Operator telekomunikasi milik Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) tengah menyiapkan diri untuk berfokus pada bisnis konektivitas melalui ekosistem digital yang lengkap, tak hanya menjadi pemain di industri telekomunikasi. Perseroan berinisiatif untuk berkolaborasi dengan sejumlah lini usaha Grup Sinar Mas maupun pihak eksternal seperti DANA, Vidio, dan Lazada dalam sebuah ekosistem. Dirut Smartfren Telecom Merza Fachys mengatakan, kolaborasi tersebut perlu dilakukan, karena platform digital tidak berguna jika ekosistemnya tidak lengkap. Sehingga, Smartfren akan terus melakukan pengembangan sekaligus membangun aset secara paralel. “Kami juga harus memanfaatkan platform-platform ini dalam aplikasi yang lebih tinggi. Kami menyiapkan IoT dan banyak aplikasi berbasis arti­ cal intelligence (AI), blockchain, dan lain-lain. Semua ekosistem berjalan paralel,” kata Merza di acara ‘Kupas Tuntas’ yang digelar Samuel Sekuritas, baru-baru ini.

Merza meyakini bahwa FREN ke depan bakal menjadi pemain digital yang lengkap, baik platform digital terutama ekosistem konten maupun aplikasi-aplikasi, yang akan mengantarkan informasi dan konten untuk dinikmati pengguna maupun industri. “Kami akan fokus menggunakan blockchain, 5G juga segera meluncur, pusat data (data center) sedang dibangun, edge computing berjalan sesuai perkembangan, dan AI sebagai basis yang kami gunakan,” ungkap dia. Mengenai 5G, Merza menjelaskan bahwa FREN akan menggelarnya di area-area industri dan perumahan maupun area-area yang tidak dilayani serat optik. Termasuk, menggelar 5G di proyek kereta cepat dan tempat-tempat pariwisata premium seperti Labuan Bajo dan Nusa Dua, Bali. “Demikian cita-cita kami. FREN akan menjadi the most sophisticated digital infrastructure platform providing immersive digital experience and solution. Apalagi, Sinar Mas juga masih berkomitmen kuat untuk mengembangkan FREN,” ujar Merza. Dia mengungkapkan, Smartfren juga tengah membangun data center raksasa berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Indonesia. Perseroan telah menggandeng perusahaan asal Abu Dhabi UEA, yaitu Group 42 (G42), untuk mengerjakan proyek ini. (Yoga)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan melalui digitalisasi di fasilitas kesehatan. Namun, efisiensi digitalisasi layanan dinilai belum efektif dan terjadi ketimpangan akses layanan antardaerah. Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (19/10)mengungkapkan, digitalisasi layanan kesehatan demi memudahkan peserta mengakses layanan untuk meningkatkan mutu layanan agar program keberlanjutan tercapai. Data BPJS Kesehatan per 30 September 2022 menunjukkan, 12.988 dokter melayani konsultasi daring kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat aplikasi JKN lebih dari 17 juta kali. Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan 26.370 unit, di antaranya 20.300 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). FKTP dan FKTRL itu menerapkan sistem antrean secara daring.

Jumlah peserta JKN-KIS 246,46 juta orang atau 90 % total penduduk. FKTP masih terkendala karena sistem rujukan berjenjang. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, tingkat rujukan FKTP tinggi. Sekitar 14 % Pasien FKTP dirujuk ke RS, karena banyak FKTP tak punya dokter mumpuni. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien harus berkali-kali mendatangi RS.  ”Ada kasus tak mampu ditangani rumah sakit tipe D lalu dirujuk ke tipe B. BPJS Kesehatan harus mengawasi FKTP agar tak sekadar merujuk,” ujarnya. Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, meski capaian kepesertaan BPJS Kesehatan berhasil, layanan belum maksimal, terutama akses sebaran fasilitas kesehatan di Indonesia. Ketimpangan layanan antara kota dan desa lalu antara wilayah pusat keramaian dan wilayah pinggiran tinggi. ”Kalau dana PBI (penerima bantuan iuran) tak terserap, itu bukan karena yang miskin tak sakit, tapi karena tak dapat akses layanan. Harus dipastikan layanan dijangkau siapa saja,” ujarnya. (Yoga)

Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang awalnya disebut Web Semantik oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Web 3.0 adalah internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Di sini, situs web dan aplikasi memproses informasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, machine learning, big data, dan blockchain. Selain Web 3.0, ada juga istilah Web3 yang sebenarnya sedikit berbeda, tetapi sering dianggap sama. Konsep Web3 pertama kali diperkenalkan Gavin Wood pada 2014 sebagai versi internet yang terbuka dan terdesentralisasi. Keunggulan Web3 antara lain : Pertama, pengendalian data pengguna. DenganWeb3, pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data mereka. Salah satu contoh aplikasi Web3 adalah browser bernama Brave. Browser ini memungkinkan pengguna menentukan seberapa sering iklan yang mereka lihat dalam sebulan. Jadi, secara prinsip, pengguna browser Brave bisa mengontrol data mereka akan dijual kepada siapa, melalui apa, dan seberapa sering.

Aspek kedua, kemampuan bertransaksi tanpa perantara. Bayangkan jika Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dibangun ulang dengan konsep Web3. Setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung menjadi bagian dari platform. Pihak yang membangun dan memproses transaksi mendapatkan insentif dalam bentuk mata uang kripto. Semua data disimpan dalam blockchain, dan siapa pun bisa melakukan transaksi jual beli dan pembayaran tanpa perlu adanya perantara atau otoritas terpusat. Ihwal ketiga, konsep Web3 memungkinkan kepemilikan bersama suatu platform. Bayangkan jika semua pengendara dan penumpang Gojek dan Grab ikut jadi pemilik platform. Saat mendaftar jadi pengendara atau penumpang, mereka menaruh sejumlah mata uang kripto sebagai modal awal. Dalam Web3, aktivitas ini disebut dengan istilah staking. Para investor bisa ikut berinvestasi ke suatu platform Web3 dengan melakukan staking. Dengan demikian, platform dimiliki bersama oleh para pengguna dan investor sesuai nilai staking masing-masing.

Jadi, denganWeb3, kontrol pengguna terhadap data mereka lebih kuat. Mereka bisa berinteraksi secara langsung tanpa perantara, juga bisa bersama-sama menjadi pemilik platform digital. Hal ini serupa dengan konsep koperasi. Anggota koperasi, selain bisa menikmati layanan, juga merupakan pemilik yang bisa menikmati sisa hasil usaha. Kalau kita renungkan, platform dengan konsep Web3 dapat dianalogikan sebagai suatu koperasi digital yang mandiri. Di sisi lain, para investor pun cukup agresif mengguyurkan dana bagi start up dan perusahaan bertema Web3. Kita berharap Web3 bisa menjadi kenyataan agar internet dapat memasuki versi baru yang lebih terbuka, lebih inklusif, menghargai privasi. (Yoga)

Teknologi 4.0 semakin banyak diadopsi dunia usaha. Implementasi teknologi generasi mutakhir ini memerlukan kumpulan analisis data agar penggunaannya optimal. Perusahaan asal California, AS, mencoba menangkap tren tersebut di Indonesia. "Saya yakin bahwa teknologi grafik memiliki dampak penting di hampir setiap industri," kata Chief Executive Officer Tiger Graph Yu Xu dalam wawancara tertulis pekan lalu. Melalui produk dan layanan yang disediakan, kata Yu Xu, perusahaannya ingin membantu pelaku usaha agar lebih mudah menganalisis data untuk berbagai kepentingan bisnis menggunakan program yang disebut graph database atau basis data grafik, yang bermanfaat untuk sistem deteksi penipuan, anti pencucian uang, pembuatan rekomendasi, hingga menganalisa kelancaran rantai pasok. (Yoga)

Facebook dilaporkan sedang berusaha menahan kejatuhan sahamnya. Setahun lalu saat berubah nama perusahaan jadi Meta, kapitalisasi pasarnya mencapai US$ 1 triliun. Tapi sejak memuncak pada September 2021, Meta sekarang kehilangan duapertiga valuasinya. Harga sahamnya diperdagangkan di level terendah sejak Januari 2019 dan hampir pasti merugi hingga dua digit persentase dalam tiga kuartal berturut-turut. Bisnis Facebook selama ini dibangun di atas jejaring. Pengguna memperluas Facebook ke kawan-kawan dan kerabat keluarga. Lalu saling memberi tahu kolega atau mengundang teman-teman menjadi pengguna. Akhirnya semua orang berinteraksi di satu wadah bikinan Mark Zuckerberg itu. Iklan kemudian masuk dan menjadi sumber pendapatan dan Facebook mendulang untung sangat besar hingga mampu merekrut para insinyur paling baik dan paling cemerlang untuk mempertahankan roda bisnisnya tetap bergulir. Tapi di 2022, para penggunanya pindah ke lain platform. Para pengiklan mengurangi belanjanya. Meta pun mengalami penurunan pendapatan dua kuartal berturut-turut. 

Banyak perusahaan mencabut tombol login sosial yang biasanya adalah Facebook dari situs-situsnya. Di sisi lain rekrutmen juga menjadi sulit, terutama sejak Zuckerberg menghabiskan banyak waktunya memikirkan metaverse. Yang hendak dijadikan masa depan bisnis perusahaan tapi hampir tidak menghasilkan pendapatan jangka pendek tapi malah menghabiskan miliaran dolar AS setahun untuk membangunnya. Para investor tidak tertarik. Dan cara mereka membuang saham Facebook membuat pengamat bertanya-tanya apakah spiral penurunan harga sahamnya akan menjadi spiral kematian. Dan Meta tidak akan sanggup memulihkannya. “Saya tidak yakin sekarang ini masih ada bisnis inti di Facebook,” ujar Laura Martin, analis dari Needham. Tapi belum ada yang mengisyaratkan Facebook akan lenyap ditelan zaman. Posisinya masih dominan di iklan mobile. Dan model bisnisnya salah satu yang paling menguntungkan di zaman ini. Meski pendapatan bersihnya merosot 36% pada kuartal terakhir dibandingkan tahun sebelumnya, Meta masih menghasilkan laba US$ 6,7 miliar dan arus kasnya mencapai US$ 40 miliar. (Yoga)

Aplikasi Merdeka Mengajar milik kemendikbud tak menjangkau guru di daerah tanpa internet dan listrik, Platform ini ikut disorot seiring kontrpversi tim bayangan yang membuat berbagai produk digital kemendikbud. Satriawan Salim ikut menjadi pengguna Merdeka Mengajar, aplikasi khusus guru milik Kemendikbudristek. Pengajar SMA swasta di Jaktim itu mengasah kemampuannya lewat pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka, salah satu fitur dalam aplikasi  Merdeka Mengajar. Lewat pelatihan mandiri itu kata Satriawan, guru mempelajari bahan ajar melalui teks dan video, mengisi jawaban pada form isian kemudian mengimplementasikan sendiri materi tersebut. 

Tapi metode pelatihan lewat aplikasi ini sangat monoton karena hanya satu arah. Satriawan melihat kekurangan aplikasi ini, dimana materi implementasi Kurikulum Merdeka kurang cepat diperbaharui, capaian pembelajaran yang diisi guru dalam aplikasi itu masih merupakan data 2020-2021. "Dari segi konten banyak yang mesti di update," kata Satriawan. Ditambah lagi, Satriawan melihat platform Merdeka Mengajar tidak inklusif karena sulit diakses guru di daerah tanpa listrik dan internet. "Menurut saya aplikasi ini bukan solusi," kata Satriawan. (Yoga

Bjorka hampir sudah tak terdengar lagi kabarnya. Padahal, Bjorka sempat menghebohkan jagat dunia maya Tanah Air. Ocehan Bjorka terakhir terdeteksi pada Minggu (18/9). Ketika salah satu pengguna Breachforums bernama akun Emo mengklaim bertemu dengan Bjorka. Emo mengungkapkan hal itu dalam sebuah utas di breached.to. "Jadi saya bertemu @bjorka hari ini," kata Emo di Breachforums. Unggahan Emo  dibalas oleh Bjorka. Ia mengaku senang bertemu dengannya. "Nice to meet you @emo," tulisnya. Emo mengaku bertemu Bjorka di LA, California, AS. Padahal, Bjorka sempat  mengaku berbasis di Warsawa, Polandia. "Saya bertemu Bjorka di pusat perbelanjaan di LA kemarin. Saya memberitahu kepadanya, seberapa keren saya bisa bertemu dengan dia sebagai orang (asli) tapi saya tidak mau mengganggu dia dengan memintanya untuk berfoto bersama," ujar Emo.

Dua hari setelah mengaku bertemu Emo, Bjorka kembali aktif di kanal Telegram Bjorkanism. "Sejak akun twitter saya yang terakhir ditangguhkan, sampai sekarang (20 September, red), saya tidak punya akun twitter lagi. Jadi, jika ada akun yang menggnakan nama saya, itu palsu," tulis Bjorka di kanal Telegram, Bjorkanism. Bjorka menambahkan, dirinya tidak pernah memiliki akun Instagram atau Tiktok dan membuat video-video bodoh. Ia juga mengaku bakal menyiapkan kejutan. "Saat ini, satu-satunya jalur komunikasi yang saya gunakan adalah telegram dan breached.to," "Akan ada kejutan segera," tulisnya lagi.

Bjorka menghebohkan Indonesia dengan membocorkan data-data sejumlah pejabat. Ia mengaku melakukan hal itu  demi sang teman yang diklaimnya berasal dari Indonesia. "Saya punya teman orang indonesia yang baik di warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. saya melakukan ini untuknya, red," cetus dia. Kemunculan Bjorka sempat dibalas pemerintah. Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah sudah mengantongi identitas Bjorka."Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud, Rabu (19/4).

Aksi Bjorka dianggap ikut mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-undang. Anggapan itu meluncur dari pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. "Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera," tulisnya via Twitter, Kamis (22/9). UU PDP sendiri disahkan pada Selasa (20/9) dalam sidang paripurna DPR. Sebagian warganet pun menganggap ada andil Bjorka dalam pengesahan ini. (Yoga)

Kehadiran UU Pelindungan Data Pribadi setelah rancangannya disetujui disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (20/9) diharapkan mampu mengatasi kebocoran data. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, undang-undang ini menghadirkan sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang maupun pengelola data jika terjadi kebocoran data. Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, undang-undang ini dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif. Beberapa pasal pada undang-undang itu juga dinilai mengancam keterbukaan informasi publik sehingga bisa mengancam kerja pers.

Seusai rapat paripurna, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan, persetujuan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan pembahasannya yang mulai berlangsung pada September 2020. Kebuntuan terjadi terkait dengan pembahasan tentang kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data. Semula pemerintah menginginkan lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo, sedangkan DPR menginginkan independen. Sebagai jalan tengah, diputuskan otoritas itu ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Yoga)

Menangani kebocoran data perlu melihat kembali serta mengevaluasi bagaimana tata kelola keamanan siber berjalan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyebutkan bahwa serangan siber yang dilaporkan selama 2021 minim sekali ditindaklanjuti kementerian/lembaga. Sepanjang Januari hingga 13 September 2022 pun, BSSN telah mengirimkan 1.261 notifikasi terkait upaya menginfeksi keamanan siber ke semua kementerian/lembaga, tetapi hanya 72 notifikasi atau 6 % yang direspons. Minimnya respons kementerian dan lembaga terhadap peringatan serangan siber itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, Kamis (15/9) mengindikasikan adanya permasalahan pada tata kelola keamanan siber. Menurut dia, penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik atau pemerintah semestinya tunduk pada Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perpres itu menempatkan BSSN sebagai institusi yang memastikan sistem keamanan dari sistem elektronik pemerintah. Selain itu, BSSN juga memiliki fungsi koordinasi keamanan siber institusi pemerintah. Jika peringatan tentang adanya serangan siber melalui BSSN diabaikan, artinya ada masalah  yang harus dievaluasi. Wakil Kepala BSSN Komjen (Pol) Luki Hermawan menyampaikan, sepanjang Januari-13 September 2022, teridentifikasi terjadi 852,2 juta lalu lintas (traffic) anomali atau upaya mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber. Untuk menindak lanjutinya, BSSN mengirimkan 1.261 pemberitahuan atau notifikasi ke kementerian/lembaga yang teridentifikasi terjadi traffic anomali. Pemberitahuan terbanyak dikirimkan ke sektor administrasi pemerintahan, yakni 761 notifikasi.  Kemudian, disusul sektor pendidikan yang menerima 345 notifikasi. Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2021 yang dikeluarkan BSSN, menunjukkan terjadi 1,6 miliar lalu lintas anomali sepanjang 2021. Namun, belum pernah ditindaklanjuti secara signifikan (Kompas, 14/9). (Yoga)

Satgas perlindungan data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga diminta tidak hanya bekerja untuk mengusut kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka. Sebab, kebocoran data pribadi telah ditemukan setidaknya pada 2019 dan terus terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, satgas semestinya juga menginvestigasi secara menyeluruh kasus kebocoran yang merugikan publik ini. Pada 2019, berdasarkan hasil investigasi Kompas, diperoleh lebih dari 100.000 data pribadi beredar di kalangan tenaga pemasaran. Pada tahun-tahun berikutnya, kebocoran data di antaranya ditemukan pada 297 juta data peserta BPJS Kesehatan. Setelah insiden itu, publik kembali dikejutkan dengan dugaan kebocoran pada 26 juta data pengguna IndiHome yang dijual di forum daring. Baru-baru ini, peretas bernama Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi kartu SIM telepon seluler. Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara yang paling banyak mengalami peretasan data setelah Rusia dan Perancis, yakni 12,7 juta aksi peretasan.

Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/9) menyampaikan, pihaknya menyayangkan jika pemerintah membentuk satgas lintas lembaga hanya untuk mengusut kebocoran data yang melibatkan Bjorka. Sebab, data pribadi masyarakat yang telah disebarkan secara masif dalam beberapa tahun ke belakang pun jumlahnya nyaris tak terhitung lagi. Selain itu, elemen data yang tersebar pun lumayan lengkap karena terkait seluruh identitas warga. Pada Rabu (14/9), pembentukan satgas perlindungan data oleh pemerintah diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD seusai rapat tertutup dengan Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit di Kemenko Polhukam, untuk menangani kasus kebocoran data yang dilakukan akun peretas bernama Bjorka. (Yoga)