Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)

Dalam satu dekade terakhir pemerintah sudah dua kali melakukan program pengampunan pajak (tax amnesty), tetapi kepatuhan wajib pajak (WP) belum menunjukkan perbaikan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mendongkrak kepatuhan  wajib pajak. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan rencana amnesti pajak yang dijalankan dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan risiko moral hazard dari wajib pajak. "Memberikan pengampunan berulang kali, justru memberi sinyal buruk bahwa ketidakpatuhan  bisa dinegosiasikan. Ini merusak keadilan sistem perpajakan dan  melemahkan semangat wajib pajak yang selama ini patuh," kata dia kepada Investor Daily. Program amnesti pajak adalah penghapusanm pajak yang seharusnya dibayar dengan mengunkapkan harta dan membayar uang tebusan Hal ini diatur dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016. Bila pemerintah akan menjalankan program tersebut, ini akan menjadi tax amnesty jilid III setelah dilakukan pada 2016 dan dijalankan dengan nama program pengungkapan  sukarela tahun 2022. (Yetede)

Rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit tamtama tahun ini diyakini telah melalui perencanaan matang, termasuk alokasi anggarannya. Segala aspek terkait perekrutan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, telah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. ”Semua hal, aspek, dalam kebijakan tersebut telah disiapkan pemerintah, dari awal hingga akhir. Saya yakin dampak kebijakan ini akan bermanfaat sangat besar pada kemajuan bangsa,” tutur Dave, Minggu (15/6/2025). Perekrutan itu disebut selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri dan berbasis kewilayahan. Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk BatalyonTeritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap batalyon berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat, dengan empat kompi, yaitu pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Pertahanan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas menyebutkan bahwa lang-kah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat. ”Sayakurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan juga untuk mendukung kedaulatan negara,” tu-tur Frega. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mempertanyakan maksud dan urgensinya. Kebijakan merekrut 24.000 tamtama yang tujuannya untuk membantu sektor pertanian dan peternakan itu menunjukkan kekeliruan prioritas dalam konteks pertahanan nasional. Perekrutan itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dalam skala besar. ”Ketika dikalikan 24.000 personel, total beban anggaran mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” katanya. Apalagi, kebijakan ini muncul di tengah kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. (Yoga)

Iran-Israel fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa danTamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Depo Shahran dekat ibu kota Iran, Teheran, membara pada Minggu (15/6). Depo itu tulang punggung utama pasokan energi Teheran dan kota sekitarnya. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan Iran memutuskan menghentikan sebagian produksi energinya di Ladang South Pars. Ladang gas terbesar Iran ini berada di Provinsi Bushehr, yang juga diserang Israel. Konflik terbuka Iran-Israel menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Harga minyak naik 9 % pada perdagangan Jumat (13/6) dan berpotensi terus meroket. Potensi guncangan ini kembali muncul setelah militer Iran menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dari dan keluar Teluk Persia.

”Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Iran sepenuhnya terkunci dalam satu jalur kecil untuk ekspor,” kata Rabobank dalam catatannya. Iran memproduksi 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain. Hingga 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang 20 % dari 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz, setara 20 % total konsumsi dunia. Penutupan Selat Hormuz akan mendorong harga minyak lebih tinggi, berkisar 90-100 USD per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) kenaikan harga minyak 10 % akan meningkatkan inflasi 0,4 %. Dampak serangan Israel ke Iran telah dirasakan Mesir, yang terpaksa menghentikan operasionalisasi pabrik pupuk karena menurunnya pasokan gas alam dari Israel. Bahkan, pembangkit listrik dibatasi pasokan gasnya. Pembangkit diminta memakai minyak saja. (Yoga)

Polemik pemindahan kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung mengambil alih keputusan terkait persoalan ini dan menjanjikan penyelesaian dalam pekan ini.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara, padahal pulau-pulau tersebut juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Aceh. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat Aceh yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusikan terhadap wilayah mereka.

Ketegangan meningkat karena dialog antar pemerintah daerah tidak mampu meredakan konflik. Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution pun berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang menurunkan eskalasi.

Dengan keterlibatan langsung Presiden, diharapkan solusi adil dan konstitusional dapat dicapai guna meredam ketegangan antar daerah, sekaligus memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Emiten rumah sakit tengah menghadapi sejumlah tantangan jangka pendek yang dapat menekan margin dan operasional, namun prospek jangka panjang tetap positif didukung oleh ekspansi, digitalisasi, dan kebijakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi.

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Viralnya klaim bahwa uang koin kelapa sawit Rp 1.000 keluaran tahun 1996 bernilai hingga Rp 75 juta karena mengandung emas dipastikan hoaks. Menurut Aryo, pedagang uang lama di Pasar Baru, Jakarta, nilai pasar koin tersebut hanya sekitar Rp 3.000–Rp 5.000 per keping. Nilai tambah biasanya berasal dari penggunaannya sebagai mahar atau benda koleksi, bukan karena kandungan emas.