Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Belanja perpajakan (tax expenditure) Indonesia pada 2025 diperkirakan melonjak menjadi Rp 515 triliun, atau 2,1% dari PDB, naik dari proyeksi awal Rp 445,5 triliun. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, mayoritas manfaat—lebih dari 54%—dinikmati rumah tangga melalui pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, jasa kesehatan, transportasi umum, dan pendidikan. Sementara UMKM diperkirakan menikmati 20% belanja perpajakan, lebih dari Rp 100 triliun.

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan keprihatinannya atas potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga sebagai dampak dari konflik memanas antara Israel dan Iran. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Gita Wirjawan, SBY menegaskan bahwa meskipun dirinya kini hanya seorang mantan presiden, ia tetap merasa bertanggung jawab secara moral terhadap perdamaian dunia.

SBY menyerukan agar para pemimpin dunia tidak terpancing emosi dan sebaliknya segera mengambil langkah diplomatik untuk mencegah eskalasi konflik. Ia bahkan mengusulkan pembentukan forum khusus antar pemimpin dunia yang bertujuan menghindari keterlibatan negara-negara lain dan mencegah miskalkulasi politik dan militer yang bisa memicu perang global.

Dengan latar belakang sebagai prajurit selama 30 tahun, SBY menilai bahwa salah perhitungan sekecil apa pun dalam konflik seperti ini bisa menjerumuskan dunia ke jurang perang besar. Seruan SBY merupakan pengingat penting akan pentingnya diplomasi, kewaspadaan, dan tanggung jawab bersama para pemimpin dunia dalam menjaga stabilitas global.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan keputusannya untuk menghadiri undangan khusus Presiden Vladimir Putin alih-alih menghadiri KTT G7 mencerminkan langkah diplomasi luar negeri yang penuh perhitungan strategis. Di tengah isolasi keuangan Rusia akibat sanksi internasional, kesepakatan investasi sebesar €2 miliar (sekitar Rp37,7 triliun) antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Russia Direct Investment Fund (RDIF) mengirim sinyal politik dan ekonomi yang kuat, namun juga mengundang pertanyaan publik.

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari Kota Teheran mulai hari Jumat (20/6/2025). WNI dievakuasi menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman menuju Baku, Azerbaijan. "Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran," kata Budi Gunawan. Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelegen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya. Pria yang akrab dipanggil BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan  lancar. "Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan," kata BG. kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan proses evakuasi terhadap WNI di Iran sedang berlangsung menyusul pemburukan situasi keamanan di negara tersebut akibat serangan rudal Israel. (Yetede)

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun ini memperlambat penyerapan anggaran belanja. Hal ini dikhawatirkan akan langsung  berimbas pada pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian keuangan pada 31 Mei 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun atau bari 28,1% dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terjadi kontraksi sebesar 11,26%. Pada Mei 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp1.145,27 triliun. Realisasi belanja negara Mei 2025 terbagi dalam belanja  pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun. Jika dirinci belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan untuk belanja non K/L Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja (K/L) untuk belanja non K/L Rp368,5 triliun. Peneliti Center of Freedom  on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dlakukan oleh pemerintah mendorong K/L untuk melakukan penyisiran ulang dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan pada tahun lalu, agar dapat memenuhi persyaratan dalam proses efisiensi anggaran pemerintah. (Yetede)

Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

Rumah subsidi dengan luas tanah 25 meter persegi (m2) dan bangunan 18 m2 hanya dibangun di kawasan perkotaan. Alasannya, harga tanah di kota besar mahal, sehingga susah membuat rumah subsidi dengan harga terjangkau. Seiring dengan itu, pemerintah terus menyosialisasikan rumah mini, terutama ke generasi muda selaku target pasar utama. Pada Kamis (19/6/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak beberapa komunitas pemuda untuk melihat mock up rumah subsidi mini milik Lippo Group di Jakarta. Sejauh ini, anggota komunitas antusias dengan rumah minimalis yang menyasar perkotaan tersebut. "Bagi mereka, memiliki rumah lebih baik dibandingkan dengan kos, karena rumah adalah aset," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Lewat acara itu, Kementerian PKP, kata dia, juga ingin mendapat tanggapan dan masukan dari generasi muda sambil menyosialisasikan program 3 juta rumah yang sudah berjalan. Dia menyebut langkah itu disambut baik oleh para komunitass. Bahkan, sebagian anggota langsung menanyakan ini dimana tempatnya. (Yetede)

Menteri Sugiono menyampaikan bahwa kementeriannya menyiapkan rencana  evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Iran melalui jaur darat, menyusun konflik antara Iran dan Israel yang semakin meningkat dalam dua hari terakhir. Saat ini, terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di wilayah Iran, terutama di Taheran. "Pemerintah Indonesia menilai situasi semakin tidak kondusif seiring meningkatnya intensitas serangan, yang tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga sasaran sipil. Pesawat tidak bisa kesana. Satu-satunya jalur darat," kata Sugiono di Dt, Petersburg. Sebagai langkah antisipasi Kementerian Luar Negeri telah memerintahkan Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk melakukan asesment terhadap rencana evakuasi  dan menjalankan langkah-langkah kongtingensi. Status kesiagaan di Kedutaan Besar RI di Teheran juga telah ditingkatkan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Sugiono mengatakan bahwa komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran sudah dilakukan untuk  memastikan kemudahan akses lintas perbatasan apabila evakuasi WNI harus dilakukan. "Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan negara tetangga Iran memohon supaya warga ngara kita diberi kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga yang semakin tidak menguntungkan," katanya. (Yetede)