Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU itu. Hanya satu fraksi yang menerima dengan catatan minder head nota atas RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%, pendapatan negara ditetapkan bisa mencapai Rp 2.802,3 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan Rp 3.325,11 triliun.Alhasil defisit anggaran tahun depan ditargetkan mencapai Rp 522,8 triliun atau 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp 25,5 triliun, serta pembiayaan anggaran ditetapkan Rp 522,8 triliun.Beberapa fraksi menyoroti anggaran dana desa. Dalam RAPBN 2024, dana desa ditargetkan sebesar Rp 71 triliun, naik dibanding outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 69,9 triliun. Dana desa ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.Adapun pada 2023 dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar. Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar adalah Desa Tenggulun mencapai Rp 1,9 miliar.Masih mengkajiFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar anggaran untuk dana desa ke depan bisa terus dikerek menjadi Rp 5 miliar per desa. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, rekomendasi PKB agar dana desa ditingkatkan, untuk mendorong agar dana desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi dan pemerataan pembangunan.Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat, pelaksanaan kebijakan dana desa harus dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Terutama, untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih akan melakukan pengkajian terkait usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.

Persoalan keekonomian pengembangan wilayah kerja kembali menyelimuti industri hulu minyak dan gas bumi atau migas. Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama meminta pemerintah melakukan perubahan kontrak agar sektor tersebut bisa melaju lebih kencang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa sebagian pengembangan lapangan migas terkendala oleh persoalan keekonomian akibat rezim kontrak bagi hasil dengan skema gross split lama. Untuk diketahui, pemerintah tahun ini memang merevisi aturan mengenai gross split yang telah berlaku sejak 2018 menjadi new simplified gross split agar bisa mendorong pengembangan bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, kompetitif, efektif, dan akuntabel. Skema gross split baru itu memungkinkan KKKS mendapatkan bagi hasil dalam rentang 80%—90% sebelum pajak, sesuai dengan profil risiko lapangan migas yang digarap. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sebagian besar lapangan migas yang menggunakan skema gross split lama adalah wilayah kerja pengembangan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi.SKK Migas bersama Pertamina Hulu Energi pun terus melakukan diskusi ihwal tambahan insentif atau kemungkinan lain untuk mengubah kontrak bagi hasil itu menjadi cost recovery. Hanya saja, SKK Migas cenderung lebih berhati-hati untuk mengubah ketentuan kontrak bagi hasil tersebut. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad mengatakan, lebih dari lima production sharing contract (PSC) mesti jalan di tempat lantaran terganjal isu keekonomian. Saat ini beberapa KKKS juga diketahui tengah mengajukan permohonan insentif tambahan, dan kemungkinan peralihan kontrak dari gross split lama menjadi cost recovery.Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah memfinalisasi dua aturan yang mengatur PSC dan fasilitas perpajakan pada industri hulu migas, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 dan PP No. 79/2010. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, yang menjadi persoalan dari skema bagi hasil di Indonesia adalah tidak mempromosikan kepastian pengembalian investasi.

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan Rp 633 miliar untuk subsidi penumpang Transjakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2023. Dengan adanya penambahan itu, Agnes Regina (28), penumpang Transjakarta asal Marunda, Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023), berharap ada perbaikan layanan, antara lain, soal penambahan armada  guna menjangkau sudut-sudut Jakarta. Penumpang lain, Hasan Maulana (27), warga Jakarta Selatan, berkeluh soal saldo uang elektronik yang terpotong dua kali. Namun, ia bersyukur tarif Rp 3.500 masih bertahan. (Yoga)

Imbas dari tren harga minyak dunia yang terus menguat, cepat atau lambat akan tertransmisi ke masyarakat. Respons pemerintah mesti cepat dan proporsional untuk mengantisipasi potensi inflasi dan pelemahan daya beli. Pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi mau tidak mau terjadi, tetapi risiko dinilai masih terkendali. Dalam APBN 2023, anggaran subsidi energi telah ditetapkan Rp 209,9 triliun, antara lain untuk subsidi BBM dan elpiji 3 kg senilaiRp 139,4 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp 70,5 triliun. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) di APBN 2023 sebesar 90 USD per barel. Sementara itu, akibat pembatasan produksi minyak oleh negara-negara produsen minyak (OPEC+), harga minyak dunia dalam sebulan terakhir bergerak melampaui asumsi hingga tembus 95 USD per barel.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad,Rabu (20/9) mengatakan, tren penguatan harga minyak dunia membawa konsekuensi harga keekonomian yang naik untuk seluruh jenis BBM dalam negeri. Agar kenaikan harga minyak dunia itu tidak berdampak lebih lanjut pada pelemahan daya beli masyarakat, pemerintah perlu menambal selisih harga keekonomian melalui APBN. Terlebih, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sulit dilakukan di tengah dinamika tahun politik. ”Konsekuensinya, mau tidak mau akan ada pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi,” kata Tauhid. Pada penutupan perdagangan, Selasa (19/9), harga minyak dunia telah menyentuh level tertinggi dalam 10 bulan. Harga minyak mentah Brent mencapai 95,96 USD per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menyentuh 93,74 USD per barel. (Yoga)

Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun ini berpotensi meleset. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kinerja APBN 2023 dan bisa merembet ke anggaran pada tahun depan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam APBN 2023, pemerintah memasang target sebesar 5,3%. Sementara pada semester I-2023, realisasinya hanya 5,1%. Biasanya, pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal III, meski masih bisa naik di kuartal IV. Kemudian nilai tukar rupiah yang ditargetkan Rp 14.800 per dolar Amerika Serikat (AS). Realisasinya, rerata secara year to date rupiah di level Rp 15.109 per dolar AS. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditargetkan US$ 90 per barel, realisasi rerata secara ytd di level US$ 76,1 per barel. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan 5,1%, nilai tukar Rp 15.100 per dolar AS dan ICP US$ 78 per barel.  Pemerintah juga telah memasang outlook penerimaan dan belanja negara hingga defisit anggaran 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan pajak senilai Rp 1.246,97 triliun atau hanya tumbuh 6,4% yoy. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu penerimaan pajak mampu tumbuh 58,1% yoy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang paling berisiko meleset tahun ini. Perkiraan Bhima, pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 4,95% hingga 5% lantaran konsumsi kelompok menengah tertahan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara kelas atas wait and see menuju pemilu. Bhima juga melihat, inflasi akan sangat tergantung pada pengendalian harga pangan. "El Nino bisa membuat asumsi inflasi meleset karena efek ke harga bisa sampai awal tahun," kata dia, kemarin.

JAKARTA,ID-Kemenkominfo tengah mempertimbangkan rencana penerapan registrasi kartu seluler (subcriber identity module/SIM card) biometrik dengan menggunakan teknologi deteksi wajah (face recognation), sidik jari (finger print), dan deteksi mata (irish recogniti).  Cara ini bisa diharapkan bisa penerapannya agar lebih bisa melindungi para pemilik kartu seluler dan masyarakat dari potensi kejahatan digital melalui media kartu seluler. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), per Juni 2023 pengguna kartu seluler aktif di Indonesia mencapai 338 jutaan setelah divalidasi oleh Direktur Jenderal Pendudukan dan catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Jumlahnya sedikit berbeda dengan data empat operator seluler Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren sekitar 349 jutaan. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 97% merupakan pengguna SIM card bayar dan sisanya 3% pengguna SIM pascabayar. (Yetede)

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR resmi menyepakati RAPBN 2024 untuk disahkan di rapat paripurna pekan ini. Tren pergerakan harga minyak dunia yang belakangan menguat hingga mendekati 95 USD per barel terus dicermati. APBN akan fleksibel mengikuti dinamika perkembangan ekonomi global. Kesepakatan terkait RAPBN 2024 itu dicapai dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Berikutnya, RAPBN akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, Kamis (21/9). Dalam tiga pekan terakhir, harga minyak mentah dunia menguat 11 %, mendekati 95 USD per barel akibat keputusan negara-negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi dan Rusia (OPEC+), untuk mengurangi produksi minyak hingga 1,3 juta barel sampai Desember 2023. Pada penutupan perdagangan Senin (18/9), harga minyak mentah Brent naik jadi 94,57 USD per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik menjadi 92,02 USD per barel.

Mengutip Trading Economics, harga minyak mentah dunia diperkirakan menguat hingga tahun depan. Akhir tahun ini, harga minyak mentah Brent diprediksi naik sampai 96,5 USD per barel, dan menguat hingga 104,2 USD per barel tahun depan. Sementara minyak mentah WTI diperkirakan mencapai 93,69 USD per barel pada akhir tahun ini dan menyentuh 101,81 USD per barel tahun depan. Meski demikian, pemerintah dan Badan Anggaran tidak merevisi asumsi makro harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang disepakati 82 USD per barel. Asumsi itu sebelumnya sudah dinaikkan dari usulan awal pemerintah 80 USD per barel. Asumsi lifting minyak juga ditetapkan 635.000 barel per hari, lebih tinggi dari usulan awal 625.000 barel per hari. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, proses penyusunan asumsi makro dan postur anggaran di RAPBN 2024 sudah mengikuti dinamika ekonomi global, termasuk pergerakan harga minyak dunia yang akhir-akhir ini menguat signifikan. ”Kita menyusun RAPBN di dalam situasi ekonomi di mana bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak mudah untuk kita proyeksikan,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Meskipun demikian pemerintah akan terus mencermati dinamika perkembangan harga minyak. Sri Mulyani menegaskan, APBN akan tetap antisipatif mengikuti gejolak perekonomian dunia. (Yoga

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Peluang pemerintah untuk mendulang penerimaan negara pada tahun ini terbuka lebar, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam migas. Hal itu adalah imbas dari penaikan asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Selasa (19/9). ICP berubah dari US$ 80 per barel dalam RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menjadi US$ 82 per barel sesuai kesepakatan. Lifting minyak bumi ditambah dari 625.000 barel per hari (bph) menjadi 635.000 bph. Akibat perubahaan kedua asumsi makroekonomi itu, anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam migas ikut naik dari Rp 197,8 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 207,7 triliun sesuai kesepakatan. Anggota Panja Asuransi Dasar, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar. DPR  Nurul Arifin mengatakan perubahan asumsi ICP dilakukan atas dasar perkembangan harga minyak mentah, juga komoditas global lainnya. Hal  itu juga dipengaruhi oleh geopolitik global, kebijakan negara-negara penghasil minyak yang berdapak pada suplai, dan prospek ekonomi dunia yang berdampak pada tingkat permintaan. Namun,  tak  bisa  dihindari,  belanja subsidi energi ikut membengkak dari Rp 185,9 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 189,1 triliun. Dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati mengatakan terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus membengkak, yang berimplikasi pada penyusunan RAPBN 2024.

Tak ada yang dapat menakar pasti bagaimana situasi ekonomi dunia tahun depan.Apalagi, dunia masih dikepung ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, ancaman gangguan rantai pasok, maupun risiko lonjakan inflasi yang memaksa sejumlah negara mengerek tinggi-tinggi suku bunga acuan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhan.n Keadaan itu mestinya juga terbaca oleh Pemerintah Indonesia. Kendati rupanya, beragam tantangan itu tak serta merta membuat pemerintah kehilangan optimisme. Buktinya, dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (19/9), sejumlah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dinaikkan. Penerimaan pajak, misalnya dikerek menjadi Rp1.988,87 triliun, naik Rp2 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2024, sebesar Rp1.986,87 triliun. Jika diperinci, DPR dan pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi sebesar Rp811,36 triliun, dari usulan sebelumnya sebesar Rp810,36 triliun. Demikian pula dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dinaikkan menjadi Rp27,18 triliun, dari usulan sebelumnya Rp26,18 triliun. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2024 disepakati sebesar Rp320,98 triliun, alias sama dengan usulan dalam RAPBN 2024. Total jenderal, target penerimaan perpajakan pada 2024 mencapai Rp2.309,85 triliun, lebih tinggi dari usulan sebelumnya Rp2.307,85 triliun. Setidaknya hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) edisi Agustus 2023 lansiran Bank Indonesia, yang menunjukkan angka optimistis yakni 135, lebih tinggi ketimbang Juli sebesar 133,2. Ekspektasi konsumen tersebut ditopang oleh harapan tinggi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejauh ini Bank Indonesia cukup percaya diri inflasi terkendali, sekaligus menjadi basis yang kuat bagi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal. Tak heran, jika pada RAPBN 2024, pemerintah mematok target optimistis, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,8%, dan nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS.