Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhammad Haniv, mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Haniv, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Banten (2011–2015) dan DJP Jakarta Khusus (2015–2018), hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/6).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sprindik yang diteken pada 12 Februari 2025. Haniv juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025.

Dalam perkara ini, Haniv diduga memeras dua perusahaan wajib pajak (WP) dengan dalih sponsorship untuk mendukung acara fashion show anaknya pada akhir 2016. Dana yang diminta disebut mengalir ke rekening anaknya, baik dari lingkungan WP di Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing. Total gratifikasi yang diterima Haniv mencapai sekitar Rp804 juta.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya integritas dalam jajaran pejabat perpajakan. KPK menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di lingkungan fiskal, yang sangat strategis bagi penerimaan negara.

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tercatat sebesar US$ 152,49 miliar, menunjukkan kondisi yang stagnan dibandingkan April 2025 (US$ 152,47 miliar), meskipun terdapat sejumlah upaya positif seperti penguatan rupiah dan penerbitan Samurai Bond oleh pemerintah.

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius seiring melonjaknya angka kemiskinan berdasarkan standar baru dari World Bank. Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, World Bank mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa, atau 68,91% dari total populasi, setelah revisi metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021.

Meskipun harga minyak mentah dunia saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah belum menurunkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Padahal, penurunan harga ini dinilai memungkinkan oleh beberapa pengamat, meski juga ada alasan teknis dan fiskal yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

Penurunan harga minyak mentah global yang menjauh dari asumsi APBN 2025 (US$ 82 per barel) menciptakan dampak campuran bagi fiskal Indonesia. Per 6 Juni 2025, harga Indonesia Crude Price (ICP) hanya mencapai US$ 65,29 per barel, berpotensi melemahkan penerimaan negara dari sektor migas.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, tidak hanya minyak, harga komoditas lain seperti batu bara juga ikut terdampak, sehingga memperbesar risiko penurunan pendapatan negara secara keseluruhan.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menambahkan bahwa penurunan ICP dapat menurunkan PNBP dan PPh Migas sebesar Rp 20–30 triliun. Selain itu, margin perusahaan hulu migas menyusut, mengurangi basis pajak dan menimbulkan risiko tidak tercapainya target defisit fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Namun dari sisi belanja negara, harga minyak yang rendah membuka ruang fiskal. Menurut Rizal, biaya subsidi energi dan kompensasi untuk BUMN energi seperti Pertamina dan PLN akan lebih ringan, karena harga keekonomian BBM dan LPG turun. Bahkan, setiap penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel menciptakan surplus fiskal sebesar Rp 6,9 triliun, karena belanja turun lebih besar dibanding penurunan pendapatan.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menyarankan agar ruang fiskal ini digunakan untuk memperkuat investasi publik, memperluas program bantuan sosial (bansos), serta mendukung transisi energi. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap disiplin dan waspada karena harga komoditas sangat fluktuatif.

Meski penurunan harga minyak mentah berisiko menggerus pendapatan negara, hal ini juga membuka peluang penghematan subsidi dan penciptaan ruang fiskal. Tokoh-tokoh kunci seperti Myrdal Gunarto, Rizal Taufikurahman, dan Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan disiplin untuk menjaga stabilitas anggaran negara di tengah volatilitas harga komoditas.

Dua kementerian akan melakukan pembahasan mengenai kelanjutan operasional PT Gag Nikel. Wilayah konsesi perusahaan yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya itu dihentikan  operasinya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) sejak Kamis (5/6/2025). Penghentian sementara ini seiring dengan beredarnya unggahan di media sosial mengenai kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada destinasi wisata kelas dunia tersebut. Dari empat perusahaan tambang  di wilayah Raja Ampat, hanya Gag Nikel yang saat ini melakukan produksi. Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan permasalahan lingkungan  merupakan  ranah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya berwenang dalam pengawasan kegiatan pertambangan. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya," kata Bahlil. Pemerintah bertindak cepat dalam merespon keresahan masyarakat akan situasi di Raja Ampat. Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Saya Elisa Kambu meninjau langsung kondisi  Piaynemo dan Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025). Piaynemo merupakan ikon Raja Ampat dengan gugusan pulau karst yang menjulang dari perairan biru. (Yetede)

Paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025 yang disiapkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan ini tepat sasaran dan cepat. Di samping itu, pemerintah perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong efisiensi logistik. Adapun pada Senin (2/6/2025), pemerintah meluncurkan  paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun. Pada saat jumpa pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11-2025  mendekati 5%. Pemerintah berharap seluruh stimulus dapat menjaga konsumsi rumah tangga ddi tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paket stimulus tersebut adalah diskon transportasi yang terdiri  atas diskon kereta sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%.  Kedua, diskon tarif tol sebesar  20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah ppada Juni hingga 2025(Yetede)