Konsep Environmental, Social, Governance (ESG) makin menjadi bagian penting dalam kelangsungan bisnis kedepan. Konsep ini memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyimbangkan kinerja dengan aspek lingkungan dan sosial. Bahkan, kebutuhan ESG menjadi keniscayaan, terutama dalam pasar global. ESG merupakan konsep yang mengedepankan  kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan  dengan tiga faktor dan kriteria yang  utama, yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). Korporasi yang menerapkan prinsip  ESG dalam praktik bisnis dan investasinya  akan turut mengintegrasikan  dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. (Yetede)

Sejumlah emiten saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tengah berupaya memperbaiki kinerja keuangan. Caranya, lewat restrukturisasi utang untuk melancarkan arus kas. Teranyar, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) baru menggelar empat rapat umum pemegang obligasi (RUPO) pada 21-22 Februari 2024. Hasil RUPO itu menyetujui perpanjangan tanggal jatuh tempo dan besaran bunga utang, serta mekanisme pembayaran bunga untuk tiga obligasi yang diterbitkan WSKT. Yaitu, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Sementara, peserta RUPO Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019 tidak menyetujui usulan WSKT. Maka WSKT berencana menggelar kembali RUPO untuk Obligasi PUB III Tahap IV Tahun 2019 pada 22 Maret 2024. Waskita menargetkan restrukturisasi utang akan efektif pada akhir kuartal I 2024 ini. Manajemen WSKT pun berupaya merealisasikan master restructuring agreement (MRA) dengan 21 kreditur. Namun, skemanya belum diketahui. "Diterimanya usulan restrukturisasi dalam RUPO diharapkan bisa membuat WSKT melakukan settlement atas suspensi saham perseroan," ujar Wiwi Suprihatno, Direktur Keuangan WSKT kepada KONTAN, Senin (26/2). Selain WSKT, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan 11 lembaga keuangan juga sudah menyepakati MRA dengan nilai outstanding Rp 20,58 triliun. Nilai ini setara 87,1% dari jumlah utang yang direstrukturisasi per 23 Januari 2024. "Kami konsisten membayar kupon obligasi dan sukuk yang sudah jatuh tempo," kata Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA kepada KONTAN, Senin (26/2). Sementara PT PP Tbk (PTPP) memilih mendivestasikan aset. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi menyatakan, PTPP berupaya menurunkan utang melalui divestasi aset senilai Rp 3 triliun di tahun ini. Divestasi dilakukan terhadap aset properti, pabrik precast, peralatan dan saham sejumlah cucu usaha. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, masih susah memprediksi apakah langkah restrukturisasi BUMN karya, khususnya WSKT, bisa memperbaiki kinerjanya. Sebab sulit mengukur kekuatan dan kemampuan WSKT dalam membayar utangnya tersebut. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, kemampuan keuangan masing-masing emiten BUMN Karya dalam membayar utangnya berbeda-beda. Ia melihat, rasio utang ADHI lebih kecil dari WIKA. Rasio utang WIKA pun lebih kecil dari WSKT.

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan beratnya pekerjaan rumah dan tantangan kita dalam mengatasi problem pengangguran. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja nasional kita per Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, meningkat 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022 (Kompas, 23/2). Sementara angka tingkat pengangguran terbuka 5,32 %, turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Meski tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir terus menurun, angkanya masih sangat besar, yakni 7,8 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,32 % saat ini juga masih jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni 3,6-4,3 %. Pemerintah menargetkan TPT turun menjadi 4,74 % per Agustus 2024 dan 4,26 % per Agustus 2025.

Tingginya TPT menunjukkan penciptaan lapangan kerja tak bisa mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja (AK). Sulitnya menekan pengangguran juga terkait problem pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Percepatan penurunan tingkat pengangguran hanya bisa dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, selain meningkatkan kualitas AK (melalui pendidikan dan pelatihan), mendorong sektor-sektor ekonomi dengan efek pengganda besar juga penting untuk perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Penciptaan lapangan kerja merupakan isu krusial karena penduduk usia kerja menyumbang 69,3 % populasi. Ini kekuatan penting bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ironisnya, AK kita didominasi pekerja tak terampil, dengan pendidikan SD ke bawah 39,76 %, SMP 18,24 %, SMA 19,18 %.

Kondisi ini menyebabkan mereka tak siap masuk pasar kerja dengan upah layak sehingga sebagian besar terserap di sektor informal (59,11 %). Tantangan yang kita hadapi dalam penciptaan lapangan kerja antara lain terus menurunnya kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja baru karena investasi yang ada lebih banyak padat modal. Problem lain, ada mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Upaya menjembatani melalui sekolah kejuruan dan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja justru ikut menyumbang angka pengangguran karena kompetensi lulusan belum sesuai harapan. Bagaimana kita mampu membaca dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan baru ini akan menjadi kunci dalam menjawab pekerjaan rumah mengatasi pengangguran. (Yoga) 

Model perekrutan tenaga kerja untuk pekerjaan formal mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan semakin diandalkannya faktor jejaring dan sistem perekrutan hibrida. Pada saat bersamaan, perusahaan juga cenderung mencari tenaga kerja yang sudah memiliki paket keterampilan siap pakai. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi, Jumat (23/2) di Jakarta, berpendapat, tak semua perusahaan mau menyediakan program pelatihan kerja bagi karyawan baru. Perusahaan saat ini dituntut cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ketidakpastian kondisi perekonomian global.

”Perekrutan kandidat baru menggunakan faktor jejaring menitik beratkan pemberi rekomendasi harus bisa memastikan kandidat punya paket keterampilan siap kerja. Pemberi rekomendasi pasti mempertaruhkan kariernya,” ujar Timboel. Kendati pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan melaporkan perkembangan ketenagakerjaannya, kenyataannya kebijakan ini tak berjalan optimal. Alasan pertama, adanya kecenderungan perusahaan mengandalkan perekrutan berbasis jejaring profesional ataupun agen. Alasan kedua, sistem basis data pasar ketenagakerjaan di Indonesia belum berkembang secara ideal. ”Situasinya berbeda dengan negara lain, di mana sistem informasi pasar kerja untuk lowongan pekerjaan sector formal selalu ter-update setiap minggu,” ucap Timboel. (Yoga) 

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 5,32 % atau 7,8 juta orang, turun 0,54 % dibanding pada Agustus 2022. Meski begitu, angka itu tergolong besar. Sekalipun informasi bertebaran di dunia maya tentang lowongan pekerjaan, nyatanya para pecari kerja tetap harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Masih ada jutaan orang yang berjibaku melamar pekerjaan. Mereka harap-harap cemas untuk segera memperoleh pekerjaan. Pukul 10.31. Pagu Ginting (24) setengah berlari menuju barisan paling belakang antrean di Mega Career Expo, Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis (22/2). Kedua tangannya cekatan mengeluarkan berkas lamaran kerja dan CV (riwayat hidup) yang jumlahnya belasan. Satu per satu dimasukkannya ke amplop berwarna coklat yang jumlahnya sama. ”Sudah setahun (cari kerja). Semoga keterima,” ujar Pagu sembari menyeka peluh di keningnya.

Setahun yang lalu, Pagu meninggalkan Sumut dengan harapan berdikari di Jakarta. ”Ternyata (itu) susah. (Saya) sudah memasukkan lamaran (kerja) lewat Jobstreet, Linkedin, ikut job fair di TMII, enggak ada panggilan sama sekali,” kata Pagu. Ratusan pencari kerja berdatangan sejak pagi ke Mega Career Expo, di Smesco Exhibition Hall, yang berlangsung dua hari, yakni 21 dan 22 Februari 2024, dimana Setidaknya ada 40 perusahaan nasional dan multinasional dengan ketersediaan lebih dari 200 lowongan kerja. Diantara pencari kerja, ada lulusan SMA dan sederajat, sarjana, lulusan baru, hingga lulusan yang sudah lama mencari kerja. Mereka mengantre dalam dua baris sambil menyiapkan berkas dan amplop dengan satu harapan, segera mendapatkan pekerjaan.

Lena (29) celingak-celinguk sambil mengantre. Sebelumnya, dia pernah mengikuti bursa kerja di Mangga Dua Square, Jakut, Oktober 2023, tetapi apa daya belum ada panggilan kerja. ”Terakhir kerja tahun 2022. Selama ini sudah cari sana-sini, cuma belum ada yang kecantol,” ucap Lena. Di kala banyak pelamar menunggu panggilan, pertimbangan bagian SDM di perusahaan terhadap calon pekerja ternyata cukup selektif. Mereka terutama mengharapkan kandidat yang mempunyai keterampilan lunak (soft skill). Kebanyakan kandidat seperti ini ditemukan dari rekomendasi sejawat ketimbang bursa kerja. (Yoga) 

PT Dirgantara Indonesia atau PT DI pengembangkan pasar ke wilayah global untuk produksi pesawat penumpang jenis N219, serta produk pertahanan CN235 dan NC235 dan NC212i. Pada pameran terbesar di Asia, Singapore Airshow 2024 yang berlangsung 20-25 Februari 2024 di Changi Exhibition Centre, PT DI memamerkan beragam produknya sekaligus  kesempatan untuk menggaet konsumen komersial global. Direktur Utama PT Dirgantara  Gita Aperiawan mengatakan Singapore Airshow 2024 merupakan salah satu ajang penting bagi PT DI untuk memamerkan sekaligus memperluas pasar unggulan produksi Indonesia, khususnya pesawat N219 dan CN235. "Tahun lalu, Kementerian Pertahanan RI sudah menyepakati pembelian pesawat N219 untuk mendukung misi TNI AD, dan kami percaya bahwa momentum di Singapore Airshow 2024 ini akan menjadi tonggak penting bagi PT DI untuk perluasan  pasar N219 dan memperoleh kontrak yang lebih tinggi di tahun 2024," kata Gita. (Yetede) 

Puluhan ribu buruh industri hilirisasi nikel di Morowali bertarung dengan mimpi setiap hari. Mereka memenuhi kamar sumpek di atas laut, jalanan penuh sampah, hingga debu yang tiada habisnya. Kecelakaan kerja yang mengancam nyawa membayangi tak kenal waktu. Di tengah rinai hujan yang mengguyur Bahodopi, Morowali, Sulteng, Amin (40) beranjak pulang. Ia satu dari puluhan ribu karyawan hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang pada Rabu (7/2) sore itu telah selesai kerja. Sebagian lainnya masih lembur atau baru masuk. Kamar kosnya berukuran sekitar 4x7meter dengan satu sekat ruangan serupa ruang tamu dan satu kamar tidur dengan sewa Rp 700.000 per bulan. Ia menetap di tempat ini sejak dua tahun lalu setiba dari Palopo, Sulsel, untuk mengadu nasib di Morowali. Industri pemurnian dan pengolahan nikel PT IMIP menjadi tujuan utamanya. Bertani di kampung dianggapnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga.

Sebelum berangkat, Amin kursus dan membuat SIM B2 untuk alat berat. Ia menghabiskan modal sekitar Rp 10 juta. Amin langsung diterima sebagai operator yunior dengan gaji pokok Rp 2,9 juta. Ditambah uang perumahan, bonus produksi, tunjangan, dan lembur, ia mendapatkan Rp 6 juta. Tak lama, ia jadi operator permanen dengan upah Rp 7,9 juta. Upah itu jauh dari harapan Amin, sebesar Rp 10 juta. Irsan (27), buruh lainnya, punya pengalaman pahit saat bekerja. Pada 2021, ia terkena pelat baja di perut saat bekerja di mesin pengemasan. Pemuda asal Sulsel ini mendapatkan 18 belas jahitan akibat kejadian itu. ”Saya harus istirahat sebulan. Yang lebih heran, saya kena surat peringatan (SP) 1. Di dalam (perusahaan) begitu, yang korban dan yang terlibat kena sanksi semua,” tuturnya.

Kawasan IMIP adalah daerah hilirisasi nikel dengan tenaga kerja mencapai 80.000 orang. Perusahaan yang mengelola 6.000 hektar lahan ini mengolah bahan baku nikel menjadi tiga kluster besar, yaitu baja nirkarat, baja karbon, dan komponen baterai. Investasi di kawasan ini mencapai 21 miliar USD pada 2022. Hasil ekspor triliunan yang sebagian besar dikirim ke China itu menjadi bagian nilai tambah nikel yang rutin disampaikan pemerintah. Akan tetapi, kecelakaan kerja memang menjadi momok di kawasan ini. Dalam penelitian Trend Asia, sepanjang 2015-2022, kecelakaan kerja telah memakan 53 korban jiwa dan 76 korban luka di 15 lokasi smelter nikel di Sulawesi dan Maluku. Di IMIP saja telah terjadi 18 insiden kecelakaan yang memakan 15 korban jiwa dan 41 korban luka. Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashof Birry mengatakan, nasib buruh di program hilirisasi nikel pemerintah sangat miris. Mereka terancam dalam keselamatan kerja, upah, dan kecelakaan berulang. Situasi ini, ia melanjutkan, terjadi akibat struktur kerja sama yang cenderung potong ongkos sana-sini. (Yoga) 

Sejarah panjang telah membuktikan, buruh menjadi elemen penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, sebelum kemerdekaan, di kalangan serikat buruh sudah muncul keyakinan kuat bahwa Indonesia harus meninggalkan perekonomian ekstraktif dengan upah buruh murah plus rendah keterampilan menuju masyarakat industri dengan peningkatan kualitas SDM. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia ditargetkan memiliki pendapatan per kapita setara negara maju, sekitar 30.300 USD pada 2045. Untuk masuk ke dalam golongan negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia mematok gross national income (GNI) per kapita Indonesia harus di atas 13.205 USD, atau PDB per kapita 14.000 dollar AS. Gaji minimal pekerja di Tanah Air harus setara Rp 10 juta per bulan. Padahal, rata-rata UMP buruh tahun 2023 baru Rp 2,96 juta per bulan.

Dengan formulasi penghitungan kenaikan UMP tahun 2023 dan tren kenaikan upah sejak 1997, simulasi yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan pada 2045 rata-rata UMP buruh baru mencapai Rp 6 jutaan. Untuk itulah, peran serikat pekerja menjadi penting dalam hubungan industrial. Liputan Kompas terkait kesejahteraan buruh pekan lalu menemukan banyak serikat pekerja perusahaan yang memiliki kekuatan dan menjadi pilar yang sangat penting pada hidup perusahaan. Mereka terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada anggotanya, meningkatkan produktivitas anggotanya, memberikan solusi masalah anggotanya, bahkan mengurus kebutuhan keseharian anggotanya, mulai dari problem keluarga hingga urusan kematian. Serikat juga menjadi penjaga utama budaya perusahaan berbasis pada nilai-nilai yang dianut para pendirinya.

”Direktur bisa datang dan pergi, kamilah yang bekerja dan mengawal perusahaan terus-menerus. Maka, kalau ada manajemen yang langkahnya tidak sesuai dengan kultur perusahaan, kami bisa memecatnya,” ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) Djoko Wahyudi, yang berkali-kali memecat direktur SDM perusahaan. Karena mampu membangun kapasitas anggotanya, serikat pekerja sangat dipandang dan dihargai oleh manajemen. Serikat menjadi mitra setara dalam bahu-membahu membangun perusahaan. Pendanaan mereka setiap bulan diambil dari potongan 1 % gaji anggotanya. Salah satu yang berhasil mereka lakukan adalah tetap berproduksi di masa pandemi Covid-19, dengan menetapkan standar yang sangat ketat pada proses produksi di saat perusahaan yang lain tutup. (Yoga)

Program magang kerja bisa memberi hasil yang berbeda bagi peserta yang menjalaninya. Ada yang merasa mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan. Ada pula yang malah trauma dan akhirnya memutuskan tidak akan menggeluti bidang di mana ia magang. Aisha Ferkin (22) mahasiswa Antropologi Sosial UI, yang magang di sebuah organisasi LSM terkaget-kaget saat mendapat tugas turun ke lapangan untuk mencari data dalam waktu singkat. Akibatnya, ia harus uber-uberan dengan waktu dan terpaksa mengorbankan waktu libur demi lembur menyelesaikan tugas. ”Selama kuliah, aku menangkap kalau antrop (antropologi) berkaitan dengan turun langsung ke masyarakat adat, tinggal bersama mereka, dan mempelajari kehidupan mereka,” ujarnya pada Rabu (31/1) di Kampus UI, Depok, Jabar. Awalnya ia mengira, ketika turun lapangan selama magang lima bulan di LSM yang berfokus pada advokasi masyarakat adat, ia akan punya cukup waktu untuk tinggal dan mempelajari kelompok masyarakat adat yang jadi sasaran pendataan. Ternyata ia salah.

Proses pengumpulan data lapangan hanya satu-dua minggu sehingga tak cukup waktu untuk mengenal kelompok adat lain. Ia kalang kabut ketika harus mencari data masyarakat adat di Kalimantan. Keterbatasan waktu membuat pengerjaan tugas kerap tak mulus walau ada teman magang lain dalam satu kelompok. Mendata masyarakat adat tidak bisa dilakukan secara cepat, mengingat perlu pendekatan pada sasaran. Waktu luang warga juga tak menentu, tergantung kesibukan mereka. Selain itu, tak semua warga mau berkompromi. ”Kami harus siap mengalokasikan waktu libur untuk turlap (turun lapangan). Ketika turlap pun diwarnai berbagai dinamika. Misalnya, ada kelompok masyarakat menolak advokasi yang kami lakukan dan memberi data yang kami butuhkan dalam waktu singkat,” ungkap Aisha. Pengalaman itu membuatnya trauma dan ragu menekuni karier di LSM.  

Fatma Bandar (21) justru mendapat pengalaman magang yang menyenangkan dan mendapat tambahan pengetahuan dan ilmu baru sesuai jurusan kuliah. Fatma, yang baru lulus dari Ilmu Komunikasi peminatan periklanan UI, merasakan hal tersebut ketika magang di posisi marketing communication. Praktik kerja dia lakukan di sebuah industri pendidikan psikologi di Jaksel. ”Pekerjaan aku copywriting, riset konten, riset audiens, dan desain. Tren selalu berkembang. Jadi, pengalaman yang aku sukai adalah gimana aku tetap beradaptasi dengan tren, menganalisis perilaku konsumen yang dinamis, dan lainnya,” tuturnya, di Depok, Sabtu (27/1). Posisi saat magang memang sejalan dengan jurusan, tetapi Fatma menyadari bahwa tetap ada Ilmu-ilmu yang baru ia dapat saat magang. Salah satunya, belajar menyajikan data dan kreativitas dalam konten dapat hadir secara bersamaan. Berkat magang selama empat bulan, ia optimistis akan berkarier di bidang periklanan. Apalagi, ia sudah tertarik pada industri kreatif dan riset sejak SMA. (Yoga)

Sebanyak 43 % responden dari jajak pendapat Kompas pada pertengahan Januari 2024 menyatakan, buruh kini belum hidup layak, bahkan memburuk, disebabkan sistem pengupahan yang kurang berpihak kepada buruh. Meski UU Cipta Kerja disusun dengan dalih untuk upaya penciptaan kerja, formula penghitungan upah minimum dalam undang-undang itu dinilai tidak berpihak kepada buruh. Argumentasi kerap diungkapkan baik oleh buruh maupun pengusaha terkait formula pengupahan itu, hasilnya kehidupan buruh faktanya tidak kian membaik. Ketimpangan pun kian terlihat.

Harian Kompas pada awal minggu ini melaporkan, pada kabupaten tujuan investasi di Sulawesi, kesejahteraan buruh tidak lebih baik. Dengan upah yang diterimanya, tidak mudah bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk menabung bagi kehidupan di hari tua. Demi meningkatkan kehidupan buruh, semua pihak idealnya dapat kembali duduk bersama. Dengan kepala dingin, ada baiknya didiskusikan formula penghitungan upah minimum. Yang tidak kalah pentingnya adalah buruh dan serikat buruh jangan hanya sekadar bicara upah. Idealnya, ada pendelegasian peran pada perwakilan buruh atau serikat buruh untuk memikirkan masa depan buruh, untuk memastikan tetap ada pekerjaan bagi buruh dalam dunia yang berubah begitu cepat.

Di sisi lain, pemerintah harus memastikan agar angka investasi jangan sekadar angka. Peningkatan investasi idealnya berbanding lurus dengan hadirnya kesempatan kerja. Di Cikarang, Jabar, Kompas menjumpai pabrik besar dengan pekerja yang sangat minim karena mekanisasi. Disrupsi teknologi kini semakin mewarnai kehidupan. Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berdampak positif untuk mengefisienkan kerja manusia, tetapi sebaliknya dapat menyingkirkan pekerja dengan keterampilan dan produktivitas yang rendah. Jika perdebatan terkait urusan buruh hanya terfokuskan pada pengupahan, ada potensi justru pekerjaan itu sendiri yang menghilang dalam jangka menengah atau panjang. (Yoga)