Kehadiran UU Pelindungan Data Pribadi setelah rancangannya disetujui disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (20/9) diharapkan mampu mengatasi kebocoran data. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, undang-undang ini menghadirkan sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang maupun pengelola data jika terjadi kebocoran data. Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, undang-undang ini dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif. Beberapa pasal pada undang-undang itu juga dinilai mengancam keterbukaan informasi publik sehingga bisa mengancam kerja pers.

Seusai rapat paripurna, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan, persetujuan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan pembahasannya yang mulai berlangsung pada September 2020. Kebuntuan terjadi terkait dengan pembahasan tentang kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data. Semula pemerintah menginginkan lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo, sedangkan DPR menginginkan independen. Sebagai jalan tengah, diputuskan otoritas itu ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Yoga)

Menangani kebocoran data perlu melihat kembali serta mengevaluasi bagaimana tata kelola keamanan siber berjalan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyebutkan bahwa serangan siber yang dilaporkan selama 2021 minim sekali ditindaklanjuti kementerian/lembaga. Sepanjang Januari hingga 13 September 2022 pun, BSSN telah mengirimkan 1.261 notifikasi terkait upaya menginfeksi keamanan siber ke semua kementerian/lembaga, tetapi hanya 72 notifikasi atau 6 % yang direspons. Minimnya respons kementerian dan lembaga terhadap peringatan serangan siber itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, Kamis (15/9) mengindikasikan adanya permasalahan pada tata kelola keamanan siber. Menurut dia, penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik atau pemerintah semestinya tunduk pada Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perpres itu menempatkan BSSN sebagai institusi yang memastikan sistem keamanan dari sistem elektronik pemerintah. Selain itu, BSSN juga memiliki fungsi koordinasi keamanan siber institusi pemerintah. Jika peringatan tentang adanya serangan siber melalui BSSN diabaikan, artinya ada masalah  yang harus dievaluasi. Wakil Kepala BSSN Komjen (Pol) Luki Hermawan menyampaikan, sepanjang Januari-13 September 2022, teridentifikasi terjadi 852,2 juta lalu lintas (traffic) anomali atau upaya mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber. Untuk menindak lanjutinya, BSSN mengirimkan 1.261 pemberitahuan atau notifikasi ke kementerian/lembaga yang teridentifikasi terjadi traffic anomali. Pemberitahuan terbanyak dikirimkan ke sektor administrasi pemerintahan, yakni 761 notifikasi.  Kemudian, disusul sektor pendidikan yang menerima 345 notifikasi. Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2021 yang dikeluarkan BSSN, menunjukkan terjadi 1,6 miliar lalu lintas anomali sepanjang 2021. Namun, belum pernah ditindaklanjuti secara signifikan (Kompas, 14/9). (Yoga)

Satgas perlindungan data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga diminta tidak hanya bekerja untuk mengusut kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka. Sebab, kebocoran data pribadi telah ditemukan setidaknya pada 2019 dan terus terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, satgas semestinya juga menginvestigasi secara menyeluruh kasus kebocoran yang merugikan publik ini. Pada 2019, berdasarkan hasil investigasi Kompas, diperoleh lebih dari 100.000 data pribadi beredar di kalangan tenaga pemasaran. Pada tahun-tahun berikutnya, kebocoran data di antaranya ditemukan pada 297 juta data peserta BPJS Kesehatan. Setelah insiden itu, publik kembali dikejutkan dengan dugaan kebocoran pada 26 juta data pengguna IndiHome yang dijual di forum daring. Baru-baru ini, peretas bernama Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi kartu SIM telepon seluler. Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara yang paling banyak mengalami peretasan data setelah Rusia dan Perancis, yakni 12,7 juta aksi peretasan.

Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/9) menyampaikan, pihaknya menyayangkan jika pemerintah membentuk satgas lintas lembaga hanya untuk mengusut kebocoran data yang melibatkan Bjorka. Sebab, data pribadi masyarakat yang telah disebarkan secara masif dalam beberapa tahun ke belakang pun jumlahnya nyaris tak terhitung lagi. Selain itu, elemen data yang tersebar pun lumayan lengkap karena terkait seluruh identitas warga. Pada Rabu (14/9), pembentukan satgas perlindungan data oleh pemerintah diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD seusai rapat tertutup dengan Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit di Kemenko Polhukam, untuk menangani kasus kebocoran data yang dilakukan akun peretas bernama Bjorka. (Yoga)

Kurang optimalnya SDM,teknologi, dan tata kelola menjadi penyebab terjadinya peretasan serta kebocoran data pada seluruh instansi pemerintah. Badan Siber dan Sandi Negara menyebutkan, kelemahan itu telah berulang kali disampaikan, tetapi tak pernah ada tindak lanjutnya dari tiap instansi terkait. Hingga kini, peretasan dan kebocoran data pada instansi pemerintah, begitu juga di institusi swasta, terus terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi yang meminta untuk mengungkap penyebab terjadinya kebocoran data itu. Di dunia, menurut laporan Global Data Breach Stats (Surfshark) triwulan III-2022, Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang paling banyak mengalami peretasan data, setelah Rusia dan Perancis. Laporan itu menyebutkan, selama Juli-September 2022 terjadi 12,7 juta aksi peretasan data di Indonesia, Rusia 14,7 juta dan Perancis 12,9 juta aksi peretasan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di kantornya di Depok, Jabar, Selasa (13/9) mengatakan, pembangunan keamanan siber tidak bisa terlepas dari SDM, prosedur yang menyangkut peraturan tata kelola, dan penggunaan teknologi. Secara umum,tiga hal ini masih belum optimal diterapkan seluruh instansi pemerintah. Kondisi itu menjadi sumber masalah kerentanan system keamanan siber di setiap instansi. Akibatnya, kebocoran data yang dikelola oleh setiap instansi pemerintah selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) terus berulang, termasuk dugaan kebocoran yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah data pribadi warga, pejabat publik, bahkan informasi surat keluar masuk dan dokumen kepada presiden yang dikirim dari BIN dan berlabel rahasia dipasarkan di situs daring Breached.to oleh akun Bjorka. (Yoga)

Teknologi blockhain pertama kali digunakan untuk membangun Bitcoin berdasarkan jurnal teknis yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin pada dasarnya adalah jaringan komputer peer-to-peer untuk mencatat saldo dan mentransfer mata uang kripto tanpa otoritas terpusat seperti bank. Semua data dicatat secara terdistribusi oleh jutaan komputer. Setiap transaksi dilakukan oleh para pengguna secara langsung tanpa bank sebagai perantara. Tak hanya mata uang kripto, blockchain juga  bisa digunakan untuk mencatat banyak hal lainnya. Jika catatan kepemilikan tanah dilakukan menggunakan blockchain, status kepemilikan dan perpindahannya akan dicatat oleh ribuan atau jutaan komputer secara transparan. Dalam hal ini, peran BPN sebagai otoritas pencatat terpusat bisa dihilangkan. Mafia tanah akan sulit beraksi karena tidak ada lagi pihak terpusat yang bisa diajak kolusi.

Sistem yang dibangun di atas blockchain menggunakan smart contract dinamakan dApp (decentralized App) karena aplikasi yang dibuat bisa berjalan secara terdesentralisasi dan mandiri. Platform-platform digital seperti media sosial, e-commerce, transportasi daring, dan agen perjalanan daring harus mulai memikirkan kemungkinan terjadinya disrupsi oleh dApp. Dengan dApp, semua kebijakan dan model bisnis  yang tadinya dikuasai serta diatur secara terpusat oleh pemilik platform akan bisa dilakukan secara terdistribusi dengan mekanisme konsensus dari stakeholder yang mencakup para pengguna platform tersebut. Regulator serta para pelaku industri tradisional harus mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan dan memitigasi potensi disrupsi teknologi blockhain ini. (Yoga)

Dugaan kebocoran data sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat terus berulang selama sepekan terakhir. Kondisi ini memperkuat sinyal kedaruratan kedaulatan siber Indonesia. Dalam forum daring Breached.to, akun ”Bjorka” memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang disebut berasal dari semua operator telekomunikasi pada akhir Agustus lalu. Berselang enam hari setelahnya, akun yang sama memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dibobol dari situs KPU. Tak berhenti di situ, Bjorka kembali memasarkan data catatan surat keluar-masuk dan dokumen yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, termasuk surat-menyurat dari BIN yang berlabel rahasia. Ia kemudian juga mengunggah data pribadi milik Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi terkait dugaan peretasan, Sabtu (10/9) menegaskan, tidak ada isi data penting di Istana Kepresidenan yang bocor di dunia maya. Karena upaya peretasan melanggar hukum, Heru menegaskan, hal ini selanjutnya ditangani penegak hukum. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/9) mengatakan, pembocoran data bertubi-tubi yang dilakukan Bjorka memperparah situasi darurat kedaulatan siber Indonesia. Tindakan itu menambah catatan kebocoran data yang masif terjadi sejak 2019. Menurut Ruby, maneuver Bjorka sepekan terakhir merupakan imbas dari ketidakmampuan negara memitigasi risiko kebocoran data. (Yoga)

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau ruang operator pengendali alat berat berteknologi 5G Underground Mining hasil kerja sama PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (1/9). Penerapan teknologi 5G Underground Mining, yang merupakan bagian dari smart-mining solution PTFI, merupakan penerapan pertama teknologi 5G di industri pertambangan Asia Tenggara. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Negara Pramono Anung, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, serta Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam.

Pandemi memaksa orang-orang untuk menggunakan teknologi internet yang belum pernah mereka dengar dan gunakan sebelumnya. Hal ini berakibat kepada dua hal, yang pertama adalah mengubah cara kita bekerja seperti menggunakan teknologi untuk bekerja secara jarak jauh, dan hadirnya tempat kerja yang berbasis karantina. Selain itu, ada juga berbagai adaptasi lain yang dilakukan, misalnya, terhadap rantai logistik, yang semakin bergantung dengan menggunakan internet untuk kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, pandemi juga membuka mata bahwa teknologi yang ada sekarang juga tidak memadai jika kita menghadapi peristiwa yang lebih besar lagi di masa depan. Hal ini akhirnya memicu berbagai terobosan, dengan cara kita menggunakan internet, dan internet itu sendiri. Pada akhirnya, terobosan, atau lebih tepatnya evolusi internet, ini juga membawa perubahan ke lingkungan bisnis.

Secara keseluruhan, berbagai hal baru yang didorong oleh evolusi internet ke tahap yang berikutnya ini, membuat pengguna menemukan aspek baru dalam dunia digital: “metaverse”.Seperti “multiverse”, metaverse terdengar seperti istilah dalam cerita fiksi. Namun, berbeda dengan multiverse, metaverse sudah hadir dan memberikan pengalaman baru di internet, atau biasa disebut dengan Web3. Singkat kata, lingkungan Web3 akan memfasilitasi pertukaran data tanpa batasan sambil tetap mempertahankan batasan privasi atau akses. Dan saya percaya hal ini kan menjadikan metaverse sebagai cara utama dalam aktivitas komersial di masa depan. Seperti inovasi teknologi baru lainnya, ada banyak pendapat, termasuk harapan dan keraguan mengenai metaverse. Berbagai pendapat terkait metaverse itu muncul karena metaverse tampak hanya seperti game atau hiburan bagi konsumen. Hal yang sama pernah terjadi pada saat internet baru lahir.

Digitalisasi bak pisau bermata ganda dalam kepemimpinan. Upaya peningkatan kapabilitas dan penguatan jejaring sebagai fondasi utama kepemimpinan dapat terbantu oleh semakin majunya teknologi sistem informasi. Namun, banjir arus informasi berisiko mengaburkan fokus dalam tercapainya visi dalam kepemimpinan. Dalam sesi konferensi Kompasfest 2022 Presented by BNI, Sabtu (20/8) Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan tiga kunci utama membangun sikap kepemimpinan yang inklusif, yakni fokus dalam mengejar tujuan, tidak berhenti mengembangkan kapabilitas terus memperluas jaringan pergaulan.

Derasnya aliran arus informasi, menurut Erick, kerap membuat fokus untuk mengejar tercapainya visi  kepemimpinan teralihkan. Peredaran informasi palsu yang tak terbendung juga cukup mengganggu upaya pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin di era digital harus mampu memilah dan memilih informasi secara bijaksana. Menurut Erick, perkembangan teknologi informasi seyogianya dimanfaatkan oleh para pemimpin dan calon pemimpin untuk meningkatkan kapabilitas personal dan memperkuat jejaring perkenalan. Kedua aspek ini juga menjadi hal yang penting dalam upaya membina sifat kepemimpinan inklusif. (Yoga)

Keindahan destinasi wisata di Indonesia memiliki daya magnet tersendiri, tetapi belum semuanya populer. Kolaborasi dengan kreator konten untuk memperkenalkannya dinilai bisa menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung. Harapannya, cara itu bisa mendorong pemulihan industri pariwisata. Diskusi mengenai hal tersebut mengemuka dalam sesi ”The Future of Tourism Starts from Us” dalam rangkaian acara Kompasfest Presented by BNI, di Jakarta, Jumat (19/8). Dua pembicara dalam sesi ini hadir secara daring, yaitu Gaery Undarsa, Co-founder dan Chief Marketing Officer Tiket.com bersama pegiat backpacker Pandhu Waskitha.

Menurut Gaery, kreator konten berperan penting mengungkit jumlah kunjungan wisatawan di suatu tempat wisata. Konten digital dengan tema dan cara penyampaian yang menarik akan dilirik warganet. Tiket.com telah berkolaborasi dengan sejumlah creator konten untuk memperkenalkan sejumlah spot menarik. Dalam berkolaborasi, Gaery tidak mau asal-asalan. Dia mengurasi sendiri kreator konten yang layak untuk diajak berkolaborasi dengan mengunjungi akun media sosial mereka. Kreativitas dan keunikan masing-masing menjadi pertimbangan penting.

Sejak 2014, Pandhu Waskitha menggeluti dunia wisata menggunakan ransel (backpacker) ke sejumlah daerah pelosok di Indonesia dan mancanegara. Perjalanan tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Seiring waktu, dia membuat akun media sosial @bacpackertampan.”Identitas sebuah akun diperlukan supaya bikin penasaran. Misalnya backpacker tampan, mereka pasti penasaran, apa iya orang ini tampan?” selorohnya dalam forum itu. Dia memutuskan fokus menjadi kreator konten wisata pada 2019. Menurut dia, media social dan konten digital turut berperan dalam menggerakkan pariwisata, berdasarkan testimoni dari warga atau pengelola wisata. (Yoga)