Pemerintah terus memperketat pergerakan arus barang impor. Kabar terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah jenis barang kiriman yang terkena tarif pembebanan umum atau most favoured nation (MFN) untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Salah satunya melalui kebijakan pengenaan bea masuk. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Fadjar Donny mengemukakan, dengan adanya PMK Nomor 96 Tahun 2023, maka jenis barang kiriman yang terkena tarif MFN bertambah menjadi delapan jenis barang. Dia menyampaikan, alasan pemerintah menambah jenis barang kiriman yang terkena tarif MFN lantaran empat komoditas seperti sepeda, jam tangan, komestik serta besi dan baja merupakan barang yang volume impornya cukup tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa kebijakan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan tarif nol persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Kebijakan ini berlaku pada 10 Oktober-31 Desember 2023. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati, Selasa (10/10/2023), menyampaikan, kebijakan ini untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan bermotor di Jakarta serta mendorong wajib pajak mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotornya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) akan membagikan 500 ribu unit penanak nasi elektrik secara gratis kepada pelanggan PLN dengan daya 450 Volt Ampere (VA) hingga 1.300 VA pada tahun ini. Program ini diklaim  memiliki efek berganda yakni menekan impor LPG dan meningkatkan konsumsi listrik PLN. Direktur jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan payung hukum program ini telah terbit yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang penyediaan Alat Memasak berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Dia menyebut tahapan saat ini sedang menyiapkan  data calon penerima  berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat.  "(Pembagian) Tahun ini,"  kata Jisman kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (10/10/2023). (Yetede)

BADUNG,ID-Pemerintah Indonesia mendukung eksistensi Archipelagic and Island States (AIS) Forum atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan melalui komitmen pendanaan sebesar US$ 5 juta. Lewat dukungan ini, inisiatif program-program konkret yang implementatif diharapkan bisa dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan negara-negara AIS. "Pada 2019 Indonesia (telah) menyalurkan kontribusi sebesar US$1 juta untuk beberapa hal seperti pendirian sekretariat, implementasi kerja sama dan memperkuat kolaborasi antar negara," kata ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Senin (09/10/2023). Selain itu, tambah dia, pemerintah Indonesia juga membuat platform berbagai pengetahuan dan lokarya. Kegiatan itu melibatkan pemuda, inovator hingga usaha UMKM guna mendukung ekonomi biru. (Yetede)

Sepekan setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) menuai polemik. Sejumlah pasal di beleid anyar ini yang dianggap kontroversial dan merugikan masyarakat. Dua kelompok masyarakat sipil, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai beberapa pasal di UU IKN bertentangan dengan aturan lain, bahkan terhadap konstitusi. Ketentuan dalam UU IKN yang dinilai kontroversial antara lain tentang penguasaan lahan oleh investor dalam jangka panjang, keleluasaan Otorita IKN untuk mengeduk utang serta pasal sapu jagat yang bisa menerabas aturan lain untuk melempangkan jalan bagi proyek IKN. Sekretaris KPA Dewi Kartika mengkritisi, isi Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA). Pasal 16A menyebutkan hak guna usaha (HGU) selama 95 tahun dan dapat diberikan lagi selama 95 tahun. Totalnya mencapai 190 tahun atau hampir dua abad. Padahal UUPA tak mengenal siklus pemberian HGU, juga hak guna bangunan (HGB). Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian menuding pemerintah seperti pedagang karena mengobral tanah air kepada investor sebagai pembeli. Dia menyebutkan, penguasaan HGU hingga 190 tahun setara dengan tiga generasi. Artinya, pemerintah telah menggadaikan kehidupan tiga generasi rakyat Kalimantan sebagai lokasi IKN. "Tidak masuk akal jika dilihat menggunakan pendekatan kedaulatan rakyat dan negara," ungkap Uli. KPA berencana menggugat UU IKN lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pihaknya masih menunggu waktu yang tepat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, pengajuan gugatan uji materi atas UU IKN sangat potensial. Namun kendalanya ada pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap MK. Sebelum disahkan, parlemen juga tidak kompak. Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi setuju tanpa catatan, sementara satu fraksi setuju dengan catatan, yakni Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan satu fraksi lainnya, yakni FPKS, menolak sedari awal. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana menjelaskan, pemberian HGU satu siklus selama 95 tahun diberikan secara bertahap. Yakni, pemberian hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.

JAKARTA,ID-Pemerintah segera menerapkan kebijakan pengetatan impor terhadap delapan kelompok komoditas tertentu, menyusul terbitnya kebijakan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Komoditas-komoditas itu meliputi produk atau barang konsumsi yang diimpor melalui retail online crossborder, importasi  biasa, maupun jasa titip. Kebijakan tersebut dilakukan karena maraknya keluhan dari sejumlah pihak, baik pedagang, asosiasi usaha maupun masyarakat terkait peredaran barang impor  di pasar tradisional, sepinya pasar-pasar tradisional, dan peningkatan barang-barang impor melalu platform digital (e-commerce). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo  pemerintah akan fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu yaitu pakaian jadi, mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisonal, suplemen kesehatan, dan tas. (Yetede)

JAKARTA,ID- Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir September 2023 mencapai US$ 134,9 miliar. Angka ini turun dari posisi Agustus 2023 yang sebesar US$ 137,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi cadev ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. "Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada diatas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Erwin melalui siaran pers, Jumat (6/10/2023). BI menilai cadev tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. (Yetede)

JAKARTA – Usul untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah muncul sejak 2017. Usul yang datang dari kepala daerah ini sempat timbul-tenggelam beberapa kali. Namun Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan menghilangkan pasal yang mengatur tentang KASN. Revisi itu disahkan dalam rapat paripurna pada 3 Oktober lalu. “Kehadiran KASN banyak diprotes kepala daerah,” kata anggota KASN periode 2014-2019, Prijono Tjiptoherijanto, kemarin, 6 Oktober 2023. Alasannya, keberadaan KASN membuat kepala daerah tidak bebas menentukan pejabat di daerah. “Karena pengangkatan pejabat harus melalui seleksi dan rekomendasi kami.”

Sejak 2017, kata Prijono, kepala daerah mulai menyuarakan pembubaran KASN. Aspirasi itu ditangkap oleh DPR yang kemudian menggelar serangkaian pembahasan. Namun usul ini tidak diakomodasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang saat itu dijabat Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolo saat menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR perihal RUU ASN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2021. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Usul pembubaran KASN kembali muncul pada 2021. DPR menilai keberadaan KASN justru memperpanjang alur pengawasan sehingga tidak efektif. Karena itu, DPR menginisiasi revisi UU ASN yang salah satunya membubarkan KASN. Peran pengawasan sistem merit pada manajemen ASN akan diserahkan kepada Kemenpan-RB dan eksekusinya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Yetede)