Pemerintah perlu memperkuat pengawasan pemberlakuan ketentuan standardisasi produk impor yang akan dijual di dalam negeri, menyusul penetapan harga minimum 100 USD barang impor yang boleh diperdagangkan di platform e-dagang. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu memiliki peta jalan pengembangan industri  dalam negeri agar produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Menurut Dewan Pembina Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa, Jumat (24/11) di Jakarta, kebijakan harga minimum 100 USD barang impor yang boleh diperdagangkan di platform e-dagang sebenarnya bertujuan melindungi konsumen. Lantaran tujuannya positif, pemerintah semestinya menguatkan pemberlakuan ketentuan standardisasi produk, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, lanjut dia, pemerintah sebaiknya mulai menyusun peta jalan memajukan industri dalam negeri untuk mengembangkan produk-produk impor yang laku keras diperjualbelikan di platform e-dagang.

Pengembangan itu mulai dari proses manufaktur, desain produk, hingga pelibatan UMKM atau dengan industri kecil menengah (IKM). ”Para pengelola platform e-dagang, seperti lokapasar, biasanya memiliki data produk apa saja yang paling banyak laku dibeli konsumen. Pemerintah semestinya bisa menggandeng mereka untuk menyusun peta jalan tersebut,” ujar Daniel. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Menurut dia, pemerintah sebaiknya sibuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, seperti memfasilitasi produk-produk yang diproduksi industri besar ataupun UMKM/IKM bisa mendapatkan sertifikasi nasional dan internasional. Ia meyakini bahwa belum banyak perusahaan dalam negeri mengantongi sertifikasi produk bertaraf internasional. (Yoga)

Tiktok, aplikasi media sosial yang tengah berekspansi ke bisnis e-dagang, tengah menjajaki investasi ke Tokopedia melalui GoTo Group. Langkah korporasi milik raksasa teknologi asal China, ByteDance Ltd, ini antara lain untuk mengembangkan bisnis e-dagang di pasar Indonesia yang diperkirakan menguasai 40 % pasar e-dagang Asia Pasifik dalam beberapa tahun mendatang. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, seusai konferensi pers Cerita Nusantara, Kamis (23/11) di Jakarta, menyatakan, Tiktok Shop, yang tutup pada 4 Oktober 2023, berpotensi akan kembali buka di Indonesia, baik buka sendiri maupun kerja sama investasi. Sejauh ini, menurut Teten, Tiktok sudah menjajaki investasi di tiga perusahaan. Ketiganya meliputi Tokopedia, Bukalapak, dan CT Corp. Untuk detailnya, dia mengaku belum tahu.

Bloomberg pada Rabu (22/11) mengabarkan Tiktok sedang dalam pembicaraan untuk berinvestasi ke salah satu unit GoTo Group di Indonesia. Salah satu poin pembicaraan adalah bahwa Tiktok ingin mencoba memulai kembali toko daringnya di Indonesia. Sumber Bloomberg mengatakan, perusahaan Itu sedang mengerjakan potensi berinvestasi pada unit e-dagang GoTo, yaitu Tokopedia, yang dapat di- selesaikan dalam beberapa minggu mendatang. Daripada melakukan investasi langsung, kesepakatan kedua perusahaan dapat berbentuk usaha patungan. Diskusi juga membahas langkah bersama Membangun platform e-dagang baru. Rencana ini diduga dirancang untuk mengatasi hambatan peraturan dan memungkinkan Tiktok menghidupkan kembali layanan belanja daring di Indonesia, pasar e-dagang terbesar di Asia Tenggara. (Yoga)

JAKARTA,ID-Telkomsel mendukung program inkubator digital disabilitas, dengan berkolaborasi bersama produktive yang merupakan platform digital bagi para penyandang disabilitas. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan wirausaha para penyandang disabilitas melalui pemberian fasilitas sarana usaha, informasi mengenai permodalan dan pelatihan usaha, informasi mengenai permodalan dan pelatihan usaha dalam menambah pengetahuan bisnis untuk meningkatkan produktivitas secara digital. "Melalui dukungan pemberian sarana dan modal usaha ini, kami berharap dapat saling menguatkan kapabilitas wirausaha  para Teman Disabilitas untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam mendukung ekosistem digital yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia," kata Saki, dalam keterangan persnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Telkomsel mendukung program inkubator digital disabilitas, dengan berkolaborasi bersama produktive yang merupakan platform digital bagi para penyandang disabilitas. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan wirausaha para penyandang disabilitas melalui pemberian fasilitas sarana usaha, informasi mengenai permodalan dan pelatihan usaha, informasi mengenai permodalan dan pelatihan usaha dalam menambah pengetahuan bisnis untuk meningkatkan produktivitas secara digital. "Melalui dukungan pemberian sarana dan modal usaha ini, kami berharap dapat saling menguatkan kapabilitas wirausaha  para Teman Disabilitas untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam mendukung ekosistem digital yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia," kata Saki, dalam keterangan persnya. (Yetede)

Perusahaan e-commerce PT Global Digital Niaga Tbk. mampu menghemat biaya hingga 11% setelah memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam sistem bisnisnya. PT Global Digital Niaga Tbk. (Blibli) melalui anak usahanya PT Global Distribusi Pusaka telah memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengoptimalkan pengiriman barang dari gudang kepada konsumen. VP of Return Management Blibli Azizah Purwitasari mengatakan bahwa kecerdasan buatan sudah digunakan untuk memberikan rekomendasi jenis kemasan pengiriman yang paling tepat kepada konsumen secara terkini. “Lalu, kita beri tahu kemasannya. Misalnya, harus menggunakan bubble wrap, string wrap, dan kita kasih rekomendasi juga kira-kira boks yang dipakai,” ujarnya di Gudang Blibli Bekasi, Kamis (17/11). Sejauh ini, Azizah mengeklaim kehadiran AI juga mengefisienkan waktu pengemasan hingga 27%—30%. Hal yang utama adalah banyaknya jenis barang yang membutuhkan jenis pengemasan yang berbeda-beda, sehingga seringkali pengemas menjadi bingung untuk menentukan boks atau teknik pengemasan tertentu. Akan tetapi, Azizah menyatakan AI tetap bisa melakukan kesalahan. Menurutnya, kesalahan itu seringkali disebabkan oleh sistem data yang tidak sesuai dengan kondisi barang. Azizah memberi contoh ada barang yang sebenarnya berukuran 12 cm, tetapi tertulis 10 cm. Berdasarkan data dari Blibli, persentase rekomendasi AI yang diikuti oleh karyawan adalah 86%. Oleh karena itu, Blibli akan terus berusaha hingga persentase tersebut mencapai angka 100%.

JAKARTA,ID-Upaya pemberantasan kasus penipuan digital (online) yang makin masif di Tanah Air terus diinsentifkan, terutama yang dilakukan  melalui media telepon dan layanan pesan singkat (short messages sistem/sms). Literasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait modus penipuan dan perlunya mengamankan data pribadi juga  dilakukan guna menekan  potensi kerugian ekonomi secara materiel. Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun mengaku telah memblokir 3.105 nomor kartu seluler (sunsciber identity module/SIM card) sejak Juni hingga 15 November 2023. Semuanya terindikasi digunakan  untuk hal negatif  berdasarkan aduan melalui web aduannomor.id. Sedangkan pada Agustus- pertengahan November 2023 saja, Kemenkominfo menerima laporan  958 kasus penyalahgunaan telepon dan sms terindikasi penipuan online. (Yetede)

Keluhan akan penurunan pendapatan operator telekomunikasi mengemuka. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Merza Fachys menyatakan, rata-rata peningkatan pendapatan industri operator telekomunikasi seluler per tahun selama periode 2013-2022 adalah 5,69 %, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tren peningkatan biaya hak penggunaan frekuensi yang mencapai 12,1 % sehingga membebani keuangan operator. Sementara pertumbuhan lalu lintas konsumsi data seluler sebesar 80,7 % pada periode 2013-2022 tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan operator. Ini karena harga lalu lintas data per gigabit telah mengalami penurunan signifikan sebesar minus 32 %. Akibatnya, rerata belanja layanan seluler saat ini masih sangat rendah, yaitu di kisaran Rp 38.000 per orang per bulan.

”Operator telekomunikasi seluler jika tidak mau mati harus mendigitalkan bisnis, jangan hanya berjualan  layanan infrastruktur telekomunikasi. Kalau semua operator seluler beralih berbisnis digital, bisnis infrastruktur ditinggalkan, maka ini yang bahaya,” ujar Merza di Jakarta, Senin (13/11). Menurut Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Sarwoto Atmosutarno, industri telekomunikasi seluler berevolusi menghadapi pemain bisnis digital atau over-the-top (OTT). OTT yang dia maksud adalah OTT raksasa dari luar negeri yang memiliki produk mirip dengan layanan telekomunikasi seluler. Dan, inilah yang turut mendisrupsi bisnis operator telekomunikasi seluler. Pendapatan layanan voice (telepon) terus turun hingga kurang dari 50 % total bisnis. Adapun pendapatan operator telekomunikasi seluler dari berjualan data seluler tidak sebanding dengan kenaikan konsumsi data seluler. (Yoga)

Para pelaku usaha e-dagang, pesan-antar makanan, dan transportasi berbasis aplikasi di Asia Tenggara masih mengurangi jumlah insentif dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dan profitabilitas yang ingin diraih. Laporan ”E-Conomy SEA 2023” yang dirilis Google, Bain & Company, dan Temasek baru-baru ini menyebutkan, dari sisi lokapasar, pendapatan para pemainnya terakselerasi melalui tingginya biaya komisi transaksi yang  dibebankan kepada konsumen ataupun mitra penjual, biaya pasang iklan kepada mitra penjual, dan biaya logistik. Pungutan biaya komisi transaksi, secara khusus, berdampak 28 % terhadap pendapatan. Laporan itu juga menyebutkan, tarif komisi yang sekarang berlaku di Asia Tenggara sudah mendekati standar tertinggi di China. Kenaikan tarif komisi transaksi yang dibebankan ke konsumen ataupun mitra penjual berkisar 30-40 %.

Para pelaku ekonomi digital, seperti e-dagang lokapasar, juga menjual layanan tambahan. Misalnya, asuransi atas belanja barang tertentu. Cara ini sekarang semakin umum terlihat. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan per pesanan yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan. Untuk Indonesia, laporan ”E-Conomy SEA 2023” menyebutkan, pengurangan insentif dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan e-dagang, pesan-antar makanan, dan transportasi berbasis aplikasi akan membuat pertumbuhan jumlah konsumen di perusahaan-perusahaan sektor  tersebut jadi melambat. Konsumen mereka yang sensitif terhadap harga akan mencari pilihan alternatif. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf dalam konferensi pers paparan laporan ”E-Conomy SEA 2023”, Selasa (7/11) di Jakarta, mengatakan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha e-dagang, khususnya, adalah menjaga loyalitas konsumen bernilai tinggi (high value user) atau konsumen yang biasa mengadopsi layanan digital. Mereka mau belanja lebih banyak. Konsumen seperti ini kurang sensitif terhadap harga. Mereka mengutamakan kenyamanan dibanding harga. (Yoga)

Tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan dalam jaringan yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri (online scamming) menyasar anak-anak muda. Kejahatan tersebut kini menjadi ancaman besar di negara-negaraASEAN. Ribuan anak muda Indonesia dikirim ke Kamboja dan Myanmar. Mereka berisiko mengalami eksploitasi, perbudakan, dan penyiksaaan. Sepanjang empat tahun terakhir (2020-Oktober 2023), di Asia Tenggara ada lebih dari 3.317 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan tenaga kerja dalam jaringan (daring). Jumlah korban ini diperkirakan masih bertambah.

”Pada tahun 2021, Kemenlu mencatat 116 kasus di Kamboja dan 77 kasus di Myanmar. Kamboja menjadi negara dengan kasus terbanyak di Asia Tenggara, dengan peningkatan jumlah kasus hingga 800 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, saat menjadi pembicara pada Regional Conference ”The Simultaneous Movement for Combating Human Trafficking in  ASEAN Countries Region” di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (8/11). Selain Judha, pada diskusi bertema ”Misuse of Technology in Trafficking in Persons (Scamming)” ini juga tampil sebagai pembicara Wahyu Susilo (Executive Director of Migrant Care. Pada periode Januari-Oktober 2023 terdapat 760 WNI yang menjadi korban penipuan tenaga kerja secara daring di Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. (Yoga)

Platform media sosial Tiktok menekankan, iklan politik, termasuk iklan berbayar ataupun kreator, yang dibayar untuk membuat konten dengan elemen merek politik dilarang di platform tersebut. Penggalangan dana kampanye dalam platform juga dianggap sama seperti iklan politik sehingga dilarang. Semua kebijakan tersebut dilakukan karena Tiktok ingin menegakkan tujuan awal platform didirikan. Perusahaan menyatakan, tujuan menciptakan platform Tiktok sebagai tempat menyatukan semua orang. Selain kebijakan iklan politik, Tiktok juga akan menonaktifkan akses ke fitur iklan politik yang teridentifikasi sebagai akun milik pemerintah, politikus, atau partai politik

Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid, dalam acara temu media di kantor TikTok di Singapura, Kamis (2/11) menyebutkan, setidaknya ada 13 kategori yang dianggap sebagai akun pemerintah, politikus, dan partai politik (GPPPA) itu. Misalnya, kategori juru bicara resmi, anggota staf senior, atau pimpinan eksekutif di sebuah partai politik. Lalu, kategori calon pejabat dan pejabat terpilih di tingkat negara bagian/provinsi dan lokal sebagaimana ditentukan kebijakan publik regional. Selanjutnya, kategori mantan pemimpin negara bagian/ketua pemerintahan. Ada pula kategori entitas yang dikelola pemerintah nasional/federal, seperti badan/kementerian/kantor.

”Kami juga melarang mereka melakukan promosi mandiri. Akun GPPPA juga tertutup untuk fitur gift,” ujar Faris. Terkait iklan kementerian, Faris menjelaskan bahwa Tiktok masih membolehkan ada di platform sepanjang itu bersifat layanan publik. Pada waktu pandemi Covid-19, Tiktok mendedikasikan informasi berhubungan dengan layanan public terkait penanganan pandemi. Apabila pemengaruh dan pendengung tertentu ingin pasang iklan politik, Tiktok juga akan melarangnya. Akan tetapi, jika pemengaruh dan pendengung tertentu membuat konten dengan tema politik, itu masih diperbolehkan sepanjang tidak melanggar Panduan Komunitas Tiktok. (Yoga)