Tren berbelanja baju bekas atau thrift shopping yang semakin marak memicu kekhawatiran pelaku industri tekstil dalam negeri. Kegiatan menjual dan membeli baju bekas yang sejatinya untuk mengurangi limbah tekstil dapat membuka keran impor pakaian bekas yang merugikan industri dalam negeri dan membawa masuk sampah baru. Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Riza Muhidin mengatakan, meskipun tren tersebut berawal dari niat baik mengurangi limbah dan menjaga lingkungan, pada praktiknya pasar yang tercipta akibat budaya thrifting itu justru membuka keran baru perdagangan impor pakaian bekas yang menggerus industri lokal. BPS mencatat, sepanjang 2021, nilai impor barang tekstil sudah jadi lainnya, pakaian bekas dan barang tekstil bekas, serta gombal atau kain tua (HS 63) mencapai total 328,2 juta USD atau Rp 4,7 triliun (kurs Rp 14.493 per dollar AS). Nilai impor tersebut meningkat selama lima tahun terakhir.

Di pasaran, baju bekas impor yang umumnya bermerek dijual dengan harga murah sehingga membuat produsen tekstil dalam negeri, khususnya yang berskala kecil dan menengah, semakin terdesak. Selain harus bersaing dengan derasnya arus impor pakaian baru, mereka juga berkompetisi dengan laju impor pakaian bekas. Padahal, berdasarkan Permendag No 51/M-DAG/PER/7/2015, impor pakaian bekas sebetulnya dilarang karena tidak higienis dan berpotensi membahayakan kesehatan. Pakaian bekas yang telanjur tiba wajib dimusnahkan dan importir yang memperdagangkannya dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan. Pasal 47Ayat(1) UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, meskipun dalam keadaan tertentu, (Yoga)

Pada kuartal I/2022, kinerja industri TPT tumbuh 12,45%. Namun, pada kuartal II/2022 kombinasi impor bahan baku tekstil dan menurunnya permintaan setelah Lebaran membuat kinerja industri melandai. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan dampak impor bahan baku makin terasa kala permintaan lesu. Di sisi lain, sentimen harga murah bahan baku impor menjadi pendorong bagi menurunnya permintaan terhadap produk TPT lokal. Pasalnya, dalam kurun 2 pekan terakhir karena barang impor disinyalir sudah mulai membanjiri pasar domestik. Menurutnya, Indonesia tidak perlu mengimpor bahan baku tekstil karena kapasitas produksi nasional jauh di atas tingkat konsumsi. Total konsumsi TPT nasional, lanjut Redma, sekitar 2 juta ton. Sementara itu, kapasitas produksi industri tekstil Tanah Air dari hulu ke hilir lebih dari 10 juta ton. Oleh karena itu, asosiasi telah mengirimkan surat permohonan agar impor ditutup.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,465% (year on year) pada kuartal I-2020. Meski demikian, serbuan produk impor baik legal maupun unprosedural yang kembali membanjiri pasar domestik membuat para pemain di sektor  tersebut khawatir akan kondisi usaha di kuartal II. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menyatakan, pencapaian pertumbuhan industri Kuartal I-2020 utamanya didorong oleh penjualan dalam negeri yang meningkat tajam sebagai dampak momen Lebaran dan investasi baru dalam  rangka penambahan kapasitas produksi dari hulu hingga hilir, selain ada tambahan dari neraca perdagangan yang kian membaik. "Para pengusaha kembali berinvestasi menambah kapasitas usia serangkaian kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor," jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, seperti dikutip pada Rabu (1/6). 

Geliat industri tekstil nasional pada tahun ini diperkirakan lebih kencang sejalan dengan makin kondusifnya pasar dalam negeri. Peluang ekspor juga kian terbuka meski tantangannya juga penuh dinamika. Pemerintah juga percaya diri dengan memproyeksikan pertumbuhan 5% untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2022 setelah sebelumnya tak bisa mengoptimalkan ekspansi, karena pandemi dan pembatasan ketat. Alhasil, sejumlah pemain di industri ini juga menyiapkan langkah ekspansi meskipun masih terbatas guna mengantisipasi kebutuhan pasar. Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan industri tekstil hulu sebenarnya memiliki peluang besar untuk mensubstitusi bahan baku impor untuk tujuan ekspor. Namun, bahan baku dari luar negeri memperoleh fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Hal serupa tidak berlaku untuk produk dalam negeri.

Ekspektasi itu didukung oleh sejumlah perkembangan positif seperti pasar domestik yang sudah mulai bergeliat dengan mobilitas yang lebih longgar dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain tantangan yang dihadapi pebisnis juga tidak kecil, seperti kemungkinan naiknya biaya energi pada tahun ini, sehingga harus ditempuh strategi jitu untuk menghasilkan produk yang tetap berdaya saing.  Sementara itu, kalangan pelaku industri juga siap mengarungi tahun ini dengan harapan yang lebih kuat. Sekretaris Perusahaan PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) R. Nurwulan Kusumawati mengatakan arah perbaikan pasar domestik sudah mulai dirasakan pada kuartal terakhir tahun lalu yang disambut dengan menggencarkan produk ritel dan customized order.

Kasus gagal bayar perusahaan tekstil semakin panjang. Setelah Duniatex dan Pan Brothers, industri perbankan harus kembali menghadapi restrukturisasi kredit dari debitur tekstil lain, yakni Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex. Nasib Sritex akan ditemukan pada 2 Desember 2021. Pada saat itu para kreditur akan menggelar pemungutan suara atas rencana perdamaian. Total pokok utang jatuh tempo dan terutang berdasar dokumen keuangan tanggal putusan PKPU Sritex adalah senilai sekitar Rp 19,96 triliun. Dalam proposal versi terakhir ini, Sritex akan menyelesaikan seluruh utang bilateral dan utang sindikasi senilai US$ 979,4 juta melalui alokasi Secured Working Capital Revolver US$ 275 juta, Secured Term Loan US$ 350 juta, dan Unsecured Term Loan atau Mandatory Covertible Loan US$ 354,4 juta. 

Fast Fashion muncul sebagai jawaban permintaan kebutuhan pakaian sesuai dengan tren terkini dengan harga yang terjangkau. Namun, tanpa disadari perkembangan fast fashion  meningkatkan sampah tekstil. Industri ini menekankan waktu produksi cepat serta biaya produksi rendah.  Tren yang silih berganti serta harga yang terjangkau  akhirnya mempengaruhi  pola konsumsi konsumen seringkalai pakaian hanya dipakai beberapakali  saja (single-use purchases) yang mengakibatkan jutaan ton sampah tekstil berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Fungsi pakaian untuk menentukan status sosial telah mempengaruhi industri ritel secara keseluruhan, serta mempertajam kompetisi antara perusahaan ritel. Perusahaan ritel seperti Zara maupun H&M telah mengubah industri fast fashion menjadi bisnis besar. Persaingan ketat perusahaan ritel Internasional untuk selalu menjual produk dengan tren terbaru, secara tidak langsung membuat pemilik brand harus mencari akal untuk bisa menekan biaya produksi.

Semakin rendah biaya produksi, semakin besar kemungkinan untuk bisa menjual dengan harga yang terjangkau Semakin tinggi angka penjualan yang diperoleh,  semakin tinggi pula marjin keberuntungan yang bisa dinikmati.  Walau industri ini mendapat keuntungan fantastis, industri ini tidak terhidar dari permasalahan sampah tekstil, diantaranya tumpukan sampah yang semakin banyak serta potensi polusi polyster terhadap kualitas air, tanah maupun udara. Sampah tekstil merupakan konsekuensi  dari fast fashion. Pengelolaan sampah bukan hanya merupakan  tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan UU Pengelolaan Sampah, dituliskan bahwa setiap komponen baik pemerintah, pelaku usaha sampai  dengan konsumen pemilik tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kembali lagi pada teori ekonomi klasik, penawaran akan ditentukan dari pemintaan konsumen sehingga dapat dilihat besarnya peranan  konsumen dalam mengurangi sampah. (yetede)

Kementerian Perindustrian tengah mengembangkan bahan baku pengganti kapas untuk mengantisipasi kenaikkan harga komoditas itu di pasar internasional yang melampaui US$1 per pon untuk pertama kalinya selama hampir satu dekade. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Elis Masitoh mengatakan bahan pengganti kapas seperti rayon, poliester hingga serat bambu menjadi solusi guna mengatasi gejolak harga kapas di pasar internasional. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menegaskan kenaikkan harga kapas di pasar internasional tidak bakal berdampak langsung pada industri tekstil domestik.

Menurut Redma, kebutuhan kapas hanya mencapai 600.000 ton setiap tahunnya. Adapun, 60% atau 300.000 ton kebutuhan bahan baku kapas itu digunakan untuk produk ekspor. “Tidak akan ada gejolak harga di dalam negeri. Apalagi pasokan kapas tidak banyak dengan kondisi seperti ini.” Berdasarkan catatan APSyFI, harga bahan baku pengganti seperti poliester dan rayon relatif lebih murah dibandingkan dengan kapas. Dalam situasi normal, haga kapas berkisar US$1,2 per kg, poliester US$0,9 sampai US$1 per kg dan rayon US$1,2 per kg serta yang sudah bisa dihasilkan dari dalam negeri.

Bisnis, Jakarta - Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. kian serius menggarap usaha produksi alat pelindung diri (APD) dan masker kain. Emiten dengan kode saham PBRX ini pun akan menambahkan kegiatan usaha alat pelindung diri (APD) dan masker kain ke dalam anggaran dasar. Untuk itu, PBRX akan meminta restu pemegang saham soal penambahan kegiatan usaha tersebut saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Adapun, pertimbangan menambah kegiatan usaha tersebut didorong oleh pandemi Covid-19 yang merebak sejak tahun lalu. Pandemi telah meningkatkan kebutuhan APD dan masker yang diperlukan oleh tenaga medis dan masyarakat.

PBRX sebenarnya sudah memproduksi APD dan masker kain untuk digunakan sendiri maupun didonasikan kepada pihak tertentu. Perseroan menegaskan dengan pengalaman puluhan tahun dalam memproduksi produk garmen menjadi nilai tambah perseroan dalam mendukung kebutuhan APD dengan merek I-PAN dan Mask-On. Penambahan kegiatan usaha ini juga sebagai bagian upaya perseroan meningkatkan kinerja di tengah pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi. 

(Oleh - IDS)

DENPASAR — Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Bali merosot tajam karena tingginya biaya kargo yang berpengaruh terhadap frekuensi pengiriman barang. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bali Dolly Suthajaya mengatakan pandemi Covid-19 turut berdampak pada menurunnya lalu lintas transportasi udara maupun laut. Hal ini menyebabkan harga kargo pesawat meningkat dan langka-nya ketersediaan kontainer untuk memenuhi kebutuhan ekspor. “Sebelum pandemi banyak penerbangan ke luar negeri, sehingga ongkos kargo lebih terjangkau. Kalau sekarang lebih menggunakan pesawat khusus logistik, itupun biayanya tinggi dan jarang ada juga,” ujarnya kepada Bisnis, Senin, (5/7). Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali, realisasi ekspor industri TPT pada Januari— Mei 2021 senilai Rp22 miliar atau turun 52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Di sisi lain, penurunan kinerja ekspor juga dialami oleh Provinsi Bengkulu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Bengkulu pada Mei 2021 mencapai US$13,68 juta atau terus mengalami penurunan dalam 4 bulan berturut-turut sejak Februari 2021. Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan nilai ekspor Bengkulu pada Mei 2021 turun sebesar 12,47% dibandingkan dengan April sebesar US$15,63 juta. “Kalau kita hitung dari Februari nilai ekspor Bengkulu memang terus mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor pada Mei ini yang paling signifikan dibanding sebelumnya,” ujar Win dikutip dari Antara. Data BPS menyebutkan, pada Februari 2021 nilai ekspor Bengkulu tercatat sebesar US$17,11 juta. Nilai ekspor tersebut turun 7,75% ke angka US$15,78 juta pada Maret. Penurunan kembali terjadi pada April 2021 yang tercatat sebesar US$15,63 juta atau turun 0,94% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menilai ada impor pakaian bayi yang tidak memenuhi standar nasional (SNI). Pakaian bayi memang termasuk produk yang volume impornya naik cukup tinggi. Hal itu berdasarkan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian yang dirilis KPPI.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI), Redma Gita menjelaskan, banyak produk impor pakaian bayi yang tidak memenuhi SNI. APSyFI meminta pemerintah segera menindak tegas para importir, distributor dan penjual pakaian bayi impor yang tidak berlabel SNI. Jika tidak disikapi, hal itu merugikan para produsen pakaian bayi lokal.

Sebenarnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal masih berpeluang mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun ini. Hal tersebut lantaran daya beli masyarakat berangsur membaik setelah program vaksinasi massal Covid-19 bergulir. Harapan pelaku industri tekstil lokal tidak akan tercapai tanpa dukungan serta tindakan tegas pemerintah dalam menangani keberadaan importir produk TPT yang terus menggerus eksistensi produk lokal.