JAKARTA,ID-Komisi I DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2024 sebesar Rp14,84 triliun dari usulan daftar daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) senilai Rp19,7 triliun. Sebagian besar anggaran atau Rp 9,86 triliun (66,44%) akan dialokasikan untuk melanjutkan  dan menuntaskan pembangunan infrastuktur teknologi, informasi,dan komunikasi (TIK). Ada lima program prioritas Kemenkominfo tahun 2024, yaitu program penyediaan infrastruktur TIK, diantaranya Palapa Ring, operasional satelit Satria-1, operasional  BTS 4G di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyediaan akses internet dan digitalisasi  penyiaran publik (LPP), serta pengukuran kualitas layanan telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, perubahan anggaran TA 2024 tersebut terjadi antara lain karena adanya pagu blokir (otomatic adjusment) Rp 358 miliar, realokasi anggaran blokir ke bendahara anggaran umum Rp39 miliar, serta penambahan anggaran terkait dukungan diseminasi Asean dan Pemilihan serentak tahun 2024 sebesar Rp 68 miliar. (Yetede)

Pelaku bisnis di kawasan ASEAN merekomendasikan penghapusan hambatan nontarif dalam perdagangan antarnegara anggota demi menunjang ketahanan pangan di kawasan tersebut. Pemerintah mencoba menyelesaikannya lewat sistem harmonisasi perizinan se-ASEAN. ASEAN-Business Advisory Council Indonesia Policy Manager for Food Security Arif P Rachmat mengemukakan, ada empat aspek rekomendasi kebijakan yang diharapkan pelaku industri dan usaha di Asia Tenggara di bidang pangan dan pertanian, yakni perdagangan eksternal ataupun intra-ASEAN, infrastruktur dan teknologi pertanian, inklusivitas akses pasar, serta pembangunan kapabilitas petani.

”Dalam perdagangan eksternal dan intra-ASEAN, kami merekomendasikan penghapusan hambatan nontarif berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati untuk menyeimbangkan aturan yang diperlukan dan fasilitas perdagangan,” tuturnya dalam forum kebijakan bertajuk ”Safeguarding ASEAN’s Food Security in a Time of Growing Uncertainty” pada ASEAN Business & Investment Summit di Jakarta, Minggu (3/9). Dia juga merekomendasikan percepatan proses bea dan cukai untuk benih, biji, pupuk, dan peralatan pertanian melalui harmonisasi standar, regulasi, dan persetujuan. Agar dapat bernegosiasi secara optimal dengan mitra eksternal, ASEAN diimbau untuk mengelola pengadaan kolektif.

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menyampaikan, regulasi perizinan setiap negara berbeda-beda. ”Oleh sebab itu, tantangan (hambatan nontarif) tersebut perlu dilihat secara spesifik. Pertemuan AEM (ASEAN Economic Ministers) secara maksimal mendorong hal itu karena kami ingin menguatkan prinsip-prinsip konektivitas. Salah satunya terwujud lewat ASEAN single window yang mengharmonisasi perizinan,” ucapnya. (Yoga)

Pasca dilantik sebagai penjabat Wali Kota Jayapura, Papua, setahun lalu, Frans Pekey, tak butuh waktu lama untuk segera bekerja. Sejumlah program inovasi layanan pemerintahan dia gulirkan untuk melakukan perubahan. "Pertama, saya melakukan konsolidasi internal. Karena kekuatan saya adalah ditopang seluruh jajaran pemerintah daerah. Bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda),” kata Frans seusai meraih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia Inspiratif kategori Penjabat Kepala Daerah Inovatif dari Tempo Media di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023.

Frans memperkenalkan inovasi yang berorientasi pada enam budaya kerja berintegritas. "Pertama, tertib administrasi. Kedua, tertib aturan. Ketiga, pelayanan prima. Keempat, inovasi dan perubahan. Kelima, bebas korupsi. Keenam, tata kelola keuangan yang baik dengan tetap mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK," ujarnya. Dia juga fokus pada komunikasi dan kolaborasi dalam membangun Kota Jayapura agar lebih baik. "Pada 2023, saya membuat tema dan menyatakan sebagai Tahun Kolaborasi. Karena pemerintah kota menyadari bahwa kami memiliki kemampuan terbatas,” ucap Frans. Peran pemerintah pusat memajukan Kota Jayapura diwujudkan dengan pendirian Papua Youth Creative Hub. Menurut Frans, Presiden Joko Widodo dapat menghadirkan sebuah pusat kreativitas bagi anak-anak Papua. “Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi,” ujarnya. (Yetede)

Usulan penambahan kuota elpiji 3 kg dalam waktu dekat belum menimbulkan masalah. Akan tetapi, ke depan, akan membebani anggaran. Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sementara sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024.

”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya (Kompas, 1/9). Alasan yang mengemuka adalah ekonomi yang pulih pascapandemi membutuhkan pasokan energi agar ekonomi bisa lari kencang. Tambahan pula, elpiji tersebut digunakan oleh UMKM. Sepanjang tahun lalu pemerintah menyalurkan elpiji 3 kg dengan total 7,799 juta ton, bertambah 4,5 % dibandingkan penyaluran tahun 2021 sebesar 7,462 juta ton. Tahun 2022 subsidi elpiji telah melebihi angka Rp 100 triliun. (Yoga)

DPR resmi menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2024, tetapi terdapat sejumlah catatan soal sasaran pembangunan ekonomi yang menantang. Struktur belanja dalam desain fiskal tahun depan akan dikerucutkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, Kamis (31/8) seluruh fraksi di DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro sesuai usulan pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2024. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro menjadi langkah awal paling penting dalam proses penyusunan anggaran negara karena berfungsi sebagai landasan menyusun APBN. Penyusunan RAPBN 2024 itu akan dilakukan selama tiga bulan ke depan oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan pada Oktober 2024.

Asumsi dasar ekonomi makro untuk 2024 yang disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR itu adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 % secara tahunan, tingkat inflasi tahunan 2,8 %, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 %. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan pemerintah. Tantangan ke depan adalah menyusun struktur belanja RAPBN agar benar-benar bisa mencapai target sasaran pembangunan, seperti menekan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mengecilkan rasio gini, serta membuka lapangan kerja baru. (Yoga)

Pemerintah telah memperluas penerima subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik dengan bermodalkan nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini membawa dampak bervariasi bagi saham-saham emiten yang terkait dengan produk dan komponen motor listrik. Kemarin (31/8), saham PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) menguat 9,65% ke Rp 6.250. Namun saham PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) kendati sempat menguat, malah ditutup melemah 4,93% menjadi harga Rp 135. Begitu juga PT Indika Energy Tbk (INDY), yang punya lini bisnis kendaraan listrik, di akhir perdagangan malah turun 1,48% menjadi Rp 2.000. Sedangkan emiten komponen otomotif seperti PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) juga turun 1,23% ke harga 3.200. Begitu juga PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), melemah 4,55% ke harga Rp 1.470. Research Analyst Erdikha Elit Sekuritas, Ika Baby Fransiska mengamati perluasan subsidi menjadi angin segar untuk menghidupkan permintaan motor listrik, suku cadang atau produk penunjangnya. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengingatkan, kebijakan subsidi pemerintah untuk pembelian motor listrik berpotensi hanya menjadi sentimen sesaat. Pelaku pasar perlu mewaspadai fluktuasi saham. Namun, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek.

Kondisi perekonomian tahun depan diperkirakan diliputi ketidakpastian. Ada tantangan yang mengharuskan APBN bekerja lebih keras dibandingkan dengan dua tahun ini. Guna mengantisipasi ketidakpastian dan mengurangi penerbitan utang baru, pemerintah menyiapkan dana cadangan Rp 51,4 triliun melalui saldo anggaran lebih. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,4 triliun. Selain untuk menekan utang, SAL antara lain juga akan digunakan untuk dana cadangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan belanja pemilihan umum.

Dalam penjelasan Pasal 28 RUU APBN 2024, tambahan dana SAL akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan prioritas yang muncul di tahun depan. Misalnya, menurunkan pembiayaan utang dan cadangan belanja IKN atau sentra pertumbuhan ekonomi baru, belanja pemilu, kompensasi, kurang bayar dana bagi hasil (DBH), serta kurang bayar subsidi. Pemerintah sudah menggunakan SAL sebagai kas cadangan untuk menutup defisit anggaran dan menutupi kebutuhan pembiayaan beberapa tahun terakhir. Untuk 2023, pemerintah mengakumulasikan SAL Rp 478,9 triliun dari APBN 2022, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti tahun ini. (Yoga)

Presiden Joko Widodo getol menggerojok aneka subsidi menjelang periode terakhir kepemimpinannya. Selain menambah cakupan penerima subsidi sepeda motor listrik, pemerintah juga berancang-ancang menghapus BBM jenis Pertalite dan mengganti dengan Pertamax. Berlaku 30 Agustus, pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi sepeda motor listrik. Di aturan teranyar, warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas berkesempatan meraih subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta, atau satu KTP berhak mendapat subsidi motor listrik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun mencapai 187,42 juta jiwa. Jika subsidi motor listrik dilepas, dan dengan asumsi setengah penduduk tadi menerima subsidi (93,71 juta jiwa), maka pemerintah harus menyiapkan dana hingga Rp 655,97 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata bilang, meski pemerintah memperluas penerima subsidi, anggaran saat ini masih tetap sama seperti sebelumnya. Selain motor listrik, pemerintah juga membuka wacana subsidi Pertamax. Rencana itu diungkapkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (30/8). "Pertamina menargetkan, produk Pertamax Green 92 menggantikan Pertalite di 2024 dan tetap dikategorikan sebagai produk BBM subsidi," kata dia. Sejumlah ekonom menyoroti aneka kebijakan subsidi itu. Subsidi Pertamax, dinilai tak tepat sasaran. Perluasan subsidi motor listrik dianggap kurang efektif, selain boros anggaran. "Lebih baik, anggaran untuk subsidi bus listrik atau kendaraan publik lainnya agar banyak manfaat," ungkap Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Ini sejalan keinginan Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk tarif LRT dan Kereta Cepat.

Pemerintah terus menyiasati penggunaan anggaran agar semakin efisien. Salah satunya dengan cara menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun ini. Kementerian Keuangan sudah menggunakan SAL sebesar Rp 70 triliun pada tahun ini. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan (APBN) Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo menyampaikan, bujet tersebut digunakan untuk mengurangi issuance bond atau penerbitan obligasi, akibat risiko imbal hasil (yield) yang tinggi. Adapun dalam UU APBN 2023 penggunaan SAL sebelumnya direncanakan sebesar Rp 70 triliun. Kemudian pemerintah memutuskan menambahkan penggunaan SAL tahun ini menjadi Rp 156,9 triliun sejalan dengan pengurangan penerbitan utang pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dari SAL yang sebesar Rp 156,9 triliun tersebut, kemudian senilai Rp 100,9 triliun akan digunakan untuk penurunan pembiayaan utang, dan sebesar Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah di antaranya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), subsidi pupuk serta kompensasi energi. Menkeu mengatakan, penerbitan SBN dikurangi dengan memanfaatkan SAL dan didukung dengan pengelolaan kas yang optimal. Sementara itu, pembiayaan utang melalui pinjaman diperkirakan mencapai Rp 43,4 triliun, meningkat 16,8% dibandingkan dengan periode 2022. Mengutip Buku II RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL 2024 sebagai instrumen pengurang utang dan penyangga fiskal sebesar Rp 51,3 triliun dan alokasi hasil Pengelolaan Aset (HPA) sebesar Rp 649,2 miliar terkait konversi mengisi daya eks BPPN menjadi PMN nontunai kepada anak usaha PT Len Industri (yaitu PT Dirgantara Indonesia).

KPU menyatakan siap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah jika disepakati maju dari bulan November menjadi September. Namun, pemerintah harus memberikan dukungan teknis dan anggaran agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan seluruh tahapan pilkada dengan optimal. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan, KPU akan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU, termasuk apabila hari pemungutan suara Pilkada 2024 dipercepat dari November menjadi September 2024. ”KPU akan tunduk pada ketentuan UU itu dan melaksanakan pilkada serentak 2024 sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hasyim ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur, Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

Pada awal 2022, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat pemungutan suara Pilkada 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Namun, belakangan, pemerintah merencanakan untuk menerbitkan Perppu Pilkada yang salah satunya memuat perubahan jadwal hari pemungutan suara Pilkada 2024. Jadwal pilkada yang telah disepakati akan dilaksanakan pada 27 November 2024 diusulkan maju dua bulan dan diselenggarakan dalam dua tahap, yakni pada 7  September dan 24 September 2024. Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengingatkan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) juga diperlukan agar KPU dapat melaksanakan tahapan pilkada yang dipercepat.Hingga saat ini, baru sekitar 20 % dari 545 pemda yang sudah menyepakati anggaran pilkada. KPU berharap Kemendagri bisa mendorong pemda agar segera menyepakati usulan anggaran pilkada. Dengan demikian, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dapat segera ditandatangani. (Yoga)