Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Kesenjangan pendanaan  (funding gap) infrastruktur selama 2025-2029 mencapai Rp753 triliun atau 39,5% dari total kebutuhan dana. Sebagai solusi, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi agar swasta kembali masuk proyek infrastruktur, sehingga menutup celah tersebut. Selama ini, pebisnis swasta kapok terlibat proyek infrastruktur pemerintah, menyusul ketidakjelasan peraturan. Swasta juga harus melindungi dari oknum preman dan ormas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo mengatakan, berdasarkan pada rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyeksi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.905,3 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya mampu membiayai sebesar Rp678,91 triliun atau 35,63% dari total kebutuhan dana. Sementara itu, APBD bisa menyokong sebesar Rp473,28 triliun atau 24,87% dari total kebutuhan dana. "Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap (kesenjangan pendanaan) sebesar Rp 753 triliun," ungkap Dody. Dia menegaskan, dana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029 tersebut akan digunakan untuk pembangunan  sumber daya air, dengan target 25 unit bendungan  yang direhabilitasi, 63,54 m3/kapita kapasitas tampungan air, pembangunan irigasi 180 ribu hektare (ha), rehabilitasi irigasi 1,2 juta ha, serta kapasitas prasarana air baku yang dikelola 93,79 m3/detik. (Yetede)

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 mengalami penyusutan terendah dalam 60 bulan terakhir. Diperlukan langkah antisipatif dengan meningkatkan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, peningkatan ekpor bisa didorong melalui UMKM Indonesia. Dalam rangka membangun ekosistem ekspor untuk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempunyai program business matching. Dia mengungkapkan, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri di 33 negara dan dapat membantu business matching pelaku usaha yang ingin go internasional. "Bapak Ibu tinggal presentasi didampingi oleh perwakilan kita (Kemendag), sebuah presentasi nanti atasenya perdagangan kita yang akan mencarikan buyer. Setelah dapat buyer nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu cukup online," jelas Mendag. Dari Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat sudah ada sekitar 466 UMKM yang ikut program business matching. "Jadi boleh  perbankan, boleh asosiasi, boleh perorangan agregator juga boleh, yang penting mereka membantu kami untuk mengakurasi UMKM yang mau ekspor," kata dia. (Yetede)

Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan  menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia. 

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)

Pemerintah telah mengucurkan stimulus senilai Rp 24,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, menurut sejumlah ekonom, daya dorong stimulus ini terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas.