Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto secara terang-terangan memilih Presiden Joko Widodo sebagai mentor atau pembimbing dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara periode mendatang. Salah satu keberhasilan Jokowi sebagai mentor yakni saat Prabowo memutuskan untuk deklarasi sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Keputusan Prabowo maju sebagai capres bergantung dari dukungan Jokowi. Prabowo menerangkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang sangat teliti. Dia pun berkelakar, tidak heran bisa kalah dari Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Saat ditetapkan menjadi presiden terpilih periode 2024—2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo juga mengikuti saran Jokowi untuk mengunjungi China, Jepang, dan Timur Tengah.

Gejolak ekonomi global dan domestik mulai menekan kondisi keuangan negara. Penerimaan pajak terkontraksi cukup dalam, sementara kebutuhan belanja membengkak pada awal tahun akibat pemilu dan penyaluran bansos yang lebih gencar. Kemenkeu mencatat, pos-pos penerimaan utama terkontraksi cukup signifikan akibat penurunan harga komoditas dan meningkatnya restitusi pajak oleh industri tambang, manufaktur, dan perdagangan. ”Secara keseluruhan, meski momentum perekonomian kita tetap terjaga, ada beberapa sektor yang tidak imun terhadap pengaruh global,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024, Jumat (26/4). Penerimaan negara hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 620 triliun, turun 4,1 % secara tahunan. Perlambatan itu disebabkan turunnya penerimaan pajak 8,8 % serta kepabeanan dan cukai yang turun 4,5 %.

Hanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 10 %.  Secara lebih detail, mayoritas pos penerimaan pajak utama mengalami kontraksi pada awal tahun. PPN Dalam Negeri (PPN DN) sebagai kontributor utama penerimaan minus 23,8 % secara neto, anjlok dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang melejit hingga 67,3 %. PPN DN menggambarkan laju konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Demikian pula penerimaan dari PPN Impor minus 2,8 %, turun dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 11,2 %. Pos ini terkoreksi akibat pertumbuhan impor yang juga menurun sangat tajam di awal tahun selama periode Januari-Maret, yaitu 12,76 % secara tahunan.

PPh Badan merupakan pos penerimaan yang paling diwaspadai Kemenkeu karena kinerjanya terkontraksi paling dalam hingga minus 29,8 %, turun dari tahun sebelumnya yang masih tumbuh tinggi hingga 68,1 %. Anjloknya penerimaan PPh Badan ini disebabkan harga komoditas yang turun signifikan hingga mengakibatkan penurunan pembayaran PPh Tahunan dan meningkatnya pengajuan restitusi pajak. ”Ini didominasi oleh perusahaan pertambangan dan manufaktur yang mengalami koreksi harga komoditas  dan permintaan ekspor yang tajam sehingga mereka meminta restitusi pajak. Ini perlu kita perhatikan karena artinya ada koreksi kegiatan ekonomi yang mulai memengaruhi penerimaan negara,” tutur Sri Mulyani. Dari empat pos penerimaan pajak utama, hanya PPh 21 yang masih tumbuh positif hingga 25,9 %, naik dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 21,7 %. (Yoga)

Kinerja fiskal hingga Maret 2024 masih berjalan sesuai perkiraan, namun pemerintah tetap mewaspadai terjadinya kontraksi pendapatan negara. Apalagi surplus APBN makin tipis. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati  mengatakan, dalam perjalanan APBN pihaknya merespons dan melakukan berbagai kemungkinan penyusunan dengan perubahan lanskap perekonmian global yang sangat dinamis. "Shock terus terjadi diberbagai faktor, APBN akan menjadi shock absorber dimana APBN diandalkan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi. Namun, pada saat yang sama APBN harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya," kata Sri Mulyani. Situasi APBN yang menggambarkan berbagai  kombisansi dan berbagai dinamika perekonomian domestik yang cukup  resilen di berbagaii faktor. Namun pemerintah terus memantau berbagai aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh global. (Yetede)

APBN  2024 dinilai memiliki posisi yang sangat kuat untuk menghadapi ketidakpastian global seperti yang terjadi belakangan ini, menyusul peningkatan tensi geopolitik  di Timur Tengah. Ini dikarenakan pemerintah  dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu disiplin menjaga defisit, seperti pada   tahun ini yang ditetapkan hanya 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Wakil Menteri Keuangan  (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, pengelolaan APBN yang disiplin itu  bahkan diapresiasi berbagai negara dan kalangan internasional sebagai very strong position ditengah ketidakpastian global saat ini. Desifit APBN yang dijaga  selalu dibawah 3% dari PDB ini telah berlangsung  dalam waktu sekitar 20 tahun yakni sejak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Diberlakukan. Adapun defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,29% terhadap PDB ditetapkan pada September  2023. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% untuk mengantisipasi geliat ekonomi global. Sementara itu, pemerintah belum berencana untuk menambah insentif fiskal dalam upaya mengimbangi kenaikan suku bunga acuan. Padahal kenaikan suku bunga acuan BI dikhawatirkan akan  berdampak kontraproduktif terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap insentif fiskal yang sebelumnya sudah dijalankan. BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI-rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Sedangkan suku bunga deposit facility baik sebesar 25 basis poin menjadi  7%, dalam Rapat Dewan Gubernur pada 23-24 April 2024. Sebelumnya BI menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6% pada Oktober 2023. lalu pada November 2023 pemerintah menaikkan insentif fiskal terhadap sektor  properti untuk mengimbangi suku bunga acuan tersebut. (Yetede)

Langkah Indonesia dan Malaysia yang lebih dulu menggunakan ketidaksetujuannya atas European Union Deforestation-Free Regulation (UEDR) telah menginspirasi pihak lain untuk turut menyuarakan  penundaan dan perubahan kebijakan tersebut. Pihak-pihak itu diantaranya negara-negara Like-Minded Countries (LMCs), kelompok bipartisan di Amerika Serikat, serta asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa (UE). Meluasnya seruan penundaan dan perubahan kebijakan EUDR karena regulasi itu dinilai tidak adil, terutama bagi petani sawit. Seiring upaya penolakan EUDR  RI dan malaysia, kelompok bipartisan di AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, seperti dilansir mypolmoilpolicy.com, juga menyoroti kebijakan yang tidak adil bagi para petani  yang hendak masuk pasar  Eropa. Penundaan implmentasi atau perubahan EUDR dinilai sebagai salah satu solusi  yang bisa dilakukan saat ini.

Peningkatan bea keluar konsentrat tembaga menjadi 7,5% dari sebelumnya 2,5% membuat penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia pada kuartal pertama tahun ini melonjak tajam. Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga sebesar US$156 juta pada kuartal I/2024. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, bea ekspor yang dibayarkan Freeport Indonesia hanya sebesar US$17 juta, karena tarif yang dikenakan saat itu hanya sebesar 2,5%. Hal tersebut pun menjadi perhatian dari Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berupaya untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah agar bisa membebaskan bea keluar konsentrat tembaga pada paruh pertama tahun ini, mengingat konstruksi smelter tembaga baru Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 90% per akhir 2023. President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia saat ini ihwal kelanjutan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan akhir Desember 2024.

Selepas relaksasi ekspor diputuskan pada Juni 2023, Freeport Indonesia memang dikenakan bea keluar sebesar 7,5% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 itu, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan dengan progres smelter 70%—90% sebesar 7,5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 10% pada 1 Januari—31 Mei 2024. Untuk perusahaan dengan progres smelter di atas 90%, bea keluar yang dikenakan sebesar 5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 7,5% pada periode 1 Januari—31 Mei 2024. Di sisi lain, Freeport Indonesia mencatat penjualan konsolidasi tembaga sebanyak 493 juta pounds, dan 564.000 ounces emas pada kuartal I/2024. Angka tersebut naik dua kali lipat dari torehan sepanjang periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, Freeport Indonesia diketahui hanya mencatatkan penjualan tembaga sekitar 198 juta pounds, dan emas di level 266.000 ounces.

Laporan kinerja kuartal I/2024 GCX juga mencatat produksi tembaga Freeport Indonesia pada Januari—Maret 2024 sebanyak 491 juta pound. Angka tersebut naik 49,24% dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang hanya memproduksi 329 juta pound. Untuk produksi emas, Freeport Indonesia diketahui mampu menghasilkan 545.000 ounces emas pada Januari—Maret 2024, naik 35,57% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni 402.000 ounce. Chairman & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan bahwa penjualan emas dan tembaga yang meningkat dua kali lipat pada kuartal I/2024 tersebut mencerminkan tingkat penambangan dan penggilingan, serta kadar bijih yang lebih tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai perusahaan pertambangan tembaga sudah maksimal berinvestasi dalam pembangunan smelter. “Optimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang sangat mendesak. Apalagi, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan subsidi migas,” katanya. Selain itu, kata Hendra, kegiatan usaha pertambangan bersifat jangka panjang, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Kepastian sangat diperlukan untuk perencanaan kegiatan perusahaan di wilayah yang menjadi konsesinya.

Meski beban dunia usaha makin berat akibat kenaikan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25%, otoritas fiskal masih bergeming. Buktinya, hingga detik ini Kementerian Keuangan menolak pembukaan keran stimulus lebih lebar guna menjaga momentum geliat sektor riil. Faktanya, kenaikan Bank Indonesia (BI) Rate acapkali diikuti dengan merangkaknya suku bunga kredit perbankan sehingga membatasi ekspansi dunia usaha serta konsumsi masyarakat. Situasi itu kemudian bermuara pada terbatasnya laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen yang amat diandalkan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah masih tetap mengacu pada instrumen insentif yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Febrio menambahkan, untuk mendorong konsumsi otoritas fiskal tetap mengandalkan skema yang tertuang dalam APBN 2024 berupa program perlindungan sosial. Adapun dalam rangka mendorong dunia usaha, pemerintah masih berpijak pada skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Hanya saja, untuk sektor bisnis di luar properti dan masyarakat kelas menengah ke atas sejauh ini nihil intervensi fiskal.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melihat kapasitas fiskal ke depan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.vDia optimistis, surplus neraca perdagangan hingga Maret 2024 juga akan mendukung stabilitas dan penguatan nilai tukar rupiah.vMenurutnya, kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga merupakan siasat untuk mengantisipasi agresivitas The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yang diprediksi mempertahankan tingkat suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Jika dicermati, iklim konsumsi dan investasi sejatinya berada pada tren positif. Hal itu tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat. Dari data itu, investasi yang tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,11% pada kuartal I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan SBT pada kuartal IV/2023 sebesar 13,17%. Tak hanya itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan moneter yang agresif akan menimbulkan tantangan ekonomi. Di antaranya kenaikan harga pokok penjualan atas produksi lantaran kebijakan perbankan yang cenderung menaikkan suku bunga kredit, sehingga sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Tantangan selanjutnya adalah pelemahan daya beli masyarakat lantaran likuiditas yang makin sempit dan potensi kenaikan harga barang. Ekspansi yang terhambat juga dipastikan bakal membuyarkan skenario pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun ini. Kekhawatiran pelaku usaha soal kebijakan yang kontraproduktif ini pun sejatinya bukanlah angan semu. Hal senada juga disampaikan kalangan ekonom yang mengonfirmasi asumsi dunia bisnis itu. Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan BI memang tidak memiliki banyak pilihan instrumen moneter lain untuk mengendalikan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga tanpa adanya stimulus fiskal dipastikan akan membawa sektor riil ke zona malaise sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang paling cepat dapat merespon perubahan dari kondisi ekonomi terkini. Adapun untuk APBN 2024, menurutnya pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk stimulus maupun insentif yang menyasar konsumen dan dunia usaha.

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Sasaran rasio utang dan defisit fiskal tahun 2025 ditargetkan ”membengkak” hingga mendekati level pandemi Covid-19. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru ditetapkan menjadi presiden dan wapres terpilih diingatkan untuk tidak kebablasan dan perlu konsisten menjaga disiplin fiskal. Peringatan itu terkait dengan isi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam dokumen itu, target defisit fiskal diperlebar menjadi 2,45-2,80 % terhadap PDB, naik signifikan dari posisi defisit fiskal pada 2023 sebesar 1,66 % terhadap PDB. Target rasio utang terhadap PDB juga meningkat signifikan dari 38,59 % pada 2023 menjadi 39,77-40,14 %.

Kedua indikator penentu disiplin pengelolaan keuangan negara itu melebar cukup signifikan. Bahkan, rasio utang membengkak hingga melewati tahun 2020 (39,4 % terhadap PDB) dan mendekati level tahun 2021 (40,7 % terhadap PDB). Di periode itu, kebutuhan pengeluaran negara memang melonjak tinggi demi menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Menyikapi pelebaran target fiskal tersebut, anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih untuk tidak kebablasan dan konsisten menjaga disiplin fiskal. Komitmen pemerintah untuk menjaga pengelolaan kas negara ditengah gejolak ekonomi global menjadi poin penting yang disoroti DPR saat membahas RKP dan RAPBN 2025 bersama pemerintah, pertengahan Mei 2024.

”Harus ekstra hati-hati sekali. Pendekatan janji kebijakan yang populis seperti program yang gratis-gratis ini memang baik untuk masyarakat, tetapi apakah kondisi (keuangan negara) kita mampu?” katanya, Rabu (24/4/2024), merujuk pada janji kampanye Prabowo-Gibran untuk memberikan makan siang gratis ke ibu hamil, anak sekolah, dan anak balita. Ruang fiskal atau dompet negara memang semakin menyempit. Saat ini saja utang negara yang diwariskan oleh rezim Jokowi ke Prabowo sudah besar. Menurut catatan Kemenkeu, jumlah utang pemerintah per 29 Februari 2024 sebesar Rp 8.319,22 triliun. Rasio utang juga sudah naik sampai 39,06 % terhadap PDB. (Yoga)