Okupansi hotel dan restoran di Jabar masih defisit 42 % sampai pertengahan tahun ini. Nasib sekitar 31.000 pekerja di sektor jasa itu pun terancam jika okupansi terus menurun. Kondisi itu diungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, Jumat (20/6). ”Kondisinya masih mengkhawatirkan. Defisitnya 42 %, jauh dari target minimal operasional 60 %,” ujarnya. Saatini, ada 454 anggota PHRI sebagai pemilik hotel, dengan lebih dari 300 anggota yang menjadi pemilik restoran, tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Dodi menuturkan, kondisiini rentan berdampak pengurangan jam kerja. Kebijakan pengurangan jam kerja itu mesti dilakukan demi mengurangi beban biaya operasional dari upah pekerja.

”Pengurangan jam kerja dan upah yang dialami ribuan pekerja mencapai 50 %. Misalnya, 7 hari kerja dikurangi hingga 3 hari kerja,” kata Dedi. Bahkan, 150 pekerja hotel di Bogor telah mengalami PHK. Sementara 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak mendapat pengurangan jam kerja.” Apabila okupansi terus menurun hingga 30 %, risiko PHK massal bisa lebih besar. Total pekerja hotel dan restoran sekitar 31.000 sangat terancam PHK jika kondisi defisit berlanjut,” ujarnya. Dodi menambahkan, belum ada dampak signifikan setelah adanya persetujuan Kemendagri untuk kegiatan pemerintah di hotel. GM Hotel Novotel Bandung, Arief Maulana mengaku, hingga kini Novotel Bandung masih terdampak oleh turunnya okupansi. ”Saat ini okupansi di Novotel masih bertahan di angka 60-70 %, setelah kami menurunkan biaya per kamar hingga 20 %,” kata Arief. (Yoga)

Gelombang PHK di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan kian meluas ke lebih banyak sektor usaha. PHK yang pada 2024 mayoritas menimpa sektor industri manufaktur, awal tahun ini mulai menjamah sektor media massa, perhotelan, dan pariwisata. Tak hanya dialami hotel-hotel di daerah, hal yang sama juga mulai menerpa hotel-hotel di Ibu Kota. Survei Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukanm sebanyak 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan okupansi. Sebanyak 66,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah oleh pemerintah sejak awal 2025. PHRI Jakarta mencatat, keterisian kamar (okupansi) hotel di Jakarta saat ini tidak lebih dari 50%, yakni 47% untuk hotel berbintang dan lebih rendah lagi untuk hotel nonbintang. Sementara itu, menurut data statistik, okupansi hotel Jakarta sebelum efisiensi dilakukan oleh pemerintah adalah sekitar 55%. Padahal, tamu pemerintahan selama ini berkontribusi 20-40 dari total tamu hotel di Jakarta. (Yetede)

Suasana libur panjang hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, yang bersambung dengan akhir pekan dan cuti bersama, cukup terasa di simpang empat Kampung Heritage Kayutangan, Malang, Jatim, Minggu (8/6). Sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya di pusat Kota Malang, denyut wisatawan terasa di Kota Batu, 20 km di sisi barat. ”Cukup banyak wisatawan yang datang. Pada libur panjang Idul Adha ini tingkat hunian hotel rata-rata 52 persen,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi. Selain kunjungan pelancong, pelaku wisata, khususnya hotel dan restoran, di Batu tengah mendapat angin segar setelah Mendagri, Tito Karnavian memperbolehkan pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran. ”Kami menyambut baik kebijakan Mendagri terbaru dengan memperbolehkan instansi pemerintahan kembali menggelar rapat di hotel,” kata Sujud.

Kebijakan itu akan sedikit mendongkrak pendapatan dan hunian hotel yang terpuruk selama semester I-2025. Setidaknya, langkah yang ditempuh Mendagri membuat pendapatan hotel tidak terpaut jauh disbanding pendapatan periode yang sama tahun 2024. Pendapatan hotel di Batu pada semester I-2025 turun hingga 20 % dibanding tahun lalu. Begitu pula okupansi rata-rata harian, yang turun dari 60 % pada 2024, jadi hanya 40 %. Menurut Sujud, penurunan pendapatan hotel dan restoran tak hanya dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, tapi juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang lesu. Sumber penghasilan hotel dan restoran di Batu dari unsur pemerintahan hanya 30 %, sedangkan 20 % dari perusahaan dan swasta, 30 % dari wisatawan dan 20 % dari unsur lain. (Yoga)

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemda diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat atau pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran. Mendagri mengatakan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemda (RKPD) 2026 Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (4/6). Sebelumnya Kompas memberitakan, sejumlah hotel di Tanah Air terpaksa merumahkan karyawan akibat tingkat hunian anjlok, akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Tito, pertemuan di hotel ataupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektorhotel dan restoran.

Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo agar perhotelan dan restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. ”Kita harus memikirkan juga hotel-hotel dan restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain (rantai pasok) makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” ujar Tito dalam siaran pers. Mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel ataupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Namun, pemda juga harus memikirkan keberlanjutan usaha sektor tersebut. ”Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali enggak ada alokasi anggarannya,” kata Tito. Pemda dapat melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel-hotel ataupun restoran yang nyaris kolaps sehingga merekatetap dapat hidup. Terlebih, APBD berperan untuk meningkatkan peredaran uang dan memancing sektor swasta untuk hidup. (Yoga)

Sejumlah hotel di kota-kota besar di Tanah Air terpaksa merumahkan karyawan akibat okupansi atau tingkat hunian anjlok. Tingkat hunian tersebut terpukul paling besar oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Di DI Yogyakarta, 5.000 pekerja hotel dan restoran dirumahkan sementara waktu, menyusul kelesuan industri hotel dan restoran yang terdampak sejumlah kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Selasa(3/6/2025). ”Pekerja yang dirumahkan berasal dari hotel non-bintang sampai bintang 5 serta restoran kecil hingga besar,” kata Deddy. Jumlah hotel dan restoran yang merumahkan karyawan mencakup 20 % dari 2.300 anggota dan non-anggota PHRI DIY. Karyawan yang dirumahkan tetap menerima gaji pokok. Namun, mereka tidak mendapat insentif, tunjangan, atau bonus.

Karyawan yang dirumahkan statusnya standby. Mereka sewaktu-waktu akan dipanggil kembali saat kunjungan tamu hotel dan restoran meningkat. ”Kami masih berkomitmen tidak melakukan PHK,” ucap Deddy. Kebijakan merumahkan karyawan ini, terutama terjadi pada hotel dan restoran yang banyak mengandalkan kegiatan meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE). Segmen itu terpukul paling besar oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Inpres No 1 Tahun2025 sejak 22 Januari 2025, yang berdampak, dipangkasnya kegiatan rapat dan seminar di luar kantor serta perjalanan dinas dan acara seremonial. Padahal, aktivitas MICE pemerintah berkontribusi 40 % terhadap okupansi hotel. MICE juga membantu mengisi okupansi hotel yang biasanya rendah pada Senin hingga Kamis. Selain itu, industri hotel dan restoran di DIY juga terpukul dengan kebijakan sejumlah pemda yang melarang kegiatan study tour atau karyawisata sekolah. (Yoga)

Industri hotel dan restoran di Jakarta tengah terpuruk. Sebanyak 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian sepanjang kuartal 1-2025. Hal ini terungkap dari survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta. Bahkan ada hotel yang punya okupansi hanya 40%. Ketua Badan Pimpinan PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono  menerangkan, akibat kondisi tersebut, banyak pelaku usaha  yang terpaksa melakukan pengurangan  tenaga kerja, serta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional. "Industri di tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian  hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkatkan tajam dan membebani kelangsungan usaha," kata dia. BPD PHRI DKI Jakarta telah mengidentifikasi  faktor utama yang menyebabkan kondisi sektor perhotelan memburuk. Pertama,  penurunan tingkat tingkat hunian yang berimbas ke penurunan pendapatan. Sebanyak 66,7 responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. (Yetede)

Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang kian tinggi, PHK massal kian menghantui. Laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPDPHRI) Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada Apri l2025 terhadap 30 pemilik hotel dan restoran, sebanyak 96,7 % responden mengalami penurunan kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyatakan, tekanan datang dari berbagai arah. Penurunan okupansi, tidak terjadi secara tunggal, tapi dibarengi kenaikan biaya operasional yang signifikan. ”Tingkat hunian turun drastis, sementara biaya operasional naik tak terkendali. Ini kondisi yang sangat memberatkan dunia usaha,” ujar Sutrisno dalam diskusi secara daring, Senin (26/5).

Kenaikan biaya operasional yang signifikan meliputi tarif air PDAM yang naik 71 persen, harga gas melonjak 20 persen, serta upah minimum provinsi (UMP) yang meningkat 9 % tahun ini. Kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan biaya yang terus meningkat membuat pelakuusaha sulit bertahan. Dari sisi tenaga kerja, 70 % pemilik hotel berencana mengurangi karyawan 10-30 %. Sebanyak 90 % responden survei telah mengurangijumlah pekerja harian. Sementara 37,7 % berencana mengurangi anggota staf tetap. ”Bahkan, kalau kita lihat di platform seperti OLX, banyak sekali hotel yang dijual. Ini menunjukkan pelaku usaha memang mengalami kesulitan mengelola usaha mereka,” ucap Sutrisno. Penyebab utama penurunan hunian ialah merosotnya kunjungan dari segmen pemerintah. (Yoga)

Fenomena perlambatan ekonomi menekan okupansi pada sektor usaha jasa perhotelan dan restoran di Jabar. Sekitar 3.000 pekerja hotel dan restoran ikut terdampak kondisi tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi di sela kegiatan West Java Economic Society 2025 di Bandung, Rabu (7/5) yang diselenggarakan BI Perwakilan Provinsi Jabar dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, dengan tema ”Penguatan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Lokal untuk Mewujudkan Inklusi Ekonomi Jabar Istimewa”. Menurut Dodi, dua hotel di Bogor, Jabar, telah ditutup karena terus merugi. ”Total pekerja terkena PHK di dua hotel ini mencapai 168 orang,” ujarnya.

Perlambatan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran oleh pusat juga telah memukul usaha sekitar 800 anggota PHRI Jabar. Tingkat okupansi terus menurun hingga 35 % di awal bulan ini. Sebelumnya pada April lalu, tingkat okupansi hotel dan restoran di Jabar mencapai 40-50 %. Angka ini terus menurun setelah liburan Idul Fitri. Kondisi ini mengakibatkan sekitar 3.000 pekerja hotel mengalami pengurangan jam kerja dari satu bulan hanya dua minggu. Sementara itu, sekitar 500 pekerja di-PHK. Pemilik hotel dan restoran terpaksa mengambil langkah PHK karena biaya gaji pekerja mencapai 26 % dari total biaya operasional. ”Kami telah berulang kali menyuarakan kondisi ini ke pemerintah pusat dan daerah setempat. Namun, mereka tidak merespons kondisi kami hingga kini,” tutur Dodi. (Yoga)

Lebaran 2025 terasa getir bagi Maya (31) warga Jakpus. Sejak terkena PHK pada Maret 2025, Maya harus memangkas sepertiga pengeluarannya. Tak ada lagi makan di luar, tak ada tabungan untuk liburan. Bahkan, kiriman rutin untuk sang ibu harus dikurangi. ”Yang terasa paling menderita sekarang adalah tidak bisa mengirim uang kepada ibu banyak-banyak. Padahal, kebutuhan di rumah sana juga banyak. Saya sedih,” ujar Maya, Minggu (6/4) di Jakarta. Dia juga memutus kartu kredit dan sepenuhnya hidup dari dana darurat sebesar 12 kali gaji yang cukup dipakai setahun asal dia menjalani gaya hidup yang lebih ketat, seperti, memotong biaya transportasi, perawatan kulit atau skincare hingga 70 %, tidak menonton bioskop, mengurangi layanan berbasis langganan dan memasak lebih irit.

Ketika bersilaturahmi dengan keluarga besar beberapa hari lalu, suasana yang dia rasakan pun tidak semeriah biasanya. Ada beberapa kerabatnya yang menghadapi ”ujian” yang sama, terkena PHK. Neneknya yang memiliki usaha pembuatan sarung bahkan kini kesulitan menggaji pegawai karena kas defisit selama setahun terakhir. Tekanan ekonomi menjalar ke berbagai sektor. Dampaknya paling terasa kentara pada masa Lebaran 2025, momen yang selama ini mampu meningkatkan gairah konsumsi nasional. Sinyal melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat jelang Lebaran tecermin pada data BPS Februari 2025. Dalam laporannya, BPS menyebut Indonesia mengalami inflasi minus atau deflasi 0,48 % dibanding bulan sebelumnya.

Dalam laporan yang diterbitkan Rabu (26/3) bertajuk ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025”, Center of Reform on Economics (CORE) menyebut munculnya deflasi sebagai sinyal bahwa momen bulan Ramadhan dan masa Idul Fitri 2025 gagal meningkatkan gairah konsumsi di masyarakat. Artinya, ada indikasi mengarah ke pelemahan daya beli. Diduga ada anomali daya beli masyarakat yang tertekan oleh karut-marut ekonomi domestik, mulai dari gelombang PHK sejak 2022, sulitnya mencari pekerjaan formal, hingga mandeknya pertumbuhan upah riil di berbagai sektor. Situasi seperti itu diyakini menjadi faktor penyebab jumlah pemudik pada H-10 hingga H+2 Lebaran 2025 menurun disbanding periode yang sama pada 2024. Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadhila Maulida, berpendapat, penurunan jumlah pemudik berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi, seperti pendapatan asli daerah (PAD).

Begitu pula produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional dan regional (PDRB), khususnya dari pariwisata dan pendapatan UMKM. Proyeksi tersebut terlihar dari tingkat okupansi hotel yang merosot dan lesunya bisnis persewaan mobil. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menyebut okupansi hotel saat libur Lebaran 2025 turun 20 % dibanding tahun 2024. Dalam sepekan, 30 Maret hingga 5 April 2025, tingkat okupansi hotel di Bogor tercatat 83 %. Namun, sepanjang Maret 2025 hanya di angka 28 %, jauh disbanding Maret 2024 yang mencapai 51 %. ”Hingga Lebaran 2025, ada ribuan pekerja rumahan di sektor hotel yang dirumahkan atau cuti tidak berbayar (unpaid leave),” ucap Yuno, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI. (Yoga)

Turunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan di musim libur Lebaran 2025 berimplikasi langsung pada sektor riil, mulai bisnis perhotelan hingga rental mobil. Tingkat hunian hotel secara nasional pada Lebaran 2025 lebih rendah ketimbang periode sama tahun sebelumnya. Rendahnya daya beli masyarakat serta pergeseran tren preferensi akomodasi dan penginapan ditengarai jadi sebabnya. Dua hari menjelang Lebaran, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan, geliat berlibur masyarakat pada Lebaran 2025 lebih lesu. Durasi menginap lebih singkat, tecermin dari tingkat hunian atau okupansi hotel.

”Trennya, yang terjadi dari sisi libur Lebaran ini, kelihatannya peak (puncak) itu rata-rata hanya sampai Lebaran hari ketiga. Setelah itu, langsung turun okupansinya (hotel),” ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Sabtu (29/3).Saat musim puncak, durasi menginap pelaku perjalanan bergantung daya beli. Ketika memiliki cukup uang, mereka akan tinggal lebih lama. Demikian pula sebaliknya. ”Kalau liburan, apalagi dengan keluarga, bawa anak, lumayan banyak pengeluarannya. Kalau enggak punya uang cukup, pasti akan memperpendek (masa berlibur),” katanya.

Dalam rentang Senin hingga Kamis (31/3-3/4), tingkat hunian hotel masih berkisar 70-80 %, selanjutnya, menurun perlahan. Hanya Yogyakarta, tingkat hunian hotelnya bertahan lebih lama, hingga Minggu (6/4), khususnya hotel-hotel di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Turunnya permintaan juga dialami bisnis rental atau persewaan mobil pada masa libur Lebaran 2025. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia, Erwin Suryana, berkata, lesunya sektor pariwisata dan berkurangnya minat warga untuk mudik memengaruhi bisnis rental mobil.

Bahkan, pada H+2, H+3, diperkirakan kondisi rental mobil masih lesu. Daya beli masyarakat dan lesunya ekonomi menjadi faktor rendahnya minat warga mengeluarkan uang di masa liburan. ”Situasi daya beli dan kelesuan ekonomi saat ini hingga setelah Lebaran belum terlihat ada tren positif, sejalan dengan tren wisata terhadap tingkat hunian hotel dan penyewaan mobil. Kelesuan ekonomi yang menjadi inti pokoknya,” ujarnya. Menurut Erwin, omzet sewa mobil turun berkisar 40-50 %. Penurunan omzet tahun ini paling parah dan tidak pernah dialami sebelumnya oleh pelaku usaha di masa liburan. (Yoga)