Program magang kerja bisa memberi hasil yang berbeda bagi peserta yang menjalaninya. Ada yang merasa mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan. Ada pula yang malah trauma dan akhirnya memutuskan tidak akan menggeluti bidang di mana ia magang. Aisha Ferkin (22) mahasiswa Antropologi Sosial UI, yang magang di sebuah organisasi LSM terkaget-kaget saat mendapat tugas turun ke lapangan untuk mencari data dalam waktu singkat. Akibatnya, ia harus uber-uberan dengan waktu dan terpaksa mengorbankan waktu libur demi lembur menyelesaikan tugas. ”Selama kuliah, aku menangkap kalau antrop (antropologi) berkaitan dengan turun langsung ke masyarakat adat, tinggal bersama mereka, dan mempelajari kehidupan mereka,” ujarnya pada Rabu (31/1) di Kampus UI, Depok, Jabar. Awalnya ia mengira, ketika turun lapangan selama magang lima bulan di LSM yang berfokus pada advokasi masyarakat adat, ia akan punya cukup waktu untuk tinggal dan mempelajari kelompok masyarakat adat yang jadi sasaran pendataan. Ternyata ia salah.

Proses pengumpulan data lapangan hanya satu-dua minggu sehingga tak cukup waktu untuk mengenal kelompok adat lain. Ia kalang kabut ketika harus mencari data masyarakat adat di Kalimantan. Keterbatasan waktu membuat pengerjaan tugas kerap tak mulus walau ada teman magang lain dalam satu kelompok. Mendata masyarakat adat tidak bisa dilakukan secara cepat, mengingat perlu pendekatan pada sasaran. Waktu luang warga juga tak menentu, tergantung kesibukan mereka. Selain itu, tak semua warga mau berkompromi. ”Kami harus siap mengalokasikan waktu libur untuk turlap (turun lapangan). Ketika turlap pun diwarnai berbagai dinamika. Misalnya, ada kelompok masyarakat menolak advokasi yang kami lakukan dan memberi data yang kami butuhkan dalam waktu singkat,” ungkap Aisha. Pengalaman itu membuatnya trauma dan ragu menekuni karier di LSM.  

Fatma Bandar (21) justru mendapat pengalaman magang yang menyenangkan dan mendapat tambahan pengetahuan dan ilmu baru sesuai jurusan kuliah. Fatma, yang baru lulus dari Ilmu Komunikasi peminatan periklanan UI, merasakan hal tersebut ketika magang di posisi marketing communication. Praktik kerja dia lakukan di sebuah industri pendidikan psikologi di Jaksel. ”Pekerjaan aku copywriting, riset konten, riset audiens, dan desain. Tren selalu berkembang. Jadi, pengalaman yang aku sukai adalah gimana aku tetap beradaptasi dengan tren, menganalisis perilaku konsumen yang dinamis, dan lainnya,” tuturnya, di Depok, Sabtu (27/1). Posisi saat magang memang sejalan dengan jurusan, tetapi Fatma menyadari bahwa tetap ada Ilmu-ilmu yang baru ia dapat saat magang. Salah satunya, belajar menyajikan data dan kreativitas dalam konten dapat hadir secara bersamaan. Berkat magang selama empat bulan, ia optimistis akan berkarier di bidang periklanan. Apalagi, ia sudah tertarik pada industri kreatif dan riset sejak SMA. (Yoga)

Sebanyak 43 % responden dari jajak pendapat Kompas pada pertengahan Januari 2024 menyatakan, buruh kini belum hidup layak, bahkan memburuk, disebabkan sistem pengupahan yang kurang berpihak kepada buruh. Meski UU Cipta Kerja disusun dengan dalih untuk upaya penciptaan kerja, formula penghitungan upah minimum dalam undang-undang itu dinilai tidak berpihak kepada buruh. Argumentasi kerap diungkapkan baik oleh buruh maupun pengusaha terkait formula pengupahan itu, hasilnya kehidupan buruh faktanya tidak kian membaik. Ketimpangan pun kian terlihat.

Harian Kompas pada awal minggu ini melaporkan, pada kabupaten tujuan investasi di Sulawesi, kesejahteraan buruh tidak lebih baik. Dengan upah yang diterimanya, tidak mudah bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk menabung bagi kehidupan di hari tua. Demi meningkatkan kehidupan buruh, semua pihak idealnya dapat kembali duduk bersama. Dengan kepala dingin, ada baiknya didiskusikan formula penghitungan upah minimum. Yang tidak kalah pentingnya adalah buruh dan serikat buruh jangan hanya sekadar bicara upah. Idealnya, ada pendelegasian peran pada perwakilan buruh atau serikat buruh untuk memikirkan masa depan buruh, untuk memastikan tetap ada pekerjaan bagi buruh dalam dunia yang berubah begitu cepat.

Di sisi lain, pemerintah harus memastikan agar angka investasi jangan sekadar angka. Peningkatan investasi idealnya berbanding lurus dengan hadirnya kesempatan kerja. Di Cikarang, Jabar, Kompas menjumpai pabrik besar dengan pekerja yang sangat minim karena mekanisasi. Disrupsi teknologi kini semakin mewarnai kehidupan. Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berdampak positif untuk mengefisienkan kerja manusia, tetapi sebaliknya dapat menyingkirkan pekerja dengan keterampilan dan produktivitas yang rendah. Jika perdebatan terkait urusan buruh hanya terfokuskan pada pengupahan, ada potensi justru pekerjaan itu sendiri yang menghilang dalam jangka menengah atau panjang. (Yoga)

China tengah berupaya mengelola penduduk yang berusia tua. Pemerintah China selama empat tahun belakangan berulang kali mengutarakan gagasan bahwa usia pensiun pekerja di negara itu akan ditambah, walau disambut negatif masyarakat, baik tua maupun muda. Data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi China di tengah terus menurunnya angka kelahiran memungkinan penaikan usia pensiun semakin tidak terelakkan. Laporan terkini itu diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit(EIU), divisi analisis dan riset majalah The Economist, Rabu (31/1). Mereka menganalisis penurunan angka kelahiran dengan beban ekonomi, termasuk beban pensiun yang akan ditanggung oleh China per tahun 2035 (Kompas.id, 7/2/2024). China mau tak mau harus segera menaikkan umur pensiun agar sistem pensiun di negara itu tetap berkelanjutan.

Dengan umur pensiun saat ini, laki-laki 60 tahun dan perempuan 55 tahun, akan memunculkan beban fiskal. Sebab, dana pensiun di negara itu ditanggung tiga pihak, yaitu negara, perusahaan, dan karyawan atau pegawai. Pada saat yang sama, China ingin mengelola warga senior sehingga tetap produktif dan bekerja ditengah angka kelahiran yang menurun. Proporsi kelompok senior yang besar diharapkan bisa tetap bekerja di berbagai bidang. Bila usia pensiun dinaikkan, akan mengurangi beban fiskal 20 %. Melihat langkah yang ditempuh China, akan ada beberapa akibat. Beban pada fiskal akan berkurang,tetapi akan menghasilkan tekanan baru, yaitu kelompok senior yang seharusnya menikmati dana pensiunnya terpaksa harus menanti beberapa tahun lagi untuk mengakses dana pensiun.

Mereka harus tetap bekerja. Otomatis akan memunculkan masalah kesejahteraan atau kualitas hidup warga senior. Dampak lainnya adalah tekanan dari warga berusia muda. Kaum muda berpendapat bahwa peningkatan jumlah pekerja yang lebih tua akan mengurangi kesempatan kerja mereka. Kemarahan mereka terpantau dalam berbagai unggahan media sosial di negara itu. China sudah membuat percontohan perpanjangan usia pensiun di Provinsi Jiangsu. Secara sukarela orang boleh mengusulkan untuk menunda usia pensiun. Provinsi lain menunggu uji coba di Jiangsu. (Yoga)

Sekolah menengah kejuruan atau SMK belum mampu menyediakan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja. Berdasarkan pengalaman pelaku industri, sangat sedikit lulusan pendidikan vokasi yang mempunyai kematangan sikap dan mental untuk siap menghadapi budaya kerja secara profesional. Imbas dari ketidaksinkronan antara kompetensi yang dihasilkan dan kebutuhan industri tersebut, lulusan SMK menjadi kontributor utama pengangguran terbuka di Indonesia. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023, jumlah lulusan SMK yang menganggur 1,6 juta orang atau 20 % dari total penganggur yang mencapai 7,99 juta orang. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Darwoto mengatakan, penyerapan lulusan SMK masih minim karena masalah link and match atau keselarasan yang rendah antara kualifikasi pasokan tenaga kerja yang dicetak SMK dan kebutuhan industri.

”Penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha saat ini dilakukan hanya kepada mereka yang dinilai sudah siap  kerja. Namun, sayangnya, tidak semua lulusan SMK punya kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/2). Menurut Darwoto, payung hukum Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sudah menjadi koridor yang baik untuk menyelaraskan pasokan tenaga kerja yang dicetak pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Namun, pada tataran implementasi peraturan, koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha masih kerap menemui hambatan. Terdapat tiga kompetensi penting yang harus dikuasai oleh calon tenaga kerja, yakni keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude). Sayangnya, Darwoto melanjutkan, kebanyakan penyelenggara pendidikan vokasi terlalu berfokus pada pembentukan skill calon tenaga kerja. Padahal, knowledge dan attitude juga merupakan bekal penting untuk kematangan cara bekerja di industri. Karenanya, Apindo kini bekerja sama dengan pemerintah, menjalin kolaborasi antara pemerintah dan para pengusaha untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang terhubung dan selaras dengan dunia kerja. (Yoga)

Belum semua buruh di pabrik-pabrik pengolahan menikmati kesejahteraan yang setimpal, terindikasi dari perbandingan antara nilai upah minimum provinsi atau UMP dan upah riil yang diterima buruh. Menurut data BPS, pada 2023, buruh manufaktur di Indonesia secara rata-rata nasional menerima upah riil Rp 92.164 lebih sedikit dari UMP. Dilihat dari sebarannya, buruh sektor manufaktur di 21 dari 34 provinsi di Indonesia menerima upah bersih bulanan lebih kecil dari UMP di provinsi tersebut. Jumlah selisih antara UMP dan upah riil yang diterima secara rata-rata di 21 provinsi itu mencapai Rp 500.008. Jumlah buruh industri pengolahan di 21 provinsi ini mencapai 4,48 juta orang atau 23,2 % total buruh manufaktur di Indonesia.

”Seharusnya memang UMP adalah upah safety net. Upah riil buruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMP menunjukkan produktivitas buruh lebih tinggi sehingga pengusaha mau membayar lebih dibanding UMP. Sementara buruh yang menerima upah kurang dari UMP mengindikasikan tiga hal, yaitu rendahnya produktivitas, banyaknya pencari kerja, dan sektor industri/formal belum berkembang dengan baik sehingga pengusaha dengan mudah memberikan upah lebih rendah dari UMP karena tetap mendapatkan tenaga kerja yang mau menerima,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto, Selasa (6/2).

Berdasarkan data BPS, provinsi dengan selisih upah paling besar adalah Aceh. Buruh pabrik pengolahan di provinsi tersebut hanya menerima upah bersih bulanan sebesar Rp 1,68 juta. Padahal, UMP 2023 provinsi ujung barat Indonesia tersebut berada di angka Rp 3,41 juta. Provinsi lain dengan kesenjangan UMP dan upah riil yang cukup besar adalah Gorontalo (Rp 1.076.169), NTB (Rp 789.890), dan Sumasel (Rp 725.048). Apabila buruh di keempat provinsi itu dijumlahkan, terdapat sekitar 781.000 buruh industri manufaktur yang menerima upah rata-rata lebih rendah dari UMP provinsi masing-masing. (Yoga)

Sudah lebih setahun Alan Sahril (27) bekerja di salah satu perusahaan tambang di Morowali, Sulteng, untuk membantu meringankan beban orangtua dan menabung untuk bikin usaha kecil-kecilan. Info gaji pekerja tambang Rp 6 juta per bulan di luar lembur membuatnya mantap meninggalkan pekerjaan di Palu dan memilih ke Morowali. Saat ini dia bekerja di divisi penyediaan dan pengangkutan material untuk tungku smelter. ”Yang tidak saya sangka, di sini biaya hidup cukup tinggi. Biaya indekos dan biaya makan cukup menguras kantong. Jika tak pandai mengatur uang, tak ada yang bisa ditabung atau dikirim ke orangtua di Donggala,” kata Alan.

Indekos Rp 1 juta per bulan dengan kamar seberapa besar dan bangunan semi permanen, yakni lantai keramik dan dinding papan, tanpa kasur dan lemari, listrikpun bayar sendiri. Kamar mandi di luar juga digunakan bersama penghuni lain. Untuk makan, dia mendapat jatah dari perusahaan saat bekerja. Di luar itu, dia membeli makanan sendiri. Seporsi nasi dan sepotong kecil ayam harganya Rp 25.000-Rp 40.000. Jika mau yang murah, nasi tempe seharga Rp 10.000-Rp 15.000. ”Intinya bisa makan dan kenyang. Untuk mengirit, saya dan beberapa teman memasak nasi, lalu urunan beli lauk jadi dan makan bersama,” katanya. Untuk mengirit uang listrik,

Alan tak memasang televisi atau perangkat elektronik lain, hanya lampu yang dinyalakan seperlunya. Selebihnya listrik hanya untuk mengisi daya telepon genggam. Bensin, dia lebih banyak membeli eceran Rp 15.000-Rp 20.000 per liter. Lebih dari setahun bekerja, dia mengaku baru punya tabungan belasan juta rupiah. Bani (60), warga Sampoddo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bercerita bagaimana Anshar, anaknya yang bekerja di Morowali, susah payah mengatur keuangan. ”Bayar kos dan kebutuhan harian mahal. Beberapa kali saya datang menengok dia di Morowali. Dia jarang pulang karena biaya bus Rp 300.000. Maka, saya tak menuntut dia mengirim uang setiap bulan. Saya cukup paham keadaannya,” katanya, Rabu (27/12). (Yoga)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2024 sebesar US$ 150-200 juta atau setara dengan Rp 2,36-3,15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran, maintance, dan menunjang bisnis anak usaha. "Sumber dana capex berasal dari kas operasional dan pembiayaan pihak ketiga," kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BREN Merly kepada Investor Daily di Jakarta. Merujuk pada laporan keuangan BREN per 30 September 2023, anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 320,18 juta atau setara Rp 5 triliun. Sedangkan kas bersih yang diperoleh BREN dari aktivitas operasi hingga kuartal III-2023 mencapai US$ 223,40 juta atau Rp 3,52 triliun. (Yetede)

Kesejahteraan buruh secara umum masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang. Data yang diolah Litbang Kompas menunjukkan kenaikan upah buruh terus turun akibat formula pengupahan yang terus berubah selama satu dekade terakhir. Kondisi ini tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Pada periode 2015-2024, kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) berkisar 0,6-13,1 % atau rata-rata 6,6 % per tahun. Puncak kenaikan terjadi pada 2014, yakni 22,2 %, lalu turun sejak pemerintah mengeluarkan PP No 78/2015 hingga PP No 51/2023 tentang perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Terkini, kenaikan rata-rata UMP tahun 2024 hanya 2,4 %. Di sisi lain, kinerja industri manufaktur secara umum terus membaik. BPS melaporkan kontribusi industri pengolahan pada PDB naik jadi 18,67 % pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,34 %.

Adapun porsi biaya buruh industri manufaktur sepanjang 2016-2022 rata-rata hanya 2,2 %. Jika ditambah pajak dan tunjangan tak lebih dari 5 %. Sekjen Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Trisnur Priyanto, Senin (29/1) di Jakarta, berpendapat, sejak pemerintah mengganti formula kebutuhan hidup layak (KHL) dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, keberpihakan pemerintah kepada pekerja secara tidak langsung tidak ada lagi. Kenaikan upah cenderung kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Ketika pekerja tidak bisa menutupi kebutuhan ekonominya, posisi tawar pun akan turun dan berpotensi memengaruhi produktivitas. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hasil survei KSPI menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, daya beli pekerja turun 30 %, berarti pekerja harus tombok setiap bulan karena upah yang diterima kurang mencukupi. (Yoga)

Dua buruh pabrik, Rizky (24) dan Dayat (24), duduk di sebuah warung melepas lelah seusai bekerja seharian di sebuah pabrik di Kawasan Industri Medan, Sumut, Rabu (31/1) sore. ”Kami sudah dua tahun bekerja di pabrik ini. Kontraknya berakhir Februari dan belum ada pemberitahuan perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan, saya akan batal menikah,” kata Rizky. Rizky menjadi gambaran buruh yang hidup pas-pasan dan dibayang-bayangi PHK atau putus kontrak tanpa kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, Rizky harus memikirkan bagaimana menutupi cicilan kredit sepeda motornya Rp 1 juta per bulan, biaya indekos Rp 500.000 per bulan dan kebutuhan makan sehari-hari. Meski bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tiada uang yang bisa dia tabung dari penghasilan Rp 3,4 juta per bulan.

Dayat mengalami hal serupa. Dia sudah menjadi buruh pabrik di beberapa perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) selama enam tahun terakhir. Namun, sampai sekarang dia tidak bisa menabung. ”Cicilan sepeda motor kami anggap sebagai tabungan,” kata Dayat. Meski upah buruh naik dari tahun ke tahun, itu tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok. Dayat mencontohkan harga beras Rp 9.000 per kg saat pertama bekerja enam tahun lalu. Saatini harganya Rp 15.000 per kg. ”Semua harga kebutuhan serba naik mulai dari sewa rumah hingga BBM. Dulu gaji saya Rp 3 juta dan sekarang naik jadi Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji enggak cukup menutupi kenaikan biaya hidup,” kata Dayat.

Di Jatim, sebagian buruh di Kabupaten Sidoarjo mendapat upah rendah yang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, UMK di Sidoarjo relatif tinggi karena berada di sentra industri di Jatim. Tak pelak, banyak pekerja jauh dari sejahtera. Beni (28), warga Desa Kloposepuluh, yang bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik pada 2020, setelah menganggur dua tahun selepas tamat SMK jurusan mesin. Bekerja empat tahun, statusnya masih karyawan tidak tetap. Gajinya Rp 1,5 juta per bulan, jauh dari UMK Sidoarjo Rp 4.638.582 per bulan. Ia pun mesti berhemat, demi menyiasati standar biaya hidup yang tinggi di Sidoarjo. Alih-alih menabung, Beni justru kerap meminta tambahan uang dari orangtuanya, Suwarni (45), yang juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian di perumahan. Padahal, penghasilan Suwarni hanya Rp 1 juta per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. (Yoga)

Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.

Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016, kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024 lalu.

Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)