;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Lemahnya Daya Beli Ancam Sektor Retail

14 Jun 2025
Kinerja penjualan eceran Indonesia pada April 2025 mengalami kontraksi sebesar 5,1% secara tahunan, meski Bank Indonesia (BI) memproyeksikan akan tumbuh 2,6% pada Mei 2025, didorong oleh momentum libur panjang dan peningkatan penjualan di sektor makanan, rekreasi, serta perlengkapan rumah tangga.

Namun demikian, penurunan optimisme konsumen menjadi sinyal peringatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,7 di April menjadi 117,5 di Mei, mencerminkan kekhawatiran masyarakat, khususnya kelompok usia di atas 30 tahun dan kelas menengah bawah, terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan bahwa tren konsumsi masyarakat menunjukkan kehati-hatian, tercermin dari rasio konsumsi terhadap pendapatan yang menurun menjadi 74,3%, menandakan meningkatnya preferensi menabung. Ia memprediksi perbaikan penjualan eceran akan terjadi pada semester II 2025 karena adanya faktor musiman seperti libur sekolah dan strategi diskon ritel, namun tetap bersifat moderat dan hati-hati.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menekankan bahwa pemulihan ini belum agresif dan harus dibaca secara hati-hati karena kontraksi April juga dipengaruhi oleh anomali statistik dari basis perbandingan tinggi tahun lalu (karena Idulfitri jatuh di April 2024). Rizal juga mengingatkan bahwa penurunan IKK adalah sinyal kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uangnya karena risiko ekonomi yang meningkat.

Rizal menyarankan agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada kelompok menengah bawah melalui stimulus konsumsi yang terarah, insentif fiskal berbasis kebutuhan, serta program bantuan sosial langsung. Selain itu, pelaku ritel diminta untuk mengadaptasi strategi dengan fokus pada produk kebutuhan pokok yang relevan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Kecurangan Jadi Ancaman Serius Bagi Asuransi Kesehatan

14 Jun 2025
Ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat fraud yang diperkirakan mencapai 5% dari total klaim, atau setara Rp 1,5 triliun dari klaim Rp 28,6 triliun pada tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut bahwa praktik kecurangan ini dilakukan melalui penyalahgunaan tindakan medis atau penggunaan dokumen palsu.

Sebagai langkah penanggulangan, OJK telah merilis Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2025, yang mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan meningkatkan kapabilitas medis, termasuk mempekerjakan dokter dan membentuk Dewan Penasihat Medis, serta memperkuat akses digital untuk mendeteksi indikasi fraud lebih dini.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, menyarankan agar seleksi risiko dilakukan lebih ketat, misalnya melalui medical check-up yang lebih menyeluruh dan pemanfaatan teknologi digital saat proses verifikasi klaim. Hal ini sejalan dengan pandangan Wayan Pariama dari AAUI, yang mendorong penggunaan jasa pihak ketiga untuk membantu identifikasi klaim mencurigakan.

Namun demikian, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pendekatan OJK belum cukup menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa fraud sering kali merupakan kolaborasi antara banyak pihak dalam ekosistem, bukan hanya nasabah. Ia meminta OJK dan industri asuransi tidak hanya menyasar nasabah, melainkan juga memperketat pengawasan internal perusahaan asuransi.

Irvan juga menyoroti bahwa narasi inflasi medis yang mendorong kenaikan premi seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan ke nasabah, apalagi jika sebagian disebabkan oleh praktik di internal perusahaan asuransi itu sendiri.

Efektivitas kebijakan penanggulangan fraud ini sangat bergantung pada pendekatan holistik, yang tidak hanya membebankan tanggung jawab pada nasabah, tetapi juga mengoreksi tata kelola internal perusahaan dan peran regulator secara menyeluruh.

Di Tengah Ketidakpastian, Analisis Manual Kembali Dilirik

14 Jun 2025
Kinerja hedge fund sepanjang tahun 2025 menunjukkan kontras tajam antara strategi berbasis algoritma dan strategi makro berbasis penilaian manusia. Hedge fund algoritmik dan trend-following mengalami tekanan signifikan akibat gejolak pasar yang tidak menentu, terutama disebabkan kebijakan ekonomi agresif Presiden AS Donald Trump, termasuk kebijakan tarif yang mendadak.

Menurut laporan Societe Generale yang dilansir Reuters, hedge fund seperti Systematica, Transtrend, dan Aspect Capital, yang mengandalkan algoritma dan strategi mengikuti tren pasar, mengalami kerugian besar hingga akhir Mei 2025, masing-masing turun sekitar 18,5%, 16,3%, dan 15%. Gwyn Roberts, Head of Manager Relations di PivotalPath, menjelaskan bahwa volatilitas ekstrem membuat algoritma gagal mengikuti tren pasar yang cepat berubah, sehingga tidak dapat mengambil posisi yang tepat waktu.

Sebaliknya, hedge fund dengan strategi makro diskresioner (discretionary macro)—yang mengandalkan analisis manusia—justru mencatat kinerja positif. Rokos Capital Management menghasilkan return 9,5%, EDL Capital mencatatkan keuntungan impresif sebesar 24%, dan Alpha Strategies milik Brevan Howard naik 4,32% di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

Rata-rata, hedge fund makro berbasis manusia membukukan keuntungan tahunan sebesar 9,6% sejak 2001, lebih tinggi dibandingkan fund berbasis tren. Hal ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan penilaian manusia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kebijakan yang dinamis.

Dengan demikian, peran tokoh seperti Donald Trump menjadi katalis utama pergerakan pasar yang sulit ditebak, di mana hedge fund yang adaptif dan berbasis manusia berhasil merespons dengan lebih baik dibandingkan sistem algoritmik yang rigid.

Pemerintah Buka Selebar-lebarnya Keran Investasi Sektor Transportasi

14 Jun 2025

Pemerintah membuka selebar-lebarnya keran investasi di sektor transportasi mengingat besarnya kebutuhan sektor tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian pelibatan pihak swasta harus bisa menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai beroperasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Republik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ernita Titis Dewi mengatakan melalui ajang Internatioal Conference on Infrastructure (ICI) bisa menjadi wadah bersama sekaligus acuan kolaborasi membangun sektor infrastruktur transportasi berkelanjutan. "Kemenhub menyambut baik ajang ICI ini, selain berdiskusi  dan dialog dengan stakeholder, forum ini juga menjadi ajang bagi Kemenhub untuk bertemu dengan para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor transportasi Indonesia," ungkap Titis.

Pada forum International Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, 11-12 Juni 2025, Kemenhub menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan infrastruktur transportasi masa depan. Adapun, Kemenhub mengusung tema 'Satu Bangsa Terubung: Mengintegrasikan infrastruktur di Darat, Laut, dan Udara'. Tema ini merefleksikan infrastruktur transportasi yang lebih dari sekedar sektor, tetapi merupakan tulang punggung persatuan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Yetede)

Pemerintah Instruksikan Opsel Disediakan Akses Internet 100 Mbps Untuk Daerah Pelosok

14 Jun 2025
Pemerintah menginstruktsikan operator seluler (opsel), yatu PT Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, dan XLSmart Telecom Sejahtera Tbk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah puskesmas, dan kantor desa. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, kebijakan ini akan difasilitadi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open acces) yang mendrong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau. Langkah ini merupkan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Konektivitas digital dinilai fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat. "Sebagainmana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang  pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," kata Meutya. Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyedia layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga. (Yetede)

Sekoah Rakyat Direncanakan Dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 Titik Lokasi

13 Jun 2025
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan pembelajaran Sekoah Rakyat direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik dengan jumlah murid hampir 10 ribu pada jenjang SD, SMP, SMA," kata Mensos Saifullah. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait pembukaan  seleksi formasi guru untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan registrasi secara daringnya dibuka melalui aplikasi kemensos mulai tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Tahapan tersebut, kata dia, akan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal sekelsi kompetensi tambahan yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Kemudian, pihaknya akan melaksanakan seleksi kompetensi tambahan bagi calon guru mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.Mensos mengatakan pihaknya menjadwalan pengumuman Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara pelatihan untuk para guru, kata Mensos, akan dijadwalkan mulai awal bukan Juli 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 orang yang lulus seleksi formasi kepala sekolah. (Yetede)

Pemerintah Harus Kaji Ulang Perhitungan Penduduk Miskin

13 Jun 2025
Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi  yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari.  Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)

Gaji Hakim Naik Hingga 380% untuk Tingkat Junior

13 Jun 2025
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan  gaji hakim hingga yang tertinggi mencapai 280 persen dari gaji saat ini yang ditujukan untuk golongan yang paling junior. Presiden menilai keputusan menaikkan gaji para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu. "Saya Prabowo Subianto  Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim," kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyebutkan kenaikan gaji hakim tersebut bervariasi, namun yang tertinggi mencapai 280% untuk golongan yang paling juniro. Usai mengumumkan kenaikan gaji hakim itu, Prabowo pun disambut tepuk tangan meriah oleh para hakim yang baru saja dikukuhkan.  Di sisi lain, Kepala Negara menyatakan akan mengawasi kenaikan gaji untuk hakim itu. Sementara untuk pegawai lain, Prabowo meminta untuk bersabar setelah menetahui kemampuan keuangan  negara yang mampu menikkan gaji pegawai MA. Presiden Prabowo menilai bahwa Negara membutuhkan hakim yang objektif, tidak goyah, dan tidak bisa dibeli oleh uang dari para koruptor yang ingin bebas dari hukuman. (Yetede)

Peran Politik dan Militer di BUMN Tambang Disorot

13 Jun 2025
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.

Di tubuh Mind ID (BUMN holding tambang), Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan HSSE, sementara Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menjabat sebagai Komisaris menggantikan sesama eks polisi. Jabatan Direktur Utama Mind ID tetap dipegang Maroef Sjamsoeddin, yang juga berlatar belakang militer. Sementara itu, posisi Komisaris Utama masih diisi oleh Fuad Bawazier, politikus Gerindra dan tokoh penting dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Hal serupa terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Pemerintah mengangkat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter, serta menunjuk Rudy Sufahriadi, pensiunan perwira Polri, sebagai Komisaris. Selain itu, Pius Lustrilanang, eks Anggota BPK dan politikus Partai Gerindra, diangkat sebagai Komisaris Independen.

Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keterlibatan jenderal TNI/Polri di sektor tambang berpotensi memperburuk penanganan konflik, menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang tebang pilih dalam kasus lingkungan. Sementara itu, Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, menyebut penempatan figur non-profesional di BUMN tambang sebagai preseden buruk. Ia menilai harapan bahwa BUMN akan dikelola lebih profesional di bawah kendali entitas baru, Daya Anagata Danantara (Danantara), menjadi dipertanyakan.

Penerimaan Pajak Sulit Tumbuh di Tengah Lesunya Ekonomi

13 Jun 2025
Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun 2025, dengan kontraksi yang lebih dalam dibanding tahun sebelumnya. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 557,1 triliun, turun 10,8% secara tahunan, dibanding Rp 624,19 triliun pada periode yang sama tahun 2024.

Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, menyoroti bahwa tekanan ekonomi domestik dan eksternal, seperti perang dagang AS-China serta pelemahan harga komoditas, berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan dan, pada akhirnya, setoran pajak mereka. Ia menilai pemerintah harus bekerja ekstra keras, terutama melalui perbaikan layanan berbasis sistem pajak baru seperti coretax, agar penerimaan negara bisa tetap terjaga.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston TRI, mengakui bahwa perbaikan penerimaan pajak mungkin terjadi, namun lebih bersifat musiman dan teknis. Ia mencontohkan dorongan dari PPh badan yang meningkat karena perpanjangan waktu pelaporan SPT, serta setoran dari bonus dan dividen yang dibayarkan pada kuartal kedua. Selain itu, PPN juga berpotensi naik berkat konsumsi setelah Idulfitri dan aktivitas e-commerce.

Namun demikian, Fajry Akbar dari CITA menyatakan bahwa peluang penerimaan pajak semester I-2025 untuk mengalami kontraksi maupun pertumbuhan sama besarnya. Ia memperkirakan, hingga akhir tahun, realisasi penerimaan pajak hanya akan mencapai 90–95% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Meskipun ada faktor musiman yang bisa meningkatkan setoran pajak dalam jangka pendek, tekanan ekonomi struktural tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai target penerimaan pajak nasional. Pemerintah perlu memperkuat strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan fiskal.