Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menertibkan praktik jual kembali layanan internet tanpa izin atau yang biasa disebut RT/RW Net ilegal. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tengah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada praktik RT/RW Net ilegal di masyarakat. “Kami tertibkan, kami atur [RT/RW Net ilegal]. Tim lagi bekerja untuk mengidentifikasi masalah itu dan melakukan tindakan, termasuk juga dengan koordinasi dengan APJII [Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia],” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/4). 

Sebelumnya, Kemenkominfo melarang penyelenggara jasa akses internet (ISP) untuk memfasilitasi praktik menjual kembali layanan internet kepada pelanggan secara ilegal atau RT/RW Net. Jika melanggar, sanksi yang akan diterima penyelenggara jasa internet adalah ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda Rp1,5 miliar. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan perjanjian kerja sama (PKS) bodong antara reseller dengan penyedia jasa internet (ISP) yang membuat praktik RT/RW Net ilegal langgeng. RT/RW Net merupakan jaringan internet yang dibangun di lingkungan perumahan, kompleks, atau kawasan permukiman padat penduduk. Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa RT/RW Net legal yang sudah mengantongi izin perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) sebagai penyelanggara jasa layanan jual kembali.

Kemenkominfo memastikan layanan telekomunikasi berbasis satelit orbit rendah milik miliarder Elon Musk, Starlink, akan segera hadir secara ritel di Indonesia. Pendirian badan hukum Indonesia telah selesai dilakukan. Sementara pengurusan izin penyelenggara jasa internet dan izin prinsip penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis satelit/VSAT masih berproses menuju final. Dirjen Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini sudah berdiri PT Starlink Services Indonesia, badan hukum milik Starlink di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan bisnis layanan telekomunikasi berbasis satelit dari daftar negatif investasi (DNI).

Artinya, investor asing bisa menanamkan modalnya di sektor ini di Tanah Air. Bahkan, kepemilikan saham di sektor ini bisa 100 % oleh investor asing. Izin VSAT yang diajukan PT Starlink Services Indonesia, menurut Wayan, sudah lengkap. Adapun izin ISP masih ada yang kurang karena perusahaan itu masih harus menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan perusahaan network access provider (NAP). ”Standardisasi perangkat yang dipakai satelit Starlink sudah diurus Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo,” ujar Wayan, yang ditemui seusai buka puasa bersama Kominfo dengan media, Rabu (3/4) malam, di Jakarta. (Yoga)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan, insentif diskon biaya hak pengguna (BHP) frekuensi bagi operator  telekomunikasi (telko) nasional akan diterbitkan Mei 2024, sebelum lelang spektrum  frekuensi digelar. Saat ini, Kemenkominfo memantangkan insentif tersebut. Insentif ini diyakini nakal menguntungkan semua pihal, mulai dari negara operator, hingga masyarakat. Dengan peningkatan kualitas  layanan telko, dia mengaskan, masyarakat memiliki potensi pengembangan  usaha yang lebih baik dan berkualitas, khususnya melalui ruang digital. Ini penting, mengingat layanan kecepatan  kecepatan internet rata-rata  nasional saat ini hanya 25,37 Mbps, menurut Spedest by Ookla Januari 2024. "Kalau kecepatan internet meningkat, multiplier effect-nya keekonomi besar. Kami berharap masyarakat meningkat pendapatannya lewat ini," katanya. (Yetede)

PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mencatat kenaikan lalu lintas data rata-rata hingga 5% sepanjang Ramadan dibandingkan dengan traffic pada hari biasa.Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengungkapkan peningkatan lalu lintas data itu merupakan konsekuensi dari peningkatan penggunaan internet pada bulan puasa.Oleh karena itu, dia memprediksi traffic data pada Lebaran bisa melonjak hingga sebesar 20% dibandingkan dengan hari biasa. Selain lonjakan lalu lintas data, dia menyebutkan tantangan lain yang dihadapi perusahaan adalah berpindahnya lokasi dengan lalu lintas tinggi ke berbagai area yang tersebar, terutama di kota-kota di Jawa dan lokasi-lokasi wisata. “Untuk itu, selain perlu menambah kapasitas, kami juga harus memiliki strategi rekayasa traffi c yang tepat di jaringan agar tidak terjadi congestion di berbagai lokasi dengan traffi c tinggi,” sambungnya. Langkah antisipasi lainnya yang diterapkan adalah optimasi jaringan dengan melihat kemungkinan pergerakan mobilitas masyarakat atau pelanggan saat masa libur Lebaran. Pada hari normal, jaringan data XL Axiata sudah cukup untuk melayani lalu lintas traffic yang ada. “Meski demikian, untuk menjamin kemampuan jaringan XL Axiata melayani lonjakan traffi c nanti, kapasitas tetap kami naikkan 2–3 kali lipat dari hari normal.” Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan dilakukan dengan menyesuaikan tren penggunaan jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran.

Berdasarkan laporan Speedtest Global Index pada Desember 2023, peringkat kecepatan internet di Indonesia masih rendah di Asia Tenggara. Untuk kategori internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menang jika dibandingkan dengan Myanmar dan Timor Leste. Hal yang sama terjadi pada kategori fixed broadband atau internet lewat kabel ke rumah-rumah. Bahkan, per Desember 2023, posisi Indonesia ada di peringkat ke-126 dari 178 negara di dunia. Untuk internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia 24,96 Mbps, ada di peringkat ke-97 dari 146 negara.

Menkominfo Budi Arie Setiadi telah bertekad mewujudkan tersedianya internet fixed broadband dengan kecepatan minimal 100 Mbps di Indonesia. Untuk itu, pemerintah, akan melarang setiap operator dan penyedia layanan internet broadband (ISP) menjual paket internet dengan kecepatan di bawah 100 Mbps. Sudah pasti masyarakat dan berbagai kalangan pengguna internet di seantero negeri ini juga akan senang jika internet Indonesia bisa ngebut, tak hanya lebih nyaman menonton video pengaliran konten atau main gim daring, akan banyak peluang bisnis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang.

Namun, menghadirkan internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps itu tak mudah. Perlu kolaborasi sejumlah pihak dari ujung ke ujung, tidak hanya pihak operator. Semua operator dan ISP pasti berniat mendukung upaya pemerintah mewujudkan layanan internet berkualitas, cepat, dan merata. Buktinya, puluhan triliun rupiah setiap tahun dialokasikan oleh operator dan ISP untuk membangun jaringan internet beserta teknologi terbaru sebagai pendukungnya. Bagi penyedia layanan internet, kualitas layanan yang prima, cepat, dan stabil merupakan pemenuhan atas kebutuhan pelanggan, juga memperbesar pasar mereka.

Namun, selain masalah teknis dan hitung-hitungan bisnis, operator menghadapi dilema iklim bisnis internet yang belum kondusif, yaitu maraknya penjualan kembali (resale) layanan internet dari operator atau ISP oleh sebagian pelanggan ke masyarakat dengan biaya berlangganan yang murah. Dengan demikian, para oknum itu bisa mengambil keuntungan berlipat dari layanan yang disediakan operator atau ISP. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah untuk melarang praktik bisnis layanan internet dengan nyantol layanan milik operator dan ISP ini sangatlah penting bagi perkembangan internet cepat di Indonesia  (Yoga)

Tingkat utilisasi rata-rata jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring saat ini masih sekitar 60 %. Untuk meningkatkan utilisasi secara optimal, pemerintah berencana membangun jaringan lanjutan supaya terintegrasi dan memikat minat operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur tersebut. Proyek jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring digagas tahun 2016. Proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional ini ditujukan untuk pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. Proyek Palapa Ring terdiri dari Palapa Ring Barat (selesai dibangun 2018), Palapa Ring Tengah (selesai awal 2019), dan Palapa Ring Timur (selesai dibangun Agustus 2019). Total nilai tiga proyek ini Rp 7,63 triliun.

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasiannya pada Oktober 2019. Setelah beroperasi, jaringan tulang punggung Palapa Ring dapat disewa oleh operator telekomunikasi. Proyek itu menghubungkan sekitar 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan kabel serat optic darat dan laut sepanjang 12.148 kilometer dan jaringan radio microwave 55 hop. Skema pembangunan menggunakan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Fadhilah Mathar saat sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (8/3/2024), di Jakarta, menyebutkan, per Desember 2023, tingkat utilisasi Palapa Ring Barat mencapai 69 %, Palapa Ring Tengah 37,67 %, dan Palapa Ring Timur 37,38 %.

Tingkat utilisasi rata-rata dari ketiga proyek itu berkisar 50-60 %. ”Tingkat utilisasi jaringan memang tidak sama antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Kami berusaha menggenjot utilisasi dengan menawarkan aneka model bisnis yang memikat bagi operator telekomunikasi,” ujarnya. Fadhilah mengatakan, supaya tingkat utilisasi Palapa Ring semakin optimal alias bisa dimanfaatkan untuk sambungan jaringan sampai ke level last mile (jaringan akhir dekat dengan konsumen), Bakti Kemenkominfo akan mengupayakan melalui pembangunan proyek Palapa Ring Integrasi. Proyek ini, menurut rencana, akan menggunakan skema KPBU dengan nilai proyek Rp 23 triliun. (Yoga)

Anggota BPK nonaktif, Achsanul Qosasi, didakwa memintaRp 40 miliar ke Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif, untuk pengondisian hasil audit BPK atas proyek pembangunan menara BTS (base transceiver station) 4G. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, Imron Mashadi, mengungkapkan, Achsanul menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh uang 2,64 juta USD atau Rp 40 miliar. Uang itu diterima Achsanul dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan atas perintah Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

”Dengan maksud supaya terdakwa Achsanul Qosasi membantu mengkondisikan hasil audit pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan Bakti Kemenkominfo supaya mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek BTS 4G 2021,” kata jaksa penuntut umum Imron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/3). Imron mengungkapkan, hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2021 BPK menemukan, proses perencanaan, pemilihan jenis kontrak, dan pelaksanaan kontrak proyek penyediaan BTS 4G serta infrastruktur pendukungnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, nilai antara kontrak pembelian juga berbeda dengan kontrak payung pembangunan BTS 4G tahun 2021 untuk Paket 1-3.

Hasil pemeriksaan itu juga menemukan potensi pemborosan atas komponen biaya dalam daftar kuantitas kontrak payung sebesar Rp 1,5 triliun. Lokasi lahan pembangunan BTS juga belum seluruhnya memperoleh IMB dan didukung surat perjanjian pinjam pakai lahan. Hal lainnya, ada potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek BTS 4G dan potensi pengenaan denda keterlambatan pada Paket 1Tahap 1A dan Paket 2 Tahap 1A. Jaksa mengatakan, Anang memberikan uang tersebut karena ketakutan BPK akan memberikan penilaian yang merugikan proyek BTS 4G, seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi, dan inefisien apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. (Yoga)

KInerja PT Dayamita Telekomunikasi Tbk (MTEL) diprediksi tumbuh positif tahun ini. Hal ini seiring aksi dari emiten menara telekomunikasi ini. Analis MNC Sekuritas, Vera menyampaikan, MTEL sudah melakukan akuisisi di November 2023. Emiten ini mengakuisisi 803 unit menara milik PT  Gametraco Tunggal senilai Rp 1,75 triliun. Hampir 70% menara berada di luar Jawa. Alhasil, MTEL mendapat tambahan 1.327 penyewa. "Kami memperkirakan, rasio kolokasi secara keseluruhan MTEL akan meningkat menjadi 1,51 kali di tahun 2023 dan 1,55 kali tahun ini. Lantas portofolio menara MTEL ada 15.746 menara (41,55%) di Jawa dan 22.148 menara (58,45%)  di luar Jawa," kata Vera dalam risetnya tanggal 16 Februari 2024. Kepemilikan menara telekomunikasi di luar Jawa, menurut Vera, menjadi salah satu katalis positif. Ini bisa menjadi pusat pertumbuhan pelanggan menara baru MTEL. Dengan aksi itu, Vera meramal pendapatan MTEL akan tumbuh 11,4% secara year on year (yoy) di akhir tahun ini. Sedangkan di periode 2023, pertumbuhan pendapatan emiten ini, sesuai proyeksi manajemen MTEL adalah 9,9% secara tahunan. Adapun segmen penyewaan menara masih memberi kontribusi utama. Yakni bisa berkontribusi 84% dari total pendapatan MTEL. 

Operator telekomunikasi seluler di Indonesia menyatakan sudah tidak ada lagi perang harga murah untuk layanan seluler. Ini bertujuan untuk membuat bisnis setiap operator dan industri telekomunikasi tumbuh berkelanjutan. Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi Tech and Telco Summit 2024, Selasa (5/4), di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar CNBC itu, Presdir dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B Sigit, dan Presdir Smartfren Merza Fachys.

”Beberapa tahun lalu, kami jorjoran (saling bersaing) menawarkan harga layanan data internet yang murah. Ayolah dinetralkan. Kami berharap, hal ini akan membuat bisnis kami para operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi lebih berkualitas,” ujar Merza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Dia menambahkan, jika bisnis operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan lebih berkualitas, seluruh bisnis ekonomi digital yang menggunakan jaringan telekomunikasi seluler menjadi sehat. (Yoga)