Kinerja saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam negeri naik sepekan terakhir bersamaan penandatanganan sejumlah kerja sama pengembangan layanan. Aksi perusahaan dalam peningkatan layanan berbasis kecerdasan buatan atau AI membawa prospek cerah dalam jangka panjang. Harga saham beberapa perusahaan operator telekomunikasi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) dan PT XLAxiata Tbk (EXCL) melejit beberapa pekan terakhir. Saham ISAT pada Senin (4/3) ditutup di harga Rp 11.500 per lembar. Secara historis, harga naik 5 % dalam sepekan dan 20 % dalam sebulan. Sementara saham EXCL ditutup di angka Rp 2.490 per lembar, naik 7 % sepekan terakhir dan 10 % dalam sebulan terakhir.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jesse Jonghoon Won, menilai tren positif pada harga saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi tersebut dipengaruhi berbagai aksi penandatanganan kemitraan  dengan perusahaan global, termasuk terkait pengembangan layanan berbasis AI. ”Saya memandang positif bahwa perusahaan telekomunikasi Indonesia sedang mempertimbangkan dan memulai bisnis terkait AI meskipun bisnis terkait ini diperkirakan memerlukan waktu untuk menghasilkan pendapatan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/3), di Jakarta. Baru-baru ini, Indosat Ooredoo Hutchison Group berkolaborasi dengan beberapa perusahaan global untuk membentuk lanskap teknologi.

Hal itu turut mendorong Indonesia ikut memimpin revolusi AI dalam penyediaan infrastruktur komputasi awan (cloud) hingga pengembangan kompetensi talenta berkelas global. Kerja sama itu salah satunya dengan NVIDIA, perusahaan teknologi multinasional AS, yang kapitalisasi pasarnya telah menyaingi perusahaan teknologi Amazon di bursa AS. Adapun XL Axiata menggandeng Huawei untuk mempercepat operasional bisnis digital berbasis AI, mendorong keunggulan operasional, serta mengoptimalkan sistem cloud dan penggunaan perangkat lunak yang lebih efektif. ”Kemitraan dengan Huawei ini akan memungkinkan XL Axiata mempercepat proses transformasi digital dan peningkatan layanan kepada pelanggan,” kata Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini. XL Axiata berharap mereka mampu menghasilkan personalisasi layanan yang lebih baik dan melahirkan inovasiinovasi terbaru untuk kebutuhan lebih dari 57 juta pelanggan mereka. (Yoga)

Internet Cepat buat Apa? adalah cuplikan pernyataan Mentkominfo 2009-2014 Tifatul Sembiring yang disampaikan di media sosial Twitter (sekarang X) pada Januari 2014 itu viral dan menjadi perbincangan warganet. Konteks pernyataan Tifatul waktu itu adalah respons rilis Akamai pada triwulan III-2013 yang menyebut kecepatan rata-rata internet di Indonesia adalah 1,5 megabita per detik (Mbps), menempatkan Indonesia di peringkat kedua terbawah di kawasan Asia Pasifik. Sekarang, mengutip laman Speedtest.net, kecepatan internet mobile (jaringan seluler lewat gawai) di Indonesia per Desember 2023 adalah 24,96 Mbps atau peringkat ke-97 dari 146 negara yang terdata. Sementara kecepatan internet Indonesia untuk fixed broadband (kabel optik) di angka 27,87 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-126 dari 178 negara yang didata.

Singapura ada di peringkat ke-19 dengan kecepatan 93,42 Mbps untuk kategori internet mobile. Sementara untuk kecepatan internet dari fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan rata-rata 270,62 Mbps. Singapura mengalahkan negara raksasa teknologi, seperti AS (peringkat ke-8 dengan 227,27 Mbps), Jepang (peringkat ke-16 dengan 188,28 Mbps). Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang dirilis 31 Januari 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada 2024 sebesar 79,5 %. Artinya, 221,5 juta penduduk Indonesia mampu mengakses internet dari populasi Indonesia yang sebanyak 278,6 juta jiwa, meningkat dari 2023 yang 78,19 %. Kecepatan dan penetrasi internet adalah dua hal yang tak tepisahkan. Apalagi, segala aktivitas manusia saat ini semakin banyak bergantung pada teknologi digital, terlebih sejak pandemi Covid-19.

Mulai urusan pekerjaan, sekolah, bepergian, hiburan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari bergantung pada internet. Indonesia juga memainkan peranan penting untuk ekonomi digital di tingkat kawasan. Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekonomi digital di ASEAN pada 2025 mendatang diperkirakan sebesar 330 miliar USD dan akan meroket menjadi 1 triliun USD pada 2030. Dari angka tersebut, kontribusi Indonesia diperkirakan 40 % dari nilai ekonomi digital di kawasan. Pada 2021, ekonomi digital Indonesia menyumbang 5,7 % PDB nasional. Internet juga menjadi daya ungkit untuk bangkitnya ekonomi mikro di masyarakat. Pemerintah menargetkan pada 2025 sebanyak 30 juta UMKM sudah masuk ekosistem go digital. Artinya, seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir sudah bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, terutama untuk urusan pemasaran lewat lokapasar Indonesia. (Yoga) 

Indonesia merupakan pasar empuk bagi pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan peningkatan kelas menengah, peluang industri tersebut kian menggiurkan. Hasil suvei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diolah oleh DataIndonesia mencatat jumlah penduduk di Indonesia yang terkoneksi internet sebanyak 221,56 juta jiwa atau 79,5% dari total jumlah penduduk yang mencapai 278,7 juta jiwa. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk konsumsi berlangganan internet broandband mayoritas di kisaran Rp100.000—Rp300.000 dengan porsi mencapai 67,4%. Sementara itu, pelanggan yang mengeluarkan biaya antara Rp300.000—Rp500.000 sebanyak 22,5%. Belanja masyarakat untuk internet mobile, terbanyak ada di kisaran Rp50.000—Rp100.000 dengan persentase sebanyak 45%, disusul masyarakat yang berlangganan dengan biaya Rp10.000—Rp50.000 dengan porsi sebanyak 35,3%. Tingginya konsumsi masyarakat yang mengakses layanan internet tergambar dari bisnis yang ditekuni oleh operator telekomunikasi. Perusahaan pelat merah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, mencatat pendapatan senilai Rp111,24 triliun hingga kuartal III/2023 atau tumbuh 2,17% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. PT XL Axiata Tbk. juga mencatat pertumbuhan pendapatan dari Rp21,6 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp23,87 triliun pada kuartal ketiga tahun lalu. Head of External Communication XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. 

Dengan demikian, upaya operator telekomunikasi untuk melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah baru, baik di Pulau Jawa dan luar Jawa dapat berjalan mulus. “Menurut kami kebutuhan layanan internet bagi masyarakat di Jawa masih cukup tinggi, dan ini juga dilayani oleh beragam penyedia jasa layanan internet dan ISP, sehingga masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menentukan layanan internet yang akan digunakan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi adanya kompetisi di bisnis ini untuk memberikan layanan internet yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/2). Sementara itu, PT Telekomuniksi Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyiapkan berbagai infrastruktur terkait dengan rencana kerja sama pengembangan internet berbasis satelit. Ketika dikonfirmasi Bisnis, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza menjelaskan bahwa pihaknya membangun ground infrastructure berupa 9 gateways dan 1 Point of Presence (PoP) untuk menjangkau layanan di Tanah Air. Alhasil, tujuan utama Telkomsat adalah mendukung program pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi broadband dan memperkecil kesenjangan layanan digital pada beberapa wilayah Indonesia. AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid pun menekankan pada prinsipnya teknologi satelit lebih tepat untuk berperan sebagai layanan backhaul B2B atau perantara antara jaringan utama dengan jaringan cabang yang belum memiliki jaringan telekomunikasi terrestrial. Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf mengatakan bahwa Satelit Merah Putih 2 mengandalkan platform Spacebus 4000B2 dengan usia desain 15 tahun.

Strategi pemerintah untuk memperluas daya jangkau layanan teknologi komunikasi dan informasi terus berjalan melalui pembangunan base transceiver station (BTS) dan perluasan jaringan internet. Hal itu bertujuan agar masyarakat di penjuru wilayah Nusantara dapat memperoleh akses memadai. Hanya saja, para pelaku industri dan penyedia jasa layanan internet, masih memberi porsi besar untuk menyasar pasar di Pulau Jawa. Butuh strategi yang komprehensif agar layanan jaringan dan data mampu menjangkau wilayah di luar Jawa. Rencana matang yang tengah disiapkan yakni pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis satelit, salah satunya lewat investasi oleh Starlink milik pengusaha global Elon Musk. Dalam situsnya, Starlink menjadikan wilayah Indonesia dalam daftar tunggu operasional bisnis miliknya. Rencana tersebut mesti diakselerasi dengan mengacu pada regulasi yang adil dan saling menguntungkan. Jangan sampai pengembangan jaringan digital berbasis satelit, menghambat berbagai sasaran besar pemerintah dalam pemerataan infrastruktur jaringan dan menciptakan ketidakseimbangan persaingan bisnis di industri telekomunikasi.

Pemerintah perlu mengatur harga layanan internet di industri penyedia jasa internet. Sebab, pertarungan tarif di industri internet service provider (ISP) Tanah Air saat ini dipandang sudah sangat tidak sehat. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa harga jual layanan internet rumahan saat ini sudah jauh di bawah tarif bawah untuk basic service senilai Rp200.000. “Saat ini harga jual layanan yang rumahan sudah terlalu rendah. Untuk broadband, angka yang rasional untuk basic service Rp200.000. Namun, banyak yang jual di bawah itu,” kata Arif kepada Bisnis pekan lalu. Berdasarkan data APJII, masyarakat Indonesia rata-rata mengeluarkan Rp150.000—Rp300.000 per bulan untuk layanan ISP broadband. Kondisi tersebut, katanya, sangat tidak sehat bagi industri yang mengeluarkan investasi tidak sedikit dalam menggelar jaringan ISP. Investasi yang dikeluarkan mencakup pengadaan material yang mayoritas masih impor, biaya jasa, dan perizinan. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, Arif menilai ketentuan yang diperlukan industri adalah pembatasan harga atas dan harga bawah. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang melakukan identifikasi masalah terkait dengan wacana moratorium ISP di Pulau Jawa. Moratorium dinilai akan mengurai kompetisi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Namun, strategi tersebut perlu disertai dengan insentif bagi penyelenggara ISP yang menggelar jaringan di luar Pulau Jawa. Lebih jauh, kebijakan-kebijakan extraordinary yang pro industri dinilai juga berpotensi mempercepat penetrasi internet di Indonesia. Tanpa adanya dorongan kebijakan, Arif memperkirakan kenaikan tingkat penetrasi internet nasional hanya akan tertahan di kisaran 1%—2% per tahun. Sementara itu, Vice President Retail Business PT Moratel Yan Arliansah menyatakan pasar di Pulau Jawa masih sangat besar khususnya untuk fixed broadband dengan jenis layanannya unlimited. Dia mencermati beberapa operator dapat memberikan harga layanan paling dasar dimulai Rp150.000 per bulan dan dapat meraup untung. Pelaku usaha juga sudah secara mandiri atau melalui asosiasi meminta kepada pemerintah agar adanya regulasi yang memudahkan dalam proses perizinan. Namun, alih-alih memudahkan, adanya perizinan online justru menyulitkan.

Kemenkominfo menyatakan, lelang spektrum frekuensi 700 megahertz, yang sebelumnya dipakai untuk siaran televisi terestrial, akan dilaksanakan sebelum pergantian pemerintahan. Bersamaan dengan proses lelang, kementerian menjanjikan keluar ketentuan insentif penggunaan spektrum frekuensi. ”Sekitar Maret-April 2024. Tidak di periode pemerintahan baru,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu (14/2). Menurut dia, industri telekomunikasi seluler membutuhkan tambahan spektrum untuk meningkatkan kualitas layanan. Tim sedang mematangkan rumusan teknis pelaksanaan lelang spektrum frekuensi 700 megahertz (MHz). Spektrum frekuensi 700 MHz sebelumnya diduduki oleh lembaga penyiaran. Melalui kebijakan migrasi siaran televisi analog ke digital terestrial atau analog switch off (ASO), spektrum frekuensi ini baru bisa kosong dan terbuka untuk dilelang kepada pelaku industri telekomunikasi seluler.

ASO sebenarnya telah dikumandangkan sejak 2006. Ketika keluar UU Cipta Kerja beserta perubahannya, pelaksanaan ASO tidak bisa langsung mulus. Proses migrasi lebih dari 600 stasiun televisi terestrial diklaim baru tuntas oleh Kemenkominfo pada Agustus 2023. Pemerintah menjanjikan lelang spektrum frekuensi 700 MHz bukan sekali. Pada saat proses migrasi ASO mendekati tuntas, kementerian ini menazarkan lelang dilaksanakan pada akhir Desember 2023. Pada saat bersamaan, di kalangan pelaku industri telekomunikasi berkembang isu bahwa penggelaran layanan 5G yang masih terbatas karena ketersediaan spektrum frekuensi belum memadai.

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, M Ridwan Effendi, Kamis (15/2) mengatakan, kelebihan spektrum frekuensi 700 MHz adalah mampu menutup titik lokasi yang belum tersentuh sinyal telekomunikasi. Spektrum ini merupakan jenis coverage spectrum.”Jika tujuannya meningkatkan penggelaran layanan 5G, lebar 2x45 MHz cocok untuk (dipakai) satu operator telekomunikasi seluler saja. Sementara jika tujuannya meningkatkan pembangunan layanan 4G, lebar spektrum 700 MHz yang tersedia bisa dipecah supaya bisa diduduki tiga operator. Setiap operator mendapat lebar 2x15 MHz,” katanya. Menurut Ridwan, bentuk insentif yang cocok berupa pembebasan bayar biaya uang muka setelah menang lelang dan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi. (Yoga) 

Operator Telekomunikasi (Telko) di Tanah Air menyatakan kesiapannya  untuk menjual paket internet berbasis jaringan kabel (fixed internet broadband) minimal mulai dari kecepatan 100 mega byte per second (Mbps) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan menyambut rencana kebijakan kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memacu kecepatan internet dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023 menyebutkan, penetrasi internet  telah menjangkau 215,63 juta (78,19%) penduduk Indonesia. Sebagian besar (74,34%) masyarakat masih mengakses internet seluler berbasis based tranciever station (BST) dan baru 25,66% telah berlangganan internet kabel di rumahnya. (Yetede)

Kemenkominfo mendorong agar kecepatan akses internet, terutama berbasis jaringan tetap telekomunikasi atau fixed broadband, naik menjadi 100 megabit per detik atau Mbps. Kecepatan akses internet yang ada sekarang ini dianggap masih rendah. Selain itu, masih ada masalah mutu layanan di masyarakat. Dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), pekan lalu, di Jakarta, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, kecepatan rata-rata internet di Indonesia masih rendah, hanya 24,96 Mbps dan dari fixed broadband 27,87 Mbps. Di kawasan AsiaTenggara, kecepatan rata-rata akses internet di Indonesia ada di urutan kesembilan.  Budi lantas mewacanakan supaya kecepatan rata-rata akses internet di Indonesia bisa lebih tinggi lagi, setidaknya naik menjadi 100 Mbps.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo, Senin (29/1) di Jakarta, mengatakan, sepanjang 2019-2023, masalah telekomunikasi selalu masuk kelima besar pengaduan terbanyak. Pada 2023, sebanyak 12,1 % dari 943 pengaduan adalah masalah telekomunikasi. Selama lima tahun berturut-turut, YLKI mencatat dua masalah teratas bidang telekomunikasi mengenai kualitas internet. Pertama, layanan internet kerap anjlok, koneksi lambat, dan kecepatan rata-rata yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi paket berlangganan yang ditawarkan operator. Kedua, konsumen biasanya mengadukan layanan internet bermasalah lalu petugas datang, tetapi keesokan harinya masalah tetap terjadi atau tak terselesaikan. ”Internet menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, masalah koneksi internet lambat, sering anjlok, dan kecepatan rendah yang kerap dikeluhkan konsumen sebaiknya segera ada jalan keluarnya,” ujarnya. (Yoga)

PT Tekom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Indosat Tbk (ISAT) berkolaborasi menggarap bisnis data (data center) di Indonesia untuk memperkuat  infrastruktur digital melalui ekosistem Internet Exchange (IX). Kemitraan dua pemimpin utama industri telekomunikasi tanah Air ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menjadikan Indonesia sebagai data center hub unutk wilayah Asia tenggara (Asean). Kolaborasai ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Telkom Data Ekosistem dengan (NeutraDC) dan BDx Indonesia Pasific Telecommunications Council (PTC) 2024, di Honolulu, Hawai, AS, pada Minggu (21/10/2024). NeutraDC Indonesia adalah perusahan patungan antara Indosat, BDx Data Centers (BDx), dan Lintasarta. "Dengan terjalinnya kerjasama ini, baik Telkom maupun Indosat tidak hanya menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan infrastruktur digital, mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat konetivitas yang efisien, namun lebih lanjut keduanya semakin memperkuat posisi Indonesia menjadi pemain pusat data tingkat global dan menjadi data center hub Asia Tengggara," kata President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson Vikra Sinha. (Yetede)

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel mengatakan akan mengakuisi saham  emiten penyewaan menara telekomunikasi (tower Grup Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) pada semester I-2024. Akuisisi IBST akan menjadi transaksi  terbesar perseroan pada tahun ini. IBST merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa telekomunikasi nirkabel yang hampir memiliki 16.642 km serat optik di fiber to the building  (FTTB) fiber to the home (FTTH), fiber to the tower (FTTT), bersama dengan 3.383 menara telekomunikasi. Saat ini, sebanyak 79,88% saham dimiliki PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinar Mas), dan 11,62% saham dimiliki publik. Direktur investasi sekaligus  Sekretaris Perusahaan Mitratel menyampaikan bahwa rencana transaksi tersebut sampai saat ini masih dalam proses, sehingga perseroan belum dapat mengumumkan besaran nilai transaksinya. (Yetede)