. Jet tempur ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada 2026. Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, Menhan Prabowo Subianto ingin memperkuat pertahanan Indonesia. Pertahanan merupakan investasi, bukan biaya. Pertahanan yang kuat akan memastikan ekonomi bekerja baik dan lebih maju. Anggota DPR RI Komisi I Tb Hassanudin minta Kemhan berkomunikasi dengan parlemen terkait alasan pengadaan dan anggarannya. "Sebaiknya pengadaan alutsista sesuai aturan perundang-undangan dan jelaskan kepada DPR atau Komisi I alasan pengadaan dan anggarannya," ujar dia, kemarin.

JAKARTA,ID-Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan tahun 2024 mencapai Rp 374,5 triliun, meningkat dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp352,8 triliun. Kebijakan belanja perpajakan  dirancang secara terarah dan terukur dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan  ekonomi global dan domestik. Estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak tahun 2024 terbagi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 228,1 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 127,9 triliun, Bea Masuk dan Cukai Rp 18 triliun; Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor P3 sebesar Rp0,03 triliun, dan Bea Materai Rp0,5 triliun. Nilai belanja perpajakaan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 sebesar Rp323,51 miliar atau sebesar 4,4% dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp309.995,6 miliar atau 1,83% PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. (Yetede)

DPRD DKI Jakarta menolak usul Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengajuan pinjaman Rp 1 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman itu akan digunakan untuk membangun tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF). ”Permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (21/8/2023), terkait alasan penolakan usul tersebut. (Yoga)

Para pelanggan listrik non subsidi bersiaplah merogoh kantong lebih dalam. Ini menyusul perubahan formula perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjusment). Dalam beleid terbaru yang keluar akhir Juli 2023, ada formula baru atas penetapan tarif listrik non subsidi. Pemerintah memasukkan komponen Harga Batubara Acuan (HBA) dalam hitungan tarif listrik non subsidi. Lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pasal 6 ayat 2, beleid ini menyebut: penyesuaian tarif listrik dilakukan tiap tiga bulan, apabila terjadi perubahan faktor. Dalam beleid anyar ini, formula tarif listrik non subsidi menghitung HBA sebagai komponen pembentuk tarif listrik. Ini artinya: harga batubara dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Ini berbeda dengan Permen ESDM No 28/2016. Formula penyesuaian tarif listrik tidak ada unsur HBA. Dalam beleid lama, penyesuaian tarif listrik hanya menghitung kurs, ICP, dan inflasi saja. Yakni kurs, ICP, dan inflasi menggunakan data realisasi rata-rata pada bulan ketiga, keempat, dan kelima sebelum penyesuaian tarif tenaga listrik. Sinyal kenaikan listrik non subsidi juga tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2024. Dalam Buku II Nota Keuangan, pemerintah menyebut akan memperkuat penerapan subsidi tepat sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan kebijakan tariff adjustment untuk pelanggan nonsubsidi sesuai dengan kondisi perekonomian Kepada KONTAN, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu buru-buru menepis tarif listrik non subsidi naik dalam waktu dekat, kendati hitungan tarif berubah.

Kalangan pelaku usaha agaknya boleh tersenyum gembira, menyusul rencana pemerintah yang kembali mengumbar insentif fiskal guna memuluskan laju ekonomi pada tahun depan. Tak tanggung-tanggung, rancangan stimulus yang disiapkan pemangku kebijakan pun mencatatkan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, insentif yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun. Manufaktur, transportasi, hingga pergudangan pun menjadi sektor yang mendapatkan pendampingan fiskal prioritas. Pemberian stimulus ini bukannya tanpa alasan. Maklum, target pertumbuhan ekonomi pada 2024 terbilang cukup tinggi yakni 5,2%, naik dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani, mengatakan fasilitas kepabeanan yang disiapkan otoritas fiskal difokuskan pada industri menanamkan modalnya di Tanah Air. Beberapa di antaranya sektor pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, penelitian, hingga penelitian dan pengembangan. Adapun dari sisi pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan insentif fiskal pada 2024 diberikan secara terukur dan terarah dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan kemudahan berinvestasi. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto, menilai kebijakan insentif yang dirancang pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan investor baru. Padahal, pengusaha yang selama ini menanamkan modalnya di Tanah Air juga butuh dukungan. "Incentive tax bagus, tetapi dampak ke industri tak sebesar bayangan pemerintah," ujarnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan evaluasi selayaknya dilakukan atas belanja perpajakan untuk manufaktur. Seharusnya, insentif diberikan dengan harapan mendorong proses reindustrialisasi. Namun faktanya, terjadi erosi industri dalam komponen PDB.

Dorongan anggaran belanja pemerintah pusat ke perekonomian Indonesia tahun depan, tampaknya akan lebih minim. Sebab, dorongannya terhadap konsumsi rumahtangga tak signifikan. Sementara kontribusi terhadap investasi malah turun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, alokasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.446,54 triliun, tumbuh 6,5% dari outlook 2023 sebesar Rp 2.298,24 triliun. Dari jumlah itu, alokasi terbesar untuk belanja pegawai mencapai Rp 481,42 triliun, selain untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,32 triliun. Bahkan, belanja pegawai tumbuh dua digit mencapai 11,32% dibanding outlook 2023. Kenaikan ini sejalan dengan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN yang pemerintah usulkan 8%. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta bilang, anggaran belanja pegawai tahun depan meningkat karena kebijakan kenaikan gaji dan pensiun ASN. Di sisi lain, Isa menyatakan, anggaran belanja barang dan belanja modal pada 2024 meningkat dari alokasi dalam APBN 2023. Menurutnya, tingginya outlook belanja barang 2023 lantaran memperhitungkan peningkatan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum (PNBP/BLU). Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy menilai, lebih rendahnya anggaran belanja modal berarti akan memberikan efek berganda yang lebih kecil ke komponen investasi dibanding tahun ini. Sementara komponen belanja pegawai, belanja bansos, dan subsidi yang masing-masing mencatatkan peningkatan, akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga.

Perekonomian bergerak sangat dinamis. Peta perdagangan dunia saat ini terus bergerak mengikuti tensi geopolitik yang masih tinggi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan utama dalam perekonomian global. Di samping itu, dampak perubahan iklim menjadi isu tersendiri yang perlu terus ditangani demi kesinambungan pembangunan. Tantangan lain yang siap menghadang adalah perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan perilaku, baik dari sisi konsumsi maupun produksi serta tantangan transisi pandemi ke endemi. Tantangan-tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional.Di tengah tantangan yang datang dan pergi, RAPBN tahun 2024 mempunyai nilai strategis karena merupakan tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama dua periode pemerintahan dari tahun 2014—2024, dinamika ekonomi global penuh dengan tantangan dan berbagai guncangan besar. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi perekonomian nasional, Pemerintah mengusulkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$80 per barel dan lifting minyak bumi 625.000 barel per hari serta lifting gas 1.030 ribu—1,033 juta barel setara minyak per hari.Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, Arsitektur RAPBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Hal ini dimaksudkan agar peran APBN dapat berfungsi optimal sebagai: (i) shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi); (ii) akselerator transformasi ekonomi (human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform); (iii) instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan). Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, (ii) konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Saat menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan anggaran infrastruktur pada tahun depan senilai Rp422,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar untuk infrastruktur dalam kurun 5 tahun terakhir. Jika ditotal sejak 2019 hingga tahun depan, anggaran infrastruktur di era Presiden Jokowi mencapai Rp2.299,8 triliun. Anggaran tersebut tetap difokuskan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan, serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, termasuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. Bedanya, dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang mematok target tersendiri untuk pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama di IKN Nusantara berupa bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek itu ditargetkan rampung pada 2024. Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap pertama telah mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Danis menyatakan beberapa infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Sementara untuk konektivitas, Danis menyebut saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti IKN. Tahap pertama, katanya jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan—Samarinda akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (persero) Tbk. Farid Budiyanto menuturkan pihaknya optimistis dengan prospek pasar konstruksi sesuai dengan besarnya belanja infrastruktur di postur RAPBN 2024.

Hingga Juli 2023, emiten dengan kode saham ADHI itu telah mencatatkan kontrak baru mencapai Rp18,8 triliun dengan pertumbuhan mencapai 23% dibandingkan dengan pada capaian tahun lalu di periode yang sama senilai Rp15,3 triliun. Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru pada Juli 2023 untuk proyek konstruksi South Commuter Railway di Filipina Contract Package S-03C, Proyek Pengaman Pantai di Cilacap, Proyek Gedung Biofarma. Profil kontrak baru dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 92%, dan sisanya properti dan lini bisnis lainnya. Saat ini perseroan sedang fokus dalam penyelesaian beberapa proyek besar dan bernilai strategis antara lain proyek jalan tol Solo—Yogyakarta—Kulonprogo yang diharapkan sudah dapat terkoneksi antara Solo dan Yogyakarta pada tahun depan. Selain itu beberapa proyek konstruksi di IKN ditargetkan dapat diserahterimakan di tahun ini dan tahun depan, antara lain proyek land development, proyek jalan tol, gedung dan jembatan dan prasarana air. Sementara itu, emiten konstruksi anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) membidik raihan kontrak baru sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada 2024. Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menjelaskan strategi mengerek kontrak baru pada tahun politik dilakukan dengan meningkatkan utilitas seluruh fasilitas produksi sehingga mampu mendukung berbagai proyek di Indonesia. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dedi Indra memaparkan hingga Juni 2023, total perolehan kontrak baru senilai Rp3,81 triliun. Adapun proyek dengan sumber pendanaan dari pemerintah yang meliputi APBN, APBD dan pinjaman sebesar 42%, selebihnya dari swasta, BUMN dan BUMD.